Latest Post

Relawan Prabowo-Gibran melakukan sosialisasi pasangan Capres nomor urut 2 di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (27/1/2024)

PADANG - Ratusan warga yang tergabung dalam relawan Gerakan Sekali Putaran (GSP) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar kegiatan sosialisasi gerakan pilpres sekali Putaran, Sabtu (27/01/2024). 

Kegiatan difokuskan di dua kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumbar. 

Koordinator Provinsi GSP Sumbar, Abdul Azis mengatakan, masyarakat Sumbar sangat antusias dan sangat senang dengan adanya kegiatan yang dilakukan relawan GSP. 

Sebab selain sosialisasi, relawan GSP juga membagikan susu UHT gratis kepada anak-anak serta paket merchandise yang terdiri dari kaos, kalender, gantungan kunci, stiker, dan flyer.

"Antusias masyarakat disini sangat tinggi terbukti dengan ekspresi dan respon bahagia mereka ketika mendapatkan paket merchandise dan susu UHT gratis dari relawan GSP," kata Abdul Azis

Dikatakan, tak hanya senang, masyarakat pun sangat menginginkan Prabowo-Gibran memimpin Indonesia. Bahkan secara spontan mereka juga memanjatkan doa-doa dan harapan mereka agar pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang sekali putaran dalam Pilpres 2024.

"Orang tua dari anak-anak yang ada disini juga berharap program makan siang gratis dan perbaikan gizi dapat segera direalisasikan ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia," sebutnya

Dikatakan Azis di hadapan warga, GSP memaparkan tentang pentingnya Pilpres 2024 dilaksanakan dalam sekali putaran saja, supaya hemat waktu, hemat biaya, dan lebih damai. 

Sebab jika pilpres sampai ke putaran kedua, tentu hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden.

Tentu, kondisi ini berpotensi membuat masyarakat terbelah menjadi 2 kubu dan nantinya akan saling serang atau saling fitnah antara satu kubu dengan kubu yang lain, apalagi jika menggunakan isu SARA. 

"Hal ini bakal membuat keadaan sosial masyarakat tidak stabil, penuh ketakutan dan rasa was-was," ujarnya

Ditambahkan Azis masyarakat harus sadar apabila pilpres diselenggarakan 2 kali putaran maka akan memicu terjadinya pembelahan atau perpecahan di masyarakat. Isu-isu agama, ras, suku, dan golongan akan digunakan untuk saling fitnah atau saling serang antar anak bangsa. 

"Relawan GSP ingin masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Sumatera Barat mengerti bahwa pilpres sekali putaran akan membuat ekonomi jauh lebih stabil, bantuan-bantuan sosial bisa cepat tersalurkan, ekonomi akan tumbuh pesat, dan beragam manfaat lainnya," paparnya.

Selain itu, kata Azis Sumbar selama ini dikenal dengan basisnya para pendukung Prabowo.

Oleh karena itu Azis optimis suara Prabowo dan Gibran di wilayah ini akan menang signifikan.

"Kita optimis Sumbar basisnya pendukung Prabowo dan secara nasional kita yakin pilpres bisa berjalan sekali putaran dengan kemenangan Prabowo Gibran," tukasnya.(rilis)



PADANG - Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, menolak gugatan anggota DPRD Padang Helmi Moesim yang menggugat Partai Berkarya karena memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya.

Helmi sudah membayar uang kompensasi khusus agar tidak di PAW, namun tetap diproses sebab dinilai wan prestasi.

Dalam sidang putusan PN Padang yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Said Hamrizal didampingi hakim anggota Juandra dan Bakri diputus gugatan Helmi Moesim prematur karena harus perselisihan sengketa harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

"Memutus gugatan penggugat prematur karena belum melalui mahkamah partai," kata Said membacakan putusan, Selasa (9/1/2024) di PN Padang.

Pengacara tergugat dari Partai Berkarya Hafnizal mengatakan dengan tidak diterimanya gugatan Helmi Moesim maka tidak ada lagi upaya hukum dari tergugat.

"Putusan hakim sudah jelas. Gugatan lawan prematur dan tidak diterima hakim," kata Hafnizal.

