Juli 2022

Mastilizal Aye, Ketua Komisi IV
DPRD Padang


PADANG - Ketua Komisi IV DPRD Padang, Mastilizal Aye angkat bicara terkait rencana Direksi Perumda Air Minum Padang memotong tunjangan karyawan. Menurutnya, apabila kebijakan itu dilakukan berarti direksi mengorbankan kepentingan karyawan.

Diakui Ketua Fraksi Partai Gerindra ini, Perumda Air Minum memang ditargetkan capaian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp4,4 miliar pada tahun 2023. Namun, dengan demikian mengorbankan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan pemotongan tunjangan.

"Banyak cara lain untuk efisiensi anggaran perusahaan kalau sasarannya untuk capaian target," kata Aye sapaan akrab Mastilizal ketika menghubungi oborsumbar.com, Selasa (26/7/2022) malam.

Aye mencontohkan, pengurangan perjalanan dinas direksi termasuk salah satu langkah efisiensi perusahaan. Pun, dengan mengurangi kegiatan seremonial yang kesannya pencitraan juga solusi yang tepat.

Kuat dugaan, rencana kebijakan ini diberlakukan direksi atas desakan Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini walikota. Menyangkut dugaan itu, Mastilizal menyayangkan jika hal tersebut terjadi.

"Jadi tidak perlu memotong tunjangan karyawan yang nantinya berdampak pada kinerja. Jika penurunan kinerja terjadi yang rugi Perumda Air Minum," tegasnya.

Kritikan terhadap rencana kebijakan pemotongan tunjangan karyawan oleh Direksi Perumda Air Minum juga disampaikan anggota DPRD Padang lainnya, Osman Ayub. Anggota Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem ini menilai kebijakan ini kurang bagus ditengah upaya peningkatan kinerja karyawan Perumda Air Minum.

Secara psikologis, lanjutnya, akan terjadi penurunan kinerja karyawan sementara di sisi lain mereka dituntut bekerja maksimal agar target PAD Rp4,4 miliar pada tahun 2023 tercapai.

"Tidak perlulah direksi mengambil rencana kebijakan tersebut yang merugikan karyawan. Atau kebijakan itu diambil untuk memenuhi desakan pihak lain, kita tidak tau," sentil Osman Ayub.

Pada kesempatan ini, Ketua DPD Partai Nasdem itu menyinggung fungsi dewan pengawas yang terkesan diam dalam persoalan ini. Disarankan Osman, harusnya dewas menjadi jembatan antara karyawan, direksi dan Pemko Padang sebagai pemilik modal menengahi persoalan itu.

"Dewas jangan duduk manis saja, lalu terima honor dan fasilitas tapi ketika ada persoalan terkesan diam. Coba dewas mengayomi kepentingan karyawan," tandasnya.

Baik Osman Ayub maupun Mastilizal Aye akan membawa persoalan ini ke DPRD Padang apabila Direksi Perumda Air Minum tetap meneruskan rencana pemotongan gaji karyawan. (agb)



PADANG - Direksi Perumda Air Minum Kota Padang bungkam terkait rencana kebijakan pemotongan tunjangan karyawan di perusahaan plat merah tersebut. Bahkan, pihak Perumda Air Minum terkesan menutupi-nutupi persoalan itu.

"Saya tidak tau, tidak ada itu. Saya tanya dulu ke direksi," jawab Kabag Humas Perumda Air Minum, Noviardi Zein melalui pesan singkatnya, Selasa (26/7/2022).

Noviardi belum mau memberikan keterangan lebih banyak dan bahkan mencoba mengelak ketika oborsumbar.com mencoba menghubungi yang bersangkutan.

Sebelumnya, diberitakan oborsumbar.com, ratusan karyawan Perumda Air Minum Kota Padang merasa resah terkait rencana direksi memberlakukan pemotongan tunjangan karyawan. Bahkan, kuat dugaan kebijakan tersebut atas desakan Walikota Hendri Septa.

Tunjangan yang dipotong, lanjut sumber tersebut yakni tunjangan perumahan, tunjangan lauk pauk, transportasi dan tunjangan lainnya.

Perumda Air Minum sudah memberlakukan pemotongan tunjangan hari raya (THR) tahun 2022 sudah diberlakukan. Biadanya karyawan menerima THR 2,8 dari besar tunjangan. Namun, tahun ini hanya menerima 1 dari besar tunjangan.

Sisi lain, Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem, Helmi Moesim menyayangkan rencana kebijakan ini. Dia menilai, kebijakan ini tidak populer ditengah upaya peningkatan PAD Perumda Air Minum Padang yang ditargetkan Rp4,4 miliar pada tahun 2023.

"Kalau memang tujuannya untuk efisiensi angggaran perusahaan bukan tunjangan karyawan yang dipotong tapi kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang dikurangi," tegasnya yang ditemui Senin (25/7/2022).

