JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali membuka kesempatan berkarir melalui Rekrutmen Umum PLN Group 2025. Pendaftaran dimulai pada 1 Oktober 2025 dan dilakukan secara daring melalui situs resmi rekrutmen.pln.co.id.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut langkah ini merupakan bagian dari komitmen perseroan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Melalui rekrutmen ini, PLN mengajak generasi muda Indonesia untuk bergabung, berkontribusi, dan menjadi bagian dari transformasi energi bersih, pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal, serta digitalisasi sistem kelistrikan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis.

a menambahkan, rekrutmen tahun ini diharapkan mampu menumbuhkan optimisme generasi muda di tengah dinamika global melalui bakti karya bersama PLN.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, menjelaskan rekrutmen terbuka untuk lulusan Diploma 3 (D3), Sarjana/Diploma 4 (S1/D4), hingga Magister (S2) dari berbagai jurusan relevan.

“PLN berkomitmen menghadirkan proses rekrutmen yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja. Kami mengundang talenta terbaik bangsa untuk bergabung dalam memastikan akses energi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Didi.

Ia juga menegaskan, PLN memberikan kesempatan bagi difabel untuk ikut serta membangun sektor energi nasional.

“Program ini menjadi bentuk dukungan terhadap prinsip inklusi sosial dalam ketenagakerjaan, sekaligus memperluas akses bagi difabel untuk berkarya di sektor energi nasional,” ujarnya.

PLN mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen perseroan.

PLN menegaskan tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses seleksi, tidak melakukan korespondensi di luar sistem resmi, serta tidak menyediakan mekanisme penggantian biaya transportasi maupun akomodasi.

“Untuk rekrutmen, kami tegaskan, PLN tidak memungut biaya apapun kepada peserta rekrutmen ataupun calon pegawai. Pendaftaran hanya dilakukan melalui website resmi rekrutmen.pln.co.id,” pungkas Didi.(***)

JAKARTA - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menanggapi pencabutan identitas (ID) liputan istana .

"Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi," kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan di Jakarta, Senin.

Hal ini dikatakannya menyikapi pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dimiliki oleh DV, jurnalis CNN Indonesia, usai DV mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).

"IJTI menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan Istana dari rekan jurnalis DV yang dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik," kata Herik Kurniawan.

Menurut dia, pertanyaan yang diajukan oleh DV masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jawaban yang informatif terkait Program MBG, yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas.

IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.

IJTI pun mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik untuk memperoleh informasi.(ant)

JAKARTA - Pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia pada Sabtu (27/9).

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari mengonfirmasi seorang staf BPMI Sekretariat Presiden mengambil langsung kartu identitas Pers Istana Diana ke Kantor CNN Indonesia TV, Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, semalam.

"Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15 Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia," kata Titin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

Titin mengatakan terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan ID Pers tersebut. ⁠CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk mempertanyakan tindakan tersebut.

Menurut Titin, pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sikap Dewan Pers

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan telah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Pers reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan.

Komaruddin mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan di mana pun bertugas.

"Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana," kata Komaruddin dalam keterangan tertulis.

Komaruddin pun menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia berharap agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia.

"Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana," ujarnya.

Respons Istana

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan menjawab masalah pencabutan kartu identitas Pers Istana milik reporter CNN Indonesia Diana.

"Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi," kata Pras ketika ditanya usai konferensi pers terkait MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta, hari ini.(***)

PADANG - Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau pengerjaan oprit jembatan serta pembangunan batu beronjong di kawasan Parak Buruak, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (27/9/2025).

Pembangunan oprit jembatan sepanjang 100 meter tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.

Sementara itu, pembangunan batu beronjong di sepanjang aliran Sungai Batang Anai dengan panjang 150 meter didukung oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.

Dikutip dari padek.co.id,  Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur pengaman jembatan dan pengendali arus sungai tersebut.

Ia menegaskan, pembangunan ini merupakan langkah penting dalam menjaga keberlangsungan akses transportasi sekaligus meminimalisir dampak kerusakan akibat arus sungai.

“Alhamdulillah, pengerjaan pengaman jembatan dan batu beronjong ini berjalan baik. Kita berharap setelah selesai nanti, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kelancaran akses transportasi dan juga meminimalisir risiko bencana,” ujar Fadly Amran.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menjelaskan bahwa pengerjaan oprit tidak hanya dilakukan di Batipuh Panjang. Tahun ini, terdapat dua titik tambahan di Kelurahan Bungus Timur. Total anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kota Padang sebesar Rp1,53 miliar.

“Untuk pengerjaan di Batipuh Panjang dilakukan di Parak Buruak RT 03 RW 04, dengan waktu pelaksanaan mulai 22 Juli 2025 hingga 15 Desember 2025,” jelas Tri Hadiyanto.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan (PPKOP) BWS Sumatera V Padang, Satriawan, menyebutkan bahwa pembangunan batu beronjong di aliran Sungai Batang Anai memiliki peran strategis dalam mengurangi laju erosi.

Selain itu, beronjong berfungsi memperkuat struktur tebing sungai agar lebih aman bagi infrastruktur maupun pemukiman warga di sekitar bantaran.

“Pembangunan ini tidak hanya menjaga infrastruktur jembatan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pemukiman warga yang berada di bantaran sungai,” terang Satriawan.

Pemerintah Kota Padang bersama BWS Sumatera V menargetkan pembangunan dapat selesai sesuai jadwal, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dengan adanya oprit yang kokoh dan batu beronjong di sepanjang sungai, diharapkan arus transportasi tetap lancar serta potensi bencana akibat longsor tebing dan banjir bandang dapat ditekan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur dasar di Kota Padang, khususnya di wilayah rawan bencana. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembangunan yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.(***)

PADANG - Semen Padang FC lupa caranya menang sehingga kembalu menelan kekalahan saat menjamu Bali United dalam pekan lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Jumat (26/9) sore WIB. Laskar 'Kabau Sirah' ditekuk 1-3.

Semen Padang tampil agresif sejak peluit tanda laga dimulai. Di menit ke-5, Laskar 'Kabau Sirah' hampir saja buka keunggulan lebih dulu. Sayangnya sepakan Cornelius Stewart masih bisa ditepis oleh kiper Bali United, Hauptmeijer.

Semen Padang konsisten agresif serang Bali United hingga laga berjalan ke tengah babak kedua. Namun, peluang-peluang mereka masih meleset dari jala Bali United.

