Juli 2025


PADANG - Sedikitnya 15 juta batang lebih rokok ilegal berbagai merek yang beredar di Sumbar dimusnahkan. Rokok tanpa pita cukai ini merupakan hasil penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, Parjiya, mengatakan total nilai barang khusus rokok ilegal yang dimusnahkan adalah sebesar Rp 22,1 miliar.

Dari peredaran rokok ilegal itu, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 14,6 miliar.

"Itu terdiri dari penerimaan cukai, kemudian pajak rokok, juga BPN hasil tembakau. Artinya, pada saat rokok ini berhasil masuk ke pasaran, maka negara ini dirugikan sebesar Rp 14,6 miliar," ujar Parjiya di Padang, Kamis (31/7/2025).

Rokok-rokok ilegal ini, kata Parjiya, dimusnahkan dengan cara dipotong (crushing) dengan mengunakan mesin shredder yang dimiliki PT Semen Padang.

Selain rokok ilegal, barang ilegal yang dimusnahkan lainnya juga terdapat minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12,79 liter serta 4 koli pakai dan 214 kosmetik.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada KPBC Teluk Bayur dan jajaran yang terus bahu membahu dan bersinergi. Sinergi ini sudah terbentuk dari kolaborasi dari aparat penegak hukum," ucapnya.

"Agenda (pemusnahan)ini merupakan momen kita bersama, karena dari survei rokok ilegal terkahir di tahun 2024, dari 100 persen rokok yang beredar di pasaran 6,8 persen adalah rokok ilegal," sambung Parjiya.

Ia menjelaskan rokok-rokok ilegal yang beredar tersebut mengunakan bermacam modus. Mulai dari tanpa pita bea cukai, pita cukai palsu hingga pita cukai bekas serta tidak tepat peruntukan.

"Artinya rokok dengan tar pita cukai yang tinggi tapi ditempel dengan pita cukai yang rendah. Semuanya itu melanggar peraturan undang-undang cukai," tegasnya.

Sumbar Daerah Pasar Rokok Ilegal

Parjiya menyebutkan Sumbar salah satu provinsi yang tidak memiliki pabrik hasil tembakau. Maka itu, Sumbar menjadi daerah pasar untuk peredaran rokok ilegal.

"Dari data kami, di Sumbar tidak ada pabrik hasil tembakau. Artinya Sumbar merupakan daerah pasar. Sehingga kami berharap sinergitas bersama aparat penegak hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal ke angka 3 persen," kata dia.

Dari target nasional, lanjut Parjiya, pemasukan negara khusus untuk cukai hasil tembakau sebesar Rp 230 triliun. Dengan tercapainya target ini nantinya, maka dapat mendukung penguatan bagi pemerintah provinsi dalam memberantas rokok ilegal.

"Yang ini sudah sekian tahun pajak rokok ini didistribusikan kepada pemerintah daerah. Jadi kalau target tahun ini tercapai Rp 230 triliun, maka Rp 23 triliun akan disebar ke Pemda tingkat I, untuk mendukung penguatan APBD. Dan saat ini sedang disusun regulasi yang menegaskan bahwa sekian persen dari alokasi pajak rokok yang diberikan kepada Pemda itu harus diperdayakan untuk memberantas rokok ilegal," katanya.(ssr)


JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan pelat merah yang memegang kendali penuh atas distribusi listrik nasional, kembali menuai sorotan. Bukan karena kinerja unggul, tetapi karena kondisi keuangan yang kian memburuk. Utang yang terus bertambah, laba yang menurun, serta dugaan perjalanan luar negeri tidak transparan, menjadi kombinasi yang menimbulkan pertanyaan besar dari publik.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, keuangan PLN berada di titik rawan. Dalam setahun, utang PLN membengkak dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024, atau setara Rp156,7 miliar setiap hari.

PLN ini punya hak istimewa sebagai satu-satunya penyedia listrik, tapi keuangannya justru jeblok. Ini alarm kegagalan manajemen,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).

Uchok menambahkan, di saat PLN sibuk menambah utang, laba perusahaan justru turun. Pada 2023, laba tercatat Rp22 triliun, turun menjadi Rp17,7 triliun di 2024. Padahal, masyarakat tidak punya alternatif selain PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. 

“Yang aneh, rakyat telat bayar listrik langsung kena denda. Tapi direksi bisa seenaknya mengelola uang perusahaan tanpa transparansi,” katanya.

CBA juga mengungkap dugaan perjalanan ke luar negeri oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang dilakukan saat masa siaga Natal dan Tahun Baru ke Melbourne, Australia bersama keluarga. Biaya perjalanan itu diduga dibebankan kepada perusahaan, meski kondisi keuangan PLN sedang tidak stabil.

Uchok mendesak Kejaksaan Agung menyelidiki kemungkinan adanya perjalanan dinas fiktif yang membebani anggaran PLN. "Harus ada ketegasan dalam audit pengelolaan keuangan di tubuh PLN. Jangan dibiarkan seperti ini terus," tegasnya. 

Hingga kini, pihak PLN belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirimkan ke Sekretaris Perusahaan, Alois Wisnuhardana, tidak mendapatkan jawaban.(***)


PADANG  - Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat (MUI Sumbar) angkat bicara soal pengrusakan rumah doa di Padang yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Minggu (27/7/2025) sore.

MUI Sumbar menilai reaksi masyarakat tak bisa dipisahkan dari penyebab awal yang belum sepenuhnya diungkap ke publik.

Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, dalam pernyataan tertulisnya meminta aparat penegak hukum agar bersikap adil dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa masyarakat sebagai pelaku utama.

Ia menegaskan, pengrusakan rumah doa di Padang tidak muncul begitu saja, melainkan dilatarbelakangi oleh faktor yang harus diungkap secara menyeluruh.

“Saya sudah sampaikan kepada Wakil Gubernur, Wali Kota Padang, dan Ketua FKUB agar aparat bersikap adil. Jangan hanya melihat sebatas reaksi umat tanpa menyelidiki pemicu masalah,” ujar Buya Gusrizal, dikutip dari laman resmi MUI Sumbar.

Ia menambahkan bahwa MUI Sumbar tidak akan tinggal diam jika umat Islam dijadikan pihak yang sepihak disalahkan.

Buya menyayangkan pernyataan sejumlah tokoh dari luar daerah yang dianggap menyudutkan umat Islam tanpa mengetahui konteks kejadian sebenarnya. Ia menyebut, banyak komentar yang bersumber dari informasi media yang tidak berimbang, dan hal ini bisa memperkeruh suasana.

“Kami sangat tersinggung dengan sikap sebagian tokoh dari luar Sumatera Barat yang hanya mendapat informasi satu arah. Kalau ini terus berlanjut, kami tidak akan lagi diam dan akan mengambil sikap tegas,” ujarnya.

Menurut MUI Sumbar, perlu dilakukan investigasi mendalam terhadap penyelenggara kegiatan doa tersebut. Termasuk asal jemaat, legalitas tempat ibadah, serta koordinasi atau izin resmi yang semestinya dilakukan sebelumnya.

“Kalau hanya masyarakat yang ditahan, sementara penyelenggara tidak diperiksa, maka kami menolak penyelesaian seperti itu,” tegas Buya.

Sebelumnya, kericuhan terkait pembubaran aktivitas ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, sempat viral di media sosial.

Insiden yang terjadi Minggu (27/7/2025) ini dipicu kesalahpahaman warga terhadap fungsi rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama, yang disangka sebagai gereja. Aksi pembubaran dilakukan secara anarkis, menyebabkan dua anak mengalami luka.

Pemerintah Kota Padang langsung memfasilitasi mediasi yang dipimpin Wali Kota Fadly Amran pada malam harinya. Ia menegaskan peristiwa ini bukan konflik SARA, melainkan murni kesalahpahaman yang kini telah diselesaikan secara damai. Meski begitu, proses hukum tetap berjalan untuk pelaku perusakan.

Polda Sumbar juga telah menangkap sembilan orang yang diduga terlibat berdasarkan rekaman video. Wakapolda Brigjen Pol Solihin menegaskan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu. Sebagai bentuk empati, jajaran kepolisian juga membantu membersihkan rumah ibadah yang rusak.(***)



PADANG - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menangkap 9 orang yang diduga melakukan perusakan rumah doa dan pendidikan agama jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI).

Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Minggu (27/7/2025) sore.

Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin mengatakan, penindakan dilakukan setelah rekaman video perusakan tersebar di media sosial. Para pelaku yang diamankan diduga terlibat dalam aksi anarkis.

