PADANG - Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali meletus, Rabu (22/1/2025) malam. Erupsi terjadi pada pukul 19.29 WIB dengan kolom abu tidak teramati karena diselimuti kabut tebal.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,7 mm dan durasi sekitar 30 detik," kata petugas Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Teguh Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Saat ini Gunung Marapi berstatus Level II waspada, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mendekati dan beraktivitas 3 kilometer dari kawah.

Kami mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar lembah atau aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi selalu waspada potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi, terutama di saat musim hujan," kata Teguh.

Sebelumnya, Gunung Marapi meletus pada 3 Desember 2023 dan menewaskan 23 pendaki yang berada di atasnya. Setelah itu, Marapi terus erupsi dan melontarkan abu vulkanik. Bencana Marapi terus berlanjut dengan terjadinya banjir lahar pada Sabtu (11/5/2024) yang menewaskan 60 warga di Tanah Datar, Agam, dan Padang Pariaman.(***)

PEKANBARU - Politeknik Pengadaan Nasional (Polteknas) menggelar Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-1, Rabu (22/1/2025), di Pustaka Wilayah Riau.

Acara ini sekaligus dirangkaikan dengan Kuliah Umum bertema pengadaan barang dan jasa, yang menjadi momen refleksi atas pencapaian sekaligus langkah strategis ke depan.

Direktur Politeknik Pengadaan Nasional, Komala Sari, mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang telah diraih dalam satu tahun berdirinya Polteknas.

Menurutnya, kehadiran Polteknas semakin dikenal masyarakat, khususnya pelajar, berkat sosialisasi yang masif.

"Setahun perjalanan Polteknas mulai menampakkan hasil. Awalnya banyak yang belum tahu soal sekolah pengadaan, tetapi sekarang mereka sudah paham apa itu pengadaan, lingkupnya, dan peluang ke depannya. Ini menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi," ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Komala menambahkan, inovasi ke depan akan difokuskan pada kegiatan edukasi dan kompetisi, seperti lomba artikel ilmiah, cerdas cermat pengadaan, serta lomba videografi bertema pengadaan. Langkah ini bertujuan mengenalkan pentingnya pengadaan sejak dini, terutama di kalangan pelajar SMA.

Selain itu, Polteknas juga memberikan kemudahan akses pendidikan, termasuk potongan biaya kuliah sebesar 30 persen untuk aparatur desa dan program TNI/Polri.

"Bagi mahasiswa yang ingin kuliah gratis, kami juga menyediakan kuota 30 persen dari total mahasiswa, yakni sekitar 50 orang per tahun," tambahnya.

Saat ini, Polteknas memiliki 60 mahasiswa aktif dan menargetkan 90 mahasiswa pada tahun depan. Komala menekankan bahwa pola pembelajaran fleksibel seperti program "kuliah dulu, bayar kemudian" akan terus dikembangkan untuk menarik lebih banyak minat.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Suharti, yang hadir dalam acara ini, memberikan apresiasi atas pencapaian Polteknas.

Menurutnya, keberadaan Polteknas adalah langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan.

"Meski baru setahun, Polteknas diharapkan dapat melahirkan SDM pengadaan yang tidak hanya kompeten tetapi juga menjunjung prinsip etika, seperti integritas. Ini penting sebagai bagian dari persiapan Indonesia menuju era emas 2045," ujar Suharti.

Ia juga menekankan bahwa lulusan Polteknas tidak hanya akan dibutuhkan oleh pemerintah, tetapi juga sektor swasta.

"Harapan kami, lulusan Polteknas mampu berkontribusi dalam pembangunan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.

Fungsional Madya Dinas Pendidikan Riau, Suyanto, turut mengucapkan selamat atas Dies Natalis pertama Polteknas. Ia menilai kehadiran Polteknas sangat relevan untuk menjawab kebutuhan SDM kompeten di bidang pengadaan, terutama yang telah memiliki sertifikasi resmi.

"Keberadaan Polteknas ini sangat dibutuhkan, karena pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi memerlukan tenaga yang kompeten dan bersertifikasi," ujar Suryanto.

"Semoga Polteknas terus berkembang dan menjadi garda terdepan dalam mencetak tenaga profesional di bidang pengadaan," imbuhnya.

Acara Dies Natalis ini menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen Polteknas dalam mencetak SDM unggul yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis tetapi juga etika dan integritas.

Dengan program-program unggulan yang ditawarkan, Polteknas optimis dapat menjadi solusi atas kebutuhan tenaga ahli pengadaan di masa depan. (ril)

AGAM - Erupsi Gunung Marapi kembali terjadi tengah malam Selasa (21/1/2025). Suara dentuman dari gunung yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar itu, terasa hingga ke Kota Bukittinggi.

Warga Bukittinggi pun panik karena mengira suara dentuman tersebut gempa bumi. Gunung api aktif itu erupsi sekitar pukul 22.47 WIB, di tengah hujan lebat yang melanda wilayah sekitarnya.

"Suara dentumannya keras disertai getaran. Kami yang sedang berkumpul di warung kopi langsung keluar karena mengira ada gempa," ujar Junaidi Petit (39), salah seorang warga Bukittinggi, dikutip dari Antara, Rabu (22/1/2025).

Petit bersama beberapa warga lainnya mencoba memantau Gunung Marapi dari kejauhan. Namun, hujan deras dan awan tebal membuat gunung tidak terlihat jelas.

"Kami sadar itu bukan gempa, tetapi suara erupsi. Dentumannya mirip dengan letusan di Desember 2023 yang menewaskan puluhan pendaki," tambahnya.

Dampak letusan Gunung Marapi terasa lebih kuat di kawasan kaki gunung, seperti di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Rizal Mangkuto, warga Batu Taba, mengaku suara dentuman yang keras membuat kaca jendela rumahnya bergetar.

"Suaranya sangat keras. Getaran membuat pintu dan jendela seperti akan roboh. Kami masih trauma dengan erupsi sebelumnya," kata Rizal.

Erupsi ini juga mengingatkan warga akan bencana banjir lahar dingin yang terjadi pada Mei 2024. Rizal berharap tidak ada dampak serius dari letusan kali ini, mengingat warga masih berupaya memulihkan diri dari trauma bencana sebelumnya.

Menurut laporan Pos Pengamatan Gunungapi (PGA) Marapi, letusan kali ini tidak menimbulkan kolom abu vulkanik yang terlihat secara visual. Namun, erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 30,3 mm dan durasi selama 46 detik.

Gunung Marapi, yang dikenal sebagai salah satu gunung api aktif di Sumatera Barat, terus dipantau secara ketat oleh pihak berwenang. Warga di sekitar gunung diimbau tetap waspada terhadap potensi erupsi susulan.(ant)

PADANG - Polda Sumatera Barat (Sumbar) mengungkap kasus pembunuhan terhadap pria bernama Anton (39) yang jasadnya dibuang di jurang Sitinjau Lauik, Kota Padang. Pembunuhan ini terjadi pada Oktober 2024 silam.

Ada tiga orang pelaku yang diringkus polisi, dua di antaranya merupakan aktor utama. Motif pembunuhan ini adalah karena jual-beli narkoba jenis sabu tidak disetor oleh korban.

Pelaku utama dalam kasus ini yakni Yogi Dian Saputra (35) dan Dipa Aditya Pratama (32). Penangkapan keduanya berawal dari pengembangan penangkapan pelaku pertama yang lebih dulu ditangkap bernama Rahma (25).

"Dari mengamanahkan satu tersangka R (Rahman), lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik meminta mencari pelaku utama. Akhirnya didapat Yg (Yogi)," ujar Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta saat konferensi pers, Selasa (21/1/2024).

Dikatakan Gatot, pelaku Yg ditangkap di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari keterangan Yg, ia membunuh korban bersama pelaku Da (Dipa).

Dari pelaku Da ini ditemukan di tempat penggeladahan barang bukti sabu-sabu 4 kilogram dan 350 pil ekstasi," kata dia.

