JAKARTA - Disjoki (Disc Jockey/DJ) Indah Cleo menjadi satu dari 18 korban tewas bentrokan di tempat hiburan malam di Sorong, Papua Barat. Permintaan terakhir Sang DJ telah dipahami keluarganya.

Bentrok di Sorong tersebut diawali dari perkelahian pemuda pada malam Minggu (23/1). Polisi mengungkapkan bentrokan maut terjadi antara kelompok pemuda Kei dan Pelauw asal Maluku di Kota Sorong, Papua Barat.

Pertikaian ini sempat didamaikan sejumlah pihak, namun bentrokan kembali pecah pada Senin (24/1) lalu, dan menewaskan 18 korban, termasuk 17 warga biasa yang tewas terbakar di tempat hiburan malam (THM) Double O.

"Semua berawal dari anak muda semuanya. Anak muda yang ribut terus mengaitkan dengan kelompoknya (Kei dan Pelauw). Itu terjadi di malam Minggu," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi kepada detikcom, Selasa (25/1).

Hingga kini, 11 orang telah menjadi tersangka. Mereka terancam hukuman 5 tahun, 20 tahun, seumur hidup.

Jenazah DJ Indah Cleo teridentifikasi

Jenazah Indah Cleo teridentifikasi. Nama aslinya adalah Indah Sukmadani. Dia adalah DJ populer asal Bukittinggi, Sumatera Barat.

Jenazah Indah Sukmadani atau DJ Cleo teridentifikasi bersama dua korban lainnya, yakni Fermansyah Syahputra dan Vicram Kenoras. Hasil identifikasi itu diumumkan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing di Sorong, Sabtu (29/1/2022) seperti dilansir dari Antara.

Nomor antemortem 005 teridentifikasi atas nama Indah Sukmadani atau yang dikenal DJ Cleo, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun, asal Provinsi Sumatera Barat.

Keluarga Indah Cleo akan segera menerbangkan jenazah almarhum dari Kota Sorong untuk dimakamkan di tanah kelahirannya Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, setelah diserahkan pihak kepolisian.

Permintaan terakhir DJ Indah Cleo

Sukma Wardani, adik kandung korban, ada di Sorong. Sukma Wardani menyampaikan permintaan almarhumah, yakni dimakamkan di samping makam ayahnya.

"Itu pesan terakhir almarhum bahwa jika terjadi sesuatu dengan dirinya, dia harus dimakamkan di samping makam ayah," kata Sukma seperti dilansir dari Antara, Sabtu (29/1/2022).

Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing menjelaskan pihaknya sudah bertemu dengan Komunitas Seni Band Kota Sorong serta manajemen tempat hiburan malam (THM) Double O itu. Ini adalah upaya preventif Polda Papua Barat untuk menghindari peristiwa lanjutan dan merampungkan proses penyidikan.

"Hasil pertemuan, pihak manajemen bertanggung jawab seluruhnya atas segala administrasi, baik formil maupun materiil, seluruh tanggungan korban dan keluarga," ujar Tornagogo sebagaimana termuat dalam keterangan tertulis Polri, Sabtu (29/1).(dtc)

Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana

PADANG - Polisi segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) yang menyeret Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana. Hal ini setelah status kasus tersebut resmi naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Kasus yang disinyalir negara mengalami kerugian ratusan juta itu mencuat berawal dari laporan masyarakat ke Polresta Padang. Berikut fakta-fakta dalam kasus ini yang dirangkum langgam.id

1. Dana Pokir Diperuntukkan untuk Dana Bansos 

Polisi mengungkap dugaan penyelewengan dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) covid-19 ke masyarakat. Dana pokir ini dititipkan kepada Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana.

Namun dari laporan masyarakat, dana pokir yang diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Begitupun terkait dalam hal jumlah nominal pemberian bansos.

“Dana pokir tersebut anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta,” kata Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir diwawancarai beberapa waktu lalu.

2. Ilham Maulana Sempat Mangkir Dipanggil Polisi

Laporan masyarakat terkait kasus ini diketahui masuk sejak April 2021. Pasca laporan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan memanggil Ilham Maulana untuk dimintai keterangan.

Hanya saja, beberapa kali Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat ini tak memenuhi panggilan polisi. Pertama, pemanggilan dilakukan pada 11 Juni 2021, namun tidak hadir lantaran diinformasikan sedang sakit.

Pihak kepolisian kembali mengirimkan surat pemanggilan ulang dan dijadwalkan pemeriksaan pada 14 Juni 2021. Namun lagi-lagi Ilham Maulana tak dapat hadir.

Ilham Maulana mengirimkan surat pengajuan pengunduran jadwal ulang. Ia beralasan ikut pembahasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

“Jadi yang bersangkutan tidak datang sudah ngirim surat. Dia beralasan ada kunjungan kerja ke Jogjakarta,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda.

Akhirnya, pada 18 Juni 2021, Ilham Maulana memenuhi panggilan polisi. Ia diperiksa di Polresta Padang. Setelah itu, dilakukan gelar perkara di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar).

3. Libatkan Ratusan Saksi dan Ahli

Dari kasus ini ratusan orang saksi telah dimintai keterangan. Polresta Padang juga melibatkan saksi ahli pidana hingga saksi ahli dari pemerintah daerah.

Rico menyebutkan pihaknya melibatkan saksi ahli pidana untuk menentukan pasal yang nantinya akan disangka ke tersangka dalam kasus ini. Sehingga kasus tersebut bisa segera naik status dari penyelidikan ke penyidikan.

4. Tersangka Segera Ditetapkan

Rico mengungkapkan, setelah meminta keterangan saksi ahli pidana, kasus ini resmi dinaikkan ke penyidikan. Sehingga, pihaknya akan segera menetapkan tersangka.

“Kemarin lidik (penyelidikan) sekarang naik kasusnya ke sidik (penyidikan),” kata Rico.

Rico menyebutkan pihaknya masih melengkapi keterangan saksi-saksi. Apabila sudah lengkap, maka akan segera penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

“Tersangka belum. Kalau sudah lengkap semuanya baru kami tetapkan tersangka. Perkara ini ditemukan adanya unsur pidana sesuai keterangan saksi ahli pidana dalam penyelidikan,” jelasnya.