Semen Padang punya potensi cetak gol dari penalti usai Stewart terlihat didorong oleh bek Bali United, Tim Recevuer, di kotak penalti. Namun, usai pengecekan lewat VAR, wasit batalkan batalkan hal itu.

Bali United yang main lebih sabar justru mampu cetak gol lebih dulu. Wasit berikan hadiah penalti kepada 'Serdadu Tridatu' usai salah satu pemain Semen Padang lakukan handball di kotak penalti di pengujung babak pertama.

Boris Kopitovic yang maju sebagai algojo sukses mengeksekusi bola ke gawang Semen Padang. Bali United unggul 0-1 di menit ke-46. Skor ini pun tak berubah hingga babak pertama usai, Bali United unggul hingga jeda turun minum.

Bali United tampil lebih pede di babak kedua. Meski unggul, mereka tak bermain bertahan, mampu imbangi intensitas tinggi permainan Semen Padang. Namun, sampai menit tengah babak kedua, papan skor tak kunjung berubah lagi.

Semen Padang berada dalam tekanan. Sampai menit ke-70, mereka belum mampu kejar ketertinggalan. Peluang-peluang Semen Padang mampu dihalau oleh pertahanan Bali United.

Bali United gandakan keunggulan jadi 0-2 di menit ke-73. Reyner Immanuelo mampu robek gawang Semen Padang lewat sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti. Bali United memperlebar jarak menjadi 0-2.

Semen Padang perkecil ketertinggalan tiga menit berselang. Stewart mampu catatkan namanya usai berhasil cetak gol lewat kepalanya manfaatkan kemelut di depan gawang. Skor menjadi 1-2.

Semen Padang terus mencoba mengejar ketertinggalan. Berbagai upaya serangan terus dilancarkan, tapi sayangnya masih belum ada yang berbuah gol hingga pengujung babak kedua.

Bali United kubur mimpi asa Semen Padang untuk kejar ketertinggalan. Mereka berhasil kembali perlebar jarak jadi 1-3 pada menit ke 90+8 lewat sontekan Muhammad Rahmat.

Semen Padang gagal kejar ketertinggalan, skor tak berubah, wasit pun sudah meniup peluit tanda akhir pertandingan. Bali United bawa pulang poin penuh dari Stadion Gelora Haji Agus Salim.(***)

PADANG - Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 di Lapangan Apeksi, Balai Kota Aie Pacah, Kamis (25/9/2025) pagi.

Dengan penyerahan SK tersebut, sebanyak 1.537 PPPK resmi bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan akan menempati formasi sesuai instansi masing-masing.

Wali Kota Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat sekaligus menekankan pentingnya amanah baru sebagai ASN yang harus dijalani dengan semangat pengabdian, tanggung jawab, dan profesionalisme.

“Selamat kepada saudara-saudara semua yang telah melewati proses panjang hingga hari ini resmi bergabung sebagai aparatur Pemerintah Kota Padang. Ingat, sebagai abdi negara kita adalah pelayan masyarakat. Saya berharap bapak ibu semua bekerja penuh dedikasi, loyalitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme,” ujar Fadly.

Fadly juga mengingatkan agar para PPPK menghadirkan perubahan nyata di instansi masing-masing. “Bapak ibu telah memiliki pengalaman panjang. Untuk itu mari hadirkan spirit baru dan jadilah pembeda di tempat bertugas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Mairizon, menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK ini tidak hanya sekadar penyelesaian administrasi kepegawaian, tetapi juga langkah strategis Pemko Padang dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis.

“Penyerahan SK PPPK Tahap II ini menandai selesainya proses panjang penataan tenaga non-ASN di Pemko Padang. Banyak di antara mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang lebih dari 30 tahun sebagai tenaga non-ASN,” jelasnya.

Mairizon merinci, dari total 1.537 PPPK Tahap II yang menerima SK, terdiri dari 1.345 tenaga teknis, 147 tenaga guru, dan 45 tenaga kesehatan. Sebelumnya, pada 30 Juni 2025, Pemko Padang juga telah menyerahkan SK kepada 2.853 PPPK Tahap I.

“Setelah ini, masih ada sekitar 127 PPPK paruh waktu yang sedang proses pengusulan untuk segera dilantik. Dengan demikian, total PPPK Pemko Padang formasi tahun 2024 mencapai 4.517 orang,” ujarnya.(***)

SOLOKSELATAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok Selatan resmi menaikkan status penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan (replanting) kelapa sawit oleh Koperasi Talao Mandiri.

Langkah tersebut dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-07/L.3.25/Fd.1/09/2025, yang diterbitkan pada Senin (22/9/2025).

Dikutip dari padek.co.id, kasus ini menyangkut dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), dengan nilai mencapai Rp14,78 miliar.

Dalam konferensi pers, Kepala Kejari Solok Selatan Fitriansyah Akbar menjelaskan bahwa penyidikan berfokus pada pengelolaan dana bantuan replanting sawit sejak 2019 hingga 2024.

“Berdasarkan laporan awal, kami menemukan indikasi bahwa sebagian kelompok tani yang tercatat sebagai penerima program replanting hanyalah formalitas untuk mempermudah pencairan dana,” ujar Fitriansyah.

Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan dugaan penyimpangan pencairan dana, termasuk adanya kelompok tani penerima bantuan yang diduga fiktif. Kondisi ini, kata Fitriansyah, berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi para petani sawit ternyata diduga dikuasai oleh segelintir pihak,” tegasnya.

Sejauh ini, Kejari Solok Selatan telah memeriksa 14 saksi, termasuk salah satu pengurus koperasi yang diketahui merupakan anggota DPRD setempat. Penyelidikan akan terus berlanjut dengan pengumpulan bukti tambahan.

“Kami akan terus melakukan pendalaman dan memberikan informasi terbaru sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Fitriansyah menegaskan.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dana besar serta dugaan penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang merugikan para petani sawit yang seharusnya mendapat manfaat dari program replanting.(***)

PADANG - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II Padang menggelar kegiatan bakti sosial pada 2 Oktober 2025.

Rencana kegiatan tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Asisten Teritorial (Aster) Dankodaeral II Padang, Letkol Laut (P) Octav Bayu Dirgantara, M.Tr.Opsla, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (23/9/2025).

Letkol Laut (P) Octav Bayu Dirgantara menjelaskan sejumlah agenda bakti sosial telah dipersiapkan. Salah satunya adalah aksi pembersihan bantaran Sungai Kali Mati di Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat.