Dari hasil penyidikan, lanjut Gatot, diketahui pembunuhan tersebut terkait jual-beli sabu. Hasil penjualan sabu ini sebesar Rp 8 juta.

"Setelah pedalaman bahwa motif terjadi pembunuhan merasa tidak senang, mereka (korban dan pelaku) satu sendikat. Jadi merasa tidak senang karena tidak menyerahkan hasil penjualan narkoba," ungkapnya.

Pelaku utama dalam kasus ini yakni Yogi Dian Saputra (35) dan Dipa Aditya Pratama (32). Penangkapan keduanya berawal dari pengembangan penangkapan pelaku pertama yang lebih dulu ditangkap bernama Rahma (25).

"Dari mengamanahkan satu tersangka R (Rahman), lalu dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik meminta mencari pelaku utama. Akhirnya didapat Yg (Yogi)," ujar Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta saat konferensi pers, Selasa (21/1/2024).

Dikatakan Gatot, pelaku Yg ditangkap di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari keterangan Yg, ia membunuh korban bersama pelaku Da (Dipa).

"Dari pelaku Da ini ditemukan di tempat penggeladahan barang bukti sabu-sabu 4 kilogram dan 350 pil ekstasi," kata dia.

Dari hasil penyidikan, lanjut Gatot, diketahui pembunuhan tersebut terkait jual-beli sabu. Hasil penjualan sabu ini sebesar Rp 8 juta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, membeberkan ketiga pelaku memiliki peran masing-masing.

"Pelaku R (Rahman) bertugas menjemput korban di daerah Payakumbuh. Kemudian dibawa ke daerah Baso, Agam. Di sana sudah ditunggu oleh dua orang pelaku utama," ucap Andri.

Yogi dan Dipa selanjutnya memiting korban dan memaksanya untuk naik ke atas sepeda motor. Dikatakan Andry, dua pelaku utama ini lalu membawa korban ke daerah Kota Padang Panjang.

"Posisinya yang membawa sepeda motor Da, korban di tengah, di belakang Yg. Sampai di kos-kosan di daerah Padang Panjang ini korban dipukuli," imbuhnya.

Andry menyebutkan dari tindakan penganiayaan di kosan tersebut, korban akhirnya meregang nyawa. Kedua pelaku berniat untuk membuang jasad korban.

"Pada dini hari korban ternyata sudah meninggal. Jasad korban dibuang di Sitinjau Lauik. Pelaku membawa jasad korban dengan mobil rental," jelasnya.(SK)

PEKANBARU - Dalam rangka Dies Natalis pertama, Politeknik Pengadaan Nasional (Polteknas) akan menyelenggarakan kuliah umum pengadaan dengan menghadirkan Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Suharti SPsi MSi, Rabu 22 Januari 2025.

Kegiatan akan dilaksanakan di Aula Gedung Dokumentasi dan Arsip Pustaka Soeman HS dengan tema peluang dan tantangan SDM pengadaan dalam menghadapi evolusi pengadaan.

Kuliah umum dihadiri oleh undangan dari Forkopimda Provinsi Riau, kepala daerah dan UKPBJ se-Provinsi Riau, ABPTSI Riau, APTISI Riau, kampus di Wilayah LL Dikti XVII dan mahasiswa sekitar 200 orang.

Pada momen ini juga dilakukan penyerahan hadiah lomba cerdas cermat pengadaan antar SMA se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada 16 Januari 2025.

Selain itu disematkan anugerah Duta Pengadaan Provinsi Riau yang dinilai kompeten dalam wawasan pengadaan.

Direktur Polteknas, Dr. Komala Sari mengatakan, kuliah umum ini merupakan satu kontribusi Polteknas dalam memberikan edukasi pengadaan bagi stakeholder khususnya kaum milenial.

“Harapan kami sejak tingkat SMA kaum milenial sudah mengetahui terkait pengadaan dan lingkupnya. Karena hal ini penting dalam mendukung pembangunan Indonesia ke depan,” tuturnya. (ril)

PASAMAN - Bangunan kelas di SD Negeri 01 Koto Rajo, Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar) ambruk usai tertimpa pohon.

Beruntung tidak ada korban jiwa karena para siswa telah pulang sekolah. Peristiwa terjadi pada Jumat 17 Januari 2025 siang.

"Gedung kelas 3 ambruk usai ditimpa pohon. Atap hingga sejumlah bagian bangunan hancur tidak bisa digunakan lagi untuk pembelajaran," kala Kepala SD Muhammad Nuhe, melansir Antara, Minggu (17/1/2025).

Dirinya mengatakan bangunan kelas itu tidak bisa lagi digunakan untuk aktivitas pembelajaran. Para siswa kelas 3 dialihkan sementara ke ruangan perpustakaan.

Salah seorang alumni SDN 01 Koto Rajo, Yusfik Helmi mengaku sangat prihatin atas musibah yang ditimpa keluarga besar almamaternya tersebut.

"Turut prihatin. Beruntung kejadian tidak saat jam pembelajaran, sehingga tidak ada korban jiwa," jelasnya.

Dirinya berharap Pemkab Pasaman bisa dengan cepat melakukan penanganan agar Siswa bisa belajar seperti sedia kala.

"Material kayu serta bangunan saat ini belum tertangani. Kami sudah melaporkan kejadian kepada pihak BPBD Pasaman. Rencananya hari ini tim BPBD bakal ke lokasi kejadian untuk memberikan penanganan," ungkapnya.

Dirinya juga berharap kepada Dinas Pendidikan Pasaman agar bisa menganggarkan rehab bangunan tersebut di tahun 2025 ini.

"Inikan masih awal tahun anggaran 2025. Kita berharap kepada Dinas Pendidikan bisa mengusulkan anggaran rehab gedung sekolah ini. Kemudian dukungan DPRD Pasaman juga kami harapkan dalam penanganan bencana ini," katanya.(***)

PADANG -  Duel maut sopir travel antarkota di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (18/1/2025) sore. Lokasi kejadian tepatnya di depan kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Kecamatan Padang Utara, Air Tawar, Kota Padang.

Dilansir dari Inews.id, salah satu di antaranya tewas akibat ditikam di dada tepat pada bagian jantung. Duel maut ini dipicu rebutan penumpang.

Motif yang melatarbelakangi, yaitu adanya perebutan antara agen sopir travel," ujar Kasat Reskrim Polresta Padang AKP M Yasin, Sabtu (18/1/2025).  

Korban tewas bernama Yandra Saputra (39 tahun). Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Sumbar untuk proses visum.

"Setelah sampai di rumah sakit ternyata dinyatakan sudah meninggal," ucapnya.

Sementara pelaku berinisial SC (47 tahun) ditangkap warga lalu diserahkan ke Mapolsek Padang Utara. "Pelaku dan barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk menusuk korban telah kita amankan," katanya.(***)

DHARMASRAYA - Aksi perampokan bersenjata api terjadi di layanan perbankan, Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

Dikutip dari suarasumbar.id, Insiden ini berlangsung pada Kamis (16/1) malam sekitar pukul 20.00 WIB, menyebabkan seorang korban terluka tembak di tangan.

Dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dan menutupi wajah mereka dengan masker menyerang lokasi.

Mereka diduga sempat menyandera enam orang yang sedang berada di warung Barokah sebelum melarikan diri dengan membawa uang sebesar Rp 70 juta.

“Sekitar enam orang sempat disandera oleh perampok. Sementara itu, satu korban mengalami luka tembak di tangan,” ujar warga setempat, Jumat (17/1/2025).

Korban yang terluka telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, pelaku melarikan diri ke arah Sitiung IV, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya.

Petugas kepolisian telah tiba di tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Dharmasraya masih menghimpun informasi tambahan terkait identitas pelaku dan kronologi kejadian.(***)

PADANG - Polres Padang Pariaman telah melimpahkan berkas kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari (18), ke Kejaksaan Negeri Padang Pariaman untuk proses penuntutan di persidangan.

