Senam massal yang digelar KORMI Kota Padang yang berlangsung di Lapangan Imam Bonjol

PADANG - Ribuan warga Kota Padang melaksanakan senam massal dalam rangka menutup akhir tahun 2022. Kegiatan senam massal bertabur hadiah ini digelar KORMI Kota Padang.

Lapangan Imam Bonjol Padang yang dijadikan lokasi kegiatan, telah penuh ketika acara dimulai pukul 07.00 WIB. Ketika senam berlangsung, peserta terus bertambah sehingga membludak hingga ke badan jalan. 

“Memang, acara ini terbuka untuk umum, dan kami juga telah membagikan kupon doorprice. ” kata Azizah, Ketua Pelaksana saat senam massal berlangsung, Sabtu (31/12/2022).

Para peserta tampak penuh semangat mengikuti panduan dan rentak langkah para intruktur  di atas pentas mengikuti alunan music yang menyentak dan kemudian  mengalun pelan. 

Senam massal ini terasa meriah tatkala kegiatan ini diselingi dengan  hiburan music. 

Menariknya, sebelum pelaksanaan senam massal, turut hadir peragaan barongsai. Aksi atraktif barongsai mendapat sambutan meriah dari peserta.

Sementara Ketua KORMI Kota Padang, Helmi Moesim mengatakan KORMI merupakan organisasi yang terbentuk dengan persamaan visi yakni mewujudkan masyarakat hidup sehat.

"Struktur KORMI nantinya akan dibentuk pada tingkat kelurahan," sebut Da Ay, panggilan akrab Helmi Moesim.

Turut hadir dalam kegiatan senam massal tersebut Gubernur Mahyeldi, Walikota Padang Hendri Septa, Kapolresta Kombes Pol Ferry Harahap. Kemudian juga hadir pejabat Forkopimda lainnya.

Adapun pencabutan dan penyerahan door prize dilakukan setelah senam massal. Hadiah utama door prize seperti lemari es dan beberapa hadiah lainnya.(obr)

SPDP yang dikeluarkan Polresta Padang terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oknum ASN Kepulauan Mentawai terhadap WNA

PADANG - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Amdoni, yang bertugas di Kepulauan Mentawai diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang ratusan juta terhadap Christie Rusell Charter Warga Negara Asing (WNA) asal Australia. Adapun modus penipuan pelaku dengan mengajak korban kerjasama kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Siberut, Kepulauan Mentawai.

Kuasa Hukum Christie, Yusack David menceritakan, awalnya terjadi perjanjian kerjasama antara PT Harta Karun (Warpark) milik Christie Rusell Charter dengan PT Energi Saidi Jaya (ESJ) dengan Dirut Christinus Andre Satoko yang memiliki pangkalan minyak di Siberut Selatan.

Kemudian lanjut Yusack antara bulan Maret-Juni 2022 melalui Amdoni yang diberikan kuasa oleh Christinus Andre Satoko melobi seorang WNA bernama Charistie Rusell Charter yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite dan Pertamax.

Yusack menjelasakan, dari lobi sebagai seorang yang dikuasakan kepadanya perusahaan oleh Dirut PT ESJ dengan adanya kekuatan hukum diatas notaris. Sehingga dibuatlah draf perjanjian, 

Isi perjanjian, setiap bulan perusahaan melalui Amdoni mengirimkan 5 ton Dexlite dan 5 ton Pertamax kepada Christie Rusell Charter pemilik PT Harta Karun (Warpark).

"Korban lalu menginvestasikan dana sebesar Rp800 juta," kata Yusack ketika berbincang-bincang dengan oborsumbar, Kamis (29/12/2022) didampingi tim kuasa hukumnya David Candra dan Muhammad Tito di Padang.

Sebelumnya, ungkap Yusack, Amdoni sudah melakukan pembicaraan dengan Christinus Andre Satoko. Begitu mau teknis perjanjian karena kegiatan dilakukan di Padang, pelaku bertindak atas nama perusahaan, nomor rekening perusahaan diubah ke nomor rekening pribadinya.