“Selain itu, sesuai arahan Bapak Panglima TNI, kita juga akan melaksanakan pembagian paket sembako dan donor darah. Sasaran kegiatan adalah masyarakat sekitar Kali Mati hingga kawasan Muaro Padang, tepatnya di lingkungan Satuan Patroli Angkatan Laut (Satrol) Kodaeral II Padang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan bakti sosial HUT TNI ini akan melibatkan seluruh unsur TNI-Polri, instansi maritim, jajaran Pemko Padang, serta partisipasi aktif masyarakat setempat.

“Kami berharap dukungan semua pihak untuk kelancaran aksi ini. Alhamdulillah Pemko Padang di bawah arahan Pak Wali menyatakan dukungannya,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan bakti sosial tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi dan siap bersinergi untuk menyukseskan kegiatan ini. Semoga memberi manfaat besar bagi masyarakat, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI bersama rakyat,” ujar Fadly Amran didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait.(ril)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, hari ini (23/9). Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah, karena mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, almarhum Prof Sumitro Djojohadikusumo. 

Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB merupakan kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi. “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino.

Prof Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948-1949, masa yang sangat menentukan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dan posisinya di dunia. Salah satu kiprah diplomasi paling monumental yang dicatat Sumitro adalah memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A Lovett.

Memorandum yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia.

Agresi itu juga dianggap sebagai pelanggaran keras terhadap Perjanjian Renville serta perundingan lain antara Indonesia dan Belanda, sekaligus juga mencederai legitimasi PBB.

Tak berhenti di situ, Sumitro melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk membangun dukungan dari negara-negara Asia. Pada pertemuan di India, Januari 1949, ia berhasil menggalang solidaritas negara-negara Asia untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan para pimpinan Republik.

Puncaknya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dino menilai, pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum ke-80 PBB membawa angin segar di tengah merosotnya semangat multilateralisme global. “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” kata mantan Duta Besar RI untuk AS itu.

Senada, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan makna strategis dalam pidato Presiden di Sidang PBB nanti. Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat. 

“Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Hamdan di Jakarta.

Setelah 10 tahun absen, Presiden Indonesia akhirnya kembali hadir di panggung utama dunia. Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang aktif di garis depan diplomasi internasional.

“Ini merupakan penampilan langsung Presiden Indonesia di forum UNGA setelah lebih dari satu dekade, menjadi momentum penting yang menegaskan peran Indonesia di garis depan diplomasi internasional serta komitmen terhadap penguatan multilateralisme,” pungkas Hamdan. (r)

PADANG - Kota Tua Festival 2025 resmi ditabuh, Jumat (19/9/22025). Kegiatan itu dipusatkan di GOR HTT, Pondok. Festival yang digagas Himpunan Tjinta Teman (HTT) Pusat Padang bersama WHTT, serta berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat ini akan berlangsung selama sembilan hari, mulai 19 hingga 27 September 2025. Sejumlah sajian budaya, kuliner, hingga UMKM ikut memeriahkan agenda tahunan ini.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya wadah hiburan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata Kota Padang.

“Pemerintah Kota Padang mengapresiasi pelaksanaan Kota Tua Festival. Harapannya, kegiatan ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pariwisata kota kita,” ujar Fadly.

Mengusung tema “Urang Padang Jalan Barampek”, festival tahun ini sejalan dengan program unggulan Jelajah Padang yang digencarkan Pemko.

Program tersebut bertujuan memperkenalkan lebih luas potensi wisata, sejarah, dan keberagaman budaya yang dimiliki Kota Padang.

“Padang adalah kota multietnis. Melalui festival ini kita perlihatkan semangat kebersamaan, meski berbeda latar belakang tetap satu tujuan menjaga persatuan,” tambahnya.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Lila Yanwar, yang hadir mewakili Gubernur. Lila menilai festival budaya menjadi sarana efektif untuk mempromosikan Sumatera Barat, khususnya Padang, sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Festival yang berlangsung hingga sepekan lebih itu menghadirkan pertunjukan seni budaya dari etnis Tionghoa, India, Nias, dan Minangkabau. Tidak hanya itu, tersedia bazar UMKM dan kuliner khas, permainan tradisional, ajang Kota Tua Got Talent, hingga kegiatan sosial berupa donor darah.

Kehadiran sejumlah tokoh juga menambah semarak acara, di antaranya Ketua Dekranasda Sumbar Ny. Harneli, Ketua BKOW Sumbar Ny. Dianita Maulin Vasko, Anggota DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman yang juga mewakili Ketua HTT Pusat Padang, serta jajaran Forkopimda Sumbar dan Kota Padang.

Ragam suguhan dan nuansa kebersamaan lintas budaya di kegiatan Kota Tua Festival 2025 diharapkan menjadi agenda tahunan yang memperkuat identitas Padang sebagai kota sejarah, kota budaya, sekaligus destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. (ril)

PADANG - Seorang agen travel umrah di Padang, Sumatera Barat berinisial Y diduga gelapkan uang setoran 100 jemaah.

Akibatnya travel umrah SMT mengalami kerugian Rp 454 juta.

Tidak terima dengan hal itu Direktur travel umrah SMT Komala Sari membuat laporan polisi ke Polda Sumbar, Jumat (19/9/2025) malam yang diterima Kepala Siaga II SPKT Polda Sumbar Kompol Irnadi.

Komala menyebutkan peristiwa berawal dari adanya rencana keberangkatan 100 jemaah umrah ke Tanah Suci.

Y sebagai agen kemudian mengumpulkan setoran uang jemaah untuk proses pemberangkatan.

"Namun setelah seluruh jemaah diberangkatkan dan bahkan sudah pulang, Y belum menyerahkan uang setoran," kata Komala kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025) di Padang.

Komala menyebutkan pihaknya telah berupaya menagih ke Y, namun selalu berkilah.

Namun, setelah seluruh jamaah diberangkatkan bahkan sudah pulang, Y belum menyelesaikan pembayaran setoran jamaah.

Komala menyebutkan pihaknya telah berupaya menagih ke Y namun Y menyampaikan uang setorah jamaah tidak ada padanya, tetapi  pada jamaah. Setelah sempat ditagih ke beberapa jamaah ternyata sudah ada yg lunas. Melihat tindakan Y ini, komala terpaksa menempuh jalur hukum.

"Alasannya belum sempat ditagih ke jemaah. Tapi ketika di cek ke jemaah, ternyata sudah dibayar," kata Komala.

Karena tidak ada itikad baik, kata Komala, maka pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum.