5. LBH Padang Ikut Mengawal

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang ikut mengawal kasus dugaan korupsi ini. Bahkan, Direktur LBH Padang, Indira Suryani mengapresiasi jajaran kepolisian yang serius menangani kasus.

Indira berharap ke depan kasus ini dapat ditangani dengan cepat, efektif dan efesien.

“kami mengapresiasi tindakan Polresta Padang yang telah menaikkan status dugaan korupsi di masa covid-19 oleh oknum DPRD Kota Padang ke proses penyidikan. Kami akan kawal selaku masyarakat sipil,” kata Indira.

Ia tak memungkiri dalam situasi darurat pandemi covid-19 dimanfaatkan segelintir orang untuk tetap mengambil manfaat. Karena banyak aliran uang datang dan bergulir ketika proses penanggulangan covid-19 maupun proses bantuan-bantuan.

“Makanya penting, kemudian tindakan tegas dan tindakan proses hukum yang baik dalam soal penggunaan dana covid-19 ini,” tegasnya.(langgam)

DJ Indah Cleo

INSIDEN bentrokan di Kota Sorong, Papua Barat menyisakan duka mendalam, termasuk penggemar dari seorang disc jockey (DC) yakni DJ Indah Cleo.

DJ Indah Cleo menjadi satu dari 16 orang lainnya yang dinyatakan tewas setelah terjebak di bangunan yang dibakar massa.

Meninggalnya DJ Indah Cleo dikonfirmasi oleh akun media sosial Double O Club Sorong yang merilis kabar duka tersebut. Berdasarkan unggahan yang ada di akun Instagram Double O Club Sorong, DJ Indah Cleo sempat mengisi acara di klub tersebut pada Jumat (21/1) akhir pekan lalu.

Saat kejadian, Indah didapuk sebagai pengisi musik di diskotek itu.  Dalam acara Welcome Party tersebut, DJ Indah Cleo menjadi bintang besar bersama talent lainnya, termasuk Rockvolution Band dan Efamouz Dancer.

Tak banyak informasi yang dapat dirangkum dari sosok DJ Indah Cleo. Hanya saja, diketahui bahwa DJ Indah berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama lengkap Indah Sukmadani

Dia berprofesi sebagai DJ sejak delapan tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 2014 silam.

Tercantum di bio Instagramnya, DJ Indah Cleo menuliskan bahwa dirinya membuka job untuk DJ, Resident, dan DJ khusus pesta pribadi. Sementara pantauan di Instagram, DJ Indah terlihat beberapa kali mengisi acara di sejumlah tempat hiburan di Kota Padang.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat kebakaran tempat karaoke Double O di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (25/1/2022) dini hari. Salah seorang korban bernama Indah Cleo asal Bukittinggi Sumbar.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut 17 korban meninggal terbakar saat berada di dalam karaoke Doubel O.

Dedi menyebut mereka rata-rata berprofesi sebagai penyanyi, pelayan, hingga lady escort (LC) alias pemandu lagu.

“Sebagian korban masih menggunakan nama panggung, bukan nama asli,” beber Dedi dilansir Antara. (sk)

SORONG  - Sedikitnya 17 orang meninggal dunia akibat kebakaran tempat karaoke Double O di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (25/1/2022) dini hari. Salah seorang korban bernama Kleo Indah yang berprofesi sebagai Disc Jockey (DJ) berasal dari Kota Padang.

Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan membenarkan peristiwa pertikaian yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia itu.

“Awalnya kami berpikir kalau semua orang di dalam karaoke Doubel O sudah dievakuasi karena saat kejadian anggota kepolisian membantu evakuasi orang di dalam karaoke tersebut. Namun saat tim pemadam melakukan pemadaman api ditemukan jenazah dalam satu ruangan karaoke tersebut,” katanya, melansir Antara, Rabu (25/1/2022).

Menurut Kapolres, pertikaian tersebut terjadi karena salah paham dua kelompok warga asal Maluku yang berawal di tempat karaoke Doubel O.

“Sebelumnya, dua hari sejak kejadian sudah diupayakan damai namun tetap berlanjut hingga kejadian dini hari itu,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut 17 korban meninggal terbakar saat berada di dalam karaoke Doubel O.

Dedi menyebut mereka rata-rata berprofesi sebagai penyanyi, pelayan, hingga lady escort (LC) alias pemandu lagu.

“Sebagian korban masih menggunakan nama panggung, bukan nama asli,” beber Dedi.(sk)

PADANG - Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda membantah pihaknya telah menghentikan kasus dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana. Pernyataan tersebut disampaikan Rico menjawab spekulasi terkait penghentian kasus itu di tengah masyarakat.

"Penyidik masih meminta pendapat ahli. Jika, menurut ahli ada unsur tindak pidana dalam kasus ini maka akan dilakukan gelar perkara menetapkan tersangka," kata Rico melalui pesan singkat ke oborsumbar.com beberaoa waktu lalu.

Dieketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana terus bergulir.

Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara  di Mapolda Sumbar.

Penyidik Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang pemeriksaan terhadap Ilham telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Rico menambahkan, Ilham Maulana sudah diperiksa sebagai saksi dan pihaknya terus melakukan penyelidikan.

Polisi mengungkap dugaan penyelewengan dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) covid-19 ke masyarakat. Dana pokir ini dititipkan kepada Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana.

Namun dari laporan masyarakat, dana pokir yang diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Begitupun terkait dalam hal jumlah nominal pemberian bansos.

“Dana pokir tersebut anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta,” kata Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir beberapa waktu lalu.

Selama proses penyidikan berjalan, lanjut Rico, penyidik menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam kasus itu, berupa penyelewengan dana.

Penyidik menduga, ada pemotongan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari dana pokir. Bansos tersebut disalurkan untuk warga terdampak Covid-19 di daerah pemilihan (dapil) Ilham Maulana.

