PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun 2025 sekaligus Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2026 masa jabatan 2024-2029.

Agenda tersebut digelar pada Rabu (31/12/2025) bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Padang dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Padang, Muharlion.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari agenda resmi DPRD Kota Padang sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah DPRD yang membahas revisi agenda kegiatan Masa Sidang I Tahun 2025.

Hadir mendampingi Ketua, Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, serta Sekretaris Dewan (Sekwan), Hendrizal Azhar

Turut hadir jajaran anggota DPRD Padang, Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa rapat paripurna penutupan dan pembukaan masa sidang memiliki arti strategis dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.

“Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD selama Masa Sidang I Tahun 2025, sekaligus penegasan komitmen dalam memasuki Masa Sidang II Tahun 2026,” ujar Muharlion.

Sekretaris Dewan, (Sekwan) Hendrizal Azhar, dalam laporannya, menyampaikan bahwa sepanjang Masa Sidang I Tahun 2025-2026 yang berlangsung sejak September hingga Desember 2025, DPRD Padang telah menunjukkan kinerja kelembagaan yang aktif dan produktif.

Hal tersebut katanya, tergambar dalam Laporan Kegiatan dan Produk DPRD Kota Padang yang mencakup pelaksanaan rapat-rapat, pembentukan produk legislasi, peninjauan lapangan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, selama masa sidang tersebut, DPRD Padang telah menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara konsisten, meskipun dihadapkan pada dinamika dan tantangan pembangunan daerah.

“DPRD berkomitmen memastikan setiap agenda berjalan sesuai mekanisme dan memberi dampak langsung bagi kepentingan masyarakat Kota Padang,” ujar Hendrizal.

Sepanjang masa sidang, DPRD Padang menggelar berbagai rapat internal dan eksternal dengan intensitas tinggi.

Tercatat, rapat pimpinan dilaksanakan sebanyak delapan kali, rapat Badan Musyawarah lima kali, serta sembilan rapat paripurna biasa.

Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang juga aktif menggelar rapat, baik internal maupun bersama pihak eksekutif, dengan total 11 kali pertemuan yang membahas berbagai kebijakan strategis daerah.

Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Padang turut menjalankan tugas pengawasan etik anggota dewan melalui rapat internal dan rapat kerja, sementara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat untuk membahas agenda legislasi daerah.

Sedangkan Panitia Khusus (Pansus) juga telah melaksanakan rapat internal dan rapat kerja bersama eksekutif, terutama dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas.

“Aktivitas komisi-komisi DPRD Kota Padang juga berlangsung intensif. Komisi I, II, III, dan IV melaksanakan rapat kerja dengan perangkat daerah sesuai bidang masing-masing. Komisi I mencatat enam kali rapat kerja dengan eksekutif, Komisi II sebanyak lima kali rapat kerja dan hearing, Komisi III menggelar lima kali rapat, sementara Komisi IV melaksanakan empat kali rapat kerja. Selain itu, fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang juga rutin melaksanakan rapat internal, dengan total puluhan pertemuan selama masa sidang,” terangnya.

Dari sisi produk legislasi, DPRD Padang telah berhasil menetapkan sebanyak empat Peraturan Daerah (Perda) selama masa sidang tersebut.

Selain itu, enam Keputusan DPRD dan satu Keputusan Pimpinan DPRD juga diterbitkan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.

Produk-produk tersebut katanya, menjadi landasan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Kunjungan kerja tersebut melibatkan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, Badan Kehormatan, komisi-komisi, serta panitia khusus, dengan tujuan memperoleh referensi dan masukan terkait kebijakan yang tengah dibahas.

Selain itu, DPRD Padang mencatat tingginya intensitas kunjungan tamu selama masa sidang. Tercatat sebanyak 325 kunjungan dari unsur DPRD dan pemerintah daerah, serta 101 kunjungan dari pimpinan dan masyarakat.

“Hal ini mencerminkan peran DPRD sebagai ruang aspirasi publik yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat telah terlaksana,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan DPRD Padang selama Masa Sidang I Tahun 2025-2026 merupakan wujud tanggung jawab lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami berharap kinerja ini dapat terus ditingkatkan pada masa sidang berikutnya, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

Dengan berakhirnya kegiatan Masa Sidang I Tahun 2025-2026, DPRD Padang bersiap membuka Masa Sidang II Tahun 2026.

“Dengan dibukanya Masa Sidang II Tahun 2026, kami dari Pemerintah Kota Padang berharap seluruh agenda DPRD dapat berjalan lebih optimal, selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Padang,” harapnya.(adv)

PADANG - UPAYA memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah kini memasuki babak baru. DPRD Kota Padang secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pangan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (31/12/2025)

Pengesahan tersebut menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kota Padang dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa Perda ini memiliki peran strategis bagi masa depan pangan daerah.

“Kehadiran Perda Penyelenggaraan Pangan ini diharapkan mampu menjaga kemandirian dan ketahanan pangan lokal, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat,” ujar Muharlion saat memimpin rapat paripurna.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD Padang, yakni Mastilizal Aye, Jupri, dan Osman Ayub, serta anggota DPRD dari delapan fraksi. Dari jajaran eksekutif, hadir Wali Kota Padang Fadly Amran bersama unsur Forkopimda, pimpinan OPD, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, OKP, dan tamu undangan lainnya.

Ranperda Penyelenggaraan Pangan sebelumnya dibahas secara intensif oleh Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Padang yang diketuai Faisal Nasir, dengan Indra Guswadi sebagai wakil ketua dan M Fautiaz Fauzi sebagai sekretaris. Pansus ini beranggotakan 11 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh fraksi di DPRD Padang.