Disampaikan David, menurut Charistie selama setahun kebutuhannya dengan uang 800 juta dia telah aman dalam pengiriman BBM Dexlite dan Pertamak dengan adanya keuntungan sebesar 2000 ribu perliter untuk Amdoni. Jadi dengan dana 800 juta, Amdoni sudah mendapatkan keuntungan.

"Tanggal 30 Juni 2021 Christie mentransfer uang sebesar 100 ribu ke rekening yang diberikan Amdoni untuk mengecek kebenaran rekening tersebut. Ternyata benar, maka hitungan beberapa menit, Charistie mentransfer lagi uang sebanyak 799 juta ke rekening yang sama,"papar Yusack.

Kerjasama dimulai, bulan Juli Amdoni memulai pengiriman sebanyak 5 ton Dexlite dan 5 ton Pertamax. Namun, bulan Agustus, Amdoni tidak lagi melakukan pengiriman BBM.

"Klien kami mencoba meminta pasokan BBM, pelaku menjawab BBM tidak lagi dikirim karena kosong," tegas Yusack.

Dilanjutnya, sementara kebutuhan terhadap BBM sangat diperlukan oleh tamu wisatawan asing di Kepulauan Mentawai, akhrinya Charistie membeli BBM tersebut kepada orang lain.

Atas tindakan dugaan penipuan dan penggelapan ini, Christie melalui kuasa hukumnya mencoba melakukan mediasi sebanyak empat kali. Kemudian baru dibuat laporan polisi tanggal 17 November 2022 di Polresta Padang.

"Penyerahan uangnya di Padang, maka atas dasar itulah laporannya ke Polresta Padang," tandas Devid Candra.

"Sehingga laporan dilengkapi dengan bukti-bukti lengkap dan bukti transfer uang Rp800 juta.

Lanjutnya pengiriman BBM hanya satu kali dengan nominal uang 170 juta, maka masih ada 600 juta lebih uang yang akan dikembalikan saudara Amdoni kepada Charistie.

Sementara itu informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku sudah diamankan. Bahkan, surat perintah dimulainya penyidikan sudah dikeluarkan.(obr)

Muharlion, Ketua DPD PKS  Kota Padang

PADANG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  menyambut positif langkah pimpinan partai-partai politik di Kota Padang yang mendesak Walikota Hendri Septa segera memproses pengisian kekosongan jabatan wakil walikota. Hasil pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen partai politik dalam mengawal tata kelola pemerintahan terutama Pemko Padang.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD PKS Padang, Muharlion menanggapi pertemuan pimpinan lintas partai dan kesepakatan yang dihasilkan. Muharlion juga mengisyaratkan PKS akan hadir apabila mendapatkan undangan.

Menurut Muharlion, apa yang disuarakan pimpinan lintas partai tersebut sudah tepat. Untuk mengelola Kota Padang dengan persoalan yang kompleks, Walikota Hendri Septa membutuhkan wakil walikota yang nantinya membantu walikota. Maka dari itu walikota harus mengisi kekosongan jabatan walikota.

"Entah kendala apa hingga walikota belum juga memproses hal itu, kita tidak tau," kata Muharlion ketika dihubungi oborsumbar.com, Rabu (28/12/2022) malam.

Selaku partai pengusung pada Pilkada Padang 2018 lalu, PKS berharap agar proses pengisian jabatan wakil walikota tetap dilakukan. Bahkan, PKS mengajak mitra koalisinya Partai Amanat Nasional membuat fakta integritas agar proses tersebut terealisasi.

"Kami siap berdialog dengan PAN. Kemudian jika ada yang disepakati, kami pun siap menandatangani kesepakatan tersebut," jelas Muharlion.

Diketahui, PKS Kota Padang mengusung nama kader terbaiknya sebagai calon wakil walikota Padang.

Kader tersebut bernama Ustaz Hendri Susanto. Hendri Susanto akan mendampingi Walikota Padang Hendri Septa di sisa masa jabatan tahun 2022-2023.

Penunjukkan Hendri Susanto sebagai calon Wakil Wali Kota Padang merujuk kepada SK DPP PKS Nomor 288/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Calon Wakil Walikota Padang.(obr)

Pertemuan pimpinan partai politik di Kota Padang membahas pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota

PADANG - Pimpinan partai-partai politik di Kota Padang mendesak Walikota Padang, Hendri Septa untuk segera memproses usulan pengisian jabatan wakil Walikota Padang. Mengingat sudah terlalu lama kekosongan kursi jabatan wakil walikota diKota Padang.

