Budi Syahrial

PADANG - Sekretaris Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial menilai bahwa di Perintahan Kota (Pemko) Padang terkesan ada "kerajaan" STPDN.

Hal itu diungkap Budi Syahrial, beberapa waktu lalu, dikantin kantor DPRD Kota Padang, jalan Sawahan.

Budi menghimbau, mestinya Walikota Padang juga memberikan kesempatan ASN yang bukan STPDN untuk posisi jabatan. Seperti lurah, camat dan jabatan lain lainnya di dilingkungan OPD yang ada. 

"Malah kesannya justru hampir seluruhnya jabatan yang ada STPD saja. Maka timbul kesan ada kerajaan STPDN di Pemko Padang, karena kita lihat, seluruh jabatan strategis, jabatan kepala dinas di Pemko hampir semuanya STPDN," ujarnya.

Budi memandang, apakah penilaian walikota atau timnya, kepada mereka yang dari universitas, seperti Unand, Bung Hatta, Unes, UIN Imam Bonjol dan yang lain-lain itu tidak mampu mengelola kota ini.

"Janganlah membiarkan beberapa posisi jabatan itu kosong, sementara banyak yang mampu untuk itu, berikanlah kesempatan kepada mereka yang memang mampu. Sehingga kota ini lebih objektif juga menempatkan orang orang yang punya kemapuan untuk itu," tegasnya.

Terakhir dikatakan Budi, bagusnya, kalau ada seleksi, gelarlah seleksi terbuka, umumkan nilainya.

"Kalau memang walikota objektif bersama jajarannya, seharusnya mengangkat orang-orang yang mampu, walaupun bukan STPDN," pungkasnya.(man/obr)

PESSEL - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) akan menggelar aksi damai di halaman kantor bupati setempat Senin (20/3/2023). Saat ini, segala persiapan dan atribut terkait aksi itu telah lengkap.

Hal itu disampaikan oleh Ketua PPDI Pessel, Epi Sofyan. Ia menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke bagian Intelkan Polres Pessel.

"Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Epi Sofyan yang mengaku saat itu sedang berada di Jakarta saat dihubungi Sumbarkita, Kamis (16/3/2023).

Adapun sejumlah tuntutan PPDI Pessel, kata Epi, yakni segera terbitkan SK ADD 2023 sesuai amanah UU Desa No 6 Tahun 2014 adalah 10 persen dari DAU sebesar Rp81,6 miliar, bukan Rp51,4 miliar. Selanjutnya, kembalikan siltap dan tunjangan perangkat nagari, wali nagari, dan bamus. Dan segera cairkan ADD setiap bulan untuk pembayaran siltap dan operasional rutin pelayanan di nagari.

"Terkait hitung-hitungan ADD ini, kami sebelumnya sudah konsultasi kepihak kementerian dan kabupaten lainnya. Itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan semoga tuntutan ini dapat dipahami dan dikabulkan oleh Pemkab Pessel," katanya.

Jika tuntutan PPDI Pessel tidak dikabulkan, Epi menyebut, pihaknya bakal menggelar aksi jilid dua yang rencananya bakal digelar dalam bulan puasa sekaitan dengan mosi tidak percaya kepada Pemkab Pessel.

"Selanjutnya bakal kami teruskan ke PTUN dan kementerian terkait. Sebab, hal ini sudah merugikan masyarakat banyak dimana pemerintah tidak lagi menjalankan amanah sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku," ucapnya lagi.

Sebelumnya, kata Epi, bahasa Sekda Pessel Mawardi Roska melalui chat WhatsApp yang diterimanya sudah mengakui kesalahan Pemkab Pessel.

"Bahkan sudah ada sejumlah pejabat Pessel yang menghubungi saya untuk diajak bertemu dengan bupati. Tadi ada sekitar dua orang yang menghubungi saya ketika saya berada di Surabaya. Tentu hal ini saya tolak, saya tidak mau jadi penghianat, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Novianto Taryono mengaku sudah mendapatkan informasi terkait aksi yang bakal digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Selatan pada Senin (20/3/20223) mendatang.