“Kesembilan pelaku kami amankan berdasarkan bukti rekaman video yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam perusakan," ujarnya, Senin (28/5/2025).

Pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang akan menyusul diamankan. Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap siapa pun yang terbukti bersalah.

“Ini negara hukum. Tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur yang sah,” tegasnya.

Selain melakukan penindakan hukum, Wakapolda dan personel kepolisian juga membantu membersihkan rumah ibadah dari pecahan kaca dan bangku yang rusak akibat penyerangan tersebut.

Sementara itu, Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, turut mengingatkan warga agar setiap persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan dapat dikomunikasikan terlebih dahulu dengan aparat.

“Silakan laporkan ke pihak kepolisian apabila ada dugaan pelanggaran. Tapi jangan lakukan tindakan yang justru melanggar hukum,” ujarnya.

Diketahui, peristiwa bermula saat sejumlah warga mendatangi rumah yang digunakan jemaat GKSI untuk kegiatan ibadah dan pendidikan agama.

Mereka menduga tempat tersebut dijadikan gereja secara ilegal. Ketegangan pun terjadi dan berujung pada aksi perusakan menggunakan batu dan kayu.

Pendeta GKSI, Anugerah mengatakan bahwa saat kejadian, ia sedang mengajar sekitar 30 anak mengenai firman Tuhan.

“Saya dipanggil oleh ketua RW untuk bicara, namun saat itu massa sudah berkumpul dan mulai berteriak meminta kegiatan dihentikan. Tiba-tiba rumah dilempari. Dua anak bahkan terkena lemparan dan ada yang ditendang,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa rumah tersebut bukan gereja, melainkan tempat kegiatan pendidikan agama.

“Kami tidak pernah menyatakan ini gereja. Ini rumah pribadi yang kami gunakan untuk belajar bersama anak-anak jemaat,” jelasnya.(***)


JAKARTA - Indonesia menghadapi ancaman nyata Gempa. Sebab, Tanah Air berada di Cincin Api Pasifik alias Ring of Fire dan memiliki tigabelas segmen Megathrust.

Salah satu segmen Megathrust yang paling mengancam adalah Selatan Jawa yang dampaknya bisa memanjang hingga Selat Sunda dan segmen Sumatera yang dampaknya juga memanjang ke Selat Sunda atau disebut Segmen Enggano.

Khusus Selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda, segmen tersebut berdampak besar apabila melepaskan energi. Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa ini terus bertambah seiring waktu.

Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifa mengungkapkan semakin lama energi yang terkumpul ini akan mencapai titik pelepasan energinya melalui pergerakan mendadak yang memicu getaran atau guncangan yang sangat kuat atau gempa bumi. Jika dilepaskan sekaligus bisa menyebabkan gempa hingga M 8,7.

Goncangan besar tersebut akan mengakibatkan perpindahan kolom air laut dan menyebabkan gelombang air laut menjadi sangat besar yang menjalar semua arah hingga mencapat daratan atau tsunami. Tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi yaitu bisa mencapai 20 meter yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta.

"Semua pesisir Banten itu akan berdampak tapi dengan tinggi (tsunami) yang berbeda-beda," ungkap dia kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (16/7/2025).

Rahma menghitung apabila Megathrust di segmen Selatan Jawa yaitu wilayah Pangandaran pecah, maka akan terjadi tsunami sekitar 20 meter. Gelombang tsunami kemudian akan menyebar hingga masuk wilayah Selat Sunda dimana di daerah tersebut ada kawasan pesisir Banten dan Lampung.

"Kawasan pesisir Banten kira-kira tsunami 4 sampai 6 atau 8 meter," sebutnya.

"Lampung yang menghadap Selat Sunda akan kena semua," imbuhnya.

Sedangkan untuk Jakarta, tsunami diprediksi akan menerjang wilayah pesisir utara dengan ketinggian 1 sampai 1,8 meter. Menurut perhitungannya, tsunami tersebut akan tiba di Jakarta 2,5 jam. Dia mengatakan hanya daerah pesisir utara Jakarta saja yang akan terkena tsunami 1,8 meter.

"2,5 jam tsunami tiba. Kalau Jawa bagian selatan 40 menit sudah sampai, Lebak itu 18 menit. Oke, yang kena imbas itu pertama kali adalah wilayah Jakarta Utara ya," sebutnya.

BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Dampak gempa Megathrust sangat besar hingga memberikan dampak lanjutan seperti kematian, cedera, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dampak sosial ekonomi hingga gangguan layanan dasar.(***)


JAKARTA  - Gerai ritel seperti Indomaret tentunya akan sangat mudah kita temukan di setiap kota di wilayah Indonesia, dan lokasinya pun saling berdekatan. Tapi, hal ini tidak berlaku kalau kita berkunjung ke Padang, Sumatera Barat.

Di Padang kita tidak akan menemukan minimarket tersebut. Padahal, bisa dibilang Padang merupakan salah satu kota besar, yang sering satu lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing.

Lalu, kenapa tidak ada Indomaret di Padang? Ada alasan yang menyebabkan tidak adanya Indomaret di sana. Direktur PT Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf membeberkan alasannya.

"Kalau Padang karena lebih ke perizinan. Memang kalau saya lihat fair mereka enggak boleh masuk boleh, nggak boleh masuk semua," terang Wiwiek beberapa waktu lalu di Jakarta.

Diketahui, pemerintah daerah (Pemda) Sumatera Barat memang tidak memberikan izin kepada perusahaan waralaba tersebut. Menurut Pemda Sumbar, dikhawatirkan adanya gerai minimarket modern akan mematikan bisnis kecil dan pedagang tradisional di daerah Padang.

Kehadiran minimarket waralaba ini dipercaya oleh pemerintah setempat bisa merusak ekonomi daerah, dalam jangka panjang. Masyarakat dikhawatirkan akan lebih tertarik untuk mengunjungi toko modern dengan barang-barang lengkap dan harga jual pasti.

Pemerintah daerah tidak memberikan izin juga alasan untuk melindungi warung dan minimarket lokal dengan mendorong kemajuan perekonomian di bidang UMKM. Kebijakan ini nyatanya mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan di luar Sumbar.

Pemda dan masyarakat Sumbar meyakini bahwa warga lokal juga mampu membuat bisnis modern retail outlet (MRO), semacam toserba yang dimiliki oleh perorangan tanpa harus ada kehadiran kedua raksasa minimarket itu. Apalagi orang Minang dikenal sebagai pelaku bisnis yang memiliki kebiasaan berdagang sejak zaman dulu.(dtc)


JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat kemiskinan Indonesia dari segi persentase jumlah penduduk miskin terhadap total populasi dari laporan pada Maret 2025. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono mengatakan, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun 8,74% menjadi 23,85 juta jiwa.

"Sebagai bahan perbandingan pada September 2022 dibandingkan Maret 2022, kemiskinan peningkat 0,03 persen kemudian sejak Maret 2023 sampai Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan," kata Ateng dalam konferensi pers Rilis BPS, Jumat (25/7/2025). Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73%, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03%. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya.

"Nah persentase kemiskinan di pedesaan pada Maret 2025 yang tadi 11,03 persen mengalami penurunan 0,31 persen poin jika dibandingkan dengan September tahun 2024," ungkap Ateng.

Walaupun demikian BPS mencermati persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024. Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07 persen poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. "Nah selain tadi kemiskinan baik kota dan desa juga salah satu indikator yang penting diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan," katanya. Ateng menjelaskan, bahwa Garis Kemiskinan pada Maret 2025 berdasarkan Susenas sebesar 609.160 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan September 2024 mengalami peningkatan 2,34%. Garis kemiskinan kota sebesar Rp629.561 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan kota tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan pedesaan yang di desa mencapai Rp580.349 per kapita per bulannya. Garis kemiskinan kota tersebut naik pada bulan Maret 2025 dibandingkan dengan bulan September 2024. GK atau garis kemiskinan kota naik 2,24%.

"Tadi sudah saya sebutkan bahwa garis kemiskinan di desa sebesar Rp580.349 per kapita per bulan," kata Ateng. Kemudian jika dibandingkan dengan kondisi September 2024 sebesar 2,42%. Dengan demikian garis kemiskinan pedesaan naik sedikit di atas garis kemiskinan perkotaan secara kenaikannya.(***)


PADANG - LBH Padang menyorot kasus dugaan korupsi Kredit Modal Kerja senilai Rp 48 miliar yang menyeret sebuah perusahaan dan diduga melibatkan Anggota Dewan di Sumatera Barat (Sumbar).

LBH Padang mendesak aparat kejaksaan segera menuntaskan proses hukum kasus tersebut secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih. Kasus ini disebut sebagai ujian besar bagi komitmen kejaksaan dalam memberantas korupsi di Sumbar.