“Bansos yang seharusnya Rp1,5 juta per orang, diduga dipotong Rp500 ribu per orang,” jelasnya.(obr)

PADANG - Potensi kerugian akibat reklamasi tanpa izin di dermaga Danau Singkarak, di kawasan Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), mencapai Rp 3.383.291.152.

Hal itu dinyatakan oleh Kepala Departemen Kajian Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Tommy Adam dalam diskusi daring bersama KPK dan Pemprov Sumbar, Jumat (21/1/2022).

Menurut Tommy, potensi kerugian itu dikaji oleh Walhi Sumbar dengan membandingkan citra satelit di wilayah itu pada 2016 dengan 2022.

Total ada 2.976 meter persegi bagian danau yang direklamasi tanpa izin dan potensi kerugiannya berupa biaya kerugian ekologis yang terdiri dari biaya menghidupkan fungsi tata air sebesar Rp 1,2 miliar, biaya pengaturan tata air Rp 6,7 juta, biaya pengendalian erosi Rp 1,7 juta.

Kemudian, biaya pembentukan tanah Rp148 ribu, biaya pendaur ulang unsur hara Rp 1,3 juta dan biaya fungsi pengurai limbah Rp 128 ribu. Setelah itu biaya ekonomi berupa kerugian hilang umur pakai lahan Rp 952.320.000.

Selanjutnya, biaya lingkungan yang terdiri dari biaya pemulihan menghidupkan fungsi tata air Rp 1,2 miliar. Biaya pemulihan pengaturan tata air Rp 6,7 juta, biaya pengendalian erosi Rp 1,7 juta, biaya pemulihan pembentukan tanah Rp 148 ribu, biaya pemulihan pendaur ulang unsur hara Rp 1,3 juta dan biaya pemulihan fungsi pengurai limbah Rp 128 ribu.

"Total potensi kerugian negara berdasarkan kajian yang kami lakukan melalui Permen Nomor 7 tentang Ganti Kerugian Akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, UU 17 2003 tentang keuangan negara dan UU 1 2004 tentang perbendaharaan negara mencapai Rp3,3 miliar," katanya.

Tommy menjelaskan, reklamasi ini telah dilakukan semenjak Juli 2016 oleh PT. Kaluku Indah Permai dengan luas danau yang ditimbun sekitar 30-50 meter dan panjang 70-100 meter

Pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Solok 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 20212-2031.

"Walhi merekomendasikan penghentian kegiatan PT KIP, memeriksa administrasi perusahaan, menghitung kerugian materi daerah, serta melakukan upaya, perbaikan kerusakan lingkungan Danau Singkarak," katanya.

Sementara itu, Sekdaprov Sumbar, Hansastri mengatakan, kegiatan reklamasi memang sudah ada sejak 2016 dan Pemprov Sumbar sudah melakukan langkah-langkah terkait hal tersebut.

"Kita perintahkan penghentian kegiatan langsung pada saat ini dan memang ini muncul lagi saat ini. Kami pastikan kegiatan itu tidak memiliki izin dari Pemprov Sumbar," katanya. (Antara)

SURAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo. Puan meresmikan Pasar Legi yang sudah selesai di bangun pada Kamis (20/1/2022). 

Pada kunjungannya, Puan membagikan puluhan kaos saat Pasar Legi Solo. Pantauan di Solo, Puan membagikan kaos tersebut usai meresmikan Pasar Legi yang juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Wonogiri Joko Sutopo.

Salah satu warga yang ikut berdesakan demi memperoleh kaos bergambar Puan dan bertuliskan "Mbak Puan" tersebut Toyibah (60) mengatakan sebelumnya tidak mengenal sosok Puan.

"Baru lihat sekarang saya, tadi saya lihat terus disuruh mendekat. Ini dikasih kaos," ucapnya

Berbeda, salah satu pedagang Nanik (40) mengaku sudah sering melihat sosok putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut di televisi.

"Sebelumnya sudah sering tahu, sering lihat tapi nggak tahu namanya," kata pedagang gula dan teh yang biasa berkeliling di Pasar Legi ini.

Sementara itu, bukan hanya Puan yang membagikan barang, tetapi juga Gibran yang terlihat membagikan buku dan mainan berupa mobil-mobilan untuk anak-anak.

"Saya sama adik dapat mobil-mobilan," katanya yang biasa menemani ibunya berjualan cabai di Pasar Legi.

Puan sendiri melakukan safari politik ke beberapa daerah di Soloraya sejak Rabu (19/1). Pada hari pertama, Ketua DPR RI ini meninjau kegiatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Boyolali, selain itu ia juga menyempatkan diri datang ke Kantor DPC PDIP Boyolali.

Selanjutnya, pada hari kedua Puan melakukan kunjungan ke Kampung Batik Laweyan dan ikut meresmikan Pasar Legi Solo. Selain itu, di hari yang sama ia juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Klaten. Sebelumnya, Puan yang merupakan kader PDIP tersebut disebut-sebut akan menjadi salah satu kandidat peserta pada Pemilihan Presiden 2024.(ril)

PADANG - Polisi menangkap dokter kecantikan gadungan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Pelaku seorang wanita berinisial PR (24) ini ternyata hanya mempunyai sertifikat sulam alis.

"Wanita berinisial PR hanya memiliki sertifikat pelatihan kecantikan dari VAN Sulam Alis & Academy tertanggal 26 Juli 2016," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu, Kamis (20/1/2022).

Satake menambahkan, surat itu menyatakan bahwa PR terdaftar telah mengikuti kursus Basic Eyelash Extension, dan sertifikat tertanggal 23 Mei 2017 mengikuti kursus Basic lengkap sulam alis dan bibir.

Lebih lanjut Satake mengatakan, pelaku ditangkap di Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang pada Selasa (18/1/2022).

"Penangkapan ini dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat," kata dia.

Dia menambahkan, masyarakat melaporkan adanya kegiatan praktek dokter yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter.(inews)

SOLO - Usai meresmikan Pasar Legi, Solo, Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau kondisi pasar dan menyapa para pedagang. Saat blusukan itu, Puan masih menemukan minyak goreng yang dijual dengan harga mahal.