"Ya, sudah ada suratnya di bagian Intelkam. Kepada peserta aksi kami juga meminta agar mematuhi peraturan sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang tatacara menyampaikan pendapat didepan umum. Nantinya kami juga menyiapkan pasukan sebanyak-banyaknya, kemungkinan sekitar 500 personil," ujarnya.(sk/obr)

PADANG - Anggota DPRD Padang, Edmon mengapresiasi wisuda tahfidz Al-Quran angkatan ke-7 siswa SMA 1 Padang. Menurut Edmon, kegiatan keagamaan ini sudah harus menjadi kegiatan extra kurikuler.

Edmon menjaelaskan, Al-Qur’an merupakan bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Al Quran berisi petunjuk hidup yang dapat mengarahkan manusia menjadi pribadi berbudi luhur, memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang akan menjadi manfaat bagi sekitarnya.

"Apresiasi kepada siswa yang sudah wisuda tahfidz. Kepada ustad maupun ustadzah yang sudah mengajar dengan penuh kesabaran," kaa Edmon saat memberi kata sambutan dalam kegiatan yang dilakukan di Gedung SMA 1, Sabtu (4/3/2023).

Lebih lanjut, Edmon mengatakan kepada orang tua wisudawan dan wisudawati, memiliki anak penghafal Al-Qur’an, soleh dan solehah adalah berkah dan karunia dunia hingga akhirat bagi orang tua.

“Semoga dengan meningkatnya kualitas keagamaan anak-anak kita, kita sebagai orang tua tidak lalai untuk terus menambah dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT,”ungkap politisi PKS itu.

Sedikitnya, 271 siswa SMA 1 Padang diwisuda tahfidz Al-Quran. Wisuda dibuka oleh staf ahli gubernur Rinaldi yang mewakili Gubernur Sumbar Mahyeldi. Wisuda bertempat di Gedung SMA 1 Sudirman.

Edmon berharap, anak-anak menjaga kualitas hafalannya. Bahkan, kalau perlu meningkatkan hafalannya menjadi 30 juz.(obr)

Sekda Kota Padang Andre Algamar menyerahkan surat pengusulan nama wawako ke DPRD Padang yang diterima Sekwan Hendrizal Azhar

PADANG -  Walikota Padang Hendri Septa akhirnya menyerahkan nama calon wakil walikota ke DPRD Padang. Penyerahan nama wakil walikota tersebut diserahkan Sekda Kota Padang Andre Algamar dan diterima Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar.

"Ada dua nama calon wakil walikota yang telah kita serahkan ke DPRD Kota Padang," kata Andre Algamar kepada oborsumbar.com, Kamis (23/2/2023. 

Namun Andre tidak menjelaskan lebih lanjut terkait siapa dua nama dipilih walikota. Andre menambahkan untuk nama tanya ke partai atau pimpinan dewan.

Menurut Andre untuk mekanisme selanjutnya kita serahkan ke DPRD Padang. "Kita tunggu informasi dari DPRD Padang untuk proses selanjutnya," tegas Andre.

Sementara, Sekwan DPRD Padang menyatakan setelah menerima surat nama calon wakil walikota akan menyerahkan kepada Ketua DPRD Padang untuk segera ditindaklanjuti.

"Tentunya akan diagendakan dalam Badan Musyawarah sebelum dilakukan pemilihan oleh anggota DPRD Padang," ungkap Hendrizal Azhar.

Pada kesempatan ini Hendrizal Azhar juga menyampaikan nantinya akan dibentuk panitia pemilihan.(agb)

Foto bersama pengurus DPC PKS Lubuk Kilangan dan DPRa usai rapat konsolidasi

PADANG - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lubuk Kilangan, Kota Padang mulai melakukan koordinasi dan konsolidasi internal untuk memperkuat komitmen pemenangan pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024. Konsolidasi internal dilaksanakan di Kantor DPC Lubuk Kilangan, Sabtu (11/2/2023).

Rapat koordinasi dan konsolidasi internal ini dihadiri lengkap pengurus PKS tingkat kelurahan atau ranting di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Ketua DPC PKS Lubuk Kilangan, Edmon mengatakan konsolidasi tersebut membahas program dengan orientasi pemenangan pada.pileg 2024. Program pemenangan itu disepakati oleh pengurus DPC dan pengurus DPRa (Ranting).