“Ini tentu harus dilaksanakan sesegera mungkin agar tidak menjadi pertanyaan dan asumsi masyarakat. Memang berbagai kasus korupsi di Sumbar ada yang beres dan ada juga yang belum tuntas,” kata Tim Divisi Advokasi LBH Sumbar, Alfi Syukri, Kamis (22/7/2025).

Salah satu kasus yang disoroti LBH Padang adalah dugaan penyalahgunaan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT BSI yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 48 miliar di salah satu bank pelat merah.

Selain itu, mereka juga menyoroti kasus penggunaan lahan milik pemerintah di Solok Selatan yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Alfi menegaskan bahwa lambannya penanganan perkara akan berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme aparat kejaksaan dalam menangani kasus yang melibatkan uang negara.

"Terlebih, pemberantasan korupsi merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung, demi mewujudkan Asta Cita Indonesia bebas korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Padang, Aliansyah mengatakan, penanganan kasus kredit modal kerja itu sudah naik ke tahap penyidikan. Hal itu diperkuat dengan Surat Perintah Kepala Kejari Padang Nomor SPRINT-01/L.3.10/Fd.1/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024, setelah adanya laporan dari masyarakat.

LBH Padang pun memberikan apresiasi terhadap beberapa kasus korupsi yang telah dituntaskan oleh kejaksaan, namun tetap meminta agar tidak ada diskriminasi dalam proses hukum.

"Kepada Kejari Padang, saya minta untuk terus memproses kasus korupsi di Sumbar. Apresiasi bagi kasus yang telah tuntas. Yang belum, segera dilanjutkan," tegas Alfi Syukri. (ant)


PADANG - Pengungkapan penyelundupan sabu di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumbar, mengungkap fakta mencengangkan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) berhasil menggagalkan aksi ketiga kurir narkoba asal Aceh berinisial AS (26), setelah dua kali sebelumnya berhasil meloloskan sabu-sabu seberat 4 kilogram tanpa terdeteksi petugas bandara.

"AS ini sudah dua kali meloloskan sabu di BIM, masing-masing dua kilogram," kata Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Pol Ricky Yanuarfi, dalam konferensi pers, Rabu (23/7/2025).

Penggagalan upaya ketiga dilakukan pada Selasa (15/7/2025) dengan barang bukti 1,9 kilogram sabu-sabu yang diselundupkan melalui koper.

AS mengaku menyembunyikan barang haram itu di dalam koper agar tidak terdeteksi mesin X-Ray di BIM.

“Dalam bulan ini saya menyelundupkan masing-masing 2 Kg sabu-sabu dari BIM untuk dijual ke Lombok tanpa diketahui petugas bandara,” ungkapnya.

Keberhasilan AS dalam dua kali aksinya menyoroti kinerja pengawasan keamanan di Bandara Internasional Minangkabau, yang menurut Ricky harus dievaluasi total. Ia menegaskan perlunya peningkatan alat pendeteksi khusus narkotika di area kargo maupun penumpang.

“Ini harus menjadi perhatian bagi Otoritas Bandara Internasional Minangkabau. Perlu ada alat X-Ray khusus narkotika yang mampu mendeteksi lebih akurat,” ujar Ricky.

Menanggapi hal itu, Penugasan Aviation Security Department Head Angkasa Pura Indonesia cabang BIM, Rudi Rial, menyebut pihaknya telah menjalankan pengawasan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Ia menyebut penggunaan perangkat seperti X-Ray standar, handheld metal detector, hingga prosedur operasional telah diterapkan, namun mengakui belum ada alat pendeteksi narkoba secara khusus.

"Terkait pengakuan seorang kurir narkoba yang meloloskan 4 Kg sabu-sabu via BIM, tentu kami melakukan investigasi awal," kata Rudi.

Ia menambahkan, investigasi internal Angkasa Pura Indonesia telah dimulai untuk mengetahui bagaimana pelaku bisa dua kali lolos membawa sabu masing-masing 2 kg ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, hanya dalam waktu singkat di bulan Juli 2025. (ant)


PADANG - Kabupaten Solok dan Limapuluh Kota resmi menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla menyusul meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Status tersebut diumumkan setelah rapat koordinasi yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar.

“Berdasarkan rapat koordinasi kemarin, Kabupaten Solok dan Kabupaten Limapuluh Kota telah menetapkan status tanggap darurat karhutla,” ujar Juru Bicara BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, Selasa (22/7/2025).

Penetapan status darurat ini dilakukan karena kebakaran hutan dan lahan di kedua kabupaten tersebut sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah. Terutama di Kabupaten Solok, seluruh 14 kecamatan telah terdampak.

“Dari 14 kecamatan di Kabupaten Solok, semuanya sudah terkena karhutla,” tambah Ilham.

Penetapan status tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Termasuk kemungkinan permintaan bantuan seperti logistik, personel, dan teknologi pemadaman, jika situasi memburuk.

Namun, hingga saat ini belum ada permintaan bantuan waterbombing ke BNPB. Ilham menjelaskan bahwa helikopter pemadam masih difokuskan untuk penanganan karhutla di Riau dan Sumatera Selatan, yang dianggap lebih prioritas.

BPBD bersama Dinas Kehutanan saat ini tengah melakukan pendataan luas lahan dan hutan yang terbakar sejak Mei hingga pertengahan Juli 2025. Data yang terkumpul masih bersifat parsial dan membutuhkan pencocokan lintas instansi untuk mendapatkan gambaran utuh dampak bencana.

“Data yang kita terima itu masih bersifat parsial, sehingga perlu pencocokan antara data dari satu instansi dengan yang lainnya,” jelas Ilham.

Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Hartono, mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Ia menegaskan bahwa kebiasaan ini dapat memperburuk kondisi karhutla yang saat ini tengah terjadi.

“Kami mengingatkan jangan membuka lahan dengan cara dibakar karena ini sangat rawan menyebabkan karhutla,” tegas Hartono.

Kondisi iklim ekstrem yang diperparah dengan fenomena El Nino turut memperparah kerawanan karhutla di wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan data dari BMKG, suhu udara cenderung lebih panas dan curah hujan lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memperbesar risiko kebakaran meluas, terutama di daerah yang memiliki

Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan sistem peringatan dini karhutla serta memperkuat patroli pengawasan agar kebakaran tidak menyebr ke pemukiman penduduk. (ant)


JAKARTA - Ketua Asosiasi Bidang Pengawasan dan Perlindungan Pengusaha Depot Air Minum (Asdamindo) Erik Garnadi menilai isu bahaya galon guna ulang yang dikemukakan sejumlah LSM bisa berdampak negatif pada ribuan usaha kecil dan menengah (UKM), serta berpotensi menimbulkan gelombang pengangguran dan kesenjangan sosial.

"Jika terus diframing negatif, banyak pengusaha depot yang bisa gulung tikar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional yang wajib mendapatkan dukungan dari pemerintah," ujar Erik dalam keterangannya, Senin (21/7/2025).

Erik mengingatkan bahwa LSM seharusnya memfokuskan pengawasan pada standar higienitas produksi depot air minum yang selama ini belum konsisten diterapkan. “Banyak depot yang belum memenuhi standar sanitasi dan kualitas sumber airnya, ini yang justru membahayakan konsumen,” katanya. Menurutnya pengawasan ketat terhadap kualitas dan kebersihan harus menjadi perhatian utama, daripada menyoroti galon guna ulang yang sudah berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Air minum kemasan berlabel resmi sudah melalui uji laboratorium dan standar SNI, sehingga risiko bahaya sangat kecil. Kalau berbahaya pasti sudah ada penarikan produk," tegas Erik. Pembina Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) DPD Jawa Tengah, Willy Bintoro Chandra, menyatakan desakan percepatan pelabelan BPA pada galon guna ulang oleh LSM tidak berdasar secara ilmiah. "Sampai saat ini bukti ilmiah yang kuat tentang dampak kesehatan signifikan dari paparan BPA dalam galon guna ulang belum ada," ujarnya. Ia pun menilai desakan tersebut lebih mirip "buzzer" yang kurang fokus pada isu yang benar-benar nyata. “LSM semestinya mengkritisi masalah yang sudah mengancam kesehatan publik, bukan isu tanpa bukti,” tambah Willy.

Para praktisi kesehatan juga tidak menemukan laporan yang mengaitkan galon guna ulang dengan gangguan kesehatan. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyatakan belum ada evidence base yang menunjukkan dampak luas terkait konsumsi galon tersebut.