"Sebenarnya saya mau baik-baik, tapi karena tak ada itikad baik maka saya tempuh jalur hukum," kata Komala.(***)

JAKARTA - Belakangan ini ruang publik dan media sosial ramai oleh gerakan bertajuk 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Jalan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap maraknya penggunaan sirine, strobo, dan rotator di jalan raya. Dukungan gerakan ini bermunculan dalam berbagai bentuk, mulai dari unggahan di media sosial hingga pemasangan stiker di kendaraan dengan pesan lantang seperti 'Penggunaan sirene dan strobo hanya diperbolehkan untuk ambulans dan Damkar'.

Bahkan sejumlah pengendara kini memilih tak lagi memberi ruang jalan bagi mobil berstrobo tanpa pengawalan resmi sebagai bentuk perlawanan simbolis.

Sony Susmana, pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), menilai fenomena ini lahir dari kejenuhan publik yang terus-menerus dipaksa mengalah oleh pengendara yang merasa memiliki hak istimewa. "Orang yang pakai lampu itu merasa dirinya harus diprioritaskan. Dia menganggap pengguna jalan lain wajib minggir. Dari situ lahir perilaku agresif yang bisa memicu konflik di jalan,” katanya kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan, strobo dan sirene seharusnya digunakan sesuai peruntukan. Ambulans, pemadam kebakaran, atau tamu negara memang pantas mendapatkan prioritas. Selebihnya, penggunaan sirene dan strobo sebaiknya ditertibkan.

“Mau pejabat, TNI, Polri, menurut saya malu deh. Balik lagi ke inti kampanye itu, kalian dibayar rakyat, harusnya sama-sama kalau memang susah. Jalan itu ruang bersama, harusnya semua merasakan kondisi yang sama,” tutur Sony.

Keresahan publik makin memuncak karena fenomena ini bukan hanya dilakukan kendaraan pribadi, melainkan juga mobil pelat merah atau kendaraan pejabat. Tak jarang, strobo dan sirene dinyalakan meski sedang tidak bertugas atau tanpa pengawalan resmi.

Hal inilah yang membuat publik semakin geram, karena aparat negara yang seharusnya memberi contoh justru terkesan arogan di jalan raya.

Padahal aturannya sudah jelas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa lampu isyarat dan sirene hanya boleh dipasang untuk kepentingan tertentu. Polisi berhak menggunakan lampu biru dan sirene, sementara lampu merah diperuntukkan bagi kendaraan tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, hingga mobil jenazah. Lampu kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan patroli jalan tol, derek, atau pengangkut barang khusus.

Aturan yang sama juga menegaskan hanya ada beberapa kendaraan yang memiliki hak utama di jalan, mulai dari pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut pasien, hingga iring-iringan jenazah.

Kendaraan pejabat negara dan tamu asing boleh memanfaatkannya apabila sedang dikawal. Dengan dasar aturan yang begitu tegas, gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' menjadi simbol kegelisahan publik terhadap arogansi pengguna strobo dan sirene ilegal. “Gerakan ini sebenarnya sudah mempermalukan kepolisian. Dengan adanya gerakan itu, publik menilai polisi tidak melakukan aksi penertiban atau seakan membiarkan pengguna strobo ilegal di jalan,” ujar Sony.

"Kalau dari pendapat saya sebaiknya sudah harus ada action polisi untuk mereka yang menggunakan strobo secara tidak layak," lanjutnya.(kmp)

LIMAPULUHKOTA - Bencana longsor menerjang kawasan Flyover Kelok 9, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (18/9/2025) malam. Material longsor menutupi badan jalan.

Akibatnya, hingga pukul 20.55 WIB, akses jalan yang menjadi penghubung Sumbar-Riau itu putus total. Antrian kendaraan terjadi di jalur tersebut.

Kasat Lantas Polres Lima Puluh Kota, Iptu Zarwiko Irzal mengatakan, longsor terjadi pada pukul 19.20 WIB.

"Jalur putus total, cuaca saat ini masih hujan. Material Menutup badan jalan, sehingga akses arus lalu lintas Sumbar-Riau tidak bisa dilalui," kata Zarwiko, Kamis (18/9/2025).

Zarwiko menyebutkan satu alat berat sedang bekerja di lokasi untuk membersihkan material longsor.

"Alat berat dari Balai Pelaksana Jalan Nasional sedang bekerja," ungkapnya.

Kepolisian, lanjut Zarwiko, telah melakukan imbauan kepada kendaraan yang hendak melintasi kawasan Flyover Kelok 9. Sehingga tiap terjadi antrian kendaraan yang panjang.

"Kendaraan sudah kami imbau untuk berhenti di rumah makan. Untuk sekarang ada sekitar satu kilometer antrian kendaraan akibat longsor ini," ujarnya.(ssc)

PADANG - Menteri Pertanian Amran Sulaiman didampingi Wali Kota Padang Fadly Amran dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah melakukan kunjungan kerja ke Pasar Lubuk Buaya, Koto Tangah, Selasa (16/9/2025).

Kedatangan mereka bertujuan untuk memantau langsung kondisi pasar serta meninjau harga dan pasokan bahan pokok.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Dalam kunjungannya, Menteri Amran menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang atas kerja sama yang baik.

mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang ia terima, harga-harga pangan di pasaran sudah mulai menunjukkan penurunan.

“Alhamdulillah, pertama kami ucapkan terima kasih kepada kepada Pak Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wali Kota Padang, Fadly Amran,” ujar Amran.

“Kami memantau langsung harga-harga pangan di pasar. Juga kita melihat operasi pasar sudah masif sampai ke bawah. Dan kami terima laporan harga sudah turun,” tambahnya.

Menteri Amran juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka inflasi.

Inflasi kita bulan lalu itu 2,7, sekarang menjadi 2,31 turun. Itu menunjukkan bahwa harga-harga yang penyumbang inflasi itu relatif stabil,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, operasi pasar akan terus dilanjutkan hingga Desember, bahkan jika perlu hingga Januari-Februari.

Amran menegaskan bahwa stok pangan nasional masih aman, dengan lebih dari 1 juta ton stok yang belum tersalurkan. “Jadi yang tersalurkan baru 100-an, 200-an ribu ton. Jadi ini masih posisi aman,” ungkapnya.

Terkait efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Menteri Amran menyatakan bahwa hasilnya sangat positif. “SPHP ini sangat tinggi, cukup bagus. Kita sudah seluruhkan 6.000-7.000 ton per hari se-Indonesia,” katanya.