Pelaku, Indra Septiarman alias In Dragon (28), akan segera menjalani sidang setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap pada Kamis (16/1/2025).

Dikutip dari suarasumbar.id, tersangka dihadirkan di Mapolda Sumatera Barat bersama barang bukti yang digunakan dalam aksi kejahatannya. Barang bukti tersebut meliputi cangkul, payung, botol tempat saus gorengan, dan pakaian korban.

Polres Padang Pariaman telah melimpahkan berkas kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari (18), ke Kejaksaan Negeri Padang Pariaman untuk proses penuntutan di persidangan.

Pelaku, Indra Septiarman alias In Dragon (28), akan segera menjalani sidang setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap pada Kamis (16/1/2025).

Tersangka dihadirkan di Mapolda Sumatera Barat bersama barang bukti yang digunakan dalam aksi kejahatannya. Barang bukti tersebut meliputi cangkul, payung, botol tempat saus gorengan, dan pakaian korban.

Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)

Pasal 6 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 285 KUHP (Pemerkosaan)

Irjen Pol Gatot menyebutkan bahwa 15 item barang bukti akan digunakan untuk memperkuat proses hukum di pengadilan.

"Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, sudah dilakukan. Selanjutnya, proses hukum akan berjalan di pengadilan," tambahnya.

Kasus ini bermula pada Jumat (6/9/2024), ketika korban, seorang gadis penjual gorengan, hilang setelah tidak pulang dari berjualan di kampungnya, Korong Pasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam.(***)

PADANG - Bangunan dua petak kios di atas tanah fasilitas umun (fasum) di kawasan Blok I Pasar Raya Padang terus menuai kontroversi. Dua perak kios yang berdiri di areal jalan menganggu akses keluar masuk kawasan Blok I.

Pantauan oborsumbar.com di lapangan, posisi dua petak kios tersebut berada dibawah tangga. Kondisi ini jelas menghambat aktifitas pembeli maupun pedagang untuk naik ke lantai dua. Selain itu, akibat bangunan kios tersebut kondisi jalan makin menyempit.

Informasi yang diperoleh, dua petak kios itu dibangun oleh salah seorang pedagang Oyon Sampurna sejak tahun 2017 lalu. Masih menurut sumber tersebut, dibolehkannya kios itu diatas tanah fasum diduga ada kongkalingkong dengan oknum pejabat Dinas Perdagangan Kota Padang.

"Dua petak kios ini dibangun, kemudian diperjualbelikan senilai Rp100juta," kata sumber yang enggan menyebut namanya, Selasa (14/1/2025).

Terpisah, Oyon Sampurna membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Menurutnya, ketika pembangunan kios tersebut dirinya selaku Ketua Ikatan Pedagang Blok I, mendapat arahan dari Kepala Dinas  Perdagangan Waktu itu (Endrizal).

"Ada kebijakan dari Pak Kadis membangun kios di tanah fasum tersebut," jelas Oyon ketika dihubungi, Selasa (14/1/2025).

Oyon menambahkan tidak ada unsur jual beli dari bangunan dua petak kios tersebut. Diterangkannya, yang berhak menempati kios tersebut adalah pedagang yang punya kartu kuning.

"Jadi tuduhan itu adalah fitnah," tegas Oyon yang mengaku rugi senilai Rp400juta.

Sementara, Ketua Ikatan Pedagang Blok I yang baru Faisal, mengatakan bahwa pernyataan Oyon Sampurna adalah bohong. Faisal, menerangkan bangunan dua petak kios diatas tanah fasum itu diperjualbelikan dengan melibatkan oknum pejabat Dinas Perdagangan.

"Terkait pedagang yang menempati kios tersebut yang memiliki kartu kuning, itu pernyataan bohong," tandasnya.

Faisal mendesak agar Dinas Perdagangan membongkar kios tersebut yang menghambat akses jalan.(agb)

SOLOK - Warga di Jorong Kapalo Danau Diateh, Nagari Simpang Tanjung Nan 4, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, digemparkan oleh penemuan seorang bayi laki-laki pada Selasa (14/1/2025).

Bayi tersebut ditemukan di depan rumah seorang warga dalam kondisi terbungkus selimut warna pink dan dimasukkan ke dalam kardus.

Dilansir suarasumbar.id, peristiwa ini terjadi pada dini hari dan pertama kali diketahui oleh warga setempat, Tek Ema. Di dalam kardus berisi bayi tersebut, turut ditemukan dot dan pakaian bayi. Bayi itu diduga baru lahir karena masih memiliki tali pusar saat ditemukan.

Penemuan bayi ini memicu simpati dan kemarahan di media sosial. Salah satu narasi yang viral menyuarakan keprihatinan terhadap tindakan tidak manusiawi tersebut:

“Bayi yang kau buang itu tidak berdosa ibu, malahan tali pusarnya belum lepas, kenapa begitu tega meninggalkannya di pagi hari di cuaca yang dingin ini. Kemana hati nuranimu seorang ibu.”

Polisi setempat telah menerima laporan kejadian ini dan memulai penyelidikan untuk mencari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab.

Langkah ini diambil untuk mengungkap motif dan latar belakang peristiwa yang mengundang perhatian luas tersebut.

Setelah ditemukan, bayi malang itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan medis. Saat ini, kondisinya dilaporkan sehat dan berada di bawah pengawasan pihak berwenang.

Kasus ini menjadi pengingat penting akan tanggung jawab terhadap anak dan pentingnya kepedulian masyarakat dalam mencegah tindakan serupa di masa depan.

Pihak berwajib mengimbau masyarakat untuk melaporkan informasi yang dapat membantu proses penyelidikan.(***)

LUBUK SIKAPING - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman menyerahkan uang pengembalian kerugian keuangan negara (dana sitaan) senilai Rp151 juta kepada pihak Baznas Kabupaten Pasaman.

Uang sitaan bernilai ratusan juta rupiah itu diserahkan langsung oleh Kajari Pasaman, Sobeng Suradal melalui Kasi Pidsus, Agung kepada ketua Baznas Pasaman, Asnil diruang kerjanya, Senin.

"Uang Sitaan tersebut pada hari ini Senin, 13 Januari 2025 telah dikembalikan kepada Sdr. H. ASNIL M, S.E., M.M selalu Ketua Baznas Pasaman periode tahun 2021 s/d 2026," terang Kasi Pidsus Pasaman, Agung.

Agung menjelaskan penyerahan tersebut sesuai dengan pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa eksekutor dalam perkara Tipikor BAZNAS Kabupaten Pasaman dengan terpidana H. Syafrizal S.F.,S.IQ., S.Ag., M.Pd.

"Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 7920 K/Pid.Sus/2024 tanggal 15 November 2024, dengan amar putusan terhadap Barang Bukti (BB) uang sitaan tersebut totalnya Rp151 juta," katanya.

Agung merinci Barang Bukti (BB) uang sitaan tersebut dari 5 orang saksi. Masing-masing uang sitaan dari saksi Anwir Salam senilai Rp5 juta, H. Asnil Rp5 juta, dan saksi Wisno Hardi senilai Rp10 Juta.

"Kemudian dari saksi Yelwansyah senilai Rp100 juta, dan saksi Abdul Aziz senilai Rp31 Juta. Sehingga totalnya Rp151 juta," katanya.

Sementara Ketua Baznas Kabupaten Pasaman, H. Asnil M mengapresiasi keseriusan Kajari Pasaman dalam pengembalian kerugian negara dalam perkara dengan terpidana H. Syafrizal S.F.,S.IQ., S.Ag., M.Pd.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejari Pasaman atas pengembalian uang sebanyak 151 juta rupiah. Baznas Pasaman sudah menerima kembali kerugian negara dengan perkara sebelumnya menjerat mantan ketua Baznas Pasaman, Syafrizal," katanya.