Da Ay panggilan akrab Helmi Moesim juga mempertanyakan keberadaan Dewan Pengawas yang seolah-olah tidak mau tau dengan persoalan ini.(agb)

Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem, 
Helmi Moesim


PADANG - Ratusan karyawan Perumda Air Minum Kota Padang resah berkaitan dengan rencana kebijakan pemotongan dana tunjangan karyawan oleh direksi. Menurut informasi yang berkembang, rencana kebijakan pemotongan tunjangan karyawan oleh direksi didasari desakan Kuasa Pemilik Modal (KMP) yakni Walikota Padang, Hendri Septa

Salah seorang karyawan yang enggan menyebutkan namanya mengatakan dalam kebijakan yang baru ini, berbagai jenis tunjangan karyawan akan dipotong. Bahkan, kemungkinan ada tunjangan yang akan dihapus.

Tunjangan yang dipotong, lanjut sumber tersebut yakni tunjangan perumahan, tunjangan lauk pauk, transportasi dan tunjangan lainnya.

"Jika kebijakan ini dilaksanakan, akan merugikan karyawan yang nantinya berimbas pada kinerja," kata karyawan tersebut, Minggu (24/7/2022).

Sementara itu, informasi yang dihimpun oborsumbar.com di lingkungan Perumda Air Minum Padang, sejak satu tahun terakhir ini memang sudah terjadi pemotongan tunjangan. Bahkan, masih dari sumber yang sama menjelaskan bahwa pemotongan tunjangan hari raya (THR) tahun 2022 sudah diberlakukan.

"Mulai dari tahun 2014, karyawan menerima THR 2,8 dari besar tunjangan. Namun, tahun ini hanya menerima 1 dari besar tunjangan," jelas sumber tersebut.

Menyikapi kondisi ini, karyawan Perumda Air Minum Kota Padang berencana akan melakukan mogok kerja. Mereka juga bakal mengadukan permasalahan ini ke DPRD Padang.

Anggota DPRD Padang, Helmi Moesim menyayangkan rencana kebijakan pemotongan gaji karyawan Perumda Air Minum Padang tersebut. Menurutnya, rencana kebijakan ini tidak lah tepat saat ini.

Dijelaskannya, saat ini Pemko Padang berupaya menggenjot deviden Perumda Air Minum dengan target 4,4 miliar tahun 2023. Nah, tegasnya untuk mencapai target deviden tersebut tidak perlu Perumda mengurangi pendapatan rutinas karyawan.

"Kalau tujuannya untuk efisiensi biaya perusahaan, harusnya perusahaan mengurangi kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas, bukan pendapatan rutinitas karyawan yang dipotong," timpal Da Ay sapaan akrab Helmi Moesim.

Politisi Partai Berkarya ini khawatir rencana kebijakan ini akan berdampak pada kesejahteraan karyawan. Dia mencontohkan, karyawan bisa gagal bayar dengan pihak ketiga.

"Mungkin karyawan punya utang atau kewajiban setiap bulannya. Dengan adanya rencana pemotongan tunjangan oleh direksi maka karyawan gagal bayar," ungkap Helmi Moesim disela-sela Paripurna KUA-PPAS, Senin (25/7/2022).

Mengingat dampak yang cukup signifikan pada kesejahteraan karyawan, untuk itu Helmi Moesim meminta direksi mengkaji ulang rencana kebijakan itu. Bahkan, kalau bisa membatalkannya.

Helmi Moesim menyarankan Kuasa Pemilik Modal fokus menaikan deviden Perumda Air Minum. Apabila deviden tidak capai target baru evaluasi jajaran direksi atau pejabat Perumda Air Minum

Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem ini menilai rencana kebijakan yang dilakukan Direksi Perumda Air Minum bukanlah kebijakan populer. Oleh sebab itu, Da Ay juga menyakini bahwa Walikota Hendri Septa selaku Kuasa Pemilik Modal juga tidak sependapat dengan rencana kebijakan direksi.

"Pemotongan tunjangan karyawan adalah sesuatu yang tidak tepat di tengah perbaikan dan pemulihan ekonomi pascapandemi," paparnya.

Kesempatan ini, Helmi Moesim menyentil keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum yang kurang peka terhadap persoalan ini. Helmi berpendapat selaku perpanjangan tangan antara Pemko, Direksi dan karyawan harusnya menjembatani persoalan ini.

"Buat apa Dewas itu diberi honor dan fasilitasi lainnya kalau tidak memahami persoalan karyawan," sentilnya.(agb)

Muharlion, Ketua DPD PKS Padang


PADANG - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang (PKS) menyatakan masih menunggu kesempatan untuk bertemu dengan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) dalam membicarakan calon wakil wali kota Padang.

Pasalnya, Ketua DPD PKS Kota Padang Muharlion menjelaskan, untuk mengajukan nama calon wakil wali kota ke DPRD Kota Padang, harus ada surat yang ditandatangani oleh dua partai pengusung wali kota dan wakil wali kota terpilih pada pilkada terakhir, yakni PKS dan PAN

Hal itu berkaitan dengan pemilihan wali kota Padang pada 2019 silam, di mana Mahyeldi dari PKS maju selaku wali kota dan Hendri Septa dari PAN selaku wakil wali kota.

Hendri Septa kemudian menjadi wali kota menggantikan Mahyeldi yang terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat melalui pemilihan pada 2020.