"Dengan program yang disepakati DPC PKS Lubuk Kilangan optimisme menang pada pileg 2024," kata Edmon melalui pesan tertulisnya kepada oborsumbar.com, Sabtu (11/2/2023).

Edmon menambahkan, rapat koordinasi dan konsolidasi internal yang dihadiri lengkap pengurus DPC Lubuk Kilangan dan DPRa merupakan bentuk soliditas untuk memenangkan pileg.

Kesempatan yang sama, Sekretaris DPC PKS Lubuk Kilangan Ustad Bustami menyatakan kegiatan koordinasi dan konsolidasi ini juga menjadi ajang sesama pengurus.

Diketahui, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang sudah punya target di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Ketua DPD PKS Padang Muharlion mengatakan, setidaknya PKS mampu menambah kader di DPRD Padang melebihi raihan 2019 lalu.

Sebagaimana diketahui, PKS mampu menduduki kursi DPRD Padang periode 2019-2024 sebesar 20 persen.

Dari 45 kursi DPRD, PKS menyumbang sembilan orang kadernya.

PKS menargetkan, DPRD Padang periode 2024-2029 bakal diisi oleh 14 orang yang berasal dari PKS. (obr)

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan

PADANG - Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono akan menindak tegas oknum polisi yang mem-backing penambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung. Sikap tegas Kapolda ini menindaklanjuti temuan Walhi Sumbar terkait aktifitas tambang ilegal yang dilakukan secara terbuka di Kabupaten Sijunjung.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan Kapolda Sumbar berkomitmen untuk menertibkan penambangan emas ilegal. Bentuk komitmen tersebut dengan menerbitkan surat telegram Kapolda Sumbar bernomor ST/947/XI/PAM.1.6/ 2022 tertanggal 19 Oktober 2022  serta ditujukan langsung kepada seluruh Kapolres maupun Kapolresta jajaran Polda Sumbar.

"Instruksi Kapolda ini adalah bentuk komitmen yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Sumbar," kata Dwi Sulistyawan ketika dikonfirmasi Sumbarkita.id, Selasa (10/1/2023).

Untuk itu, lanjutnya, Kapolda akan mengambil tindakan tegas bagi anggota polisi yang membacking kegiatan penambangan ilegal tersebut. Bahkan  sebutnya, Kapolda tidak segan-segan mencopot jabatan pimpinan polres apabila ada yang bermain.

"Sanksi akan diambil sesuai dengan perannya pada kegiatan tambang ilegal tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Walhi Sumbar mempertanyakan ketegasan Polda Sumbar menindak tegas aktifitas tambang emas ilegal. Sepeeti disebutkan Walhi, aktifitas tambang emas ilegal itu berada di lokasi Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan, Kecamatan IV Nagari dan Kecamatan Sijunjung.

Berdasarkan informasi warga kepada Walhi aktifitas tambang emas ilegal juga menyentuh kawasan wisata Geopark Silokek.

Aktifitas tambang emas ilegal ini berpotensi merusak jalan. Jika jalan longsor akibat tambang emas ilegal maka dua nagari Silokek dan Durian Gadang akan terisolasi.(agb)

Kondisi jalan yang rusak akibat pembangunan rumah kost di Sawahan Dalan

PADANG - Warga Sawahan Dalam mengeluhkan rusaknya jalan akibat pembangunan rumah kos di sekitar wilayah tersebut. Selain mengeluhkan warga juga meminta pertanggungjawaban pemilik usaha rumah kos tersebut segera memperbaiki jalan yang rusak.

"Pemilik harus bertanggungjawab dengan kerusakan tersebut karena sebelum adanya pembangunan rumah kos itu kondisi jalan cukup bagus," kata Feri (47) warga Sawahan Dalam yang ditemui Senin (9/1/2023) malam.

Feri tidak hanya meminta pemilih bangunan bertanggungjawab untuk memperbaiki jalan namun juga tanggungjawab selama pengerjaan itu berlangsung.

Menurutnya, dengan kondisi jalan yang rusak kemungkinan akan terjadinya kecelakaan cukup besar.

"Nah, jika terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak siapa yang bertanggungjawab. Untuk itu, kami meminta pemilik bangunan bertanggungjawab," tegas Feri.