Meskipun pasokan tinggi, Amran memastikan hal tersebut bukan masalah karena stok pangan nasional yang melimpah. “Kalaupun tinggi enggak masalah, karena stok kita banyak. 10.000 pun kita bisa layani per hari. Jadi enggak masalah, stok kita enggak masalah,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga, terutama beras.

“Pasokan beras dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), alhamdulillah harganya standar, dan penjualannya bagus,” kata Fadly Amran.

Ia juga menambahkan bahwa Pemko Padang telah mengadakan beberapa pasar murah yang disambut baik oleh masyarakat.

Kunjungan Menteri Pertanian ini diharapkan dapat memberikan perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk membantu Pemko Padang mengatasi tantangan yang masih dihadapi. (rilis)

PADANG - Pemerintah Kota Padang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang menerima penghargaan dari FKUB Sumatera Barat (Sumbar) atas keberhasilan dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI, Adib Abdushomad, bersama Ketua FKUB Sumbar, Duski Samad yang diterima oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir dan Ketua FKUB Kota Padang, Salmadanis.

Penyerahan dilakukan dalam acara Silaturahmi Daerah (Silatda) Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Provinsi Sumbar 2025 di Aula Gubernuran Sumbar, Selasa (16/9/2025).

Wawako Padang, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi mendalam atas penghargaan tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada FKUB Kota Padang dan seluruh elemen masyarakat yang terus mendukung upaya menjaga harmoni di Kota Padang.

Ketua FKUB Sumbar, Duski Samad menyebutkan penghargaan ini lebih dikhususkan atas langkah cepat dan bijaksana Pemko Padang dan FKUB dalam memfasilitasi penyelesaian insiden kesalahpahaman di Rumah Doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, pada 27 Juli 2025 lalu. (rilis)

PARIAMAN - Dua polisi di Polres Pariaman, Bripka IR dan Bripda LMA, dipecat karena kasus sabu-sabu dan korupsi uang koperasi polres. Pemecatan keduanya dilakukan dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada Senin (15/9/25) di markas polres setempat.

Kepala Polres Pariaman, AKBP Andrenaldo, menegaskan bahwa PTDH merupakan tindakan tegas dari Polri untuk menjaga marwah dan profesionalisme kepolisian.

"PTDH bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan hasil evaluasi mendalam terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam menjaga standar etika dan disiplin anggota Polri,” ujarnya.

Sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, kata Andrenaldo, Polri harus memastikan bahwa setiap anggota tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan moral yang tinggi. Ia menyebut bahwa pelanggaran sekecil apa pun harus ditindak secara tegas agar kepercayaan masyarakat tidak terganggu.

Ia berharap peristiwa itu menjadi pembelajaran berharga bagi semua personel Polres Pariaman untuk selalu menjaga sikap dan perilaku, serta mengedepankan profesionalisme dalam setiap tindakan.

“Disiplin dan integritas adalah pondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri,” ucapnya.

Andrenaldo mengatakan bahwa Polres Pariaman berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita ingin membangun Polri yang bersih dari pelanggaran, berorientasi pada pelayanan prima, dan memiliki etika yang tinggi. Ini adalah upaya bersama yang harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa upacara PTDH itu menjadi momen penting bagi Polres Pariaman dalam menegakkan tata kelola internal yang baik dan mempertegas sikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang merusak nama baik institusi.(sk)

PADANG – Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Pantai Barat Daya Kota Mukomuko, Bengkulu, pada Minggu (14/9/2025) sekitar pukul 21.49 WIB. Namun getaran gempa dirasakan hingga ke Kota Padang, Sumbar.

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan pisenter gempa berada di laut, pada koordinat 2,85° LS dan 100,87° BT, sekitar 40 Km arah barat daya Kota Mukomuko, pada kedalaman 57 Km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Mukomuko dengan skala intensitas IV MMI, daerah Sungai Penuh, Kerinci, Padang, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dengan skala intensitas III MMI, dan daerah Ipuh dengan skala intensitas II MMI. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun  tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah.

Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. (rdr)

PADANG - Langkah tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penanganan ATS, di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Jumat (12/9/2025).

“Pendidikan adalah hak dasar anak yang tidak boleh diabaikan. Kita menargetkan tidak boleh ada lagi anak usia sekolah yang tercecer dari sistem pendidikan. Upaya ini menjadi perhatian serius demi mewujudkan generasi emas Kota Padang,” tegas Wawako dalam pertemuan yang diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, lurah, hingga operator ATS kelurahan se-Kota Padang itu.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat, agar setiap anak di Kota Padang benar-benar mendapat hak pendidikan tanpa terkecuali. (ril)

PADANG - Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar) menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu, serta mengamankan total 50 paket ganja dan 8 paket sabu-sabu di wilayah tersebut.

"Pengungkapan dua kasus besar ini merupakan komitmen BNN Sumbar dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba di Ranah Minang," ujar Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Pol Riki Yanuarfi, Jumat (12/9/2025).

Penangkapan pertama terjadi pada 9 September 2025, pukul 04.00 WIB, di Jalan Raya Bukittinggi-Medan Kilometer 7 Padang Hijau, Jorong Pandam Gadang Ranggo Malai, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Tim BNN menemukan dua karung berwarna putih berisi 50 paket ganja, masing-masing dibungkus lakban cokelat. Tiga pelaku, berinisial W, T, dan R, ditangkap dalam operasi tersebut.

Dari hasil penyelidikan sementara, ganja siap edar tersebut dibawa dari Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menuju Kota Batusangkar.

"Salah satu pelaku mengakui narkotika tersebut dijemput dari daerah Panyabungan untuk diantarkan ke Batusangkar atas perintah seorang perempuan berinisial RJ alias Kakak," kata Riki.

Pengembangan kasus berhasil mengamankan RJ di Kota Payakumbuh. Selang beberapa hari kemudian, pada 11 September 2025, BNN Sumbar kembali menggagalkan penyelundupan sabu-sabu di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Ketiga terduga pelaku ditangkap saat berada di minibus yang diangkut truk towing. Dari penggeledahan, ditemukan delapan paket besar sabu-sabu, tujuh paket rapi dan satu paket terbuka.

Brigjen Riki menekankan, keberhasilan dua pengungkapan dalam waktu berdekatan ini bukan sekadar operasi rutin.

"Kami ingin menegaskan bahwa BNN Sumbar tidak akan memberi ruang bagi para pelaku peredaran gelap narkotika," tegasnya. (ant)

PADANG – Pemerintah Kota Padang tengah mematangkan persiapan penerapan Program Smart Surau yang ditargetkan secara penuh mulai 1 Oktober 2025. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyebutkan sejumlah poin dievaluasi agar program berjalan optimal.