Pihaknya mengatakan bahwa Pimpinan Baznas Kabupaten Pasaman bersama-sama akan menyelenggarakan kegiatan Baznas ini dengan sebaik-baiknya.

"Mudah-mudahan uang ini dapat dikembalikan kepada para Mustahik yang berhak menerimanya," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pasaman, periode 2017 – 2020 An. H. Buya Syafrizal, SF. SIQ. S. Ag, divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas I Padang Sumatera Barat, Kamis, (29/2/2024) lalu.

Majelis hakim pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kelas I Padang Sumatera Barat memutuskan perkara terdakwa Syafizal bahwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200 juta rupiah serta dikurangi masa tahanan yang telah di jalani.

Terdakwa juga harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.801.449.000,-. Dalam waktu satu bulan setelah dibacakan putusan ini, dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka seluruh harta bendanya akan di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti, apa bila terdakwa tidak memiliki harta benda maka akan di Pidana penjara Selama Satu Tahun.(ant)

PADANG - Setelah vakum selana hampir 12 tahun, Forum Pedagang Blok Satu, Pasar Raya Padang kembali menggeliat. Dibawah kepemimpinan Faisal sebagai ketua terpilih, Forum Pedagang Blok satu melakukan berbagai pembenahan.

Menurut Faisal, ada bebarapa aspek yang perlu dibenahi menyangkut kenyamanan para pedagang. Soal keamanan pedagang,  lanjutnya, merupakan prioritas utama yang perlu diperhatikan. Selama masa vakum, barang dagangan pedagang seringkali hilang sehingga membuat pedagang merugi.

"Uang organisasi selalu dipungut, sementara keamanan barang pedagang tidak terjamin," kata Faisal, Senin (13/1/2025) di kawasan Blok Satu, Pasar Raya Padang.

Guna membantu keamanan barang pedagang, Forum Pedagang Blok Satu memasang CCTV. Dari pantauan lapangan di komplek Blok Satu Pasar Padang tersebut dipasang sedikitnya 23 kamera CCTV.

Pembenahan laiinya terkait pemasangan lampu penerangan di Blok Satu tersebut. Selama vakum, kawasan Blok Satu terlihat gelap karena ketiadaan lampu penerangan.

"Kondisi gelap sehingga menyebabkan para pembeli enggan ke Blok I. Sepi pembeli otomatis, para pedagang mengalami penurunan omset," tegasnya.

Diketahui, Faisal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum Pedagang Blok Satu hampir satu bulan lalu. Secara organisasi Faisal didampingi Sekretaris Rio Ricardo.

Dijelaskan Faisal, saat ini kepengurusannya tengah memperbarui badan hukumnya. Selain itu, susunan kepengurusan telah dibentuk.

Sisi lain, pedagang menyambut positif terbentuknya kepengurusan baru Forum Pedagang Blok Satu ini. Sebab, menurutnya pembenahan telah dilakukan kendati pengurus baru terbentuk 15 hari lalu.

"Keamanan para pedagang dijaga sehingga pencurian pada malan hari berkurang," kata Ida, salah seorang pedagang.

Ida menambahkan, dalam waktu terakhir ini kebersihan, keamanan dan kenyamanan pedagang betul-betul dapat dirasakan. (***)

PADANG – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang atau membakar sampah di sepanjang jalur rel kereta api. Tindakan tersebut dinilai berisiko membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

“Jika sampah memasuki ruang manfaat jalur kereta api (KA) dan dibakar, asapnya dapat mengganggu pandangan masinis. Kondisi ini sangat berbahaya bagi keselamatan perjalanan kereta api,” kata Kepala Humas KAI Divisi Regional II Sumbar, M. As’ad Habibuddin, di Padang, Sabtu.

Selain mengganggu jarak pandang, panas dari pembakaran sampah juga dapat merusak sistem persinyalan dan alat komunikasi yang berada di sepanjang jalur rel. “Gangguan pada sistem ini berpotensi mengancam keselamatan perjalanan kereta api,” tambahnya.

As’ad menjelaskan, pembuangan sampah sembarangan juga dapat menyumbat drainase di sekitar rel. Akibatnya, banjir bisa terjadi dan membuat tanah di sekitar rel menjadi gembur, yang berisiko menyebabkan longsor.

Untuk mencegah hal tersebut, KAI Divre II Sumbar bekerja sama dengan pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kejadian yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api kepada petugas KAI terdekat.

“Laporan dari masyarakat sangat penting agar potensi bahaya dapat segera ditangani,” ujarnya.

As’ad juga mengingatkan masyarakat tentang larangan beraktivitas di ruang manfaat jalur kereta api, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 ayat 1.

Larangan tersebut meliputi berada di ruang jalur KA, menyeret atau meletakkan barang di atas rel, serta menggunakan jalur KA untuk kepentingan lain. Pelanggaran aturan ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp15 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 199.

“Keselamatan perjalanan kereta api adalah tanggung jawab bersama. Mari jaga jalur kereta api dari tindakan yang berpotensi membahayakan,” tutupnya. (ant)

JAKARTA - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 03 Hendri Septa dan Hidayat mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024, ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Walikota Padang Tahun 2024 ini dilaksanakan oleh Panel Hakim 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah pada Jumat (10/1/2025).  

Dikutip dari halaman situs MK.id, dalam persidangan Perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pemohon melalui kuasanya hukumnya, Bambang Widjojanto, menyampaikan perolehan suara masing-masing kandidat. Paslon Nomor Urut 01 Fadly Amran–Maigus Nasir memperoleh 176.648 suara, Paslon Nomor Urut 02 M. Iqbal–Amasrul memperoleh 54.685 suara, dan Pemohon mendapatkan 88.859 suara.

Menurut Pemohon, pelaksanaan pemilihan di daerah tersebut diwarnai dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Setidaknya pelanggaran ini terjadi pada beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Koto Tangah.

Salah satu pelanggaran yang bersifat masif yang dilakukan Paslon Nomor Urut 01 yakni pembagian minyak goreng, sembako, dan sejumlah uang mulai dari masa kampanye hingga masa tenang dan hari pemilihan pada 27 November 2024 kepada pemilih. Kemudian Paslon Nomor Urut 01 juga secara terang-terangan menggelar bimtek untuk pemenangan Pilkada 2024 dengan menghadirkan 7.500 relawan pada 13–15 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, paslon yang bersangkutan menargetkan Ketua RT dan Ketua RW guna dijadikan bagian dari tim pemenangan. Hal ini terkonfirmasi dari keterangan wawancara yang menyatakan mendapatkan sejumlah uang saat menghadiri kegiatan tersebut dan dijanjikan akan kembali mendapatkan sejumlah uang apabila mampu mencari 60 nama pemilih.

“Dalam Pilkada Kota Padang ini, mulai dari sebelum ditetapkannya masa kampanye hingga setelah pemilihan dilakukan, terjadi pelibatan aparat pemerintahan, yakni RT, RW, dan atau Lurah untuk mengajak masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 01. Bahwa politik uang di sini justru digunakan untuk memobilisasi struktur pemerintahan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 01 dan ini mendapatkan pembenaran oleh Termohon dan pembiaran oleh Bawaslu Kota Padang,” jelas Bambang yang turut hadir bersama Hendri Septa selaku Pemohon di Ruang Sidang Pleno MK.

Atas pelanggaran-pelanggaran demikian, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan KPU Kota Padang melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Fadly Amran–Maigus Nasir, dalam waktu selambat-lambatnya empat bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan. (MK.id)

PADANG – Proses hukum terkait gugatan keberatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terhadap keputusan Komisi Informasi (KI) Sumbar terus bergulir. Pada Kamis (9/1/2025), sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang memasuki tahap penyerahan bukti tambahan.

Sidang ini merupakan kelanjutan dari putusan KI Sumbar Nomor : 21/VIII/KISB-PS-M-A/2024 yang memerintahkan Baznas untuk membuka data penerima zakat. PenaHarian.com, yang sebelumnya menjadi pemohon di sidang KI Sumbar, kini bertindak sebagai Termohon Keberatan dalam sidang PTUN tersebut.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menghadirkan Majelis Komisioner KI Sumbar yang menegaskan bahwa informasi yang diminta oleh PenaHarian.com bukan termasuk informasi yang dikecualikan. 