Menurut Hafnizal dengan adanya putusan itu maka keputusan DPP Berkata untuk PAW Helmi Moesim yang digantikan Resmita harus segera dieksekusi.

"Perkara sudah selesai. Jadi PAW Helmi Moesim harus segera eksekusi," kata Hafinizal.


Desak Proses PAW

Kuasa hukum Resmita, Yusak David P mengatakan dengan selesainya gugatan Helmi Moesim tidak ada alasan lagi Pemprov Sumbar untuk menunda eksekusi PAW kliennya.

"Selama ini proses PAW klien saya yang sudah diputus DPP Berkarya dan telah diproses di Pemko Padang terganjal di Pemprov Sumbar. Alasannya ada gugatan, sekarang kan sudah putusannya," kata Yusak.

Yusak mengatakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 disebutkan putusan Pengadilan Negeri dalam sengketa partai politik adalah tidak terakhir dan tidak ada lagi upaya banding.

"Jadi sudah jelas. Tidak.ada.lagi upaya banding sehingga proses PAW klien saya harus segera diproses," kata Yusak.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Padang, Sumatera Barat Helmi Moesim menggugat Partai Berkarya ke Pengadilan Negeri Padang.

Helmi mengaku telah menyetor uang ke DPP Partai Berkarya dengan komitmen agar tidak diproses Pergantian Antar Waktu (PAW).

DPP Berkarya sendiri telah membatalkan komitmen karena Helmi wan prestasi sebab terlambat menyetor uang.

Kronologis kasus

Menurut Helmi Moesim pada Juli.2023, DPP Berkarya memanggil seluruh anggota DPRD asal Berkarya untuk menegosiasi komitmen agar tidak di PAW.

Sebagai bentuk komitmen, anggota DPRD yang setuju kemudian membayar uang kontribusi khusus dengan total Rp 90 juta yang dibayarkan dalam 4 tahap.

"Saya salah satu anggota yang setuju dan kemudian membayar kontribusi khusus tahap awal," kata Helmi.

Kemudian, untuk tahap II menurut Helmi, dirinya memang terjadi keterlambatan dari batas waktu yang disepakati.

"Disepakati tanggal 5 Agustus 2023, tapi saya membayar tanggal 7 Agustus. Ini dikarenakan ada kecurigaan sebab waktu tahap I dibayarkan ke rekening bukan Partai Berkarya," jelas Helmi.

Helmi mengatakan setelah membayar kontribusi tahap II, tiba-tiba komitmen dicabut dan proses PAW dikeluarkan.

"Saya sudah menggugat ke Mahkamah Partai tapi ternyata tidak digubris sehingga saya gugat ke PN," kata Hemi.

Sudah Mundur

Ketua DPW Berkarya Sumbar Nila Sari Pramuharni mengatakan proses PAW Helmi dengan Resmita sebagai persih suara terbanyak kedua sudah melalui prosedur.

Hanya saja saat ini, proses PAW terhambat karena Helmi melakukan gugatan ke PN.

"Proses PAW sudah melalui prosedur. Dia sudah wan prestasi," kata Nila.

Selain itu, kata Nila, Helmi juga sudah menyatakan mundur pada 8 Juli 2023 dan surat mundur dipergunakan untuk masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Golkar.

"Nah, kalau sudah mundur tentu wajar proses sengketanya di Mahkamah Partai tidak digubris lagi," kata Nila.

Menurut Nila, gugatan Helmi ke PN diduga hanya akal-akalan untuk menghambat proses PAW kepada Resmita yang berhak.

"Surat PAW sudah turun dari DPP dan telah ditelaah oleh Wali Kota Padang dan KPU Padang. Surat telah dikirim ke Gubernur Sumbar untuk disetujui,.tapi ternyata belum bisa diproses dengan alasan masih ada gugatan," kata Nila.(tim)



PADANG - Anggota DPRD Padang, Helmi Moesim menggugat Partai Berkarya ke Pengadilan Negeri Padang.

Helmi mengaku telah menyetor uang ke DPP Partai Berkarya dengan komitmen agar tidak diproses Pergantian Antar Waktu (PAW).

DPP Berkarya sendiri telah membatalkan komitmen karena Helmi wan prestasi sebab terlambat menyetor uang.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Said Hamrizal Zulfi dengan anggota Juandra dan Bakri, Senin (8/1/2024) tergugat menyerahkan sejumlah bukti.