Dalam laporan hasil pembahasan, Faisal Nasir menjelaskan bahwa substansi Ranperda telah dirancang agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Pansus III berharap Perda ini mampu mengakomodir asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan berkelanjutan, serta keadilan pangan di daerah,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan Ranperda dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada 15–18 April 2025, serta dilengkapi dengan konsultasi ke berbagai lembaga terkait. Dari proses tersebut, Pansus III menekankan pentingnya kejelasan pada setiap pasal. “Setiap pasal diharapkan mampu menjelaskan persoalan sekaligus solusi dari permasalahan pangan yang diatur,” jelas Faisal.

Meski masih terdapat sejumlah catatan dan masukan, Pansus III menilai Ranperda Penyelenggaraan Pangan sudah layak ditetapkan menjadi Perda. “Tentu masih diperlukan sedikit penyempurnaan agar pasal-pasal dan bab yang ada benar-benar sesuai dengan kondisi Kota Padang serta kemampuan APBD,” tambahnya.

Pansus III juga merekomendasikan agar setelah disepakati DPRD, Perda ini segera ditindaklanjuti dengan kepastian hukum serta penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksana. “Kami berharap Perda ini dapat meningkatkan marwah Kota Padang sebagai kota yang sehat, bergizi, dan mandiri dalam penyediaan pangan,” pungkas Faisal.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa Perda Penyelenggaraan Pangan menjadi landasan hukum penting bagi pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

“Saat ini Kota Padang telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan. Dengan ditetapkannya Perda Penyelenggaraan Pangan ini, diharapkan penyelenggaraan pangan oleh Pemerintah Kota Padang dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi,” tutup Fadly Amran. (adv)

PADANG - Selama masa pemulihan pascabencana banjir, anggota DPRD Kota Padang menunjukkan kepeduliannya bagi warga yang terdampak banjir sejak akhir November lalu. Mulai dari Ketua DPRD Kota Padang, Wakil Ketua, Ketua Komisi hingga anggota DPRD Kota Padang nampak membantu air bersih bagi warga di sejumlah lokasi.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, baru-baru ini meluncurkan sebuah program krusial yang sangat dibutuhkan warga, yaitu distribusi air bersih untuk semua. Program ini menjadi respons cepat atas kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak parah akibat bencana, di mana akses terhadap air bersih menjadi terbatas.

“Alhamdulillah, setetes air bersih sangat berarti untuk masyarakat,” ungkap Muharlion.

Muharlion menjelaskan bahwa beberapa lokasi di Kecamatan Koto Tangah yang sudah terjangkau oleh program ini meliputi Batang Kabung Ganing, Batipuh Panjang, Bungo Pasang, dan Dadok. Untuk memaksimalkan distribusi, ia menyatakan akan terus mengusahakan semaksimal mungkin.

“Selain tangki swasta kita juga pakai tedmon tiga mobil untuk hari ini,” katanya.

Kemudian ada Wakil Ketua DPRD Kota Padang, salah satunya Mastilizal Aye. Selain menyalurkan air, ia juga menyerukan agar Perumda Air Minum dan PLN memberikan keringanan bagi pelanggan.

“Salah satu langkah paling mendesak adalah menggratiskan tagihan air bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang selama masa pemulihan,” tuturnya.

Dewan lainnya ada Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, yang berkolaborasi dengan PT Pelindo dalam mendistribusikan air bagi warga. Di tengah kesibukannya, Rachmad Wijaya turut memantau pembagian air bersih hingga malam hari. Kemudian ia juga membantu menghubungkan keluhan warga langsung ke jajaran pimpinan PDAM.

Selain itu ada juga anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS, Mulyadi Muslim, yang turut mendesak PDAM untuk memberi kompensasi kepada warga.

Ia menyebut krisis air menyebabkan aktivitas 68 ribu pelanggan lumpuh. “68.788 pelanggan belum terlayani optimal. Tuntutan PKS berikan kompensasi untuk pelanggan dan pendistribusian air bersih hingga normal kembali,” ujar Ketua DPD PKS Kota Padang ini.

Ia juga menekankan untuk mengawal pemulihan 100 persen yang ditargetkan dalam dua pekan ke depan. “Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik, komitmen PDAM pulih 100 persen dalam dua pekan harus dipantau,” jelasnya.

Sejumlah anggota DPRD Kota Padang lainnya juga terlihat berempati dan turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga dan memberikan bantuan sembako. (***)

PADANG - Ikatan Alumni (IKA) SMPN 11 Padang menggelar rapat kerja (raker) sekaligus pelantikan pengurus masa bakti 2025-2030, Minggu (28/12/2025) di Gedung BPSDM Sumbar. Kegiatan ini menjadi tonggak penting  dalam konsolidasi dan pengutan peran alumni SMPN 11 Padang di tengah tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rapat dihadiri oleh jajaran pengurus inti, antara lain Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil, serta Ketua I, II, dan III. Hadir pula para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang dari masing-masing divisi. Rapat kerja IKA Alumni SMPN 11 Padang mematangkan program kerja yang telah diusulkan pengurus. Sinergitas antara alumni dan almamater sekolah menjadi prioritas dalam pembahasan program kerja.

Ketua IKA Alumni SMPN 11 terpilih, Alfi Beben One menjelaskan pada masa kepemimpinannya ada program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu program jangka pendek yaitu memfasilitasi keberadaan sekretariat alumni.

"Penting akan keberadaan sekretariat alumni untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan," jelas Alfi Beben di sela-sela rapat kerja.