Hal itu terungkap dalam rembuk bersama yang dihadiri partai Gerindra, Nasdem,

PDIP, Golkar, Berkarya, PPP, PKB dan Perindo di salah satu sudut Kota Padang, Rabu (28/12/2022). ada Rabu 28 Desember 2022, disalah satu Restoran. 

Ketua DPD Nasdem Kota Padang, Osman Ayub menyatakan bahwa gubernur telah merekomendasikan perihal tindak lanjut usulan pengisian jabatan wakil walikota Padang. Namun, rekomendasi tersebut diabaikan walikota.

"Karena sudah ada rekomendasi gubernur, maka kami mendesak walikota serius untuk menindaklanjuti," ungkapnya. 

Sisi lain, Helmi Moesim menyampaikan, bahwa proses tindak lanjut surat gubernur telah sampai ke pimpinan DPRD Kota Padang dan DPRD meminta agar walikota segera memproses surat tersebut.

Sementara Jumadi, dari Partai Golkar mengungkapkan, selayaknya partai pengusung bersamaan menyerahkan surat rekomendasi nama-nama yang diusulkan.

"Dugaannya, antara PKS dan PAN tidak lagi mesra, cenderung jalan sendiri," jelas Jumadi.

Maidestal Hari Mahesa mengungkapkan, Hendri Septa jangan sampai mengorbankan warga Kota Padang demi 2024.

"Jangan azas ketakutan pada kompetisi Pilwako 2024 warga Kota Padang dikorbankan," ucapnya.

Kesempatan itu, Yushak David selaku aktivis hukum mengusulkan, supaya walikota segera mengisi kekosongan jabatan wakil walikota perlu desakan secara moral.

"Tidak bisa secara komunikasi, desakan secara moral perlu dilakukan, supaya walikota secepatnya memproses pengisian jabatan wakinya," pungkas Yushak David. (obr)

Perbaikan lampu PJU di Asrama Ganting atas tindaklanjut laporan warga dilakukan anggota DPRD Padang, Helmi Moesim

PADANG - Warga Asrama Ganting, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur mengapresiasi tindak lanjut perbaikan lampu penerangan jalan umum (PJU). Perbaikan 6 unit PJU tersebut dilakukan setelah menyampaikan permohonan kepada anggota DPRD Padang Helmi Moesim.

"Kami mengapresiasi perbaikan dan pemasangan lampu PJU di Asrama Ganting. Semua itu atas tindak lanjut Pak Helmi Moesim selaku anggota dewan," kata Ibrahim, Sekretaris RW Asrama Ganting, Senin (19/12/2022) melalui pesan WA.

Kerusakan lampu sudah terjadi sekitar setengah tahun, sehingga sangat mengganggu kenyamanan warga saat melintas pada malam hari.

Sementara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Helmi Moesim memberikan apresiasi atas gerak cepat Dinas Perhubungan (Dishub) terhadap pelayanan ke masyarakat. Salah satunya atas respons cepat Dishub untuk memperbaiki Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak. 

"Ada enam titik lampu PJU rusak yang dilaporkan warga," tegas Da Ay, sapaan akrab Helmi Moesim.

Politisi Berkarya ini menambahkan, sebagai perwakilan dari masyarakat pihaknya sangat mengapresiasi kinerja baik dari Dishub Kota Padang. Masyarakat kini semakin kritis, sehingga menuntut pelayanan publik yang semakin profesional. 

Helmi Moesim berharap masyarakat lain juga aktif melaporkan masalah di lingkungan tempat kerjanya.

"Seharusnya masyarakat aktif mengadu dan melaporkan apa masalah yang ada di lingkungan masing-masing terkait dengan penerangan," lanjutnya. (obr)

Pelantikan dan pengambilan sumpah Muhammad Fauzi sebagai anggota DPRD Padang PAW sisa masa jabatan 2019-2024

PADANG - DPRD Padang secara resmi melantik dan meresmikan pengangkatan Muhammad Fauzi sebagai pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Padang sisa masa jabatan 2019-2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani dalan Rapat Paripurna Istimewa, Sabtu (10/12/2022) malam.