Pakar Hukum Persaingan Usaha Ningrum Natasya Sirait menilai isu percepatan pelabelan BPA yang masif dihembuskan tanpa bukti kredibel berpotensi menjadi alat persaingan usaha yang tidak sehat. "Pengaduan tanpa evidence base layaknya laporan tanpa bukti ke polisi, tak layak ditanggapi," ujar Ningrum. Dia menegaskan bahwa klaim bahaya kesehatan harus didasarkan pada uji laboratorium dan bukti nyata adanya penyakit yang diakibatkan oleh kemasan tersebut. "Jika belum ada bukti ilmiah dan fakta di masyarakat, tidak perlu ada kebijakan terburu-buru," tambahnya.(***)


PEKANBARU – Warga Kota Pekanbaru kembali menghadapi masalah serius dengan kualitas udara yang menurun drastis akibat kabut asap. Sejak dini hari Minggu (20/7), aroma asap pekat mulai tercium dan mengganggu aktivitas pernapasan warga, terutama di daerah Kecamatan Bukit Raya.

Berdasarkan pantauan Riaupos.co dari situs pemantau kualitas udara iqair.com, indeks kualitas udara (AQI) di Pekanbaru tercatat 103, yang termasuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.

Polutan Utama: PM2.5

Polusi udara ini didominasi oleh particulate matter (PM) 2.5, yakni partikel mikro dengan diameter ≤2.5 mikrometer yang dapat menembus saluran pernapasan hingga ke paru-paru. Konsentrasi PM2.5 di Pekanbaru tercatat sebesar 36,3 µg/m³, atau 7,3 kali lebih tinggi dari ambang batas aman tahunan menurut panduan WHO, yaitu 5 µg/m³.

Imbauan Kesehatan:

Dalam situasi ini, masyarakat dihimbau untuk:

Mengurangi aktivitas di luar ruangan,

Menutup jendela dan pintu agar udara kotor tidak masuk,

Menggunakan alat penyaring udara (air purifier) di dalam rumah,

Memakai masker saat terpaksa harus keluar rumah,

Melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lansia.

Salah satu warga, Kemal, mengungkapkan bahwa dirinya mulai mencium bau asap sejak pukul 05.00 WIB saat hendak salat subuh. "Tadi subuh bau asap pekat sekali, bikin sesak napas. Sekarang kami pakai masker kalau ke luar rumah dan anak-anak kami larang keluar," ujarnya.

Kondisi ini menandakan awal musim kemarau yang biasanya rawan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera. Pemerintah daerah diharapkan segera bertindak untuk menangani sumber kebakaran dan memberi perlindungan maksimal kepada warganya.(rpg)


PADANG - Akses jalan di Tanjakan Panorama I, segmen jalan Padang–Solok, akan ditutup total selama tiga hari. Penutupan dilakukan sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan badan jalan dalam rangka pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.

Penutupan jalan akan dilaksanakan pada 21 hingga 23 Juli 2025, dengan rincian sebagai berikut; penutupan total akses lalu lintas diberlakukan untuk kendaraan di atas roda empat. Buka-tutup lalu lintas diterapkan untuk kendaraan roda dua, tiga, dan empat.

Project Manager Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1) dari HK-HKI KSO, Ir Kd Wahyudi Saputra ST MH mengatakan bahwa langkah ini diambil demi keselamatan pengguna jalan serta kelancaran pelaksanaan proyek.

“Pelaksanaan penutupan total dan buka-tutup arus lalu lintas ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan serta kelancaran pekerjaan di lapangan,” ujar Wahyudi Saputra dalam surat resmi yang ditujukan kepada Ditlantas Polda Sumatera Barat, tertanggal 18 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa petugas akan ditempatkan di lokasi guna mengatur lalu lintas serta menyediakan rambu-rambu peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lokasi pekerjaan berada di Tanjakan Panorama I, salah satu titik krusial di jalur Padang–Solok yang dikenal rawan kecelakaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ir. Kd. Wahyudi Saputra, S.T., M.H., selaku Project Manager Proyek Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1) tertanggal 18 Juli 2025. Tembusan surat turut disampaikan kepada Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL), dan PPK 2.1 Provinsi Sumatera Barat.

Warga dan pengendara yang melintasi jalur tersebut diimbau untuk memperhatikan jadwal dan pengaturan ini demi keselamatan bersama.

“Kami tempatkan petugas pengatur lalu lintas serta rambu-rambu peringatan sesuai standar yang berlaku. Harapannya masyarakat dapat bersabar demi kepentingan bersama ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, terlihat sejumlah pekerja mengenakan rompi bertuliskan “Flyover Panorama 1 Sitinjau Lauik”, lengkap dengan helm keselamatan dan sepatu proyek terlihat melakukan pengukuran dan penandaan di badan jalan yang akan ditutup total pada 21 hingga 23 Juli 2025 mendatang.

Mereka terlihat di lokasi tikungan tajam jalan tanjakan melakukan pengukuran lapangan menggunakan alat bantu serta melakukan pengecekan struktur jalan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan awal pemeliharaan dan perbaikan badan jalan sebagai persiapan pembangunan flyover yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas ekstrem di kawasan Sitinjau Lauik—yang selama ini dikenal sebagai salah satu jalur paling rawan kecelakaan di Sumatera Barat.(rpg)


JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting dan sejumlah pihak lainnya. Topan diketahui merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Dua di antara saksi yang dipanggil berasal dari unsur kejaksaan, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kajari Madina), Muhammad Iqbal (MI), serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Madina, Gomgoman Halomoan Simbolon (GHS).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Kota Medan atas nama sebagai berikut: MI, Kajari Mandailing Natal (Madina), dan GHS, Kasi Datun Kejari Mandailing Natal (Madina)," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Selain keduanya, penyidik juga memanggil delapan saksi lain dari pihak swasta, yakni Alexander Meliala, Asnawi, Ibrahim, Samosir, Warina, Anggi, Ramlan, dan Edison Sembiring (konsultan asal Kota Pinang).

Budi bakal mempublikasikan materi pokok pemeriksaan para saksi setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.

"Hari ini, Jumat (18/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)," ucapnya.

Sebelumnya, pada Kamis malam (26/6/2025), KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumut dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai proyek yang dikondisikan mencapai Rp231,8 miliar dari enam proyek jalan. KPK menyatakan masih mengembangkan penyidikan terhadap proyek-proyek lain yang diduga bermasalah.

Kelima tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan adalah Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua dan PPK Dinas PUPR), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), M. Akhirun Efendi Siregar (Direktur Utama PT Daya Nur Global), dan M. Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT Rukun Nusantara).

KPK memperkirakan total suap yang diterima dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2 miliar, dengan uang tunai sebesar Rp231 juta yang turut diamankan saat OTT, diduga bagian dari komitmen fee.

Dalam konstruksi perkara, Topan bersama Rasuli dan Akhirun diduga merekayasa pengadaan proyek pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp157,8 miliar, yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT Daya Nur Global tanpa prosedur sah. Akhirun dan putranya, Rayhan, disebut memberi uang kepada Rasuli dan Topan sebagai balasan atas pengaturan proyek tersebut.

Sementara itu, dalam kasus kedua di Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto diduga menerima suap sebesar Rp120 juta dari Akhirun dan Rayhan sebagai imbalan pengaturan proyek melalui sistem e-katalog. Akibatnya, PT DNG dan PT RN memenangkan sejumlah proyek pada 2023–2025.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan kesiapannya bila dipanggil KPK dalam kasus ini.

"Namanya proses hukum kita bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (30/6/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak keberatan bila KPK menelusuri aliran dana proyek tersebut. Seluruh jajaran Pemprov Sumut, menurutnya, wajib memberikan keterangan jika ditemukan dana mencurigakan.

"Kita saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, kalau ada aliran uangnya ya wajib memberikan keterangan," tegas menantu Presiden ke-7 RI itu.

Bobby memastikan proyek jalan yang menjadi objek perkara tetap akan dilanjutkan karena belum dimulai.

"Harus dilanjutkan, itu bukan karena seseorang pekerjaannya bisa batal," ucap Bobby.

"Apalagi disampaikan kemarin dalam keterangannya semua dengarnya, ini kan belum dimulai pekerjaannya, belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja, oleh karena itu kita lebih gampang untuk memulainya," tambahnya.

Terkait kabar penyegelan ruang kerjanya oleh KPK, Bobby mengaku belum mengetahui.

"Saya tidak tahu ya, saya belum masuk ke ruangan, nanti saya lihat ya," ujarnya.(***)


PADANG —Semen Padang FC siap mengarungi babak baru di kasta tertinggi sepak bola nasional, BRI Super League 2025/2026.