Menurut anggota DPRD Padang ini, alumni setidaknya mempunyai konstribusi terhadap almamater. Nah, konstribusi tersebut diwujudkan dengan perbaikan sarana pra sarana SMPN 11 Padang. Alfi Beben dan beberapa pengurus lainnya sudah meninjau kebutuhan sarana dan pra sarana sekolah yang perlu diperbaiki.

"Pemasangan kanopi di sekolah adalah hal yang mendesak. Jika, hujan turun tidak perlu lagi memasang atau meminjam tenda saat uoacara," sebutnya.

Kemudian, program untuk alumni sendiri meliputi kewirausahaan, program sosial dan pelatihan. "Pengurus lagi memikirkan, apakah program pelatihan ini diperuntukan bagi alumni atau untuk anak-anak maupun keluarga alumni," ungkapnya.

Sementara Ketua Dewan Penasehat IKA Alumni SMPN 11, Masrul berharap menjadi wadah yang memberdayakan alumni secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan jaringan alumni mampu memberikan konstribusi bagi alumni, almamater dan masyarakat luas.

"Dengan semangat inovasi tanpa batas, IKA SMPN 11 Padang optimis mampu mencetak alumni yang unggul, berdaya saing, dan siap menjawab kebutuhan zaman," jelasnya.

Diketahui, sebelum raker dilakukan, Ketua IKA Alumni SMPN 11 Padang, Alfi Beben melantik pengurus masa bakti 2025-2030.(***)

PADANG – At least 100 badminton players from Padang City took part in the Lubuk Kilangan Cup I Badminton Championship, held on December 20–25, 2025. The tournament, offering a total prize pool of Rp30 million, took place at the One Grup Badminton Hall, Gadut, Lubuk Kilangan.

The five-day championship featured six age-group categories, namely Boys’ Singles, Boys’ Doubles, Grade C, Grade B, Pauh–Luki category, and the Women’s (Mothers) category.

According to Chief Organizer Alfi Beben One, the boys’ singles and boys’ doubles categories attracted significant interest from players. These two categories served as a pre-selection event for the 2026 West Sumatra Provincial Sports Week (Porprov Sumbar).

“The Padang City KONI has designated the Luki Cup as a pre-selection event for Porprov, and this was confirmed directly by the Chairman of KONI Padang City,” said Alfi Beben on the sidelines of the final matches on Thursday (25/12/2025).

Alfi Beben expressed hope that the Luki Cup would produce badminton players capable of competing at the national and even international levels. To achieve this goal, he plans to encourage KONI Padang and PBSI Padang City to organize more badminton tournaments.

It was noted that during the Luki Cup, badminton clubs from Padang City fielded their best players, including PB Kurao, PB Mahmuda, and PB Sahabat Sejati.

The year-end badminton championship also attracted strong spectator interest, with supporters from each club enthusiastically cheering and chanting for their teams.

Meanwhile, Chairman of KONI Padang City, Erianto Mahmuda, welcomed the Luki Cup Badminton Championship positively. He challenged the organizing committee to hold the event annually.

“If possible, this championship should be upgraded next year, for example by organizing it at the West Sumatra provincial or regional level,” he emphasized. (***)

PADANG - Sedikitnya 100 pebulutangkis Kota Padang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Lubuk Kilangan Cup I, 20-25 Desember 2025. Kejuaraan berhadiah total Rp30 juta ini digelar di Hall Bulutangkis One Grup, Gadut, Lubuk Kilangan.

Kejuaraan yang berlangsung selama lima hari ini mempertandingkan enam kategori kelompok usia. Masing-masing kategori Tunggal Taruna, Ganda Taruna, Grid C, Grid B dan kategori Pauh-Luki serta kategori Ibu-ibu.

Menurut Ketua Pelaksana Alfi Beben One, kategori tunggal taruna dan ganda taruna cukup menarik animo para pebulutangkis. Dua kategori ini merupakan ajang pra seleksi untuk  Porprov Sumbar 2026 mendatang.

"KONI Kota Padang  menjadikan Luki Cup ini sebagai ajang pra seleksi Porprov. Dan, kepastian tersebut disampaikan langsung Ketua KONI Kota Padang," kata Alfi Beben disela-sela partai final, Kamis (25/12/2025).

Alfi Beben berharap dari kejuaraan Luki Cup ini bakal lahir para pebulutangkis yang bisa berkiprah di tingkat nasional bahkan internasional. Agar target tersebut tercapai, Alfi Beben akan mendorong KONI Padang maupun PBSI Kota Padang untuk menggelar kejuaraan bulutangkis sebanyak mungkin.

Diketahui, pada ajang Luki Cup ini, klub-klub bulutangkis asal Kota Padang menurunkan pebulutangkis terbaik mereka. Diantaranya, klub PB Kurao, PB Mahmuda dan PB Sahabat Sejati.

Kejuaraan bulutangkis diujung tahun 2025 ini juga menarik animo penonton. Para suporter dari klub masing-masing memberikan dukungan dalam bentuk yel-yel.

Sementara, Ketua KONI Kota Padang, Erianto Mahmuda menyambut positif Kejuaraan Bulutangkis Luki Cup ini. Erianto menantang pabitia untuk menggelar kejuaraan ini setiap tahunnya.

"Kalau bisa kejuaraan ini ditingkatkan tahun depan. Misalnya dengan menggelar kejuaraan tingkat Sumbar atau regional," tegasnya.(***)

PADANG - DPRD Kota Padang terus mengawal secara ketat proses pemulihan layanan air bersih pascabencana alam yang melanda wilayah kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat kembali terpenuhi secara aman dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, kembali turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan ketiga kalinya di Intake Palukahan, Rabu (24/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan pemasangan pipa darurat telah selesai dan proses pengolahan air mulai berjalan.