Muhammad Fauzi dilantik sebagai PAW anggota DPRD Padang menggantikan Azwar Siry yang meninggal dunia beberapa bulan lalu. Dengan dilantiknya Muhammad Fauzi, kekosongan kursi Fraksi Demokrat kembali lengkap.

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani menjelaskan, Muhammad Fauzi dari Partai Demokrat dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 171 866 2022 dan 171 867 2022 tanggal 28 November 2022.

"Dengan pelantikan ini berarti anggota DPRD Padang menjadi 45 orang sehingga dapat menjalankan tugas-tugas kedewanan," kata Syafrial Kani usai pelantikan.

Surat Keputusan Gubernur Sumbar terkait  pelantikan Muhammad Fauzi dibacakan Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar. Pelantikan tersebut dihadiri pimpinan dewan, Asisten I Walikota Padang dan Forkopimda lainnya. Anggota DPRD Padang ikut menyaksikan pelantikan tersebut.

Sementara itu Asisten I Walikota, Edy Hasmi berharap dengan pelantikan Muhammad Fauzi akan menambah kesolidan anggota DPRD Padang. Kemudian, juga diharapkan sinergitas antara DPRD Padang dan Pemko makin kuat.

"Sinergitas yang kuat antara Pemko dan DPRD Padang tentu akan menghasilkan kinerja yang baik untuk pembangunan Kota Padang," jelas Edy Hasmi.

Kesempatan yang sama, Muhammad Fauzi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama untuk DPC Partai Demokrat yang telah membantu selama proses pelantikan.

Fauzi menambahkan setelah resmi menjadi anggota DPRD Padang, dirinya akan menjaga amanah dan menyerap aspirasi masyarakat.

"Fokus menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi sebagai anggota dewan," ungkapnya. (adv)

SAWAHLUNTO - Tim gabungan berhasil kembali menemukan korban ledakan tambang di Kota Sawahluto. Korban ke-10 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Jumat (9/12/2022) sekitar pukul 18.00 WIB.

Kasiops Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang Octavianto mengatakan, usai dievakuasi oleh tim gabungan, korban langsung dibawa ke RSUD Sawahlunto

Octavianto menyebutkan, usai penemuan korban ke-10 ini pihaknya akan melakukan briefing.

“Untuk memastikan lagi apakah ada korban lainnya,” kata Octavianto, Jumat malam.

Ia menjelaskan, jika tidak ada lagi korban di lokasi ledakan, maka pihaknya akan melakukan penutupan operasi SAR.

Sebelumnya diberitakan, hingga pukul 15.15 WIB, tim gabungan berhasil mengevakuasi 9 jasad korban.

“Ada 14 korban dalam insiden ini, 9 ditemukan meninggal, 1 masih dalam pencarian dan 4 pekerja selamat,” kata Oktavianto, Jumat sore.

Semua korban yang berhasil dievakuasi dibawa ke RSUD Sawahlunto.(obr)

Berikut data korban meninggal dunia akibat ledakan tambang di Sawahlunto:

Eri Mario (46), buruh harian lepas, alamat Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto

M. Afrizon Efendi (26), alamat Dusun Sago, Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Sawahlunto

Kapion (50), buruh harian lepas, alamat Desa Muaro Kalaban, Kecamatab Silungkang, Kota Sawahlunto

M. Ali Jin (52), buruh harian lepas, alamat Joro Koto Hilir Nagari Bukit Kual, Kecamatan Koto Tujuh, Kabupaten Sijunjung

Asmidi (43), alamat Dusun Muaro Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto

Bikun Supiyanto (39), alamat Kalimedong Kelurahan Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kota Wonosoba, Kabupaten Wonosobo

Nori Indra (35), buruh harian lepas, alamat Jorong Kampung Baru Nagari Pala Luar, Kecamatan Koto Tujuh, Kabupaten Sijunjung

Turiman (41), petani/pekebun, alamat Tekad Blok I Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

Roby Zilnadi (42), buruh harian lepas, alamt Dusun Sawah Liat, Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.