Ketua Majelis Hakim Said mengatakan sidang akan dilanjutkan Selasa (9/1/2024) dengan agenda kesimpulan dan putusan.

"Sidang dilanjutkan besok ya dengan agenda kesimpulan dan putusan," kata Said.

Pengakuan Helmi Moesim

Menurut Helmi Moesim pada Juli.2023, DPP Berkarya memanggil seluruh anggota DPRD asal Berkarya untuk menegosiasi komitmen agar tidak di PAW.

Sebagai bentuk komitmen, anggota DPRD yang setuju kemudian membayar uang kontribusi khusus dengan total Rp 90 juta yang dibayarkan dalam 4 tahap.

"Saya salah satu anggota yang setuju dan kemudian membayar kontribusi khusus tahap awal," kata Helmi.

Kemudian, untuk tahap II menurut Helmi, dirinya memang terjadi keterlambatan dari batas waktu yang disepakati.

"Disepakati tanggal 5 Agustus 2023, tapi saya membayar tanggal 7 Agustus. Ini dikarenakan ada kecurigaan sebab waktu tahap I dibayarkan ke rekening bukan Partai Berkarya," jelas Helmi.

Helmi mengatakan setelah membayar kontribusi tahap II, tiba-tiba komitmen dicabut dan proses PAW dikeluarkan.

"Saya sudah menggugat ke Mahkamah Partai tapi ternyata tidak digubris sehingga saya gugat ke PN," kata Hemi dilansir dari Kompas.com


Sudah Mundur


Ketua DPW Berkarya Sumbar Nila Sari Pramuharni mengatakan proses PAW Helmi dengan Resmita sebagai persih suara terbanyak kedua sudah melalui prosedur.

Hanya saja saat ini, proses PAW terhambat karena Helmi melakukan gugatan ke PN.

"Proses PAW sudah melalui prosedur. Dia sudah wan prestasi," kata Nila.

Selain itu, kata Nila, Helmi juga sudah menyatakan mundur pada 8 Juli 2023 dan surat mundur dipergunakan untuk masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Golkar.

"Nah, kalau sudah mundur tentu wajar proses sengketanya di Mahkamah Partai tidak digubris lagi," kata Nila.

Menurut Nila, gugatan Helmi ke PN diduga hanya akal-akalan untuk menghambat proses PAW kepada Resmita yang berhak.

"Surat PAW sudah turun dari DPP dan telah ditelaah oleh Wali Kota Padang dan KPU Padang. Surat telah dikirim ke Gubernur Sumbar untuk disetujui,.tapi ternyata belum bisa diproses dengan alasan masih ada gugatan," kata Nila.(tim)

Relawan GSP Prabowo-Gibran sosialisasikan capres dan cawapres Prabowo-Gibran ke warga Kota Padang sekaligus mengajak dukungan ke Paslon 02.


PADANG - Koordinator Provinsi Gerakan Sekali Putaran (GSP) Sumatera Barat Abdul Azis mendorong Pilpres 2024 dapat berjalan sekali putaran saja. Ia dan puluhan relawan GSP turun langsung menemui warga sambil membagikan susu gratis. 

Menurut Abdul Azis, relawan GSP terus bergerak di lapangan dalam mensosialisasikan pilpres sekali putaran. Pasalnya, dengan sekali putaran anggaran sebesar Rp. 17 triliun untuk keperluan dua putaran dapat dialihkan untuk program atau kebijakan lain yang lebih bermanfaat.

"Jika pilpres sampai ke putaran kedua, itu akan merugikan masyarakat. Proses yang melelahkan, biaya besar, dan dampaknya dapat digunakan untuk kebutuhan lebih bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat," kata Abdul Azis kepada wartawan, Sabtu (30/12).

Selain mensosialisasikan gerakan sekali putaran, Azis beserta puluhan relawan GSP membagikan 500 susu dan 500 paket merchandise kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat sangat antusias menyambut kehadiran relawan GSP di Kota Padang ini.

Dikatakan Abdul Azis, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian tinggi terhadap nasib masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ke depan. 