Pada hasil evaluasi itu terdapat beberapa poin yang dibahas, di antaranya penerapan konsep salat berjamaah terutama pada waktu Subuh, Magrib, dan Isya.

"Kemudian pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum proses belajar dimulai di sekolah dan peningkatan jenjang pendidikan keagamaan, mulai dari TPQ ke TQA hingga MDTA ke MDTW, serta penguatan kegiatan keagamaan remaja melalui program Remaja Reborn setiap malam Minggu," katanya saat Rapat Evaluasi Smart Surau di kediamannya, Rabu malam (10/9/2025).

Maigus menambahkan, secara konsep seluruh kegiatan tersebut sudah matang karena ditangani oleh tim yang berkompeten dan didukung dengan aplikasi digital.

“Mulai 1 Oktober 2025, Smart Surau akan diterapkan secara penuh di seluruh masjid dan musala di Kota Padang bagi pelajar,” jelas Maigus.

Lebih lanjut ia menyebut, tahap awal penggunaan aplikasi akan difokuskan bagi pelajar, kemudian secara bertahap akan dikembangkan untuk ASN dan masyarakat umum. (rilis)

PADANG – Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (10/9/2025).

Rakor ini dihadiri Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah I KPK RI Harun Hidayat, Ketua DPRD Padang Muharlion, Sekda Kota Padang Andree Algamar, Plt Inspektur Kota Padang, serta para kepala OPD.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus konsisten mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“MCSP adalah instrumen vital yang mendorong perbaikan nyata. Alhamdulillah, skor MCSP Pemko Padang tahun 2024 mencapai 94,99 persen, tertinggi di Sumbar. Angka ini menunjukkan keseriusan kita dalam menutup celah korupsi,” ujarnya.

Fadly menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Saya mengajak seluruh OPD untuk menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan hanya kewajiban administrasi. Dengan begitu, masyarakat akan semakin percaya terhadap pelayanan dan program pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Satgas Korsup Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menekankan pentingnya mitigasi risiko korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Sekitar 70 persen potensi korupsi terjadi di area PBJ. Karena itu, kami hadir untuk memastikan 10 proyek strategis hibah dan pokir di Kota Padang sesuai indikator MCSP, tidak melenceng, dan mengikuti prosedur sesuai regulasi,” jelas Harun.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi pelayanan publik di Disdukcapil dan DPMPTSP Kota Padang dengan memperhatikan masukan masyarakat agar kualitas layanan semakin meningkat.

Dengan sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder, diharapkan agenda pencegahan korupsi di Kota Padang semakin optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(rilis)

PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), tengah berupaya untuk meraih Piala Adipura 2025 dengan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Ternak di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Air Dingin. Langkah ini dinilai krusial agar kawasan TPA terbebas dari hewan ternak yang berkeliaran bebas.

"Salah satu pembahasan dan poin penting dari Piala Adipura ialah kawasan TPA yang terbebas dari hewan ternak," ujar Wali Kota Padang, Fadly Amran, Selasa (9/9/2025).

Saat ini, keberadaan ternak seperti kambing dan sapi masih banyak di kawasan TPA Air Dingin. Hewan-hewan tersebut kerap memakan sampah, yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka sendiri sekaligus masyarakat yang mengonsumsi dagingnya.

"Keberadaan ternak di TPA Air Dingin perlu mendapat pengawasan bersama agar tidak lagi mengonsumsi sampah. Ini membahayakan kesehatan ternak, kualitas lingkungan sekitar serta masyarakat yang mengonsumsi daging dari ternak itu," kata Fadly Amran.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Padang menugaskan dinas terkait untuk memasang pagar sepanjang 1.600 meter di sekeliling TPA Air Dingin. Anggaran untuk pemagaran diperkirakan mencapai Rp2,9 miliar. Dengan pembatasan ini, pemerintah berharap ternak tidak lagi berkeliaran bebas dan TPA menjadi lebih tertib serta aman.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, menyebutkan sekitar 60 persen ternak di TPA Air Dingin tidak memiliki kandang dan bergerak bebas.

Tercatat ada 27 peternak yang sebagian besar bermitra dengan pemilik modal melalui sistem bagi hasil.

"Sosialisasi telah dilakukan kepada peternak. Mereka juga sudah mengetahui bahwa solusi yang diambil pemerintah adalah pemagaran kawasan TPA," ujarnya.

Langkah pemerintah kota ini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat konsumsi daging ternak yang memakan sampah.

Dengan terbentuknya Satgas Penanganan Ternak dan pemagaran TPA Air Dingin, target Piala Adipura 2025 menjadi lebih realistis untuk dicapai. (ant)

PADANG - Anggota DPRD Kota Padang, Rustam Efendi tampung aspirasi warga Padang Sarai dalam rangka rehat masa Sidang I tahun 2025/2026, bertempat di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Senin (8/9/2025) di Aula UPTD TPI Koto Tangah.

Rustam Efendi mengungkapkan, reses adalah kegiatan yang mana anggota dewan bertemu langsung dengan konstituen dan mendapatkan berbagai usulan dari bawah. Sehingga nantinya dari usulan ini akan disamakan persepsi dengan program yang ada pada pemerintah kota.

"Karena DPRD bukan kuasa pengguna anggaran, tentunya DPRD bersama pemerintah kota selalu melakukan pembahasan terhadap usulan yang sudah didapatkan dari masyarakat bawah," ujar Rustam.

Akan tetapi, tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Padang ini, bisa dipastikan dari dana pokok pikiran yang diserahkan akan sampai kepada masyarakat. 

Disebutnya, saat ini program program dari pemerintah Kota Padang berubah ditengah jalan sesuai dengan visi dan misi dari bapak walikota.

"Tentunya akan ada penyesuai dengan program program yang ada dipemerintah kota saat ini dari apa yang diusulan masyarakat kepada kita," terang Rustam Efendi.

Dikatakannya, untuk kinerja DPRD yang sinergi dengan program Pemko Padang, melalui dana Pokir anggota DPRD, itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Diungkap Rustam Efendi, untuk pokir selaku anggota DPRD Kota Padang untuk tahun 2025 sudah berjalan 90 persen.

"Seperti pengerjaan drainase dan betonisasi jalan lingkungan dibeberapa titik di Koto Tangah. Itu sudah nikmati warga kita," tuturnya.