Sebelumnya, DPRD Padang telah menetapkan target tegas kepada Perumda Air Minum Kota Padang agar sebanyak 95 persen pelanggan kembali mendapatkan layanan air bersih dalam waktu dekat, terutama menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru.

“Kami ingin memastikan pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan aman. Target layanan 95 persen harus benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muharlion saat meninjau lokasi.

Pemulihan distribusi air difokuskan pada sejumlah wilayah terdampak, yakni Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara, dan Kuranji. Kawasan tersebut sebelumnya mengalami gangguan pasokan akibat dampak bencana alam.

Perumda Air Minum Kota Padang bersama pihak terkait telah melakukan uji coba pengaliran air baku dari Intake Palukahan menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan dan IPA Taban. Proses ini dilakukan di bawah pengawasan langsung DPRD guna memastikan kelancaran dan keamanan operasional.

Pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga melalui pemantauan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin proses pemulihan berjalan transparan, sesuai standar teknis, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.(***)

PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengonfirmasi bahwa seluruh catatan hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.

Dalam pembahasan yang dilakukan secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh evaluasi dan rekomendasi telah disesuaikan agar anggaran tersebut sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh catatan dari gubernur sudah kita bahas satu per satu bersama TAPD, dan sudah kita sesuaikan. Tidak ada lagi yang tertinggal. Semua sudah terakomodasi dengan baik,” kata Muharlion usai rapat pembahasan di Gedung DPRD Kota Padang, Sabtu (20/12/2025).

Salah satu perhatian utama yang diangkat dalam pembahasan ini adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Muharlion menjelaskan, seluruh komponen SPM yang sebelumnya menjadi catatan kini telah dimasukkan dalam struktur APBD 2026. Komponen SPM ini mencakup sektor pendidikan, perumahan, transportasi, serta pelayanan dasar lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Padang.

Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian khusus pada upaya penguatan mitigasi bencana. Mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana, pengadaan dan penguatan sistem peringatan dini menjadi prioritas penting.

“Kami telah sepakat untuk menambah pengadaan Early Warning System (EWS), terutama di kawasan rawan bencana seperti Gunung Nago. Ini adalah bentuk komitmen DPRD dalam menjaga keselamatan masyarakat,” tegas Muharlion.

DPRD Kota Padang juga memastikan penataan anggaran yang lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah program bantuan sosial seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis, yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp19,2 miliar. Dana tersebut dialihkan ke belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Program-programnya tetap berjalan, tetapi mekanisme anggarannya harus tepat dan sesuai aturan. Ini demi menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran,” ujar Muharlion.

Selain itu, DPRD juga menertibkan hibah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dengan mengalihkan sejumlah hibah tanpa kejelasan penerima ke Belanja Tidak Terduga (BTT), yang sebagian besar akan digunakan untuk kebutuhan kebencanaan serta penguatan sistem pendukung pelayanan publik.

APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 dirancang dengan total anggaran sekitar Rp2,7 triliun. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp2,69 triliun. Terkait dengan defisit anggaran yang muncul, Muharlion memastikan bahwa defisit tersebut akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah yang sah, termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sumber pembiayaan lain yang sesuai ketentuan.(***)

PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat bencana pada 22 Desember 2025 bukan berarti proses pemulihan selesai. Justru, kata Muharlion, fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekon) pascabencana memerlukan dukungan yang lebih kuat dan terencana, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), guna memastikan pemulihan berjalan lancar dan berkelanjutan.

“Berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti selesai. Kita memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang yang membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Peran Kementerian PU sangat krusial untuk memastikan proses rekonstruksi berjalan optimal,” ujar Muharlion setelah rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Kota Padang, Sabtu (20/12/2025).

Muharlion mengungkapkan bahwa kerusakan infrastruktur pascabencana, termasuk jalan nasional, jembatan, dan sungai, membutuhkan penanganan teknis yang memadai. Oleh karena itu, keterlibatan unit teknis Kementerian PU seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) sangat diperlukan.

“Kerusakan jalan dan jembatan yang parah, serta terganggunya fungsi sungai akibat pendangkalan dan perubahan alur, memerlukan kapasitas teknis dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama, karena selain untuk memulihkan pengendalian air, langkah ini juga untuk mencegah potensi bencana susulan,” tambahnya.

Muharlion juga menegaskan bahwa normalisasi sungai bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan langkah perlindungan jangka panjang yang krusial bagi keselamatan masyarakat Kota Padang.

Terkait dengan pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana, Muharlion menyebutkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan lahan yang memenuhi syarat zona aman bencana.

“Pembangunan huntap membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kami berharap Kementerian PU dapat mendukung penyediaan prasarana dan sarana dasar di kawasan hunian yang telah disiapkan oleh pemerintah kota,” ujar Muharlion.

Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus (rusus), sementara sekitar 30 kepala keluarga menempati rusunawa. Proses “clear and cleaning” di kawasan Simpang Haru diperkirakan dapat menampung 50 hingga 70 kepala keluarga lainnya yang terdampak bencana.

Muharlion juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut atau rusak berat. Pendataan yang tepat akan memastikan penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) yang besarnya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp600.000 per bulan, tepat sasaran dan tepat waktu.

Pemerintah Kota Padang, lanjut Muharlion, telah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan hunian tetap yang masing-masing berlokasi di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan. Total luas lahan yang disiapkan untuk pembangunan tersebut sekitar tiga hektare.