Berdasarkan jadwal resmi yang telah dirilis, Kabau Sirah akan langsung menghadapi tantangan berat di laga perdana dengan menghadapi sang juara bertahan, Persib Bandung.

Pertandingan perdana akan digelar pada Sabtu, 9 Agustus 2025, di Stadion Gelor

Laga ini menjadi pembuktian awal kesiapan Semen Padang FC untuk bersaing di level tertinggi setelah berhasil promosi.

Setelah itu, Semen Padang FC dijadwalkan menjalani dua laga kandang berturut-turut di Stadion H. Agus Salim, Padang.

Mereka akan menjamu Dewa United Banten FC pada Jumat, 15 Agustus 2025, dan dilanjutkan melawan tim kuat PSM Makassar pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Kabau Sirah dijadwalkan menghadapi sejumlah laga krusial sepanjang musim. Persaingan semakin ketat karena Semen Padang FC juga harus menghadapi tim-tim besar seperti Persija Jakarta, Bali United, dan Persebaya Surabaya.

Pertandingan penutup musim menjadi sorotan karena akan mempertemukan Semen Padang FC dengan Persija Jakarta di Jakarta pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Laga ini diprediksi akan menjadi penentu penting dalam perebutan posisi akhir

Jadwal Lengkap Semen Padang FC di Liga 1 2025/2026:

Pekan 1: Persib Bandung vs Semen Padang FC | 9 Agustus 2025

Pekan 2: Semen Padang FC vs Dewa United Banten FC | 15 Agustus 2025

Pekan 3: Semen Padang FC vs PSM Makassar | 22 Agustus 2025

Pekan 4: Persita Tangerang vs Semen Padang FC | 31 Agustus 2025

Pekan 5: Semen Padang FC vs PSBS Biak | 11 September 2025

Pekan 6: Persebaya Surabaya vs Semen Padang FC | 19 September 2025

Pekan 7: Semen Padang FC vs Bali United FC | 26 September 2025

Pekan 8: Madura United FC vs Semen Padang FC | 4 Oktober 2025

Pekan 9: Semen Padang FC vs Bhayangkara Presisi Lampung FC | 20 Oktober 2025

Pekan 10: Malut United FC vs Semen Padang FC | 26 Oktober 2025

Pekan 11: Semen Padang FC vs Arema FC | 3 November 2025

Pekan 12: Semen Padang FC vs Borneo FC Samarinda | 9 November 2025

Pekan 13: Persijap Jepara vs Semen Padang FC | 20 November 2025

Pekan 14: Persik Kediri vs Semen Padang FC | 27 November 2025

Pekan 15: Semen Padang FC vs Persija Jakarta | 22 Desember 2025

Pekan 16: PSIM Yogyakarta vs Semen Padang FC | 4 Januari 2026

Pekan 17: Persis Solo vs Semen Padang FC | 11 Januari 2026

Pekan 18: Bali United FC vs Semen Padang FC | 24 Januari 2026

Pekan 19: PSM Makassar vs Semen Padang FC | 2 Februari 2026

Pekan 20: Semen Padang FC vs Persita Tangerang | 8 Februari 2026

Pekan 21: Arema FC vs Semen Padang FC | 15 Februari 2026

Pekan 22: Semen Padang FC vs Malut United FC | 20 Februari 2026

Pekan 23: Bhayangkara Lampung FC vs Semen Padang FC | 24 Februari 2026

Pekan 24: Semen Padang FC vs PSIM Yogyakarta | 4 Maret 2026

Pekan 25: PSBS Biak vs Semen Padang FC | 9 Maret 2026

Pekan 26: Semen Padang FC vs Persib Bandung | 5 April 2026

Pekan 27: Persis Solo vs Semen Padang FC | 12 April 2026

Pekan 28: Semen Padang FC vs Persijap Jepara | 20 April 2026

Pekan 29: Borneo FC Samarinda vs Semen Padang FC | 25 April 2026

Pekan 30: Semen Padang FC vs Madura United FC | 29 April 2026

Pekan 31: Dewa United Banten FC vs Semen Padang FC | 3 Mei 2026

Pekan 32: Semen Padang FC vs Persik Kediri | 8 Mei 2026

Pekan 33: Semen Padang FC vs Persebaya Surabaya | 15 Mei 2026

Pekan 34: Persija Jakarta vs Semen Padang FC | 23 Mei 2026

Dengan jadwal ini, diharapkan para pemain, pelatih, dan suporter Semen Padang FC dapat mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi musim yang kompetitif dan menantang.(***)


PADANG — Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II Padang menerima kunjungan dari Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang bersama Sekretaris DPRD Kota Padang. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan silaturahmi sekaligus survei terhadap Goa Jepang yang terletak di bawah Mako Lantamal II.

Rombongan disambut langsung oleh Komandan Lantamal II, Laksamana Pertama TNI Sarimpunan Tanjung, didampingi oleh Wadanlantamal Kolonel Laut (P) Mulyadi, S.E., CRMP., M.Tr.Opsla., Aspotmar Danlantamal, serta Kadispotmar.

Dalam sambutannya, Danlantamal II menegaskan pentingnya merawat dan melestarikan Goa Jepang yang menjadi salah satu saksi sejarah penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Beliau menyampaikan bahwa situs sejarah tersebut perlu dibersihkan, dipelihara, dan dibenahi secara serius oleh instansi terkait.

"Goa Jepang ini bisa menjadi ikon sejarah Kota Padang dan berpotensi besar dikembangkan sebagai destinasi wisata edukatif bagi generasi muda," ujar Danlantamal.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI AL dengan pemerintah daerah dalam menjaga dan memanfaatkan situs-situs bersejarah sebagai bagian dari pembelajaran sejarah dan pembangunan karakter bangsa.(ril)


AGAM - Gunung Marapi kembali terjadi pada Rabu (16/7/2025) pagi. Gunung yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan Agam itu menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.200 meter dari puncaknya.

Erupsi ini terpantau oleh Pos Gunung Api (PGA) dan mengarah ke timur laut, menyelimuti sebagian wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

"Telah terjadi erupsi Gunung Marapi pukul 10.42 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1.200 meter di atas puncak," ujar petugas PGA Gunung Marapi, Teguh Purnomo, dalam keterangannya.

Kolom abu tampak berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Aktivitas vulkanik ini terekam jelas di seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 30,5 milimeter dan berdurasi sekitar 47 detik.

"Erupsi masih berlangsung saat laporan ini dibuat," tambah Teguh.

Saat ini, status Gunung Marapi berada pada Level II atau Waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan peringatan tegas agar masyarakat, pendaki, dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari pusat erupsi di Kawah Verbeek.

Selain potensi lontaran material vulkanik, PVMBG juga mengingatkan masyarakat akan ancaman lahar dingin, terutama warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung. Risiko ini meningkat drastis saat hujan turun.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat diminta untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut guna menghindari gangguan saluran pernapasan,” tegas PVMBG.

Hingga saat ini, aktivitas Gunung Marapi terus dipantau secara intensif oleh petugas pos pengamatan di beberapa titik strategis.

Sebelumnya, gunung yang terkenal dengan medan pendakian terjal ini juga sempat mengalami beberapa kali erupsi kecil sejak awal tahun 2025.

Sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia, Gunung Marapi memiliki sejarah panjang erupsi dengan dampak langsung terhadap masyarakat sekitar.

Warga diimbau untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum valid, dan selalu mengikuti arahan dari pihak berwenang.

Gunung Marapi masih menunjukkan aktivitas vulkanik yang fluktuatif. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghadapi kemungkinan erupsi lanjutan dan potensi bencana ikutan seperti lahar dingin dan gangguan pernapasan akibat abu vulkanik. (ant)


PADANG - Tim SAR gabungan mengerahkan KN Rahma Wijaya untuk mencari 10 korban longboat terbalik di perairan Mapinang Ujung, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin (14/7/2025). Longboat tersebut ditumpangi 17 orang rombongan anggota DPRD Mentawai, Isar Taileleu. 

Kepala Kantor SAR Mentawai Rudi mengatakan, perahu longboat yang ditumpangi rombongan anggota DPRD Mentawai tersebut berangkat dari Sikakap menuju Tuapeijat Pulau Sipora. 

"Saat ini tim sedang melakukan pencarian terhadap korban dengan mengerahkan satu unit perahu karet serta KN Rahma Wijaya. Sore tadi sudah diturunkan satu unit Rib dan kapal," ujarnya dikutip dari inewssumbar.id.