Komisioner KI Sumbar mengacu pada Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi terkait pengelolaan zakat oleh Baznas.

Setelah Majelis Komisioner KI Sumbar selesai memberikan keterangan kepada Majelis Hakim PTUN. Baznas Sumbar, melalui kuasanya, menyerahkan sejumlah bukti tambahan, termasuk laporan audit akuntan publik atas laporan keuangan Baznas. Namun, laporan tersebut tidak memuat rincian nama-nama dan alamat masing-masing penerima zakat.

Sementara, PenaHarian.com juga menyerahkan sejumlah bukti tambahan, termasuk putusan pengadilan dan pemberitaan media massa tentang vonis kasus korupsi dana zakat dibeberapa daerah, termasuk Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Bukti tersebut memperkuat argumen bahwa dana zakat rentan terhadap penyelewengan jika tidak diawasi secara transparan.

Kuasa hukum PenaHarian.com, Deni Syaputra, S.H., M.H., bersama Darlinsah, S.H., menegaskan bahwa bila membuka data pengelolaan zakat hanya kepada akuntan publik, maka tidak memenuhi prinsip keterbukaan kepada masyarakat.

“Jika data hanya diberikan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh Baznas, maka peran serta masyarakat dalam pengawasan tidak akan terwujud. Padahal Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. 

Pengawasan dimaksud dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ",,” ujar Deni Syaputra.

Ia juga menambahkan bahwa tanpa akses informasi yang terbuka, masyarakat tidak akan mampu mendeteksi potensi penyimpangan dalam pengelolaan zakat oleh Baznas.

Namun, Baznas Sumbar tetap bersikukuh bahwa data nama masing-masing penerima zakat merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diungkapkan kepada publik, termasuk kepada PenaHarian.com.(ril)

PADANG - Kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah termasuk salah satu wilayah rawan banjir di Kota Padang. Oleh sebab itu, warga Dadok Tunggul berharap pemerintah melakukan penanganan banjir di wilayah itu.

Harapan warga tersebut terungkap ketika kegiatan Reses II Anggota DPRD Padang, Wismar Pandjaitan di Dadok Tunggul Hitam, Kamis (9/1/2025).

Menurut salah seorang warga setempat, daerah Dadok selalu langganan, bahkan banjir akan lebih parah apabila itensitas hujan cukup tinggi. 

"Kondisi hujan yang lebat ditambah tersumbatnya drainaae maupun riol-riol menyebabkan banjir yang lebih cepat," kata warga tersebut.

Menyikapi aduan masyarakat, Wismar tetap memprioritaskan perbaikan drainase dan riol-riol. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berkomitmen mengalokasikan dana pokok pikirannya (pokir) untuk mengatasi banjir.

"Anggaran pokir ini diarahkan unruk perbaiki drainase untuk penanganan banjir yang selalu terjadi di wilayah ini," tegasnya di sela-sela kegiatan.

Pada kesempatan yang sama Wismar juga menerima keluhan terhadap bantuan UMKM dan Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga DTKS.

Untuk betonisasi dan penerangan jalan, ia menyampaikan sudah akan dilaksanakan pada 2025 ini.

"Kita pada tahun 2025 ini fokus ke pada betonisasi jalan dan penerangan. Itu merupakan usulan tahun kemaren 2024," pungkas Wismar. (***)

PADANG - Kebijakan menaikan tarif air Perumda Air Minum Kota Padang mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Padang, Alfi Beben One. Pasalnya, kenaikan tarif air tersebut belum dibarengi dengan pelayanan maksimal.

Menurut anggota Fraksi Nasdem ini, banyaknya keluhan masyarakat merupakan indikasi bahwa pelayanan Perumda Air Minum Padang masih kurang. Alfi Beben mencatat ada beberapa keluhan masyarakat terutama soal kualitas air dan air yang sering mati.

"Pelayanan Perumda Air Minum Padang masih belum maksimal. Keluhan-keluhan dari masyarakat soal tidak lancarnya aliran air masih banyak terjadi," kata Alfi Beben One ketika dihubungi oborsumbar.com, Rabu (8/1/2025).

Politisi Nasdem ini menyarankan agar penyesuaian tarif memperhatikan berbagai hal. Salah satunya perbaikan layanan distribusinya kepada pelanggan.

"Kemudian, penataan SDM berbasis efesiensi, kompentesi dan profesionalitas serta bikin kajian secara komprehensif potensi dan problem yang saat ini dihadapi PDAM," tegas legislator dari Dapil Lubuk Kilangan-Pauh ini.

Beben panggilan akrabnya, juga mengakui Direksi Perumda Air Minum Padang harusnya mengkaji lebih dalam terkait kenaikan tarif air. Lebih lanjut Alfi Beben mengatakan, harusnya rencana kenaikan tersebut lebih memperhatikan ekonomi masyarakat yang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

"Kenaikan tarif air ini jangan sampai membebani masyarakat. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat melemah," ujarnya.

Pihaknya berharap perluasan jangkauan pelayanan tidak mengorbankan pelanggan lama. 

Distribusi air kepada pelanggan yang ada saat ini harus maksimal dulu. Baru memperluas jangkauan," pungkasnya.

Selain itu, persoalan biaya operasional bisa diatasi kalau kebocoran air ditekan seminimal mungkin. 

Sebelumnya, Perumda Air Minum Kota Padang berencana menyesuaikan tarif air awal tahun 2025 mendatang. Tidak hanya untuk tahun 2025 tapi juga untuk lima tahun,  2025 sampai 2030.  Rata-rata kenaikan tarif  dari 2025 hingga 2030 sebesar Rp740.

Untuk 2025 naik sebesar Rp 754, tahun 2026 Rp481, tahun 2027 Rp340, tahun 2028 tahun Rp430 tahun 2029 Rp492 dan tahun 2030 sebesar Rp510. Misalnya, pelanggan rumah tangga pemakaian airnya 10 meter kubik tahun 2024 membayar Rp 39.500, maka setelah kenaikan tahun 2025 tagihan sebesar41.500,- saja.

Kenaikan juga untuk mengimbangi besarnya biaya produksi dan perawatan yang semakin meningkat. Ke depan Perumda AM Padang  butuh anggaran pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) dan bangunan pendukung sebesar Rp546 miliar. Biaya paling besar Perumda AM adalah perpipaan banyak yang sudah uzur usianya.(agb)

PADANG - Seorang pria di Kota Padang ditangkap terkait kepemilikian 4 alat berat yang diamankan polisi di tambang galian C, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.

Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Muhammad Yasin mengatakan, pelaku bernama Bogi Restu Ilahi (30) warga Kampung Tanjung Kuranji.

Bogi ditangkap di Radja Minas Restaurant di Jalan By Pass KM 10, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Senin (6/1/2025) sekira pukul 22.00 WIB. Pelaku memiliki alat berat jenis excavator yang diduga digunakan untuk aktivitas tambang ilegal.

“Pelaku diduga keras melakukan tindak pidana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengembangan, pengangkutan, penjualan mineral batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin,” ungkapnya, Selasa (7/1).

AKP Muhammad Yasin mengatakan, pemilik 4 alat berat tersebut sudah jadi tersangka.

“Pelaku diancam hukuman diatas 5 tahun penjara. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, empat alat berat yang beroperasi di tambang galian C di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang diamankan pihak kepolisian. Alat berat tersebut dimiliki oleh PT Parambahan Jaya Abadi.

Kanit Tipiter Polresta Padang, Iptu Avif Mulya Pratama bilang pengamanan alat berat dilakukan karena perusahaan tersebut diduga melanggar izin penambangan.