Kami berharap pemerintah pusat bisa memfasilitasi pembangunan hunian tetap di lahan yang sudah disiapkan, agar masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ungkapnya.(***)

PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengingatkan Pemerintah Kota Padang untuk segera merumuskan peta jalan (road map) yang jelas guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 sebesar Rp1,024 triliun. Langkah tersebut menjadi prioritas, mengingat pentingnya momentum sepanjang tahun 2026 yang harus dimanfaatkan secara maksimal guna mewujudkan capaian tersebut.

"Setiap momen penting sepanjang tahun 2026 harus dipetakan dengan cermat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi target PAD," ujar Muharlion, Kamis (18/12/2025).

Harapan tersebut disampaikan seiring dengan keberhasilan realisasi target PAD 2025 yang tercapai lebih dari 100 persen, dengan total sebesar Rp898 miliar. Target yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang tahun 2025 adalah Rp897,69 miliar, yang tercapai pada 15 Desember 2025, menembus angka 100,04 persen.

Dengan target PAD untuk tahun 2026 yang telah disepakati sebesar Rp1,024 triliun, yang mengalami kenaikan 14,12 persen dibandingkan dengan target tahun 2025, Muharlion menilai pencapaian tersebut bukanlah hal yang mustahil.

"Untuk mencapai target PAD 2026, langkah penting yang harus segera dilakukan adalah digitalisasi sistem penerimaan pajak dan retribusi. Dengan digitalisasi, kita dapat menekan potensi kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi," tambah Muharlion.

Muharlion menekankan bahwa perumusan peta jalan ini sangat penting, tidak hanya dalam rangka pencapaian target PAD, tetapi juga untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 dan RPJPD tahun 2025-2045, Pemerintah Kota Padang harus memperhatikan pula amanat dari UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurut undang-undang ini, belanja pegawai (salary cap) pada APBD daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total anggaran mulai tahun 2027. Sementara itu, belanja pegawai di APBD Padang tahun 2026 diperkirakan masih berada di angka 54 persen.

"Oleh karena itu, peta jalan yang jelas dan terukur menuju batasan salary cap ini harus sudah ada mulai 2026. DPRD siap mendukung Pemko Padang dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya realistis, tetapi juga berbasis pada keuangan daerah yang sehat," tegas Muharlion.

Muharlion juga mengingatkan Pemko Padang agar tidak mengambil jalan pintas untuk memenuhi target PAD dengan menaikkan tarif yang membebani masyarakat. "Kami ingin mencari solusi yang lebih kreatif, seperti menggali potensi daerah yang masih belum maksimal, dan bukan hanya mengandalkan kenaikan tarif. Masih banyak potensi PAD yang bisa digali dengan lebih baik," jelasnya.

DPRD Padang juga siap membantu Pemko dalam mengidentifikasi potensi-potensi PAD yang belum tergarap dan dapat dioptimalkan. "Kami berkomitmen untuk terus menggali potensi daerah yang besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan kolaborasi, kita yakin target PAD dapat tercapai," tambahnya.

Dari sisi pencapaian, realisasi PAD Kota Padang di tahun 2025 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan angka mencapai Rp898 miliar, sedikit melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Padang.(***)

PADANG — DPRD Kota Padang kembali menunjukkan peran strategisnya dalam aksi kemanusiaan. Melalui koordinasi antarlembaga legislatif, DPRD Padang menerima sekaligus menyalurkan bantuan donasi dari DPRD DKI Jakarta untuk membantu masyarakat terdampak banjir di Kota Padang.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, bantuan tersebut diserahkan DPRD Padang kepada Pemerintah Kota Padang untuk kemudian disalurkan secara langsung kepada warga yang membutuhkan.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengungkapkan bahwa total donasi yang diterima dari DPRD DKI Jakarta mencapai Rp35 juta.

“Donasi ini merupakan bentuk solidaritas dari pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang mempercayakan penyalurannya melalui DPRD Kota Padang sebagai wujud kepedulian antarlembaga legislatif terhadap bencana yang melanda Sumatera Barat, khususnya Kota Padang,” ujar Muharlion, Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, Muharlion menegaskan bahwa DPRD Padang tidak hanya bertindak sebagai penerima bantuan, tetapi juga memastikan donasi tersebut tersalurkan secara tepat sasaran melalui mekanisme resmi pemerintah daerah.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Padang menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD Padang dalam memfasilitasi bantuan lintas daerah tersebut. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Padang, Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengucapkan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta dan DPRD Padang.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir,” ujar Fadly Amran saat menerima donasi.

Di sisi lain, DPRD Padang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya penanganan dan pemulihan pascabencana. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, serta koordinasi lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, bantuan donasi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui Tim Tanggap Bencana Kota Padang. Penyerahan bantuan ini turut disaksikan oleh sejumlah anggota DPRD Kota Padang serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.(***)

PADANG - Ketua DPRD Padang, Muharlion, menghadiri kegiatan donor darah yang digelar di Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, pada Minggu (14/12/2025) pagi. Kegiatan tersebut digagas oleh Komunitas Alang Laweh Peduli (KALP) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang.

Muharlion mengatakan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan yang secara konsisten dijalankan oleh Komunitas Alang Laweh Peduli. Menurutnya, kegiatan donor darah itu merupakan program rutin yang telah beberapa kali dilaksanakan oleh komunitas tersebut.

“Jadi, kemarin itu saya menghadiri kegiatan Komunitas Alang Laweh Peduli dalam rangka donor darah. Kehadiran saya dalam kegiatan tersebut bukan sebagai pendonor, melainkan untuk memberikan dukungan moral terhadap aksi sosial yang dilaksanakan masyarakat,” ujar Muharlion.