"Sebagai gerakan swadaya masyarakat yang sifatnya sukarela, kami mengajak orang-orang untuk bergabung dan mendukung gagasan yang diusung oleh GSP," ucapnya.

Menariknya, antusiasme masyarakat untuk bergabung dengan GSP sangat tinggi.

Hal ini juga dikarenakan senada dengan keinginan masyarakat untuk mendorong kemenangan pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 menang dalam sekali putaran.

“Sebagai gerakan sukarela, GSP mendorong agar Pilpres 2024 dilaksanakan hanya dalam satu putaran. Alasannya sangat jelas, yakni untuk menghemat waktu, biaya, dan menciptakan keadaan yang lebih damai,” jelasnya.

Azis menerangkan aksi sosial di Sumatera Barat ini berlangsung di dua kecamatan di Kota Padang, yakni kelompok pertana di Kecamatan Padang Timur, sementara kelompok kedua di Kecamatan Nanggalo. Kedua kelompok membagikan merchandise dan susu UHT ke rumah-rumah warga di sekitar lokasi dengan mendatangi satu persatu.

"Merchandise berupa kaos, kalender, gantungan kunci, stiker, dan flyer diberikan kepada orang dewasa, sementara susu UHT diberikan kepada anak-anak usia di atas 2 tahun," paparnya.

Menariknya kata Aziz, aksi sosial ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mereka kunjungi. Teriakan "Prabowo Presidenku!" terdengar, sementara anak-anak yang mendapatkan susu terlihat senang dan bahagia.

Bahkan, beberapa dari mereka menyampaikan harapan agar kegiatan seperti ini sering dilakukan agar mereka menjadi anak-anak yang pintar.

“Para orang tua juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas perhatian mereka terhadap gizi anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan kemanusiaan dapat membentuk pandangan positif terhadap para pemimpin,” akuinya.

Melalui kegiatan ini, GSP berharap dapat menggugah kesadaran masyarakat di Padang Timur, Nanggalo, dan seluruh Sumatera Barat. Pilpres sekali putaran diusung sebagai solusi untuk kehidupan yang lebih baik.

Program dan bantuan pemerintah dapat segera dilaksanakan dan dilanjutkan ekonomi lebih stabil, harga bahan pokok turun, dan pengusaha kecil termasuk UMKM dapat berkembang lebih baik.

“Secara keseluruhan, GSP ingin menyampaikan pesan bahwa pilpres sekali putaran memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya. (***)



PADANG - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri diduga mengintervensi peresmian pemberhentian dan peresmian penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Padang,  Helmi Moesim dari Partai Berkarya.

Dugaan intervensi Sekdaprov tersebut dengan mengembalikan surat usulan peresmian pemberhentian dan peresmian penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Padang,  Helmi Moesim dari Partai Berkarya, ke Walikota Padang. Alasan Hansastri bahwa sedang menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

Surat pengembalian usulan peresmian pemberhentian dan peresmian penggati antar waktu anggota DPRD Kota Padang, yang dikeluarkan Sekda Pemprov Sumbar, bernomor : 120/883/Pem-otda/2023, tertanggal 7 Desember 2023, yang dikujukan kepada Walikota Padang, sehubungan dengan surat nomor : 200.118/Kesbangpol-Pdg/2023, tertanggal 27 November 2023. 



Dimana berbunyi sebagai berikut, Pertama : Sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Nomor : 120/816/Pem-Otda/2023 tanggal 8 November 2023, perihal usulan peresmian pemberhentian dan peresmian antar waktu Anggota DPRD Kota Padang, pada poin 4 menyatakan bahwa usulan peresmian pemberhentian dan peresmian penggati antar waktu Anggota DPRD Kota Padang, yang disampaikan belum dapat ditindaklanjuti sampai upaya hukum tersebut selesai. 

Kedua, bahwa Saudara Helmi Moesim, sedang menempuh upaya hukum dengan mengajukan upaya penyelesaian perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan Nomor Perkara 239/Pdt.G/2023/PN.Pdg, tertanggal 15 November 2023. 

Ketiga, berdasarkan hal tersebut usulan peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kota Padang atas nama Helmi Moesim, belum dapat ditindaklanjuti sampai upaya hukum selesai dan terhadap berkas persyaratan yang disampaikan dikembalikan.