“Sebelumnya kami melakukan penyelidikan dan ditemukan empat alat berat di lokasi. Kami langsung berkoordinasi dengan Dinas ESDM Sumbar untuk menanganinya,” kata dia Jumat (6/12/2024). (sk)

PAINAN  – Gerakan Mahasiswa Pemuda Pesisir Selatan (Gemupess) mengancam akan mendemo Baznas kabupaten itu karena belum juga mencairkan beasiswa untuk mahasiswa S-1 yang kuliah di luar kabupaten.

“Ada sekitar 1.000 orang mahasiswa yang akan mendemo Baznas Pesisir Selatan nanti karena sudah sekitar 1.000 orang mahasiswa yang mengusulkan permohonan beasiswa itu,” kata Ketua Umum Gemupess, Hidayatul Fikri, Senin (6/1/2025).

Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang itu menjelaskan bahwa pendaftaran program beasiswa Baznas itu dibuka pada 25 September 2024. Akan tetapi, sampai kini beasiswa tersebut belum cair, bahkan tidak ada informasi tentang pencairannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sumbarkita, Baznas Pesisir Selatan mengeluarkan pengumuman Nomor: 280/BAZNAS-PS/IX/2024 tentang Program Beasiswa Baznas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Program Pessel Cerdas. Program beasiswa tersebut ditujukan bagi mahasiswa S-1 yang sedang menempuh kuliah semester 3, 5, atau 7 di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di luar Pesisir Selatan. Calon penerima beasiswa diminta mengantarkan langsung berkas ke kantor Baznas Pesisir Selatan dari 2 sampai 4 Oktober 2024.

Mengenai keterlambatan pencairan dana beasiswa itu, Fikri mendapatkan isu bahwa dana beasiswa digunakan untuk kepentingan kampanye karena diduga Ketua Baznas Pesisir Selatan mendukung salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.

“Ada 2.300 usulan beasiswa yang masuk, sementara yang akan dibiayai sekitar 1.000 orang. Jadi, kami butuh menyeleksi dan mempertimbangkan bahan tersebut agar penyaluran beasiswa selesai dan tidak menimbulkan gejolak pascapilkada sehingga kami tidak terseret ke dalam ranah pembuktian oleh mereka yang tidak teranggarkan dalam penerima beasiswa,” ucapnya.

Yose membantah isu tentang terlambatnya pembayaran beasiswa itu karena uang terpakai untuk pilkada. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu sangat tidak benar karena sirkulasi dan akuntabilitas uang di Baznas diawasi secara ketat oleh sistem SIMBA Baznas, yang selalu mengawasi pengeluaran, pemasukan, dan penyaluran uang yang ada di Baznas tiap minggu. Selain itu, kata Yose, pengeluaran uang tidak bisa dilakukan oleh ketua Baznas Pesisir Selatan seorang diri, tetapi melalui kesepakatan para pemimpin Baznas.

Sementara itu, Yose menyebut bahwa pihaknya sudah menyalurkan beasiswa untuk mahasiswa S-1 yang kuliah dalam kabupaten, mahasiswa S-2, dan mahasiswa yang kuliah di luar negeri karena kuotanya sedikit. (HA/SK)

AGAM – Warga yang bermukim di sekitar Gunung Marapi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dampak dari erupsi Gunung Marapi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam, Ichwan Pratama Danda.

Ia meminta agar warga meningkatkan kewaspadaan terhadap erupsi Gunung Marapi. Namun demikian, ia juga mengimbau agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

“Warga diminta hati-hati dan mewaspadai erupsi Gunung Marapi tersebut,” katanya yang dikutip melalui Antara Sumbar pada Senin (6/1).

Ichwan juga mengingatkan bila terjadi hujan abu, warga diminta untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini untuk mencegah penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dampak dari debu tersebut.

Sebelumnya, Gunung Marapi kembali erupsi pada Jumat pagi (4/1). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, erupsi terjadi pukul 09.43 WIB dengan memuntahkan kolom abu setinggi 1.000 meter di atas puncaknya, atau mencapai 3.891 meter di atas permukaan laut.

Dari pengamatan, kolom abu terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal, bergerak ke arah utara dan timur laut. Letusan ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 mm dan berlangsung selama sekitar 1 menit 40 detik. Hingga berita ini ditulis, aktivitas erupsi masih berlangsung.

Gunung Marapi saat ini berstatus Level II (Waspada). PVMBG mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk tetap waspada.

“Kami meminta masyarakat dan pendaki agar tidak mendekati kawasan radius 3 kilometer dari kawah Gunung Marapi,” kata Ketua Pos Pengamatan Gunung Marapi, Teguh Purnomo.(ant)

PAINAN – Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan masih mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga aparatur sipil negara (ASN) dan satu rekanan di Kantor Bupati Pesisir Selatan pada April 2022. Proses hukum kasus ini hingga kini masih berada pada tahap penyidikan.

"Kami telah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, namun dikembalikan untuk dilengkapi (P-19). Saat ini, penyidikan tambahan sedang dilakukan sesuai petunjuk jaksa," ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Pesisir Selatan, AKP Muhammad Yogi Biantoro, Sabtu (4/1/2025).

AKP Yogi menjelaskan bahwa status P-19 berarti penyidik harus melengkapi berkas perkara sesuai arahan jaksa. Hal ini mencakup pembuktian lebih lanjut mengenai adanya kesepakatan atau meeting of mind dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Kami terus berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mempercepat penyelesaian kasus ini," tambahnya.

Karena status berkas masih P-19, polisi belum menahan keempat tersangka yang terlibat dalam OTT tersebut.

Kronologi OTT

OTT dilakukan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Pesisir Selatan pada 20 April 2022 di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan. Kasus ini terkait proyek pengadaan jaring tangkap ikan senilai Rp237 juta di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Pada 26 April 2022, Polres menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu tiga ASN dan satu rekanan. Penetapan tersebut disampaikan secara resmi kepada media dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp24,5 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp4,5 juta terkait langsung dengan barang bukti, sementara Rp20 juta lainnya masih dalam pengembangan lebih lanjut.

Para tersangka dikenakan Pasal 12 huruf A dan Pasal 5 untuk rekanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polres Pesisir Selatan berharap proses penyidikan tambahan dapat segera selesai sehingga berkas perkara dapat kembali dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. (ant)

PADANG - Walikota Padang terpilih, Fadly Amran mengapresiasi reses yang dilaksanakan anggota DPRD Padang, Rafli Boy. Menurutnya, meski menjadi agenda rutin, reses merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi kepada wakil rakyat.

"Ini kesempatan warga berkeluh kesah kepada anggota dewan terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Laporan dari masyarakat nantinya akan dijadikan program oleh Pak Rafli Boy," kata Fadly Amran, disela-sela kegiatan, Minggu (5/1/2025).

Pelaksanaan reses itu, lanjut Fadly, bertujuan menjaring dan menghimpun berbagai aspirasi dan pokok-pokok pikiran dari masyarakat secara langsung.

"Tentunya sangat membutuhkan peranan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan merealisasikannya,” imbuh mantan Walikota Padang Panjang ini.

Bahasan yang menjadi perhatian reses misalnya terkait infrastruktur dan pendidikan. Dalam reses kedua ini, Rafli Boy menyampaikan  program pembangunan rukun warga (P2RW) yang dilanjutkan pada 2025.

Rafly Boy juga menyentil Rukun Warga, Lurah dan terutama Camat yang tidak menghadiri reses anggota dewan. Menurutnya, bagaimana persoalan di tengah masyarakat akan segera teratasi jika sinergi kurang terjalin dengan anggota DPRD Padang.

Anggota dewan, tambahnya, perlu informasi persoalan dari RW, Lurah maupun Camat untuk diiventarisir dan dimasukan ke dalan program pembangunan.

"Saya menekankan pada RW, Lurah dan Camat supaya hadir dalam setiap reses anggota dewan agar menyampaikan persoalan di masyarakat " tegasnya.(***)

PADANG - Ribuan warga Parak Karakah dan sekitarnya cukup antusias menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Reses Masa Sidang II Tahun 2025 anggota DPRD Padang, Rafl Boy daerah pemilihan (dapil) V, Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan.