Seperti diketahui, pemerintah telah menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14 ribu per liter. Namun Puan masih menemukan minyak goreng seharga Rp 20 ribu.

"Harga bahan pokok sampai hari ini harga minyak goreng masih mahal. Tadi saya ke pedagang minyak goreng masih Rp 18-20rb. Padahal harusnya sudah turun," kata Puan dalam jumpa pers, Kamis (20/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Puan meminta pemerintah segera melakukan tindakan agar harga bisa merata Rp 14 ribu.

"Saya minta kepada pemerintah untuk segera menetralkan atau mengoperasi pasar harga-harga minyak goreng. Biasanya rata-rata Rp 14 ribu," ujar dia.

Selain masalah harga, Puan juga menyoroti sistem pembayaran nontunai yang akan diberlakukan di Pasar Legi. Menurutnya, pembayaran nontunai masih terkendala sinyal yang jelek.

"Nantinya pasar ini akan menggunakan cara pembayaran nontunai. Tadi saya coba pakai HP Mas Wali, beberapa bisa. Tapi tempat lain di bawah belum bisa digunakan karena ada kendala sinyal. Saya minta kepada Pemkot untuk bisa dipasang Wifi atau sinyal diperkuat," ujarnya.

Setelah menghadiri peresmian, Puan melanjutkan kunjungannya ke Kabupaten Klaten.(ril)

SUKOHARJO - Pondok Pesantren (Ponpes) Az-Zayadiyy di Sukoharjo, Jawa Tengah kini menempati bangunan baru rumah susun. Rumah susun Ponpes Az-Zayadiyy memiliki dua tower yang diperuntukkan bagi santri laki-laki dan perempuan.

Rusun Ponpes Az-Zayadiyy mulai dibangun pada 2018 dengan pembiayaan APBN senilai Rp 12,7 miliar atas usulan Puan Maharani yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Dalam peresmian Rusun Ponpes Az-Zayadiyy, Rabu (19/1/2022), Puan berharap bangunan yang lebih layak dapat membuat santri dan santriwati lebih giat belajar.

"Harapan kita tentu Insya Allah dengan fasilitas yang baik maka para Santri dan Santriwati dapat belajar dengan baik dan nyaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Sementara itu, Kyla Vadia (15), salah seorang santriwati kelas 3 di Ponpes Az-Zayadiyy, Sukoharjo bersyukur karena ia bersama sekitar 360 rekannya bisa mendapatkan hunian yang lebih nyaman.

"Enak, nyaman, fasilitas juga lebih bagus", kata Kyla dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Kyla dan 127 santriwati lain menempati tower 2 rumah susun ponpes Az-Zayadiyy. Tower khusus putri ini memiliki luas 800 meter persegi, terbagi atas 3 lantai. Kamar mereka berbentuk mini barak. Di dalam kamar terdapat tempat tidur susun, kipas angin dan lemari. Kyla mengatakan rusun ini juga dilengkapi kamar mandi yang bersih, halaman luas dan balkon.

Adapun tower 1 seluas 1.300 meter persegi diperuntukkan bagi 240 santri laki-laki. Tower ini dilengkapi 120 tempat tidur susun.

Sebelumnya, saat mengunjungi pembangunan Rusun Ponpes Az-Zayadiyy beberapa waktu lalu, Puan menyatakan, salah satu bentuk persatuan bangsa adalah dengan memastikan seluruh warga bangsa bisa hidup dengan tenteram.

"Sebagai bangsa majemuk, semangat persatuan merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anugerah Allah SWT ini, haruslah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, merawat, dan membangun agar memberikan kehidupan yang tenteram, sejahtera, dan beradab. Indonesia harus maju, diperhitungkan oleh bangsa lain. Kita kecil kalau kuat, akan kuat. Tapi kalau besar kemudian terpisah-pisah, tentu akan mudah dipecah belah," tutur Puan kala itu.(ril)

SURAKARTA - Baliho bergambar Ketua DPR RI, Puan Maharani 'menyerbu' di sejumlah sudut Kota Solo.

Seperti diketahui, putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu melakukan kunjungan kerja di Kota Bengawan selama dua hari.

Salah satu agendanya adalah meresmikan Pasar Legi yang selesai dibangun, Kamis (20/1/2022) besok.

Melansir Timlo.net--jaringan Suara.com, Rabu (19/1/2022), baliho tersebut bergambar Puan dengan tulisan Ketua DPR RI “Kepak Sayap Kebhinekaan”.

Baliho bergambar Puan itu terpasang di Jalan RM Said tepatnya di belakang Puro Mangkunegaran. Baliho itu juga terlihat di Jalan Ronggowarsito kawasan Ngarsopuro.

“Mbak Puan kunker ke Solo. Paginya ke Boyolali. Siangnya ke Sukoharjo dan sorenya ke Solo,” kata Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran mengatakan khusus kunker di Solo, Puan berkunjung ke Kampung Batik Laweyan pada pukul 15.45 WIB. Kemudian pada Kamis besok, resmikan Pasar Legi.

“Ada dua lokasi tujuan kunker (Puan) di Solo selama dua hari. Lokasi pertama (Rabu) di Kampung Batik Laweyan) dan Kamis peresmian Pasar Legi,” ujar dia.

Disinggung kunker Puan apakah dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gibran mengaku belum mengetahuinya. Untuk undangan tamu yang membuat Kemen PUPR

“Yang bikin undangan tamu peresmian Pasar Legi dari Kemen PUPR. Harusnya (Ganjar) datang,” tandasnya.

Selain Puan Maharani, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga dikabarkan meresmikan Pasar Legi Solo.(rilis)

Anggota DPRD Padang, Dasman (kiri) berjuang bersama warga Pauh untuk pembangunan SMPN 44 Padang sejak tahun lalu.

PADANG - Anggota DPRD Padang menyebut langkah Walikota Padang Hendri Septa memindahkan pembangunan SMP 44 di Piai, Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung telah melukai hati masyarakat Pauh. Sebab, menurut Dasman, selama tiga tahun masyarakat berjuang agar pembangunan sekolah tersebut dilakukan di Kecamatan Pauh.