Dia mengatakan, pencarian korban terkendala cuaca buruk namun tim berusaha untuk mencari semaksimal mungkin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh longboat tersebut berisi 17 orang. Tujuh orang selamat setelah mereka berenang sampai di Mapinang dan 10 orang bertahan di atas boat. 

Dari 10 orang tersebut, tiga di antaranya anak-anak dan satu anggota DPRD Mentawai serta beberapa orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai.(***)


PADANG - Aktivitas belajar mengajar di SMPN 34 Padang, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Lubukbuaya, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, sempat terhenti pada Senin (14/7/2025) pagi.

Hal ini terjadi karena pintu gerbang sekolah tergembok dari luar, sehingga guru dan siswa tidak dapat memasuki area sekolah.

Kapolsek Kototangah, Kompol Afrino Chaniago, mengungkapkan bahwa aksi penggembokan dilakukan oleh Syamsir alias Bolon (65), penjaga sekolah yang berdomisili di sekitar area sekolah.

Awalnya kami coba ajak komunikasi, tapi pelaku tidak merespons. Karena kegiatan belajar mengajar terganggu, kami buka paksa gerbang menggunakan mesin gerinda,” ujar Kompol Afrino.

Setelah gerbang berhasil dibuka sekitar pukul 07.00 WIB, pelaku diamankan dari dalam kamarnya di lingkungan sekolah dan dibawa ke Polsek Kototangah untuk dimintai keterangan.

Agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal, pihak kepolisian memerintahkan kepala sekolah untuk segera mengarahkan siswa masuk ke kelas. Sebanyak empat personel kepolisian bersama dua anggota Satpol PP Kecamatan juga disiagakan di pintu masuk sekolah.

“Mediasi langsung kami inisiasi bersama Dinas Pendidikan Kota Padang dan pelaku,” tambah Kompol Afrino.


Hasil Mediasi dan Latar Belakang Sengketa

Mediasi yang digelar melibatkan berbagai pihak, antara lain Kapolsek Kototangah Kompol Afrino, Kabid Dinas Pendidikan Kota Padang Arman, Kepala SMPN 34 Padang Mimiati, perwakilan Dinas Pendidikan, serta Syamsir sebagai pelaku.

“Mediasi langsung kami inisiasi bersama Dinas Pendidikan Kota Padang dan pelaku,” tambah Kompol Afrino.

Dua anak keponakan dan cucu Syamsir yang saat ini sekolah di SMPN 26 Padang akan dipindahkan ke SMPN 34 Padang setelah menjalani satu tahun proses belajar di sekolah sebelumnya.

Syamsir berjanji tidak akan kembali melakukan tindakan yang menghambat kegiatan belajar mengajar di SMPN 34 Padang dan siap menerima konsekuensi jika mengulangi perbuatannya.

Terkait somasi hukum yang diajukan kuasa hukum Syamsir, Yunasti Helmy, soal sengketa tanah sekolah, Dinas Pendidikan mempersilakan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Dinas Pendidikan mengakui terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp13 juta kepada Abubakar, pemilik lahan pada tahun 1984, terkait pembelian lahan untuk SMPN 34 Padang.

Namun, saat ini tanah tersebut telah bersertifikat Hak Pakai No 19 tertanggal 5 April 1999 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.(rpg)


PARIS – Aksi emak-emak seorang warga negara Indonesia (WNI) di Paris, Prancis, viral di media sosial (medsos) karena berhasil menangkap komplotan pencopet yang mencuri dompetnya di luar negeri.

Sosok pemberani itu adalah seorang emak-emak berusia 54 tahun bernama Rawi Rasmi. Melalui akun instagram pribadinya @rawis_fams, ia menceritakan kronologi lengkap terjadinya insiden pencopetan.

Aksi kejahatan itu melibatkan tiga orang pelaku perempuan, dua di antaranya sedang hamil besar.

"Yang satu adalah yang aku tangkap. Tugas dari dua orang itu adalah ngambil dompet aku, ngoper ke yang salah satunya lagi," ungkap Rawi.

Rawi menjelaskan, perempuan yang ia tangkap adalah pelaku yang berusaha mengalihkan perhatiannya. Ia pun tak menyerah meskipun pelaku bersikeras tak mengakui keterlibatannya.

"Dan yang aku tangkap itu adalah yang mengalihkan semua perhatian, konsentrasi aku. Jadi waktu aku tangkap itu prosesnya mungkin satu jam lebih ya. Karena cewek ini kekeh tidak mengakui bahwa dia adalah komplotan dari pencopet itu," jelasnya.

Selama lebih dari satu jam, terjadi perdebatan sengit antara Rawi dan si pelaku. Beruntung, dua orang turut membantu menjadi penerjemah agar Rawi dapat berkomunikasi dengan pelaku.

Akhirnya, pelaku yang ditangkap menelepon rekannya untuk mengembalikan dompet yang telah dicuri.

"Dan mereka sampai sujud-sujud, nangis-nangis, nyiumin tangan aku untuk aku bisa melepaskan mereka. Tapi aku nggak mau ya, dan polisi itu datangnya terakhir ya setelah

Polisi yang datang kemudian mengamankan para pelaku. Meski dompetnya sempat kehilangan sejumlah uang, sekitar 70 euro, Rawi memilih tidak melanjutkan kasus itu secara hukum.

"Polisi juga sebetulnya sempat nanya, ini mau diproses atau nggak? Tapi aku bilang nggak usah, karena ya dompet sudah kembali. Tapi saya bilang sama polisi, tolonglah kasih tau mereka untuk tidak melakukannya lagi," jelasnya.(rpg)


PARIAMAN – Pemerintah Kota Pariaman menyambut antusias rencana Kementerian Kebudayaan untuk mengusulkan perayaan Tabuik sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Tradisi yang telah berlangsung sejak abad ke-18 ini dinilai layak mendapat pengakuan internasional karena kekayaan nilai sejarah dan budaya yang dikandungnya.

“Kami menyambut baik niat tersebut, bahkan sudah menemui Bapak Menteri untuk menindaklanjutinya,” ujar Wali Kota Pariaman, Yota Balad, saat dihubungi dari Pariaman, Selasa (8/7/2025).

Menurut Yota, jika Tabuik mendapat pengakuan dari UNESCO, dampaknya akan sangat besar, tidak hanya bagi pelestarian budaya, tetapi juga bagi pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat.

Tabuik selama ini sudah menjadi magnet wisata domestik. Jika nanti masuk daftar UNESCO, wisatawan mancanegara pun akan makin tertarik datang ke Pariaman,” ujarnya.

Ia pun mendorong pelaku usaha pariwisata di Pariaman untuk mulai berbenah, meningkatkan standar pelayanan hingga ke level internasional guna menyambut tamu dari berbagai penjuru dunia.

Gelaran budaya yang telah berlangsung ratusan tahun ini dimulai sejak 27 Juni 2025, bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah.

Tradisi Tabuik sendiri memiliki kaitan erat dengan peristiwa terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husein, di Padang Karbala, Irak.

Berbagai acara kesenian turut memeriahkan puncak Tabuik, menambah semarak perayaan yang sudah menjadi ikon Pariaman ini. Antusiasme masyarakat dan wisatawan terlihat jelas, memadati area pantai untuk menyaksikan langsung prosesi sakral tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyatakan komitmennya untuk mengusulkan Tabuik sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. "Tabuik ini adalah kekayaan budaya yang luar biasa. Kami berencana untuk segera mengusulkannya ke UNESCO agar diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia," ujar Fadli Zon di lokasi acara.(***)


JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti sejumlah wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan pelat merah BUMN. Mufti menilai hal ini ironi di tengah masyarakat RI yang tengah kesulitan mencari pekerjaan.

"Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun, jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan," kata Mufti Anam kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

Anam mengatakan jutaan warga di RI kini tak mudah mencari pekerjaan, tapi pejabat justru memiliki lebih dari satu kewenangan. Ia menyinggung rasa kepekaan terhadap publik.

"Saat jutaan anak muda dan kepala keluarga mengantri lowongan, negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial," ujar Mufti.

Ia mewanti-wanti pejabat yang merangkap jabatan harus memiliki hasil yang mumpuni. DPR dikatakan akan mengawasi kinerja dari mereka di pemerintahan.

"Jangan hanya rangkap jabatan tapi nihil percepatan. Rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban," ujar Mufti.

"Kami akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi," tambahnya.

Ia meminta wamen yang merangkap jabatan tak meninggalkan kewajiban utama. Mufti Anam menyoroti kinerja tak maksimal merupakan bentuk pengkhianatan lantaran mereka digaji dengan uang rakyat.

"Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara," kata legislator PDIP ini.

"Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik," sambungnya.

Diketahui, kini ada 30 wamen yang merangkap sebagai komisaris di BUMN dan anak usaha. Berikut ini daftarnya yang dirangkum detikcom:

1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)

2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)

9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)

10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)

13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)

15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)

16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika

17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana

18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler

20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler

21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah

22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro

25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk

26. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan - Komisaris di PT Citilink Indonesia

27. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat - PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI).

28. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).

29. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

30. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).


BUKITTINGGI - Kuda legendaris milik Pemerintah Kota Bukittinggi, Fort De Kock, dikabarkan mati pada Kamis (10/7/2025) sekitar pukul 11.30 WIB.

Kabar duka ini menyelimuti kalangan pecinta kuda pacu, terutama karena Fort De Kock dikenal sebagai pejantan unggulan yang menghasilkan keturunan juara di lintasan pacuan Sumatera Barat dan nasional.

Kepala Dinas Pertanian Bukittinggi, Hendry mengatakan, Fort De Kock telah berusia 19 tahun saat menghembuskan napas terakhirnya.

"Kuda ini dibeli oleh Walikota Djufri pada 2008 seharga Rp 800 juta dan atu-satunya aset kuda pejantan milik Pemkot," kata Hendry.

Menurut Hendry, penyebab pasti kematian kuda asal Australia tersebut belum diketahui. Namun, selama dua pekan terakhir Fort De Kock menunjukkan gejala demam.

“Kami sudah melaporkan kematian ini ke Wali Kota. Kuda akan dikubur dengan pengawasan tim forensik dan laboratorium hewan. Beberapa bagian tubuh juga akan diambil untuk pemeriksaan,” jelasnya.

Fort De Kock secara rutin menjalani pemeriksaan kesehatan. Dalam dua tahun terakhir, kekuatan fisiknya terus menurun.

“Hasil labor terakhir menunjukkan HB tinggi dan terdapat pembengkakan di bagian kaki. Kuda ini sempat mendapatkan infus dua botol,” imbuh Hendry.

Kabar meninggalnya kuda legendaris ini langsung mengundang kehadiran mantan Wali Kota Bukittinggi, Djufri, ke kantor Dinas Pertanian. Ia merupakan sosok yang mendatangkan kuda tersebut ke Bukittinggi.

“Tentu saya berduka. Saya yakin seluruh pecinta kuda pacu juga merasakannya. Fort De Kock telah banyak mengharumkan nama Bukittinggi lewat prestasi luar biasa dari keturunannya,” kata Djufri.

Fort De Kock memiliki postur gagah dengan tinggi mencapai 170 cm. Dari keturunannya, lahir banyak kuda pacu juara yang menorehkan prestasi di berbagai ajang, termasuk arena nasional.

Seorang peternak kuda di Bukittinggi, Oskar Mentoih, mengungkapkan nilai Fort De Kock bisa mencapai Rp 2,5 miliar jika dikalkulasikan dengan harga saat ini.

“Kami sangat kehilangan. Semoga ke depan ada lagi pejantan tangguh yang bisa menggantikan Fort De Kock,” ujarnya.

Fort De Kock masih dikenang sebagai pionir kebangkitan kuda pacu Bukittinggi, menjadi bagian penting dalam perjalanan olahraga balap kuda di Sumatera Barat. Meninggalnya kuda ini bukan hanya kehilangan secara fisik, namun juga secara historis dan simbolis bagi pecinta kuda pacu Indonesia. (ant)


PADANG - Kebakaran hebat melanda satu unit rumah sekaligus toko pancing di Jalan Makassar Nomor 35, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubukbegalung, Kota Padang, Rabu (9/7/2025) pagi.

Insiden ini menghanguskan bangunan seluas 50 meter persegi dan menyebabkan kerugian materiil mencapai Rp500 juta.

Kabid Operasi dan Sarana Prasarana Dinas Damkar Kota Padang, Rinaldi, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 05.14 WIB dan langsung mengerahkan tujuh unit armada serta sekitar 70 personel.

“Hanya dalam waktu lima menit, tepatnya pukul 05.20 WIB, tim sudah tiba di lokasi kejadian. Proses penanganan api berhasil diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yaitu pada pukul 05.50 WIB,” ujar Rinaldi.

Ia menjelaskan bahwa objek yang terbakar adalah sebuah rumah hunian yang juga digunakan sebagai toko pancing. Jarak dari markas Damkar ke lokasi diperkirakan 10 kilometer.

Menurut keterangan saksi mata, Yanti Nosa (63), yang merupakan pedagang di sekitar lokasi, api pertama kali terlihat dari dalam warung yang berada di depan rumah korban. Yanti langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang untuk meminta bantuan.

Kebakaran ini berdampak langsung pada dua Kepala Keluarga (KK) dengan total 10 orang penghuni, termasuk pemilik rumah Maya Natalia (38), seorang penjual. Seluruh penghuni terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini.

“Tidak ada laporan korban luka-luka maupun korban jiwa dalam insiden kebakaran ini,” tegas Rinaldi.

Kondisi lingkungan yang padat penduduk serta akses jalan yang sempit menjadi tantangan bagi petugas Damkar dalam proses pemadaman.

Meski begitu, Damkar berhasil menyelamatkan aset di sekitar lokasi senilai sekitar Rp1,5 miliar.

Selain dua KK yang terdampak langsung, sekitar delapan KK dengan total 25 jiwa juga terkena dampak tidak langsung akibat kebakaran. Jika api tidak segera dipadamkan, empat rumah lain berpotensi ikut terbakar.

Penanganan kebakaran ini turut melibatkan Damkar Pelindo, POLRI, dan PLN. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.(rpg)


PADANG - Penerimaan gelar Doktor Honoris Causa (HC) Gubernur Mahyeldi dari Asean Univercity Internasional (AUI) Malaysia yang belum memiliki izin di Indonesia mendapat tanggapan dari toko pendidikan dan pers di Sumbar. Mereka menilai Mahyeldi ikut berburu gelar.

Tokoh pendidikan Iswandi Muchtar menilai pemberian gelar Doktor HC kepada pejabat oeh kampus yang belum ternama adalah hal yang lumrah. Akan tetapi pejabat yang menerima harus selektif, apalagi kampus yang izinnya belum ada di Indonesia.

"Jangan ada kesan Mahyeldi sebagai pejabat publik ikut berburu gelar. Pejabat berburu gelar sudah jadi fenomena saat sekarang," kata Iswandi melalui pesan What'sApp nya kepada oborsumbar.com, Selasa (8/72025).

Mantan anggota DPRD Padang 2014-2019 ini mengaku prihatin sekaligus malu terhadap sikap Gubernur Mahyeldi yang kurang informasi terkait kampus AUI yang dikeluarkan LLDIKTI Wilayah IV tidak memeiliki izin di Indonesia. Menurut Iswandi, harusnya tim gubernur menyaring informasi lebih akurat.

Menanggapi pernyataan Kepala Biro Adpim Sumbar, Mursalim bahwa pemberian gelar oleh AUI bikanlah wewenangnya menentukan, Iswandi mengatakan itu merupakan jawaban lepas tangan.

"Harusnya Biro Adpim berikan masukan yang valid kepada gubernur," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, akan menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dari Asean University International (AUI), Malaysia. Penganugerahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18–19 Juli 2025 di kampus AUI, Malaysia.

Pihak kampus menilai Mahyeldi layak menerima penghargaan ini atas dedikasinya dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik di Sumatera Barat.

Namun, Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah Iv menyatakan bahwa AUI belum memiliki izin di Indonesia. Bahkan, LLDIKTI IV dilaman resminya per tanggal 29 April 2024, mewarning masyarakat untuk berhati-hati bahwa AUI di Indonesia berstatus tidak resmi atau belum terakreditasi nasional.

Masih menurut LLDIKTI IV, pemberian gelar dari AUI berpotensi tidak sah dan dianggap semata penghargaan institusional tanpa pengakuan formal.(agb)


PADANG - Asean Univercity Internasional (AUI) yang bakal memberi gelar Doktor Honoris Causa kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi dari salah satu kampus di Malaysia disinyalir belum memiliki izin penyelengaraan pendidikan di Indonesia.

Adalah Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah Iv menyatakan bahwa AUI belum memiliki izin di Indonesia. Bahkan, LLDIKTI IV dilaman resminya per tanggal 29 April 2024, mewarning masyarakat untuk berhati-hati bahwa AUI di Indonesia berstatus tidak resmi atau belum terakreditasi nasional.