Intervensi Sekdaprov Sumbar ini bertentangan dengan Intruksi Kementrian Dalam Negeri bernomor : 100.2.1.4/4367/ tentang Otonomi Daerah. Intruksi yang ditujukan ke Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota serta Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam hal, Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2024, tertanggal 16 Juni 2023. 

Sementara, dalam peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020, tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Sumatera Barat meliputi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.(tim)



PADANG - Polda Sumatera Barat (Sumbar) telah memeriksa dua pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar terkait aktivitas pendakian Gunung Marapi yang mengalami erupsi pada Minggu (3/12/2023).

Diketahui, peristiwa erupsi Gunung Marapi di Sumbar ini menelan sebanyak 23 orang korban jiwa hingga puluhan orang luka-luka dan patah tulang.

"Memang benar dua orang dari pihak BKSDA telah hadir memenuhi dan menjalani pemeriksaan di Polda Sumbar," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Jumat (16/12/2023).

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap dua orang itu masih seputar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan standar operasional prosedur (SOP) aktivitas pendakian di Marapi.

Selain pihak BKSDA Sumbar, sebenarnya Polda Sumbar juga turut memanggil pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk diperiksa.

Hanya saja yang bersangkutan tidak bisa hadir dan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke pihak Polda Sumbar pada 20 Desember mendatang.

Dwi mengatakan pada tahap awal pemeriksaan itu pihaknya memang masih berfokus kepada BKSDA dan PVBMG.

"Sekarang fokus ke BKSDA dan PVBMG, setelahnya nanti baru diperluas kepada para korban (pendaki yang selamat) dan saksi lain yang diperlukan," jelasnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan tersebut dilakukan pihaknya untuk membuat terang peristiwa yang dilaporkan telah menelan 23 korban jiwa itu.

"Dengan adanya kejadian erupsi hingga kemudian menimbulkan korban jiwa, tentu instansi yang bertanggung jawab perlu dimintai keterangan," jelasnya. (Antara)

Zalmadi


PADANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, atas nama Zalmadi. SH. M.Hum, tertanggal 21 November 2023. 

Dalam surat keputusan Nomor : 21.5/SKD/DPP/Berkarya/XI/202, yang ditandai tangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Fauzan Rachmansyah, mengusulkan PAW untuk mengisi kekosongan jabatan dengan menunjuk, H. Khairul Karohan.

Penunjukan DPP tersebut, merupakan atas dasar penetapan yang bersangkutan sebagai calon tetap Anggota DPRD Kota Padang, pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, dan dirinya yang merupakan calon Nomor Urut 7 pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2, juga tercatat sebagai calon yang memiliki jumlah perolehan suara terbanyak kedua setelah Zalmadi. 

Pada SK DPP Partai Berkarya tersebut, bahwa dalam pertimbangannya mengatakan Anggota DPRD dari Partai Berkarya, yang mendaftar sebagai Bakal Calon DPR RI dan DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota melalui Partai Politik lain, pada tahapan Pemilu Tahun 2024, pada dasarnya harus mengundurkan diri sebagai Anggota Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2023. 

Sebagaimana mana diketahui, Zalmadi, pada pemilu tahun 2024 ini, tercatat pada Daftar Caleg Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan Nomor Urut 4, Dapil Kuranji.(tim)


PADANG - Manuver Zalmadi agar tidak dilakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya sebagai anggota DPRD Padang akhirnya berantakan. Pasalnya, DPD Partai Berkarya Kota Padang telah menerbitkan surat permohonan proses PAW Zalmadi ke DPW Partai Berkarya Sumbar.

Informasi yang dihimpun media ini, surat permohonan proses PAW Zalmadi diterbitkan 6 November 2023. Adapun pertimbangan surat tersebut adalah karena Zalmadi telah mengundurkan diri dari Partai Berkarya dan menjadi calon legislatif di Partai Kebangkitan Bangsa.

Surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Padang ini untuk menindaklanjuti pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tanggal 4 November 2023 tentang penetapan calon tetap peserta pemilu 2024.