Ia menilai, kegiatan donor darah yang dilakukan Komunitas Alang Laweh Peduli mencerminkan kepedulian nyata warga terhadap sesama, terutama dalam membantu ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Muharlion menjelaskan, seluruh darah yang terkumpul dalam kegiatan tersebut dikelola sepenuhnya oleh PMI Kota Padang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Darah hasil donor ada yang langsung dimanfaatkan dan sebagian lainnya disimpan sebagai stok cadangan.

Ia juga menyebutkan bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada para pendonor, Komunitas Alang Laweh Peduli memberikan paket sembako kepada peserta donor darah.

“Setiap yang ikut donor, pulangnya dikasih reward berupa sembako. Itu disubsidi oleh ibu-ibu yang ada di situ,” imbuhnya.(***)

PADANG - Ketua DPRD Padang, Muharlion, meninjau langsung pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir bandang di Lubuk Buaya, Koto Tangah, Rabu (10/12/2025) malam. Ia memastikan progres Huntara berjalan lancar dan fasilitas yang tersedia layak untuk dihuni.

Huntara tersebut berada di kompleks Rumah Nelayan, tepat di belakang Kantor Camat Koto Tangah, di kawasan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat isolasi Covid-19 di SMK 10.

“Lokasinya berada di kompleks Rumah Nelayan, tepat di belakang Kantor Camat,” ujar Muharlion saat dihubungi, Kamis (11/12/2025).

Hingga saat ini, sebanyak 40 kepala keluarga (KK) telah menempati unit hunian yang disediakan, dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah, termasuk dari wilayah Kuranji.

Ia mengatakan setiap unit Huntara ditempati satu KK dan telah dilengkapi kasur serta kipas angin. Fasilitas dapur sedang dipersiapkan, sementara kebutuhan makan disuplai secara terpusat.

“Rumahnya layak, fasilitas lengkap. Fasilitas memasak akan menyusul. Makanan juga disuplai sementara,” kata Muharlion.

Ia mengatakan, DPRD akan terus memantau kelayakan hunian, mulai dari kondisi bangunan, fasilitas pendukung, hingga kualitas air bersih. Sebelumnya, ketersediaan air bersih menjadi kendala, namun kini telah dibuat beberapa sumur bor, dan warga menggunakan tandon sementara.

DPRD menargetkan seluruh warga terdampak menempati hunian sementara sebelum pertengahan bulan.

“Sebelum tanggal 15 Desember 2025, semua pengungsi sudah berada di hunian sementara, tidak lagi di pengungsian,” imbuhnya.(***)

PADANG - Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbar secara resmi melaporkan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumbar Cerint Iralloza Tasya ke BK DPD RI. Laporan tersebut didasari atas dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan Cerint sebagai pejabat publik.

Laporan bernomor 65/B/SEK/06/1447 diserahkan langsung oleh perwakilan Badko HMI Sumbar, yaitu Sekretaris Umum Aryanda Putra dan Ketua Bidang Pemberdayaan Aparatur Organisasi Fadhli Hakimi, pada hari Jumat, 5 Desember 2025, sekitar pukul 15:25 WIB, dan diterima oleh Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Kehormatan DPD RI.

Menurut Badko HMI Sumbar, Cerint Iralloza Tasya, yang telah mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai anggota DPD RI, secara bersamaan juga menjalankan pendidikan profesi kedokteran sebagai dokter muda (Co-ass) di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, yang merupakan rumah sakit pendidikan jejaring Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Dalam laporan tersebut disebutkan Pendidikan profesi kedokteran (Co-ass) merupakan pendidikan penuh waktu yang menuntut kehadiran dan keterlibatan intensif dalam pelayanan pasien, jadwal jaga, visite, dan tugas klinis. Di saat yang sama, jabatan Anggota DPD RI merupakan jabatan publik penuh waktu yang mensyaratkan kehadiran dalam sidang, rapat alat kelengkapan, kunjungan kerja dan reses, serta tugas pengawasan di pusat dan daerah," kata Aryanda Putra, Sekretaris Badko HMI Sumbar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/12/2025).

Bukti yang disertakan antara lain adalah unggahan media sosial pada 14 Oktober 2025 yang memuat foto teradu dan keterangan bahwa beliau sedang menyelesaikan stase Obsteri dan Ginekologi. Selain itu, Badko HMI Sumbar juga memperoleh berkas yang memvalidasi Cerint Iralloza Tasya terdaftar mengikuti Koas Siklus 57 dan 58 dengan NPM: 2210070200140.

Dugaan pelanggaran: konflik kepentingan dan komitmen rangkap peran penuh waktu ini dinilai menimbulkan empat masalah utama: Konflik Komitmen, Konflik Tugas (Duty), Ketidakpatutan (Improper Conduct), dan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest).

“Kombinasi dua peran penuh waktu tersebut secara objektif menimbulkan: Conflict of Commitment: Dugaan pengabaian kehadiran dan komitmen penuh waktu dalam menjalankan tugas kedewanan. Conflict of Interest: Potensi konflik kepentingan karena teradu berposisi sebagai pejabat publik, sehingga membuka ruang perlakuan khusus (privilege) dan standar ganda dalam sistempendidikan kedokteran dan pelayanan rumah sakit pendidikan atau Universitas terkait," lanjut Aryanda.