Budiman (43) warga Bukit Bual.

PADANG - Pimpinan Fraksi DPRD Padang menyampaikan hasil hearing dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumbar terkait usulan revisi Peratutan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Penyampaian hasil hearing tersebut dimaksudkan agar dimasukan pada agenda resmi DPRD Padang.

"Benar, kami sudah sampaikan ke pimpinan dewan hasil rapat dengan P3I Sumbar, kemarin," kata Ketua Fraksi Pembangunan Berkarya Nasden, Helmi Moesim saat usai rapat pimpinan di Gedung DPRD Padang, Kamis (8/12/2022).

Helmi mengatakan, sesuai mekanisme di DPRD Padang setiap rapat dengan berbagai elemen masyarakat maka keputusan rapat tersebut disampaikan ke pimpinan dewan. Selain untuk memberitahu pimpinan, tujuan lainnya adalah agar DPRD Padang membahas aspirasi masyarakat dalan hal ini P3I.

Dikatakan Helmi, sebelum membahas Perda ini dengan Pemko Padang, pada internal DPRD memutuskan mengkaji lebih dulu terkait persoalan ini.

"Prinsipnya DPRD setuju usulan yang disampaikan rekan-rekan P3I Sumbar yang berorientasi pembangunan," jelas Da Ay panggilan akrab Helmi Moesim.

Politisi Berkarya ini mengakui dapam rapat pimpinan tersebut terjadi dinamika dalam menelaah masalah pelarangan iklan dan reklame rokok. Dinamika tersebut, lanjutnya, sebagian ada yang meminta Perda KTR itu direvisi dan sebagian lagi cukup melalui Peraturan Walikota saja.

Menurut hematnya, untuk Perda KTR sebetulnya sudah final. Hanya saja ada beberapa poin yang belum diatur dalam Perda itu supaya diatur saja dalan Perwako. Misalnya, di kawasan mana saja diperbolehkan penasangan iklan dan reklame rokok.

Sebelumnya, gabungan fraksi DPRD Padang mengadakan pertemuan dengan P3I Sumbar membahas Perda KTR. Dalam pertemuan yang berlangsung, Rabu (7/12/2022), pihak P3I Sumbar sepakat adanya pengaturan kawasan tanpa rokok, bukan pelarangan total.

Pihak P3I yang didampingi Konsultan Hukum Yusack David mengusulkan beberapa kawasan yang diperbolehkan pemasangan iklan dan reklame rokok.(agb)

Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Sumbar, Yarsina Devi

PADANG - Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) mengaku bingung dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 24/2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pelarangan total iklan dan promosi rokok tersebut dinilai tidak adil, karena produk ini termasuk barang legal yang diakui keberadaannya oleh hukum Indonesia.

Ketua P3I Sumbar periode 2022-2026, Yarsina Devi menegaskan, rokok bukanlah produk ilegal yang dilarang beredar oleh hukum Indonesia. Menurut dia, produk legal memiliki konsekuensi mata rantai investasi, salah satunya iklan dan promosi.

"Kalau boleh investasi, tetapi tidak boleh iklan fair tidak? Sebagai produk legal, rokok boleh diiklankan dan dipromosikan. Kalau dilarang total tidak adil," kata Devi ketika dihubungi oborsumbar.com, Rabu (7/12/2022) malam.

Vebi panggilan akrab Yarsina Devi menjelaskan, P3I sepakat dan mendukung pembatasan iklan dan reklame rokok di rumah sakit, rumah ibadah dan sekolah-sekolah yang tertuang dalam Perda KTR.  Bahkan, peraturan tersebut sudah diikuti dan dipatuhi oleh pelaku usaha periklanan.

Vebi menambahkan, sebagai produk legal, pemerintah sudah tepat dengan melakukan pembatasan penayangan iklan rokok. Namun, hendaknya menurut Vebi, Perda KTR harus mengacu pada PP 109 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pelarangan total tentu akan berdampak pada berbagai aspek seperti ekonomi, pariwisata dan pembangunan daerah.