"Benar, Zalmadi sudah terdaftar sebagai caleg tetap di PKB. Dan, sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari Partai Berkarya," kata Resmita, Ketua DPD Partai Berkarya Padang beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Zalmadi melakukan manuver agar tidak dilakukan PAW terhadap diri. Manuver pertama, tidak mendaftar pada saat daftar caleg sementara (DCS) dan kemudian saat DCT namanya terdaftar di PKB.

Manuver kedua, mencoba mengelabui wartawan ketika ditanya soal surat pengunduran diri dari Partai Berkarya. Zalmadi berusaha menyembunyikan surat pengunduran diri tersebut.

"Tanya ke partai," ungkap Zalmadi ketika ditanya apakah sudah mengundurkan diri dari Partai Berkarya.

Diketahui, nama calon pengganti Zalmadi atas nama Khairul Karohan. Khairul Karohan merupakan caleg Partai Berkarya peraih suara terbanyak kedua Dapil Kuranji-Pauh pada pileg 2019.

Dijelaskan Khairul, setelah DPD Partai Berkarya Kota Padang mengeluarkan surat permohonan proses PAW, pihaknya akan meminta rekomendasi DPW untuk permohonan ke  DPP Partai Berkarya mengajukan namanya.

"Kita tunggu proses permohonannya  di DPW yang kemudian diteruskan ke DPP Partai Berkarya," jelas Khairul saat berdiskusi dengan wartawan akhir pekan lalu.

Dalan kesempatan itu, pensiunan PT. Semen Padang ini meminta dukungan media agar proses permohonan PAW-nya lancar. (agb)

Pembukaan Festival Silat Tradisi yang dihadiri Ketua PPSI Kota Padang, Yandri Hanafi


PADANG - Diakui atau tidak, silat tradisi Minangkabau mulai tergerus dengan kemajuan zaman. Berbagai langkah dilakukan berbagai pihak untuk melestarikan silat tradisi Minangkabau ini.

Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PPSI) Kota Padang termasuk pihak yang ingin melestarikan silat tradisi ini. Salah satu langkahnya dengan menggelar Festival Silat Tradisi Minangkabau pada, Sabtu (11/11/2023) di halaman kantor KAN Pauh IX Kuranji, Kota Padang.

Ketua PPSI Kota Padang, Yandri Hanafi mengatakan pada kegiatan kali ini, sedikitnya 15 sasaran silat tradisi ambil bagian. Ada sekitar 670 pesilat yang terlibat pada festival dengan tema "Mambangkik Batang Tarandam". Festival ini berlangsung 11-12 November 2023.

"Melalui festival silat ini, kita kembali melestarikan kebudayaan Minangkabau," kata Yandri di sela-sela kegiatan.

Dijelaskan anggota DPRD Kota Padang ini, PPSI adalah lembaga yang memberi pembinaan khusus kepada silat tradisi di sasaran silat yang ada di Sumatera Barat. 

"PPSI sama dengan lembaga silat lainnya dan berkeinginan mengembangkan sayapnya ke seluruh Indonesia. Kebetulan di Kota Padang baru sekarang untuk mengembangkan silat tradisi khususnya," jelas Yandri.

Yandri cukup menikmati penampilan anak-anak pesilat dengan variasi-variasi yang ditampilkan. "Nah inilah dinamakan tradisi yang menjadi seni tersendiri dari silat minang," kata Yandri.

Mengenai kelanjutan festival selanjutnya, dia mengungkapkan, pada Januari 2024, dana pokir anggota dewan bisa dimasukan untuk pembinaan silat tradisi yang ada di Kota Padang.

"Jadi bila ada sasaran silat tradisi di Kota Padang yang memenuhi syarat untuk kita bantu melalui anggaran pokir dewan dapat membuat proposal. Itu bisa diusulkan Januari 2024. Kegunaan dana tersebut utuk pembinaan atlet silat tradisi yang nantinya dapat direalisasilan tahun 2025," ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopy Krislova yang membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terselenggaranya festival silat tradisi Mnangkabau ini.

"Kita tahu, saat ini anak anak muda kita kecanduan terhadap gadjet. Mereka juga terpengaruh pergaul bebas, narkoba, tauran dan lgbt. Semoga dengan adanya kegiatan kegiatan positif seperti festival silat tradisi ini, anak anak kita terhindar dari pengaruh negatif tersebut," pungkas Yopy. (man)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.