Pantauan oborsumbar.com di lapangan, sebelum adanya pembangunan kondisi jalan cukup baik. Namun, belakangan kondisi jalan terlihat berlobang. Rusaknya jalan masuk ke perumahan warga tersebut disebabkan aktifitas mobil yang berkekuatan besar.

"Belum lagi seringnya alat berat yang masuk sehingga memperparah kondisi jalan," terang Adi (49) masih warga Sawahan.

Sementara, pemilik bangunan Hendri Gunawan ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini malah terkesan menghindar. Hendri malah menyebutkan bahwa dia punya teman orang media juga.

"Saya juga punya teman orang media dari Padang Ekspres," katanya, Senin (9/1/2023) siang.(obr)

PADANG - Anggota DPRD Padang, Edmon mendorong pengembangan usaha mikro guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Terobosan yang dilakukan dengan Indarung Kuliner yang digagas Forum Nagari Kelurahan Indarung.

"Kita mendorong dan membantu kegiatan Indarung Kuliner ini. Terutama dalam pemasaran produk makanan khas daerah seperti pinungkuik, lapek dan sebagainya," kata Edmon ketika menghubungi oborsumbar.com, Sabtu (7/1/2023).

Dikatakan Edmon, program yang berkaitan dengan usaha mikro seperti penjualan produk makanan khas daerah warga Indarung bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Indarung Kuliner merupakan upaya kembali mengajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk segera bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Diketahui, Corporate Sosial Responbility (CSR) PT Semen Padang membantu usaha mikro Forum Nagari pada tujuh kelurahan. Khusus Forum Nagari Indarung menggelar Indarung Kuliner.

"Kegiatan Indarung Kuliner ini didahului oleh pelatihan kuliner kepada warga," sebut Edwar, Ketua Forum Nagari Kelurahan Indarung.

PT Semen Padang melalui CSR pada sektor ekonomi mempunyai program BAIK (Bapak Angkat Industri Kecil). Program ini mendorong penguatan ekonomi dengan melakukan pembinaan UMKM.

Dimulai pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas produk, volume produksi, manajemen usaha dan perkuatan modal.(obr)

Senam massal yang digelar KORMI Kota Padang yang berlangsung di Lapangan Imam Bonjol

PADANG - Ribuan warga Kota Padang melaksanakan senam massal dalam rangka menutup akhir tahun 2022. Kegiatan senam massal bertabur hadiah ini digelar KORMI Kota Padang.

Lapangan Imam Bonjol Padang yang dijadikan lokasi kegiatan, telah penuh ketika acara dimulai pukul 07.00 WIB. Ketika senam berlangsung, peserta terus bertambah sehingga membludak hingga ke badan jalan. 

“Memang, acara ini terbuka untuk umum, dan kami juga telah membagikan kupon doorprice. ” kata Azizah, Ketua Pelaksana saat senam massal berlangsung, Sabtu (31/12/2022).

Para peserta tampak penuh semangat mengikuti panduan dan rentak langkah para intruktur  di atas pentas mengikuti alunan music yang menyentak dan kemudian  mengalun pelan. 

Senam massal ini terasa meriah tatkala kegiatan ini diselingi dengan  hiburan music. 

Menariknya, sebelum pelaksanaan senam massal, turut hadir peragaan barongsai. Aksi atraktif barongsai mendapat sambutan meriah dari peserta.

Sementara Ketua KORMI Kota Padang, Helmi Moesim mengatakan KORMI merupakan organisasi yang terbentuk dengan persamaan visi yakni mewujudkan masyarakat hidup sehat.

"Struktur KORMI nantinya akan dibentuk pada tingkat kelurahan," sebut Da Ay, panggilan akrab Helmi Moesim.

Turut hadir dalam kegiatan senam massal tersebut Gubernur Mahyeldi, Walikota Padang Hendri Septa, Kapolresta Kombes Pol Ferry Harahap. Kemudian juga hadir pejabat Forkopimda lainnya.

Adapun pencabutan dan penyerahan door prize dilakukan setelah senam massal. Hadiah utama door prize seperti lemari es dan beberapa hadiah lainnya.(obr)