PESSEL - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) akan menggelar aksi damai di halaman kantor bupati setempat Senin (20/3/2023). Saat ini, segala persiapan dan atribut terkait aksi itu telah lengkap.

Hal itu disampaikan oleh Ketua PPDI Pessel, Epi Sofyan. Ia menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke bagian Intelkan Polres Pessel.

"Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Epi Sofyan yang mengaku saat itu sedang berada di Jakarta saat dihubungi Sumbarkita, Kamis (16/3/2023).

Adapun sejumlah tuntutan PPDI Pessel, kata Epi, yakni segera terbitkan SK ADD 2023 sesuai amanah UU Desa No 6 Tahun 2014 adalah 10 persen dari DAU sebesar Rp81,6 miliar, bukan Rp51,4 miliar. Selanjutnya, kembalikan siltap dan tunjangan perangkat nagari, wali nagari, dan bamus. Dan segera cairkan ADD setiap bulan untuk pembayaran siltap dan operasional rutin pelayanan di nagari.

"Terkait hitung-hitungan ADD ini, kami sebelumnya sudah konsultasi kepihak kementerian dan kabupaten lainnya. Itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan semoga tuntutan ini dapat dipahami dan dikabulkan oleh Pemkab Pessel," katanya.

Jika tuntutan PPDI Pessel tidak dikabulkan, Epi menyebut, pihaknya bakal menggelar aksi jilid dua yang rencananya bakal digelar dalam bulan puasa sekaitan dengan mosi tidak percaya kepada Pemkab Pessel.

"Selanjutnya bakal kami teruskan ke PTUN dan kementerian terkait. Sebab, hal ini sudah merugikan masyarakat banyak dimana pemerintah tidak lagi menjalankan amanah sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku," ucapnya lagi.

Sebelumnya, kata Epi, bahasa Sekda Pessel Mawardi Roska melalui chat WhatsApp yang diterimanya sudah mengakui kesalahan Pemkab Pessel.

"Bahkan sudah ada sejumlah pejabat Pessel yang menghubungi saya untuk diajak bertemu dengan bupati. Tadi ada sekitar dua orang yang menghubungi saya ketika saya berada di Surabaya. Tentu hal ini saya tolak, saya tidak mau jadi penghianat, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Novianto Taryono mengaku sudah mendapatkan informasi terkait aksi yang bakal digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Selatan pada Senin (20/3/20223) mendatang.

"Ya, sudah ada suratnya di bagian Intelkam. Kepada peserta aksi kami juga meminta agar mematuhi peraturan sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang tatacara menyampaikan pendapat didepan umum. Nantinya kami juga menyiapkan pasukan sebanyak-banyaknya, kemungkinan sekitar 500 personil," ujarnya.(sk/obr)

PADANG - Anggota DPRD Padang, Edmon mengapresiasi wisuda tahfidz Al-Quran angkatan ke-7 siswa SMA 1 Padang. Menurut Edmon, kegiatan keagamaan ini sudah harus menjadi kegiatan extra kurikuler.

Edmon menjaelaskan, Al-Qur’an merupakan bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Al Quran berisi petunjuk hidup yang dapat mengarahkan manusia menjadi pribadi berbudi luhur, memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang akan menjadi manfaat bagi sekitarnya.

"Apresiasi kepada siswa yang sudah wisuda tahfidz. Kepada ustad maupun ustadzah yang sudah mengajar dengan penuh kesabaran," kaa Edmon saat memberi kata sambutan dalam kegiatan yang dilakukan di Gedung SMA 1, Sabtu (4/3/2023).

Lebih lanjut, Edmon mengatakan kepada orang tua wisudawan dan wisudawati, memiliki anak penghafal Al-Qur’an, soleh dan solehah adalah berkah dan karunia dunia hingga akhirat bagi orang tua.

“Semoga dengan meningkatnya kualitas keagamaan anak-anak kita, kita sebagai orang tua tidak lalai untuk terus menambah dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT,”ungkap politisi PKS itu.

Sedikitnya, 271 siswa SMA 1 Padang diwisuda tahfidz Al-Quran. Wisuda dibuka oleh staf ahli gubernur Rinaldi yang mewakili Gubernur Sumbar Mahyeldi. Wisuda bertempat di Gedung SMA 1 Sudirman.

Edmon berharap, anak-anak menjaga kualitas hafalannya. Bahkan, kalau perlu meningkatkan hafalannya menjadi 30 juz.(obr)