Badko HMI Sumbar menegaskan bahwa praktik rangkap aktivitas ini bukan lagi wilayah opsi pribadi, melainkan persoalan hukum, etik, dan tata kelola lembaga yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Respon Institusi Pendidikan Memperkuat Dugaan

Sebelum melapor ke BK DPD RI, Badko HMI Sumbar telah mengirimkan permohonan klarifikasi tertulis kepada Universitas Baiturrahmah, RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dan RSUD dr. Mohammad Natsir Solok.

Hingga laporan disampaikan, Universitas Baiturrahmah dan RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, balasan dari RSUD Mohammad Natsir dinilai tidak substantif dan hanya menyebut adanya "fleksibilitas waktu" bagi mahasiswa profesi dokter.

“Konsep 'fleksibilitas waktu' yang disampaikan kepada pejabat negara yang juga memegang jabatan full-time ini bertentangan dengan prinsip pendidikan klinis yang bersifat penuh waktu (full time).

Pemberian fleksibilitas tersebut kepada pejabat negara yang merangkap jabatan full-time menimbulkan pertanyaan etik dan integritas institusi pendidikan.”

Badko HMI Sumbar berpendapat, jawaban RSUD tersebut justru memperkuat dugaan adanya perlakuan berbeda atau fleksibilitas non-standar yang melanggar prinsip Keadilan Institusional.

Berdasarkan dasar hukum UU MD3, UU Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN, dan Kode Etik DPD RI, Badko HMI Sumbar menuntut agar BK DPD RI melakukan pemeriksaan etik.

Tuntutan sanksi yang diajukan mencakup sanksi ringan, sedang, hingga berat. Tuntutan maksimal yang diminta adalah Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu (PAW).

“Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu (PAW), bila memenuhi unsur pelanggaran berat sesuai UU MD3 dan Kode Etik yaitu apabila: Terbukti tidak menjalankan tugas kedewanan dalam jangka waktu yang signifikan. terbukti menjadikan jabatan publik sebagai sekunder. Atau terdapat pelanggaran integritas yang mencederai marwah lembaga.”

Badko HMI Sumbar berharap laporan ini dapat menjaga integritas lembaga negara dan memastikan bahwa seluruh pejabat publik bekerja dengan dedikasi penuhwaktu sebagaimana amanat konstitusi.(***)

PEKANBARU – Politeknik Pengadaan Nasional menggelar Seminar Nasional bertema “Kebijakan Publik, Talenta Pengadaan, dan Kewirausahaan Sosial dalam Pengadaan Berkelanjutan” di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (4/12/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Gunawan Agusrianto.

Dalam sambutannya, Gunawan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan akademik yang dinilai penting untuk memperkuat kapasitas SDM pengelola pengadaan di Indonesia.

"Kami mengapresiasi Politeknik Pengadaan Nasional yang mengadakan Seminar Nasional ini. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kita dalam bidang pengadaan, terutama dalam menciptakan tenaga pengadaan berkelanjutan,” kata Gunawan.

Ia menekankan bahwa pengadaan berkelanjutan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM pengadaan menjadi kebutuhan mendesak.

“Pengadaan berkelanjutan adalah aspek penting karena mampu memberikan dampak positif. Kita perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengadaan untuk menghadapi tantangan ke depan. Semoga seminar ini memberikan manfaat dalam upaya penguatan pengadaan di Provinsi Riau,” tambahnya.

Direktur Politeknik Pengadaan Nasional, Komala Sari, menyampaikan bahwa seminar tahun ini merupakan pelaksanaan kedua dan membawa langkah baru, pembentukan Deklarasi Konsorsium Riset Pengadaan.

Berbeda dengan seminar nasional pertama, tahun ini kami menginisiasi pembentukan konsorsium riset pengadaan. Selama ini riset pengadaan belum dibahas secara mendalam. Kita mulai dari Riau, mengangkat isu-isu utama dan membentuk wadahnya untuk dibawa ke tingkat nasional,” jelasnya.

Anggota konsorsium berasal dari berbagai unsur, mulai dari LKPP, Dikti, Komisi X DPR RI, Pemerintah Provinsi Riau, pimpinan perguruan tinggi swasta, organisasi masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa.

Komala menegaskan bahwa konsorsium dan MoU yang dibangun terbuka bagi semua pihak yang berkomitmen mengembangkan riset dan kualitas pengadaan nasional.

“Setelah FGD, kita berharap lahir isu-isu strategis yang akan dibahas di tingkat nasional, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di Riau. Deklarasi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berkomitmen,” tuturnya.

Kepala LLDikti Wilayah XVII, Nopriadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema seminar ini sangat menentukan arah masa depan Indonesia.

“Pengadaan adalah jantung kebijakan. Jika jantung ini kuat, pembangunan negara akan sehat. Jika jantung ini lemah, maka pelayanan publik juga akan ikut lemah,” tegas Nopriadi.

Ia menyebut berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya literasi digital di bidang pengadaan, keterbatasan riset, serta regulasi yang terus berkembang.

LLDikti Wilayah XVII membina 92 perguruan tinggi di Riau dan Kepulauan Riau, dan Politeknik Pengadaan Nasional menjadi satu-satunya perguruan tinggi vokasi yang secara khusus menyiapkan SDM pengadaan.

“Politeknik Pengadaan Nasional hadir sebagai kampus vokasi pertama yang fokus menyiapkan SDM pengadaan. Talenta pengadaan hari ini harus memiliki kompetensi kuat, melek teknologi dan digital, menjunjung integritas, dan mampu memimpin proses pengadaan secara akuntabel,” pungkasnya.(***)

PADANG - Komisi III DPRD Kota Padang kembali menegaskan bahwa proses relokasi warga terdampak bencana harus dilakukan secara terukur, sesuai regulasi, dan mengutamakan keselamatan jangka panjang. Penegasan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar Kamis (4/12/2025).

Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, mengatakan bahwa isu relokasi menjadi fokus utama karena banyak warga yang tinggal di bantaran sungai dan merupakan kelompok paling terdampak dalam bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Menurutnya, kebijakan relokasi tidak boleh diambil secara terburu-buru tanpa landasan data yang kuat.

Helmi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembangunan rumah baru bagi warga terdampak, salah satunya tipe 36 yang dipaparkan oleh Dinas Perkim. Namun, pendataan terkait calon penerima manfaat masih berlangsung di lapangan dan harus dilaksanakan sesuai prosedur.

“Kami dari DPRD meminta agar pendataan dilakukan sesuai aturan, jangan ada akal-akalan,” tegas Helmi.

Ia mengingatkan bahwa manipulasi data berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghambat proses pemulihan.

Dalam rapat tersebut, Helmi menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan lahan untuk lokasi relokasi. Sementara pembangunan unit rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akan diupayakan melalui bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun kementerian terkait.

Menurut Helmi, kementerian pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan membantu pembangunan hunian. Namun dukungan itu membutuhkan kepastian ketersediaan lahan yang sesuai, serta lokasi yang tidak terlalu jauh dari kawasan bencana agar warga tidak kesulitan beradaptasi.

Helmi menambahkan bahwa penentuan lahan relokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas, jarak dengan sumber penghidupan warga, hingga kesesuaian lingkungan. Penyediaan lahan oleh pemerintah daerah disebut sebagai faktor utama dalam mempercepat program hunian tetap bagi warga terdampak.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Padang, Osman Ayub, turut menyoroti rencana relokasi yang disebut-sebut berada di kawasan Lubuk Buaya. Ia menegaskan bahwa setiap lokasi relokasi harus melalui kajian menyeluruh, terutama terkait status tanah dan keamanan wilayah.

“Kita harus memastikan dulu status tanahnya. Jangan sampai lokasi yang dijadikan relokasi berada di pinggir sungai, karena itu sama saja memindahkan warga dari penderitaan ke penderitaan yang lain,” ujar Osman.

Osman juga menyampaikan bahwa DPRD akan melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi yang diajukan sebagai kawasan relokasi.

“Kita akan turun langsung meninjau beberapa lokasi rencana relokasi. Jadwal kunjungan sedang kami susun,” katanya.

Terkait isu Lubuk Buaya, Helmi meluruskan bahwa fasilitas rusunawa di wilayah tersebut merupakan bangunan milik pemerintah, namun berbeda dengan program relokasi warga bantaran sungai yang rumahnya hanyut atau rusak parah.

“Itu fasilitas yang memang dimiliki pemko. Program relokasi bagi warga terdampak adalah hal terpisah,” tutupnya.(***)

PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengunjungi masyarakat terdampak banjir bandang yang melanda Kota Padang dalam beberapa hari terakhir. Kunjungan dilakukan pada Rabu (3/12/2025), termasuk ke Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, serta Pesantren Harakatul Quran.

Selain memberikan dukungan moril kepada masyarakat, Muharlion juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi warga yang mengalami kerugian akibat bencana.

“Kami DPRD Padang menyampaikan turut berduka atas bencana yang melanda saudara-saudara kita. Ada yang kehilangan anggota keluarga, rumah rusak dan ada yang mengungsi. Untuk itu sudah selayaknya kita sesama warga kota saling membantu,” ujar Muharlion.

Ajak Warga Jaga Kekeluargaan dan Gotong Royong

Muharlion menilai banjir bandang kali ini termasuk yang paling parah, karena selain menimbulkan korban jiwa, juga menghancurkan infrastruktur, merusak rumah warga, dan mengganggu aktivitas masyarakat dalam skala luas.

Ia mengajak seluruh warga Kota Padang untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong.

“Ini adalah cobaan untuk kita semua. Semoga musibah ini membuat kita lebih kuat, sabar dan berserah diri,” imbuhnya.

Dalam kunjungan itu, Muharlion menyerahkan bantuan kebutuhan dasar untuk warga terdampak di Batang Kabung Ganting serta memberikan dukungan langsung kepada pengurus dan santri Pesantren Harakatul Quran yang ikut merasakan dampak banjir.

Muharlion juga memastikan DPRD dan Pemko Padang berusaha maksimal menangani berbagai permasalahan yang dihadapi pascabencana.

Sebelumnya Tinjau IPA Lubuk Minturun yang Rusak Parah

Sehari sebelumnya, Selasa (2/12/2025), Muharlion telah melakukan peninjauan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sungai Latung, Lubuk Minturun, salah satu instalasi yang mengalami kerusakan paling parah akibat banjir.

Kerusakan di IPA Sungai Latung menyebabkan suplai air bersih ke sejumlah kawasan—terutama Padang bagian utara—turun drastis dan belum dapat normal.

“Permasalahan terbesar sekarang berada di wilayah utara,” ujarnya.

Menurutnya, air bersih menjadi kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi. DPRD mendorong Perumda Air Minum Padang mempercepat perbaikan jaringan dan mendistribusikan air bersih,

Muharlion menjelaskan, sebelum banjir terdapat tujuh intake dengan kapasitas normal sekitar 800 liter per detik. Namun pascabencana, yang berfungsi hanya sekitar 210 liter per detik.

“Dari tujuh intake yang ada, kapasitas normalnya 800 liter per detik, namun yang berfungsi saat ini baru sekitar 210 liter per detik,” tegasnya.(***)