Lalu, tambah Rustam Efendi, adanya bantuan untuk Dinas Pendidikan, yaitu untuk beberapa SD dan SMP Negeri yang ada di Koto Tangah. Seperti bantuan pembangunan pagar dan alat belajar mengajar serta sarana untuk unit kesehatan sekolah (UKS).

"Alhamdulillah itu telah terlaksana, sesuai dengan apa yang diajukan ditahun 2024 lalu untuk direalisasikan pada tahun 2025 ini, hingga penghujung tahun 2025 hampir 90 persen terlaksana," pungkasnya. (man)

PADANG - Anggota DPRD Kota Padang Rafli Boy tampung aspirasi warga di Reses I 2025/2026 di kelurahan Parak Karakah, Minggu (6/9/2025) pagi.

Reses Rafli Boy juga dimeriahkan doorprize yang diawali jalan santai, senam sehat dan cek kesehatan gratis.

Tak kalah specialnya Walikota Padang, Fadly Amran juga sempatkan hadir dan menyapa warga direses Rafli Boy yang merupakan anggota dewan fraksi Nasdem Kota Padang.

Rafli Boy mengatakan untuk tahun 2025 ini sudah banyak capaian kinerja selaku anggota dewan. Pertama, pembangunan mushalla di SdN 35 dan sudah dapat di pakai oleh siswa untuk kegiatan keagamaan.

"Kemudian SdN 01 Tan Malaka pembangunan lokal baru yang juga sudah di gunakan untuk proses belajar mengajar disekolah tersebut," ujarnya.

Rafli juga menyebut, adanya pembangunan batas sungai agar air tidak meluap ke pemukiman warga di Parak Karakah yang sudah diselesaikan.

"Sementara untuk bantuan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang pernah diusulkan saat reses tahun kemaren. Itu hanya tinggal pencairannya saja, mudah - mudahan itu dapat dinikmati warga penerima di penghujung tahun ini," terang Boy, sapaan Rafli.

Tidak lupa, Rafli juga mengungkapkan, bahwa permintaan warga di Rw 05 Kubu Dalam Parak Karakah untuk penerangan lampu jalan itu juga sudah terlaksana dan telah dinikmati warga.

"Jadi untuk pokir yang kita gelontorkan dikelurahan Kubu Dalam Parak Karakah sebanyak 500 juta lebih," tutur Rafli Boy.

Sementara, Walikota Padang, Fadly Amran kesempatan itu memberikan apresiasi terhadap kegiatan reses anggota DPRD Kota Padang Rafli Boy ini.

Ia berharap, melalui reses ini bisa didapat berbagai saran dan usulan dari masyaralat langsung terhadap pemerintah Kota Padang.

"Sehingga,apa-apa yang menjadi saran dan masukan masyarakat kepada wakilnya dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kota Padang kedepannya," pungkas Fadly.(***)

BUKITTINGGI- Event lari (runner) yang telah menjadi pergelaran tetap di Sumatra Barat (Sumbar), yaitu Minang Geopark Run (MGR) segera hadir.

MGR 2025 merupakan ajang perpaduan sport, geografis dan budaya asli ranang minang. Dan hebatnya, MGR 2025 akan menjadi event lari dengan skala yang lebih besar, lebih inklusif, dan lebih berdaya guna bagi masyarakat. Ayooo buruan ikut dan daftar.

Founders MGR sekaligus inisiator lari berkelas dunia Yv Tri Saputra memastikan event geopark run digelar pada 30 November 2025.

“Ini event yang ke enam kali, dan sudah tercatat di agenda runners nasional bahkan dunia. MGR ini tidak sekadar perlombaan lari, melainkan sebuah pergerakan kolaboratif yang menggabungkan sport tourism, pelestarian lingkungan, promosi budaya, serta pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Yv Tri Saptra, Sabtu (6/9/2025) di Jakarta.

MGR 2025 telah membuka pendaftaran, dari data pendafatran online telah 2200 pelari nasional maupun internasional yang siap berpartisipasi di event MGR 2025, posisi hari ini kata Yv Tri Saputra hanya tersisa 300 slot.

“Respon pelari untuk mencoba track run ranah minang sangat luar biasa,” ujar Yv Tri Saputra biasa di sapa Uda Yv itu.

MGR tak sekedar lari, MGR memiliki sensasi tersendiri bagi peserta nya karena merasakan langsung geopark yang membelah langsung bumi Sumbar.

“Event MGR 2025 sangat disupport oleh pemerintah daerah di Sumbar dan kementerian serta lembaga dan perusahaan BUMN maupun swasta nasional, Insya Allah peserta MGR 2025, total kita targetkan 2500 runners,” ujar Yv Tri Saputra.(***)

PADANG - Pemerintah Kota Padang akan membangun fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar turunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin. Dengan dana Rp 120 miliar dari pemerintah pusat, proyek ini diproyeksikan mampu mengolah 200 ton sampah per hari dari total timbunan sampah Kota Padang yang mencapai 750 ton.

Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan saat ini sudah ada minat dari sejumlah investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Salah satunya adalah investor asal Jepang yang menyatakan ketertarikan untuk membangun RDF di Kota Padang,” kata Fadly, Rabu (20/08/2025).

Pembangunan RDF, katanya dinilai akan dapat membantu pengelolaan masalah sampah di Padang. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, produksi sampah di ibu kota provinsi ini mencapai 750 ton per hari.

“RDF bisa mengolah 200 ton per hari, kajiannya sedang dipercepat agar proyek tersebut bisa segera dijalankan,” ujarnya.

RDF merupakan hasil pengolahan sampah yang dikeringkan untuk menurunkan kadar air hingga kurang dari 25 persen dan menaikkan nilai kalorinya, setelah sebelumnya dicacah terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukurannya menjadi 2-10 centimeter.

Namun, teknologi ini mendapat sorotan karena dinilai merupakan solusi palsu dari pengelolaan sampah yang berlawanan dengan prinsip sampah sebagai sumber daya berkelanjutan, seolah-olah itu menjadi sebuah solusi namun nyatanya malah menimbulkan masalah baru.

Manajer Kampanye Tata ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional, Dwi Sawung mengatakan RDF menimbulkan masalah terutama kepada masyarakat, seperti bau menyengat, menghasilkan racun dari sampah plastik seperti dioxin dan furan. Serta RDF juga menghambat sistem kompos.