"Walikota tidak hanya melukai hati masyarakat Pauh, namun juga memoerlihatkan arogansinya yang terkesan sewenang-wenang," kata Dasman ketika dihubungi oborsumbar.com, Rabu (19/1/2022).

Diceritakan wakil rakyat asal Pauh tersebut, perjuangan untuk membangun SMP 44 di Pauh telah berjalan sejak tiga tahun lalu. Percepatan oembangunan sekolah itu oleh Pemko ditandai dengan adanya SK Tim Percepatan Pembangunan yang dikeluarkan Camat Pauh.

"Dengan sikap Walikota yang merencanakan pembangunan di Piai, Tanah Sirah berarti tidak menghargai perjuangan masyarakat Pauh," tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Diketahui, pernyataan Walikota soal pembangunan SMP Negeri 44 di Piai terungkap saat melakukan peninjauan tanah yang dihibahkan masyarakat Piai untuk pembangunan sekolah, Senin (171/2022) lalu.

Sementara, Ketua Tim Percepatan Pembangunan SMP 44, Dasrul mengatakan SMP 44 Padang itu sudah dirintis sejak tiga tahun lalu dengan membentuk filial SMP 44 yang sudah memiliki siswa. 

"Tahun ajaran ini sudah ada siswanya yang tamat. dengan pernyataan wali kota itu, tentunya apa yang sudah diperjuangkan masyarakat Pauh menjadi sia-sia," ungkapnya.

Dijelaskan, pembangunan SMP di Pauh adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. SMPN 44 tersebut diproyeksikan untuk menampung anak-anak yang berada di blankzona sistem zonasi saat ini.

 "Ada tiga kelurahan yang anak-anaknya sulit mendapatkan sekolah negeri khususnya SMP yang akan ditampung, yakni Kelurahan Pisang, Cupak Tangah dan Kampung Dalam," jelasnya.

Ketua KAN Pauh Limo M Nazif Malin Basa mengatakan sejak awal SMP 44 itu sudah diperuntukkan bagi Kecamatan Pauh.

"Kalau tiba-tiba dialihkan ke Lubeg, ini artinya kami di Pauh sudah tidak dianggap lagi. Kami sangat menyesalkan pernyataan itu. Silahkan saja bangun sekolah tapi jangan namanya SMP 44," katanya.

Dia bahkan mengaku kecewa dengan sikap walikota tersebut. Bahkan, M Nazif menyarankan walikota menghilanhkan saja Pauh dari peta Kota Padang," tegasnya.(obr)

BOYOLALI - Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pelaksanaan vaksinasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Rabu (19/1/2022).

Pada kegiatan vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun, Puan didampingi Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka Walikota.

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin. 

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa. 

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya. 

Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut. 

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi. 

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan. 

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.  Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut. 

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru. (rilis)

PAINAN - Berawal dari komentar di akun Facebook, Camat Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Jamalus, didemo oleh ratusan warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lengayang Bersatu, Selasa (18/1/2022).

Ratusan massa melakukan demonstrasi di halaman Kantor Camat Lengayang menuntut sang Camat Jamalus mundur dari jabatannya.

Adapun, Jamalus melalui akun Facebook-nya, Jamalus Jamal Us pada kolam komentar menulis, “Keluarga dan sanak HJ ma sanak, urang lah kalah yang tidak mengakui kekalahan, bantuak ayahnyo yang punyo kekuasaan”.

“Hati-hati orang Yahudi non Muslim di Pessel, suka memfitnah, mengadu domba, menjelek-jelekan sesama Muslim,” lanjut tulisannya.

Diduga, komentar-komentar inilah yang diduga kemudian membuat kegaduhan di tengah masyarakat di Lengayang.

Tindakan Jamalus yang berkomentar tidak pantas di media sosial menciderai perasaan kami, dan hal tersebut semestinya tidak ia lakukan, apalagi jabatannya saat ini sebagai camat,” kata koordinator aksi Hamza Jamaris di halaman kantor camat setempat, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (18/1/2022).

Ia melanjutkan, peserta aksi menuntut Jamalus untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai camat, karena warga sudah menolaknya sebagai camat.

Unjuk rasa yang digelar di halaman kantor Camat Lengayang itu mendapat perhatian dari para pengguna jalan lintas Sumatera ruas Kambang, sehingga personel polisi yang disiagakan di lokasi harus sibuk mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar.

Pada unjuk rasa itu terlihat massa berupaya mengepung mobil dinas Jamalus, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba keluar pekarangan kantor harus menerobos kerumunan massa peserta aksi. (*)

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Seperti diketahui RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1/2022).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. 

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. 

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (rilis)

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dalam rapat paripurna, Puan menyambut hangat para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual. 

“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan. 

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. 

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya. 

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1). 

Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres). 

“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya. 

Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah. 

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan.(ril)

JAKARTA - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyebut PDIP akan lebih tertarik dengan duet antara Puan Maharani dan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Menurut Jamiluddin, PDIP akan menolak usulan duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024.

"Jokowi sebagai kader PDIP dinilai sudah cukup mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara selama dua periode," kata Jamiluddin, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (17/1/2022).

Ia menyebut, Puan Maharani memiliki potensi untuk diusung oleh PDIP.

Bahkan, menurut Jamiluddin, internal PDIP sudah ancang-ancang mengusung Puan Maharani.

"Bahkan, sinyalemen kuat Puan akan dipasangkan dengan Prabowo sebagai konsekuensi masuknya Ketua Umum Gerindra ke kabinet JokowI," ujarnya.

Jamiluddin memprediksi bahwa Megawati akan mengutamakan kadernya terlebih dahulu.

"Mega akan lebih mendahulukan kepentingan partainya, khususnya kesinambungan trah Soekarno," ungkapnya.(ril)

JAKARTA - KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan sambutan dalam perayaan Natal bersama 2021 dan Tahun Baru 2022 di lingkungan MPR, DPR dan DPD RI. Ia menyampaikan ucapan selamat Natal untuk seluruh umat Kristiani yang berada di Kompleks Parlemen.