"Luasnya dampak yang ditimbulkan dari pelarangan total iklan dan reklame rokok hendaknya berdiskusi dan mencari solusi antara Pemko Padang dengan perusahaan periklanan," tegas Vebi.

Secara detail Vebi mengungkapkan, dengan pelarangan total iklan rokok maka perusahaan periklanan otomatis mengurangi jumlah karyawannya. Dijelaskan Vebi, saat ini perusahaan periklanan hanya memakai 4-5 karyawan yang mana sebelum pelarangan total bisa menggunakan sampai 20 karyawan.

"Pengurangan karyawan menimbulkan pengangguran baru," paparnya.

Sisi lain, Vebi menerangkan, pelarangan total iklan dan promosi rokok juga berdampak pada usaha event organizer. Devi mengaitkan, suatu event organizer baru akan bisa melaksanakan kegiatan apabila disponsori iklan rokok. Dia mencontohkan, Kota Bukittinggi yang juga menerapkan Perda KTR membuka diri dengan kegiatan besar dan melibatkan sponsor rokok. Dengan langkah itu, ungkap Vebi, Kota Bukittinggi mampu meraup keuntungan sebesar Rp50 miliar pada kegiatan Motor Gede.

Pada kesempatan ini, Vebi meminta Pemko Padang memberi ruang kepada perusahaan periklanan untuk space iklan dan promosi rokok dengan pembatasan yang sudah disepakati.

P3I Sumbar menggaransi akan memberikan kontribusi pendapatan anggaran daerah (PAD) Kota Padang sekitar kurang lebih Rp5-10 miliar per tahun.

"Eksistensi P3I Sumbar berkonstribusi untuk pembangunan daerah melalui sumbangan PAD Kota Padang," tutup Vebi.(agb)

Hearing Persatuan Pengusaha Periklanan Sumbar dengan DPRD Padang

PADANG - Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumbar meminta Pemko Padang untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Persoalan ini dikemukakan saat hearing P31 Sumbar dengan DPRD Padang, Rabu (7/12/2022).

Ketua Dewan Pertimbangan P3I, Deni Masriyaldi mengatakan Perda KTR mempengaruhi periklanan rokok yang berdampak luas pada dunia udaha advertaising. Kemudian, lanjut Deni, pelarangan iklan rokok juga berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang.

"Sekitar 65 persen terjadi penyusutan PAD akibat Perda KTR. Artinya iklan rokok tetmasuk penyumbang terbesar PAD," katanya saat hearing tersebut.

Deni Masriyaldi juga mempertanyakan keberadaan videotron iklan rokok di beberapa ruas jalan protokol. 

"Kalau memang konsisten dengan Perda KTR, kenapa ada videotron iklab rokok? Apakah iklan videotron tersebut pemiliknya bukan berasal dari putra daerah?" tanya Deni.

Sementara Konsultan Hukum P3I, Yusack David menyebutkan, Perda KTR tersebut masih ambigu. Menurutnya, memang beberapa poin telah ditetapkan pelarangan iklan rokok seperti rumah sakit, tempat ibadah dan sekolah, namun tidak dengan tempat umum lainnya.

Kemudian, ungkapnya, Perda KTR belum sepenuhnya tempat iklan rokok.

Berangkat dari persoalan diatas, sambung Yusack, P3I meminta Pemko Padang bersama DPRD mengkaji ulang dan merevisi Perda tersebut.

"Kami meminta agar Perda KTR dikaji ulang dan direvisi. Kalau Perda ini direvisi jelas mendapatkan PAD Kota Padang," jelas Yusack.

Pada kesempatan itu, Yusack menambahkan bahwa P3I sepakat dengan pelarangan iklan rokok di rumah sakit, tempat ibadah dan sekolah. Namun, P3I juga berharap agar Pemko Padang memberikan space iklan rokok di beberapa tempat.

Menyikapi persoalan ini, DPRD Padang akan menampung aspirasi ini dan membahasnya dengan pimpinan dewan untuk dibahas bersama Pemko Padang.

"Peluang untuk merevisi Perda KTR cukup terbuka. Sebelum ke sana kami di DPRD Padang akan membahasnya dengan pimpinan dewan," papar Helmi Moesim, pimpinan rapat dengan P3I.(agb)