Kegiatan periksa kesehatan gratis ini melibatkan petugas dari Puskesmas Andalas dan Puskesmas Pembantu Parak Karakah. Adapun kegiatan periksa kesehatan gratis berupa periksa tensi, cek gula darah, cek asam urat, cek kolesterol, cek berat badan.

Pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan berdasarkan usia, yaitu balita, anak-anak, remaja muda, dewasa, dan lansia. 

"Pihak Dinas Kesehatan mengapresiasi Pak Rafli Boy yang mengkolaborasi kegiatan resesnya dengan periksa kesehatan gratis. Kami juga berharap kedepannya Pak Rafli Boy mengagendaka kegiatan kesehatan lainnya," kata salah seorang petugas puskesmas yang enggan menyebutkan namanya disela-sela kegiatan, Minggu (5/12025).

Lazimnya reses menjemput aspirasi masyarakat, kali ini Rafli Boy menyerap persoalan yang ada di masyarakat. Reses yang diousatkan di Komplek Filano, Parak Karakah, Kecamaran Padang Timur, Rafli Boy menemukan permasalahan terhadap lingkungan masyarakat.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, persoalan penerangan jalan umum, drainase dan banjir merupakan masalah utama yang terjadi di tengah masyarakat. 

"Banjir merupakan persoalan yang urgen untuk diatasi. Senagai anggota dewan, saya akan bersinergi dengan Pemko Padang dalam hal ini Dinas PUPR," tegasnya.

Pada kesempatan ini Rafly Boy juga menyentil Rukun Warga, Lurah dan terutama Camat yang tidak menghadiri reses anggota dewan. Menurutnya, bagaimana persoalan di tengah masyarakat akan segera teratasi jika sinergi kurang terjalin dengan anggota DPRD Padang.

Anggota dewan, tambahnya, perlu informasi persoalan dari RW, Lurah maupun Camat untuk diiventarisir dan dimasukan ke dalan program pembangunan.

"Saya menekankan pada RW, Lurah dan Camat supaya hadir dalam setiap reses anggota dewan agar menyampaikan persoalan di masyarakat " tegasnya.

Rafli Boy juva menyampaikan, pada tahun 2025 ini, pihaknya telah menganggarkan bantuan untuk oembangunan dua masjid dan dua mushalla yang sebelumnya hanya satu masjid dan mushalla. 

Reses Rafli Boy dturut dihadiri Kapolsek Padang Timur, Babinsa, pemuka agam dan tokoh masyarakat. (***)

PADANG – Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali meletus, melontarkan abu vulkanik setinggi 1 kilometer di atas puncak kawah, Sabtu (4/1/2025). Erupsi terjadi pada pukul 09.43 WIB dengan kolom abu yang teramati berwarna kelabu dan intensitas tebal, condong ke arah utara dan timur laut. "Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 40 detik," kata petugas Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Teguh Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2025).

Menurut Teguh, saat ini Gunung Marapi berstatus Level II waspada. Masyarakat diminta untuk tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah.

"Kami mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar lembah atau aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi untuk selalu waspada terhadap potensi ancaman bahaya lahar, terutama di saat musim hujan," kata Teguh.

Sebelumnya, Gunung Marapi erupsi pada 3 Desember 2023 dan menyebabkan 23 pendaki tewas setelah berada di atasnya. Baca juga: Pemkab Agam Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Gunung Marapi Sejak saat itu, Marapi terus erupsi dan melontarkan abu vulkanik.

Bencana Marapi berlanjut dengan terjadinya banjir lahar pada Sabtu (11/5/2024), yang menewaskan 60 warga di Tanah Datar, Agam, dan Padang Pariaman.(***)

SOLOK - Pendaki bernama Khairul Hafizh (22), warga Jorong Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, yang dilaporkan tersesat di Gunung Talang, Sumatera Barat, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Jumat (3/1/2025).

Korban diketahui tersesat saat mendaki sendirian melalui Jalur Seroja pada Rabu (1/1/2025) pukul 16.00 WIB.

Setelah laporan diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang pada Jumat pukul 11.50 WIB, tim pencarian yang terdiri dari SAR, BPBD Kabupaten Solok, dan Pokdarwis Nagari Air Batumbuk dikerahkan untuk menemukan korban.

Dilansir suarasumbar.com, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Irwan Efendi, mengungkapkan bahwa Khairul bermalam di hutan belantara Gunung Talang selama dua malam sebelum akhirnya ditemukan.

"Khairul bermalam di tengah hutan belantara Gunung Talang selama dua malam," ujar Irwan.

Setelah ditemukan, Khairul langsung dievakuasi ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Solok di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung. Ia tiba di lokasi evakuasi sekitar pukul 21.40 WIB pada Jumat malam.

Irwan memastikan bahwa kondisi Khairul dalam keadaan selamat, meski kelelahan akibat bermalam di hutan. “Untuk saat ini Khairul telah tiba di Pusdalops BPBD Kabupaten Solok,” tambahnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pendaki untuk tidak melakukan pendakian seorang diri, terutama di jalur yang menantang seperti Gunung Talang.

Pendaki juga diimbau untuk membawa perlengkapan navigasi, bekal yang cukup, dan selalu melapor ke pos pendakian sebelum memulai perjalanan.

Dengan berakhirnya operasi pencarian ini, BPBD Kabupaten Solok menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelamatan.

Keberhasilan ini menjadi bukti pentingnya kerja sama lintas instansi dalam menangani situasi darurat.(***)

PADANG - Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) memastikan kelanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemanfaatan hutan tanpa izin di Kabupaten Solok Selatan.

Kasus ini melibatkan penggunaan lahan hutan negara seluas 650 hektare untuk perkebunan sawit, yang diduga tanpa hak guna usaha (HGU).

"Proses penyelidikan masih terus berlanjut, saat ini tengah didalami oleh penyelidik Kejati Sumbar," kata Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Efendi Eka Saputra, Jumat (3/1/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan sempat mengalami penundaan karena berlangsungnya Pilkada serentak 2024. Satu orang yang terkait kasus tersebut ikut dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

Penundaan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik selama pelaksanaan Pilkada. Namun, dengan selesainya Pilkada 2024, penyelidikan kembali dilanjutkan.

"Sekarang kami fokus untuk mengumpulkan bahan serta keterangan yang diperlukan untuk tujuan penyelidikan lebih lanjut," kata Efendi.

Penyelidikan ini dimulai pada April 2024 dan telah memeriksa sekitar 60 orang, termasuk Bupati Solok Selatan dan keluarganya. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penggunaan hutan tanpa izin yang merugikan negara.

Pada awal 2025, penyelidikan akan diperpanjang untuk memastikan semua aspek dari dugaan korupsi ini dapat terungkap secara menyeluruh.

"Upaya penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti perbuatan pidana dari sebuah peristiwa, dan nanti hasilnya akan menentukan langkah selanjutnya," jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum, Rasyid.

Dengan penyelidikan yang tengah berjalan, diharapkan kasus ini akan segera terungkap dan pihak yang bertanggung jawab dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (antara)

JAKARTA - Pada Januari tahun lalu, ada satu kisah unik yang masih membekas di ingatan hingga sekarang. Ketika itu, pria di India yang telah dinyatakan meninggal dunia mendadak 'hidup lagi' setelah ambulans yang membawanya melintasi jalanan rusak. Bagaimana kronologinya?

Dilansir dari NDTV, kisah unik itu terjadi di kawasan Haryana, India pada Januari 2024. Pria bernama Darshan Singh Brar yang berusia 80 tahun dinyatakan meninggal dunia setelah menderita penyakit jantung. Jenazahnya kemudian dibawa ambulans ke rumahnya di kawasan Karnal.