Sejalan dengan tema Natal Bersama MPR, DPR, dan DPD RI tahun ini yang mengusung tema “Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan”, Puan mengatakan, keberagaman Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan kerukunan dan gotong royong umat beragama, bukan menjadi sumber perpecahan.

“Perayaan Natal hari ini membuka sekat warna dan agama di antara kita. Kita hadir pada kesempatan ini untuk bersama-sama merayakan, tanpa memikirkan dari mana ia berasal, dari mana latar belakangnya untuk mempunyai semangat persaudaraan dan gotong royong, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru ini bisa diisi semangat dalam menghadapi tantangan kedepan,” ungkap Puan, saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Bersama MPR/DPR/DPD RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, segenap Anggota DPR RI, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, dan sejumlah duta besar negara sahabat. Dalam pesan Natal yang disampaikan Puan, ia mengajak agar seluruh komponen bangsa saling menghormati kerukunan antarumat beragama maupun antarsuku.

Semangat persaudaraan dan gotong royong dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang belum sepenuhnya berakhir.

Pandemi Covid-19 menjadi momentum saling mengasihi dan menguatkan satu sama lain. Kebersamaan seluruh komponen bangsa yang dipersatukan dalam semangat gotong royong akan memperkuat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, khususnya ketidakpastian pandemi Covid-19.

“Kita harus sama-sama bisa menyadari bahwa di tahun 2022 ini, pandemi belum berakhir. Bahkan aada varian baru Omicron, yang sekarang muncul di seluruh dunia. Kita harus selalu waspada bahwa kita masih hidup dalam keterbatasan secara kesehatan. Namun ketidakpastian dan keterbatasan itu tidak dapat kita tunggu hingga berakhir. Kita tetap harus bergerak maju dengan cara-cara yang dapat mengantisipasi dan menghindarkan diri kita dari Covid-19,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Dalam skala yang lebih besar, Puan juga mengajak semua unsur parlemen tetap bergotong royong menjalankan tugas konstitusional.

“Lembaga tinggi negara yang dinantikan hasilnya oleh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan tidak bisa kita hentikan. Pembangunan bangsa Indonesia harus kita teruskan, tidak ada yang dapat menghambat kita selama kita selalu bergotong-royong dalam membangun Bangsa Indonesia ke depan. Maka marilah kita mendoakan Indonesia dan bekerjasama untuk kejayaan Indonesia,” tutup mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.(ril)

JAKARTA – Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu (11/1/2021) pekan ini, dua lelaki muda berbalut jaket almamaternya duduk menyimak. Mika Simon Sibarani yang hadir bersama seorang rekannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegero sempat pula menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). “Kasus kekerasan seksual terus meningkat eskalasi kasusnya di masyarakat, termasuk di kampus. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh RUU TPKS yang menjadi RUU Inisiatif DPR sebab kita butuh RUU TPKS untuk menciptakan ruang aman yg bebas kekerasan seksual. Kami mendukung adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS ini, kata Mika. 

Kehadiran dua pemuda dalam dengar pendapat bersama para aktivis perempuan itu, mendapat perhatian dari Puan. “Baik sekali kalau semua, termasuk kaum lelaki juga ikut concern soal RUU TPKS, karena ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan dan anak, tapi masalah bangsa,” kata Puan.  

Mika tentu bukan satu-satunya pria yang memiliki kepedulian atas dinamika yang terjadi terhadap perjalanan RUU TPKS ini. Ada banyak pria yang juga mendukung disahkannya RUU TPKS tersebut karena persoalan kekerasan seksual juga bisa dialami pria. Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 1 dari 10 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari 2021 silam, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar pernah menyampaikan hasil studi kuantitatif yang dilakukan oleh organisasinya dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang melaporkan 33,3 persen laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Meski tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 66%, jumlah tersebut menjadi sangat signifikan bila merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa satu korban kekerasan sudah terlalu banyak. 

Apresiasi atas pernyataan Puan yang menyatakan akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR juga dilontarkan oleh *Usman Hamid*, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah Ketua DPR jika pekan depan menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif yang diprioritaskan dan segera disahkan,” kata Usman. Menurutnya, banyak sekali warga masyarakat yang sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Usman bercerita bahwa Jumat (14/1) dini hari tadi saja, ia baru tiba dari perjalanan darat luar kota untuk membantu seorang perempuan yang baru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. “Cukup parah. Bukan hanya kekerasan fisik biasa, atau kekerasan verbal dan mental saja. Tetapi nyaris semuanya, termasuk kekerasan seksual. Sang istri juga dipisahkan dari anak perempuan yang kini dibawa oleh suami tanpa kejelasan nasib anak dan lokasi keberadaannya. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian, Polda Jabar dan Bareskrim, semoga ada tindakan hukum. Sebulan lalu saya membantu seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pesantren,” katanya.

Kondisi bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual dan karenanya RUU TPKS menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan juga disampaikan oleh aktivis kesetaraan dan keragaman yang juga akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI, *Nur Iman Subono*. Ia dengan tegas mengatakan mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS ini. “Apalagi RUU yang begitu urgen ini sudah tertunda lebih dari satu tahun,” katanya.  Menurutnya, meski memang prioritas dan fokus penangan kekerasan seksual saat ini cenderung lebih berfokus untuk perempuan, sejatinya korban dan pelaku bisa siapa saja. “Jadi jelas, RUU ini sebenarnya buat kemaslahatan orang banyak,” cetusnya.

Politisi Budiman Sudjatmiko pun menyampaikan hal yang sama terkait perkembangan RUU TPKS ini. “Menurut saya, sudah benar yang dikatakan Ketua DPR bahwa RUU TPKS ini harus disegerakan. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya disebabkan oleh hubungan relasi kuasa yang tidak setara ini rentan terjadi di lembaga apa pun. Sekuler, keagamaan, sipil, militer, bahkan keluarga. Apalagi, kasus kekerasan umumnya bersifat seperti gunung es. Yang muncul di permukaan hanya sebagian kecilnya saja, sementara kasus lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, terkubur di bawah permukaan,” katanya. 