Masih menurut LLDIKTI IV, pemberian gelar dari AUI berpotensi tidak sah dan dianggap semata penghargaan institusional tanpa pengakuan formal.

Sementara itu, dirangkum dari berbagai sumber, Asean University International tidak berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Asean  University International adalah sebuah universitas yang didirikan oleh ASEAN, dan meskipun memiliki kerjasama dengan beberapa universitas di Malaysia, termasuk Universitas Kebangsaan Malaysia, AUI tidak secara langsung berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. 

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, akan menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dari Asean University International (AUI), Malaysia. Penganugerahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18–19 Juli 2025 di kampus AUI, Malaysia.

Pihak kampus menilai Mahyeldi layak menerima penghargaan ini atas dedikasinya dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik di Sumatera Barat.

Pemberian gelar kehormatan Doktor HC iu disampaikan langsung oleh Presiden AUI, Prof. H. Dr. Suhendar, SE, SH, LL.M, dalam konferensi pers yang digelar di Kuala Lumpur, beberapa waktu lalu.

Menanggapi soal Gubernur Mahyeldi menerima gelar Doktor HC dari kampus yang belum memiliki izin di Indonesia, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Mursalim mengatakan bahwa hal tersebut bukan ranahnya dalam memberikan penjelasan. Mursalim hanya mengapresiasi kepada institusi maupun kampus baik dalam dan luar negeri yang memberi penghargaan.

"Ini bukti bahwa institusi maupun kampus mengakui kinerja Pemprov Sumbar terutama Pak Gubernur Mahyeldi melalui pesan What'sApp nya, Minggu (6/7/2025) ke oborsumbar.com.

Mursalim menambahkan, dalam menerima gelar kehormatan tersebut, Mahyeldi tidak mengeluarkan dana sepersen pun baik dari dana pribadi maupun APBD. Terakhir Mursalim  berterima kasih kepada masyarakat atas atensinya terhadap Pemprov Sumbar.(agb)


KALAJENGKING mungkin terlihat menakutkan karena racunnya yang mematikan. Namun hewan ini menyimpan banyak fakta unik yang jarang diketahui. Dari kemampuannya bertahan hidup di lingkungan ekstrem hingga cara berkembang biaknya yang menarik, berikut sejumlah fakta menarik tentang kalajengking dirangkum dari National Geographic, Times of India, dan Treehugger.

1. Telah Menghuni Bumi Ratusan Juta Tahun

Kalajengking termasuk dalam kelas Arachnida dan berkerabat dekat dengan laba-laba, tungau, serta caplak. Meski kerap diasosiasikan sebagai hewan gurun, kalajengking juga hidup di berbagai tempat lain seperti hutan Brasil, wilayah British Columbia, Carolina Utara, bahkan di kawasan pegunungan Himalaya.

Sebagai arthropoda yang kuat dan mampu beradaptasi dengan baik, kalajengking telah menghuni bumi selama ratusan juta tahun dan dikenal sebagai makhluk yang memiliki daya tahan luar biasa.

2. Beberapa Kalajengking Bisa Hidup Tanpa Makan Setahun

Kalajengking umumnya memangsa serangga, tetapi mereka memiliki pola makan yang beragam. Pola makan ini menjadi salah satu faktor utama kemampuan kalajengking bertahan di lingkungan ekstrem. Saat menghadapi kelangkaan makanan, kalajengking mampu menurunkan laju metabolisme hingga sepertiga dari tingkat normal arthropoda.

Kemampuan ini memungkinkan beberapa spesies bertahan hidup dengan konsumsi oksigen yang sangat minim, bahkan cukup dengan memakan satu serangga dalam setahun. Meskipun metabolisme mereka menurun, kalajengking tetap sigap dan mampu bergerak cepat untuk berburu ketika kesempatan datang.

3. Mampu Hidup di Lingkungan Ekstrem 

Dalam sebuah penelitian, kalajengking pernah dibekukan selama semalam, lalu diletakkan di bawah sinar matahari keesokan harinya. Kalajengking berhasil mencair dan kembali bergerak. Meski demikian, ada satu kebutuhan utama bagi kelangsungan hidup kalajengking,

Sebagai hewan penggali, kalajengking membutuhkan tanah yang gembur. Karena itu, di daerah yang tertutup lapisan es permanen (permafrost) atau ditumbuhi vegetasi padat yang menghalangi akses ke tanah, kalajengking cenderung tidak dapat bertahan hidup.

4. Kalajengking Menari sebelum Kawin

Kalajengking menjalani ritual kawin yang rumit, yang dikenal dengan promenade a deux (secara harfiah berarti "berjalan berdua"). Proses ini dimulai ketika kalajengking jantan dan betina melakukan kontak fisik. Kalajengking jantan akan menggandeng betina dengan pedipalpusnya dan membimbing melakukan gerakan maju-mundur.

Gerakan ini dilakukan dengan anggun hingga menemukan lokasi yang sesuai untuk meletakkan spermatofor. Setelah sperma dikeluarkan, jantan akan memandu betina ke tempat tersebut dan membantu memposisikan alat kelamin betina agar dapat menerima sperma.

habitat alami, pejantan biasanya segera menjauh setelah proses perkawinan selesai. Namun, dalam kondisi penangkaran, betina sering kali memangsa pejantan karena kelelahan akibat "tarian kawin" tersebut.

5. Kalajengking Memancarkan Cahaya di Bawah Sinar UV

Penyebab pasti mengapa kalajengking dapat bersinar di bawah sinar ultraviolet masih menjadi topik yang diperdebatkan oleh para ilmuwan. Kutikula atau lapisan kulit terluar kalajengking menyerap sinar UV, kemudian memantulkannya sebagai cahaya yang dapat terlihat oleh mata manusia.

Fenomena ini sangat membantu para peneliti karena dengan bantuan lampu UV, kalajengking bisa dengan mudah ditemukan di malam hari. Jika sebelumnya hanya sekitar 600 spesies kalajengking yang tercatat, kini jumlahnya hampir mencapai 2.000 spesies. Peningkatan ini sebagian besar didukung oleh pemanfaatan cahaya ultraviolet dalam penelitian. 

6. Kalajengking Melahirkan Anak Hidup

Tidak seperti kebanyakan arachnida dan hewan tak bertulang belakang lainnya, kalajengking berkembang biak secara vivipar, yaitu dengan melahirkan anak secara langsung, bukan dengan bertelur di luar tubuh. Masa kehamilan bervariasi tergantung spesies, berkisar antara dua hingga delapan belas bulan setelah kawin.

Anak kalajengking yang baru lahir memiliki bentuk menyerupai induknya, berukuran kecil dengan tubuh putih dan lunak. Begitu lahir, mereka segera naik ke punggung sang induk yang akan melindungi mereka dengan sangat agresif hingga waktunya mereka hidup mandiri.

7. Beberapa Anak Kalajengking Diasuh Hingga Dua Tahun

Pada banyak jenis kalajengking, anak-anak yang baru lahir akan menyerap nutrisi dari kantung kuning telur selama berada di punggung induknya, lalu turun beberapa hari setelah menjalani pergantian kulit pertama. Namun, pada spesies tertentu, induk kalajengking aktif berburu dan memberikan makanan kepada anak-anaknya. Dalam situasi ini, anak kalajengking dapat tetap diasuh oleh induknya hingga jangka waktu dua tahun.

8. Racun Kalajengking Mengandung Puluhan Jenis Toksin

Setiap kalajengking memiliki racun, tetapi kandungan racun tersebut bervariasi dan kompleks. Dari sekitar 1.500 spesies yang telah diidentifikasi, sekitar 25 spesies yang diketahui berpotensi mematikan bagi manusia.

Meskipun jumlahnya hanya sekitar 2 persen, spesies tersebut bisa menjadi ancaman serius di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan medis. Beberapa di antaranya yang paling berbahaya adalah deathstalker dari Afrika Utara dan Timur Tengah, kalajengking merah asal India, serta kalajengking berekor gemuk dari wilayah Arab.

Satu individu kalajengking dapat memproduksi racun yang mengandung puluhan senyawa beracun, termasuk neurotoksin, kardiotoksin, nefrotoksin, dan toksin hemolitik, disertai zat kimia lainnya seperti histamin, serotonin, dan triptofan.

Beberapa racun lebih efektif terhadap mangsa tertentu, seperti serangga atau hewan bertulang belakang. Racun ini digunakan kalajengking baik untuk melumpuhkan mangsa maupun mempertahankan diri dari pemangsa seperti kelabang, burung, kadal, atau mamalia kecil.(***)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.