Oleh karena itu, pengajuan wakil wali kota untuk mendampingi Hendri Septa perlu dilakukan bersama oleh dua partai pengusung pasangan wali kota-wakil wali kota Mahyeldi-Hendri Septa, yakni PKS dan PAN.

"Yang akan mengajukan wakil wali kota adalah dua partai pengusung di kota padang, yaitu PKS dan PAN, dalam satu surat bersama, ditandatangani oleh kedua PAN dan PKS Padang," ujar Muharlion ketika dihubungi oborsumbar.com, Jumat (22/7/2022).

Dengan demikian, pihaknya menunggu pertemuan dengan DPD PAN Kota Padang.

"Secara aturannya, yang mengirim surat seharusnya adalah dari partai pengusung ke walikota, walikota baru mengirim ke DPRD," sambungnya.

Muharlion menyampaikan hal tersebut menyusul adanya surat dari Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Barat.

Menanggapi surat tersebut, ia mengungkapkan hal tersebut tidak menjadi masalah.

Namun ia kembali menegaskan, dalam pengajuan wakil wali kota harus berdasarkan surat dari kedua DPD partai pengusung, PAN dan PKS Kota Padang.(obr)


PADANG - Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) untuk periode 2021-2026 kembali diraih oleh Maidestal Hari Mahesa setelah melewati beberapa polemik dalam internal partai.

Penunjukan Mahesa sebagai nakhoda partai berlambang kakbah itu tertuang dalam dalam Surat Keputusan DPP nomor 0684/SK/DPC/C/VI/2022 tentang pengesahan perubahan susunan DPC PPP Kota Padang masa bakti 2021-2026, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa tertanggal 28 Juni 2022.

"Keluarnya SK dari DPP menjadi bukti kalau PPP masih dicintai umat, setelah ini kami berharap tidak ada tidak ada lagi polemik, tarik ulur, dan lain sebagainya yang hanya mengganggu kesolidan partai," kata Mahesa saat menggelar jumpa pers di Padang, Rabu.

Ia mengatakan fokus bagi dirinya sebagai ketua bersama dengan sekretaris Firdaus dan Bendahara Rio Anggara adalah membesarkan partai dan berbuat untuk masyarakat Padang.

Mahesa mengatakan SK DPP tentang pengangkatan dirinya telah memperhatikan Berita Acara rapat formatur cabang PPP Kota Padang pada 26 Oktober 2021, hasil rapat OKK DPP PPP pada 9 Desember 2021.

Kemudian surat DPW PPP Sumbar nomor 198/IN/DPW/I/2022 pada 24 Januari 2022 tentang hal permohonan perubahan susunan dan personalia pengurus DPC, hingga rapat pengurus harian DPP PPP pada 28 Juni 2022.

Sebelumnya polemik di tubuh PPP Padang sempat menjadi perhatian usai Musyawarah Cabang IX DPC PPP Padang digelar pada Desember 2021.

Pada awalnya Nikki Lauda Hariyona sempat ditunjuk oleh DPW PPP Sumbar sebagai Ketua DPC PPP Padang periode 2021-2026.

“Hal ini jelas melanggar AD/ART PPP. Dari sini dimulai perjuangan untuk meluruskan masalah ini,” ujar Maidestal yang dalam Muscab mendapat suara mayoritas atas Nikki.

Kemudian seiring bergulirnya polemik, DPP PPP mengeluarkan SK yang menunjuk Dasman sebagai Ketua DPC PPP Padang.

"Hal ini tentu kami protes karena nama yang ditunjuk sebagai ketua berada di luar hasil Muscab PPP Padang, hal inilah kemudian yang kami jelaskan ke DPP partai beserta fakta dan data akurat," jelasnya.

Pihak Maidestal Hari Mahesa bersama rekan-rekan juga berjuang di Mahkamah partai untuk mengikuti beberapa kali sidang di Jakarta atau secara virtual.

Dari serangkaian proses tersebut akhirnya pada 28 Juni 2022 DPP PPP mengeluarkan SK yang menyatakan Maidestal Hari Mahesa sebagai Ketua DPC PPP Padang untuk periode 2021-2026.

"Saya berharap semua polemik ini berakhir dan unsur pimpinan di DPW PPP Sumbar tidak lagi melakukan langkah-langkah di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, sementara kami punya waktu dua minggu untuk konsolidasi di tubuh DPC," jelasnyanya.

Sementara Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPC PPP Padang Virza Benzani memastikan tidak ada perpecahan dalam tubuh partai saat ini, sebab pengurus yang ditunjuk oleh SK DPP sebelumnya sekalipun telah batal, tetap ada dalam kepengurusan Maidestal Hari Mahesa.

"Artinya PPP kota Padang tidak pecah, tidak ada yang kami tinggalkan dan semua kami rangkul untuk kejayaan PPP kota Padang," katanya.

Ia mengatakan untuk waktu pelantikan belum bisa dipastikan karena pihak DPP, maupun DPW sedang sibuk dalam penjaringan kader-kader terbaik untuk Pemilu Serentak 2024, Pilkada, dan Pileg mendatang.(obr)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.