Budiman dan Usman juga mengingatkan, perlunya memperhatikan dan melindungi kepentingan korban dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi. Perlindungan korban ini pula yang menurut Usman, menjadi alasan perlunya RUU TPKS segera disahkan. “Terlalu lama penderitaan masyarakat kita berjalan tanpa perlindungan Negara dalam kasus kekerasan seksual. RUU ini hendak memberi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. Sebab penindakan dan pencegahan jenis kejahatan ini belum diatur dalam Undang-Undang lain. Padahal sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penghukuman pelaku maupun perlindungan yang berbasis prinsip pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam Undang-Undang lain,” ungkap Usman.”

Baik Nur Iman, Usman dan Budiman juga menampik pendapat segelintir kelompok yang menentang RUU TPKS ini. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU TPKS yang bisa dianggap pro perzinahan dan sebagainya. RUU ini secara khusus atau lex spesialis menangani kekerasan seksual dan fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Korban sudah berjatuhan dan korbannya ini bisa siapa saja, lintas usia, kelas, etnis, agama, status sosial ekonomi dan lokasi. Karenanya RUU ini harus dikawal bersama sampai menjadi undang-undang,” katanya. Ia juga menyitir perspektif Hak Asasi Manusia yang memandang satu orang korban yang jatuh karena sebuah kasus kekerasan sudah lebih dari cukup. “Selebihnya hanya angka-angka. Toleransi kita harus nol untuk kasus-kasus kekerasan seksual,” Nur Iman menandaskan.

“Mereka yang menentang pasti kurang memahami esensi tindak pidana kekerasan seksual dan mengapa tidak adanya persetujuan dalam hubungan seksual itu merupakan kejahatan. Bahkan dalam pernikahan pun, hubungan seksual dengan paksaan itu jelas merupakan tindak kejahatan, yaitu perkosaan dalam hubungan pernikahan. Jika mereka pakai isu agama untuk menolak RUU ini, itu sangat keliru karena ajaran agama juga melarang kekerasan seksual. Hukum internasional juga melarang kekerasan seksual, bahkan jenis-jenis tertentu dari kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM. Hukum pidana tentang zina dan kesusilaan yang diatur Undang-Undang lainnya sangat problematik dan harus diperbaiki. RUU ini adalah sebagian saja dari upaya perbaikan sistem perlindungan negara kepada kita semua, tanpa kecuali, termasuk anak cucu kita,” Usman menyatakan. 

Senada dengan dua pendapat tersebut, Budiman pun menolak pendapat segelintir kelompok tersebut. “Jangan sampai kekolotan segelintir kelompok yang salah paham atau menyalahpahami RUU TPKS ini mempengaruhi pemikiran tentang urgensi untuk memberi ruang aman bagi kemanusiaan. Suara minor dari sedikit orang ini tak boleh malah menggagalkan ekspresi dan kebutuhan banyak orang,” tandasnya.(rilis)

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menjanjikan akan tetap membuka audiensi kepada publik untuk menerima masukan terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Puan mengungkapkan pandemi covid-19 menjadi alasan DPR tidak menerima audiensi publik secara langsung.

Hal itu disampaikan usai menerima aspirasi perwakilan akademisi dan aktivis perempuan terkait RUU TPKS di DPR RI. Pertama kalinya pimpinan DPR menerima audiensi secara langsung terkait RUU TPKS.

"Masalahnya, dua tahun ini kita ada pandemi Covid-19. Pandemi kan kita harus PPKM, PSBB, menjauhi kerumunan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2022).

Puan menegaskan, audiensi untuk menerima masukan publik seperti ini harus tetap dilakukan anggota dewan. Ia berjanji DPR akan terbuka menerima aspirasi masyarakat. Termasuk terkait RUU TPKS ketika pembahasan bersama pemerintah.

"Harusnya kan bisa dilakukan sering-sering seperti ini," ujar politikus PDIP ini.

 Puan menekankan, DPR terbuka menerima aspirasi dan audiensi dengan masyarakat luas dalam syarat kondisi yang mendukung. Misalnya saat kondisi Covid-19 sudah lebih terkendali.

"Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Jika memungkinkan, DPR terbuka untuk menerima masukan secara langsung, jika situasinya memungkinkan," ujar Puan.(ril)

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menggagas konsep petani milenial sebagai wujud nyata mendorong kesejahteraan bagi kelompok tani masa kini. Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, gagasan Puan dapat menjadikan Indonesia tangguh dengan ketahanan pangan nasional yang baik.

"Yang beliau sampaikan di mana-mana kan soal ‘Petani Maju, Indonesia Sukses’ serentak menjadi implementasi gagasan nasionalisme dalam rangka ketahanan pangan nasional,” kata Ujang saat diskusi politik Indonesia Point bertajuk “Puan Maharani dan Tantangan Nasionalisme Abad -21 di Gedung Joeang 45 Jakarta, dalam keterangan diterima, Kamis (13/1/2022).

Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) ini juga menyatakan, gagasan Puan itu menggaungkan fakta bahwa Indonesia adalah negara agraris. Puan pun dengan tegas menyatakan agar Indonesia tidak impor buah atau kebutuhan pokok lain seperti bawang, semata demi memajukan hidup petani.

"Semangat yang beliau sampaikan adalah melawan impor dan kemandirian pangan di dalam negeri. Karena salah satu tantangan Indonesia hari ini adalah kesejahteraan petani Indonesia," jelas Puan.

Ujang berkesimpulan, Puan tidak hanya menebar gagasan soal petani milenial, namun juga tengah menggebrak dan menjawab isu kesejahteraan petani muda.

"Beliau mendorong agar anak muda harus siap menjadi petani sukses. Karena jika anak mudanya hebat maka bangsa ini akan jadi bangsa yang hebat juga,” Ujang menandasi.(ril)

AGAM - Petani ikan di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) merugi Rp35,28 miliar. Ini akibat matinya 1.764 ton ikan di danau itu secara mendadak.

"Ikan tersebut milik ratusan petani keramba jaring apung (KJA) di Danau Danau Maninjau," kata Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam, Rosva Deswira, Senin (3/1/2022) dilansir InewsSumbar.com.