Di lokasi, pihak keluarga telah berkumpul untuk menyambut kedatangan jenazah. Makanan, minuman, kayu dan kebutuhan lain telah disiapkan untuk upacara pemakaman.

Saudara laki-laki saya di Patiala memberi tahu kami tentang kematian kakek kami, dan dia membawanya ke Nising (kira-kira 100 km jauhnya) dengan ambulans untuk upacara terakhirnya," ujar Balwan Singh selaku cucu Darshan pada Januari 2024.

"Kami telah memberi tahu kerabat kami dan penduduk setempat lain yang mengenalnya. Dan mereka sudah berkumpul untuk berduka atas kepergiannya. Tenda sudah didirikan dan makanan juga sudah disiapkan untuk para pelayat. Kami juga sudah mendapat kayu untuk kremasinya," tambahnya.

Namun, ketika semua sudah menerima kepergian Darshan, keajaiban langka kemudian terjadi. Darshan tiba-tiba menggerakkan jemarinya ketika mobil ambulans menghantam lubang jalan. Bahkan, guncangan tersebut membuat jantung Darshan kembali berdetak!

Keluarga Darshan yang berada di mobil ambulans kemudian meminta sopir untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Mereka yakin, Darshan bisa hidup kembali setelah mendapat guncangan dari jalan berlubang.

Mereka akhirnya melipir ke rumah sakit NP Rawal di sekitar Karnal atau tak jauh dari kediaman Darshan. Benar saja, Darshan dinyatakan masih hidup dan dalam kondisi kritis.

"Semua orang yang berkumpul untuk berduka atas kematiannya mengucapkan selamat kepada kami. Ini Merupakan anugerah Tuhan bahwa dia sekarang bernapas dan kami berharap dia bisa menjadi manusia yang lebih baik," ungkap cucunya tersebut.

Kabar hidupnya kembali Darshan dibenarkan dokter Netrapal dari Rumah Sakit NP Rawal. Dia memastikan, ketika pasien tiba dan mendapat pemeriksaan, denyut nadinya masih ada.

"Ketika dibawa ke kami, dia bernapas dan memiliki tekanan darah serta denyut nadi. Kami tidak tahu apa yang terjadi di rumah sakit lain, apakah itu kesalahan teknis atau hal lain," kata Netrapal.(detik.com)

AGAM - Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) melonjak di awal tahun 2025. Harga cabai merah dan cabai rawit menjadi sorotan utama karena kenaikan signifikan yang memengaruhi daya beli masyarakat.

“Harga cabai merah dan rawit naik Rp 7 ribu hingga Rp 9 ribu per kilogram,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam, Rio Eka Putra, Kamis (2/1/2025).

Rio menyebutkan, harga cabai merah meningkat dari Rp48 ribu menjadi Rp65 ribu per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah naik dari Rp39 ribu menjadi Rp48 ribu per kilogram, dan cabai rawit hijau dar

Selain itu, harga daging ayam ras juga naik dari Rp39 ribu menjadi Rp41 ribu per kilogram, sementara daging sapi melonjak dari Rp140 ribu menjadi Rp143 ribu per kilogram.

Kenaikan ini diduga akibat berkurangnya pasokan dari pedagang pengumpul, di tengah permintaan konsumen yang cukup tinggi.

"Naiknya harga ini sesuai hukum ekonomi. Ketika pasokan menurun sementara permintaan tetap tinggi, maka harga akan meningkat," jelas Rio.

Sementara itu, beberapa komoditas menunjukkan penurunan harga. Bawang merah, misalnya, turun dari Rp41 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram. Adapun sejumlah kebutuhan pokok lain seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng terpantau stabil.

Rio menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar utama, termasuk Pasar Serikat Lubuk Basung Garagahan, untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar.

Harga cabai merah yang terus melonjak menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, mengingat cabai adalah salah satu kebutuhan pokok yang sering digunakan oleh masyarakat. (antara)

PADANG - Jalan Tol Padang-Sicincin menjadi ruas tol fungsional dengan trafik tertinggi di Jalan Tol Trans Sumatera selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Informasi ini disampaikan oleh Branch Manager Tol Pekanbaru-Padang PT Hutama Karya (Persero), Jarot Seno Wibawa, Kamis (1/1/2025).

"Catatan kami, Seksi Padang-Sicincin ini merupakan ruas tol fungsional dengan trafik tertinggi di Jalan Tol Trans Sumatera yang dikelola oleh Hutama Karya selama libur Nataru 2025," ujar Jarot.

Sejak dioperasikan secara fungsional pada 21 hingga 31 Desember 2024, Jalan Tol Padang-Sicincin mencatat total trafik kendaraan sebanyak 38.934 unit.

Data ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam memanfaatkan infrastruktur sepanjang 36,6 kilometer tersebut.

"Antusias masyarakat sangat tinggi dalam memanfaatkan jalan bebas hambatan ini," tambahnya.

Rincian trafik harian mencatat lonjakan kendaraan pada beberapa hari libur, seperti 4.905 kendaraan pada 25 Desember 2024. Angka tertinggi terjadi pada 29 Desember 2024, dengan 5.083 kendaraan melintas.

Berikut data lengkap trafik harian:

- 21 Desember: 2.813 kendaraan

- 22 Desember: 4.211 kendaraan

-23 Desember: 3.097 kendaraan

- 24 Desember: 2.167 kendaraan

- 25 Desember: 4.905 kendaraan

- 26 Desember: 3.932 kendaraan

- 27 Desember: 2.668 kendaraan

- 28 Desember: 4.389 kendaraan

- 29 Desember: 5.083 kendaraan

- 30 Desember: 2.779 kendaraan

- 31 Desember: 2.890 kendaraan

Meskipun saat ini hanya menghubungkan Kota Padang dengan Sicincin, Jalan Tol Padang-Sicincin diharapkan terus menjadi solusi bagi masyarakat Sumatera Barat dalam mendukung kelancaran transportasi dan mengurangi waktu tempuh perjalanan. (antara)

PADANG - Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol Suharyono, membeberkan adanya keterlibatan anggota polisi sebagai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Menurutnya, personel polisi di Polda Sumbar yang kedapatan berprilaku seks menyimpang itu telah dipecat.

Dirilis suarasumbar.com, Suharyano tidak merinci detail jumlah anggotanya yang terlibat LGBT tersebut. Namun dari 34 personel yang di-PTDH, di antaranya karena tersangkut kasus LGBT.

"Tidak banyak, tapi ada. Bahwa dimanapun hal-hal itu terjadi, walaupun kita tidak menyatakan dimana, daerah mana, kementerian lembaga di mana. Tapi hal seperti itu sering terjadi," kata Suharyano saat rilis akhir tahun di Mapolda Sumbar, Selasa (31/12/2024).

Di Sumbar ada tapi tidak banyak. Penanganan, ya jika terbukti, ya PTDH. Sehingga berkaitan dengan sekian yang di-PTDH itu di antaranya adalah kasus itu (LGBT)," sambungnya.

Suharyano beralasan tidak membeberkan jumlah anggotanya terlibat LGBT agar tidak bias. Karena menurutnya, berapa anggotanya LGBT itu merupakan internalnya.

"Yang penting ada. Ada itu bisa jadi 1, bisa jadi 2, tidak banyak," ungkapnya.

Suharyano menegaskan bahwa anggota polisi bukan malaikat, tapi juga manusia. Hal ini menyikapi puluhan anggotanya yang dipecat selama 2024.

"Walaupun dia abdi negara, (tapi) polisi bukan malaikat, polisi juga manusia. Pasti ada oknum," katanya.

Selain kasus LGBT, Suharyono menyebutkan, anggotanya yang dipecat tersangkut kasus narkoba hingga KDRT. Rincian dari 34 anggota Polda Sumbar yang dipecat itu adalah, 24 sudah selesai dan 10 dalam proses.

Sedangkan terkait panggarangan disiplin terdapat 122 anggota. Sementara pelanggaran kode etik adalah 117 anggota.(***)