Senator Alirman Sori (baju hitam) saat diwawancarai wartawan usai memberikan materi Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan.

PADANG - Senator asal Sumatera Barat, Alirman Sori menilai bahwa saat ini demokrasi Indonesia sudah berada di jurang ketidakstabilan. Buktinya, ada kelompok yang memunculkan ide menabrak konstitusi.

"Ada kelompok yang melabrak konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode. Apakah ini disengaja atau grand design, kemungkinan itu terbaca," kata Alirman Sori saat memberi materi Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bersama JMSI Sumbar, Sabtu (9/4/2022).

Padahal, lanjut politisi asal Pesisir Selatan itu, pasal 7 UUD 1945 telah mengunci bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya lima tahun. Boleh dipilih kembali untuk satu periode yaitu lima tahun.

"Perintah konstitusi sangat jelas," tegas mantan jurnalis itu.

Disebutkannya, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Artinya apa, lanjutnya, pemilik kedaulatan demokrasi ini adalah rakyat.

Dijelaskannya, partai politik itu melaksanakan kedaulatan rakyat untuk mengumpulkan "orang-orang hebat" yang merupakan representatif atau keterwakilan untuk saringan menjadi pemimpin.

Pada kesempatan itu, Alirman Sori menyakini peran media cukup signifikan dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan. Anggota DPD RI itu berharap insan pers harus mampu menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang mulai meredup.

Alirman mengakui bahwa empat pilar kebangsaan itu sudah mulai "luntur". Untuk itu, ungkapnya, peran media cukup berat menumbuhkan kembali pada generasi penerus.

"Sebagai negara yang menganut Pers Pancasila, insan pers harus menjalankan fungsinya dengan tanggungjawab. Menjadi penyalur aspirasi masyarakat dan kontrol sosial yang konstruktif," paparnya.

Alirman Sori juga mengungkapkan rasa galaunya pada para peminpin yang tidak memberikan teladan baik di pusat maupun daerah.(agb)

PASAMANBARAT - Korban gempa bumi di Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) masih bertahan di pengungsian. Mereka bertahan di tempat pengungsian di Simpang Timbo Abu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau.

"Masih ada sekitar 500 warga yang bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak akibat gempa," kata Anggota Badan Musyawarah Simpang Timbo Abu Jul, Selasa (5/2/2022).

Dia menambahkan, para warga khawatir gempa susulan datang lagi. 

"Saat ini sebenarnya persoalan mental kembali ke rumah. Tentu pemahaman ini harus diberikan secara perlahan-lahan," katanya.

Sementara itu, warga yang masih bertahan di pengungsian, Sina (55) mengatakan, dia belum bisa kembali ke rumah karena rumah belum diperbaiki.

"Rumah belum diperbaiki. Untuk sementara biarlah di tenda dahulu," katanya.

"Mudah-mudahan secepatnya rumah yang rusak diperbaiki dan ada yang membantu hunian sementara atau hunian tetap," harapnya.

Selama tinggal di pengungsian, Sina memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bantuan dari berbagai pihak.

Menurut data pemerintah, gempa yang terjadi pada 25 Februari 2022 menyebabkan 13 orang meninggal dunia serta mengakibatkan 4.038 rumah rusak di Pasaman Barat.(inews)