Dia menambahkan, kerugian Rp35,28 miliar itu dari kematian ikan secara massal 1.764 ton dan harga ikan tingkat petani Rp20.000 per kilogram.

Menurutnya, ke 1.764 ton ikan itu mati secara tiga tahap. Tahap pertama pada Januari 2021 sebanyak 15 ton.

"Sedangkan tahap kedua pada Mei 2021 sebanyak 44 ton dan tahap tiga pada Desember 2021 sebanyak 1.705 ton," katanya.

Rosva mengatakan, kematian ikan paling banyak terjadi periode Desember 2021 tersebar di seluruh nagari atau desa ada di daerah itu.

Dari hasil pemeriksaan, kematian ikan ini akibat curah hujan cukup tinggi disertai angin kencang melanda daerah itu, sehingga terjadi pembalikan air dasar ke permukaan danau.

"Akibatnya oksigen di Danau Maninjau berkurang dan ikan menjadi pusing dan mati. Beberapa menit setelah itu, tambahnya, bangkai ikan mengapung ke permukaan danau," kata dia.(***)

PADANG - Belum reda polemik bantuan sapi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) bertubuh kurus yang sempat menjadi sorotan dan perbincangan beberapa waktu lalu, kini beredar kabar bantuan ternak indukan sapi, kambing dan bebek dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak disertai bantuan kandang dan obat-obatan serta vitamin.

Padahal, sebelumnya tersiar kabar bantuan kandang, obat-obatan dan vitamin sudah dianggarkan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Erinaldi, membenarkan bahwa bantuan yang diberikan hanya ternak dan pakan.

Sementara bantuan kandang belum diberikan karena rekanan yang dimenangkan tidak mampu untuk pendanaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak.

“(Pengadaan) kandang terjadi pemutusan kontrak dengan rekanan sehingga dana menjadi sisa yang dikembalikan ke kas daerah. Rekanan tidak mampu (pendanaan),” kata Erinaldi, Selasa (28/12/21).

Sayangnya, Erinaldi tidak merespon ketika ditanya kenapa Pokja memenangkan rekanan yang tidak mampu pendanaan.

Sementara itu, Kabid Peternakan, Darmayanti juga menyampaikan hal yang sama. Dia menyebut, bantuan kandang sudah dianggarkan dan sudah ada pemenang. Namun bantuan kandang tidak jadi direalisasikan karena pemenang tender wanprestasi sehingga dilakukan pemutusan kontrak.

Begitu juga untuk bantuan obat–obatan dan vitamin, sudah dianggarkan. Menurut Darmayanti, bantuan tersebut tidak jadi dilaksanakan akibat refocusing anggaran.

Permasalahan ini telah dikonfirmasi kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi, (30/12/21).

Beberapa poin yang ditanyakan kepada Mahyeldi diantaranya, kenapa rekanan yang tidak mampu untuk pendanaan dimenangkan untuk pengadaan kandang ternak. Kemudian apa pertimbangan Pemprov Sumbar memberikan bantuan ternak kepada masyarakat tanpa diberikan bantuan kandang dan obat-obatan.

Hingga berita ini ditayangkan, Mahyeldi, belum menanggapi pertanyaan atau konfirmasi tersebut. (sk)

SOLOK - Selama 2021, Polres Solok Kota, Sumbar memecat atau melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) empat orang polisi yang bertugas di polres setempat. Mereka yang dipecat terlibat kasus narkoba hingga pencurian kendaraan bermotor.

"Upacara pemecatan empat anggota tahun 2021 ini sudah kami laksanakan. Mereka melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana, bahkan terjebak kasus narkotika dan curanmor yang tidak bisa lagi dimaafkan," kata Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Sabtu (1/1/2022) dilansir AntaraSumbar.com

Ferry menyebutkan, dari empat polisi yang dipecat itu, tiga di antaranya sudah dipecat pada pertengahan tahun 2021 dan satu orang dipecat pada akhir tahun melalui upacara pemecatan pada tanggal 31 Desember 2021 tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Selain itu, keempat personel tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga tidak bisa lagi untuk dipertahankan dalam jajaran kepolisian.

"Sebelum dilakukan pemecatan, kami sudah memberikan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Namun upaya pembinaan tidak membuahkan hasil. Mereka terus melakukan pelanggaran," kata dia.

Ferry juga mengatakan upacara PTDH itu merupakan salah satu wujud dan bentuk komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi tegas berupa punisment atau hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik kepolisian.

"Pemberhentian telah ditinjau dari hasil sidang pelanggaran yang telah dilakukan selama ini dan tidak bisa dipertahankan lagi menjadi anggota Polri," katanya.

Ia berharap ke depannya seluruh personil Polres Solok Kota tidak ada lagi upacara seperti ini di waktu yang akan datang.

Di samping itu, ia juga menyebutkan pada tahun 2021 ini juga terdapat lima personel Polres Solok Kota yang menerima penghargaan diantaranya Aipda Eka Gusriadi mendapat penghargaan atas kinerjanya dalam merekrut peserta vaksin dosis 1 dan 2 sebanyak 594 orang.

Aipda Harry Apriadi SH menerima penghargaan atas kinerja melebihi panggilan tugas di bidang keuangan serta dedikasi dan loyalitas yang tinggi sebagai bendahara pengeluaran.

Bripka Selvi Marisa menerima penghargaan atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam pengimputan data personil ke dalam aplikasi SIPP Polres Solok Kota.

Bripka Nopendri SH menerima penghargaan sebagai operator secara aktif dan berdedikasi dan integritas tinggi pada pelayanan administrasi personil di Bag SDM Polres Solok Kota

Bripka Andi Saputra SH menerima penghargaan sebagai Bhabinkamtibmas yang berhasil mendukung program vaksinasi menuju kekebalan komunal 100 persen di kelurahan Laing Kota Solok.

"Dengan pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi semangat personel untuk terus menjalankan tugas dengan baik. Serta untuk memacu semangat personel yang lain," ujar dia. (***)