“RDF ini selalu digadang-gadang pemerintah pusat, mungkin karena produknya bisa dijual, karena nilai ekonomi tersebut jelas terindikasi bahwa pengadaan RDF pasti mengandung konflik kepentingan,” ujarnya.(***)

PADANG - Selama Januari-Agustus 2025, tiga orang warga Sumatera Barat (Sumbar) dilaporkan berangkat ke Kamboja menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Fakta itu diungkapkan oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumbar.

Ketiganya merupakan laki-laki, satu orang asal Solok dan dua orang dari Pariaman. Keberadaan PMI ilegal di Kamboja ini terdeteksi setelah keluarnya mereka mengadu ke BP3MI Sumbar.

Kepala BP3MI Sumbar, Jupriyadi mengatakan, PMI ilegal ini tertipu dengan iming-iming bonus atau gaji yang besar. Namun nyatanya, mereka menjadi pekerja scamming judi online.

"Ada keluarga PMI ilegal ini mengadu ke kami, jika ingin pulang harus bayar denda kalau tidak salah sebesar Rp 180 juta," kata Jupriyadi saat dihubungi SuaraSumbar.id, Kamis (4/9/2025).

Jupriyadi mengungkapkan, kebanyakan PMI ilegal asal Sumbar berangkat di provinsi tetangga, mulai melalui pelabuhan yang ada di Batam hingga Medan.

Untuk di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Jupriyadi memastikan, upaya keberangkatan PMI Ilegal tidak akan bisa. Karena BP3MI terus berupaya meminimalisir dengan berkoodinasi bersama kepolisian dan imigrasi.

"Sumbar bisa dibilang tidak ada (jalur gelap). Karena memang warga Sumbar, PMI ilegal ini berangkat lewat Dumai, Batam, Medan, di pelabuhan," ungkapnya.

Menurut Jupriyadi, para pelaku perekrutan PMI ilegal tersebut kebanyakan orang terdekat. Mereka menjadi calo lalu mencari korban, memberikan iming-iming pekerjaan dengan gaji dan bonus besar.

"Tapi nyatanya korban dijadikan pekerja scamming judol," imbuhnya.(***)

PADANG - Ratusan buruh pelabuhan atau tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang bernaung di Koperasi Jasa Maritim (Kopermar) Teluk Bayur, Padang Sumatera Barat, terancam kehilangan pekerjaannya menyusul diberhentikannya aktivitas Kopermar dalam menangani kegiatan bongkar muat pelabuhan Teluk Bayur mulai 2 September 2025.

Imbasnya, sekitar 1.000-an orang yang merupakan keluarga TKBM juga akan terkena dampaknya jika ratusan TKBM di Teluk Bayur anggota Kopermar itu tidak bekerja lagi.

Sebelumnya, di Pelabuhan Teluk Bayur terdapat dua Pengelola TKBM yakni

Koperbam dan Kopermar.

Pasca penghentian aktifitas ini, memicu aksi demontrasi TKBM Kopermar Teluk Bayur di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur pada Selasa (2/9/2025).

dapat diberikan untuk bekerja di Pelabuhan Teluk Bayur.

“Kalau aksi hari ini tak ada solusi, kami akan melakukan aksi serupa sampai tanggal 4 September sesuai dengan ijin pemberitahuan kepada pihak kepolisian,” ucap Paiman.

Menurut Paiman, kalau anggotanya yang berjumlah 330 TKBM tak diperbolehkan lagi bekerja, bagaimana nasib sekitar 1.000 orang yang menggantungkan nasibnya ke Pelabuhan Teluk Bayur ini.

“Kalau 330 TKBM per keluarga punya anak satu, dikalikan 3 orang per keluarga, udah berapa orang. Apakah pemerintah tak ada toleransi terhadap nasib orang kecil ini,” ungkapnya.

Pasalnya, kata Paiman, selama ini Kopermar juga bekerja di pelabuhan Teluk Bayur berdasarkan Rekomendasi bersama 5 Dinas (Diskop Provinsi & Kota, Disnaker Provinsi & Kota, serta KSOP Teluk Bayur).

“Semestinya dasar hukum yang berlaku untuk pengelolaan TKBM di Pelabuhan itu seharusnya Permenkop 6/2023 yang secara tegas tidak menetapkan satu pelabuhan hanya satu koperasi TKBM, bukan dengan SKB 2 Deputi Dirjen 1,” ucap Paiman.(***)

PADANG - Dengan suara lantang yang memecah ruangan aula SPN Polda Sumbar, 208 calon Dubalang Kota meneriakkan yel-yel khas mereka. Sorakan “Dubalang Kota Badagok Badantang” menandai dimulainya pelatihan perdana yang dibuka langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, Selasa (2/9/2025).

Pelatihan yang berlangsung 2- 4 September 2025 ini juga dihadiri jajaran Forkopimda Kota Padang, Kepala SPN Polda Sumbar Kombes Pol Erwin Suwondo, Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, pimpinan OPD, serta para camat se-Kota Padang.

Fadly Amran menegaskan bahwa keberadaan Dubalang Kota adalah langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) melalui kearifan lokal Minangkabau.

“Dubalang Kota adalah representasi bagaimana adat dan budaya bisa hidup berdampingan dengan pembangunan kota. Mereka hadir bukan sekadar menjaga ketertiban, tapi juga menguatkan marwah budaya Minangkabau. Kehadiran mereka sejalan dengan Progul Padang Sigap,” ungkap Fadly.

Ia menambahkan, Dubalang Kota diharapkan mampu menjadi motor penggerak suasana aman, tenteram, dan harmonis di tengah masyarakat.

“Saya ingin Dubalang Kota benar-benar menjadi kebanggaan kita bersama. Bukan hanya simbol adat, tapi juga barisan yang siap siaga menjaga keamanan, mendukung pemerintah, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, menjelaskan bahwa sebanyak 208 Dubalang Kota yang mengikuti pelatihan ini merupakan hasil rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari seluruh wilayah. Mereka dilibatkan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tiap kecamatan, sebagai bentuk sinergi adat dengan TNI-Polri.

“Selama tiga hari ke depan, para peserta akan ditempa dengan materi pengamanan, pemahaman hukum, dan nilai adat Minangkabau. Setelah itu, mereka akan dilantik secara resmi pekan depan,” jelas Chandra.

Dubalang Kota nantinya ditempatkan di seluruh kecamatan dengan formasi dua orang per kelurahan, bekerja di bawah koordinasi Kasi Trantib Kecamatan, serta berkolaborasi dengan lurah, camat, aparat penegak hukum, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Dengan yel-yel yang bergema di ruangan SPN Polda Sumbar, para calon Dubalang Kota menegaskan tekad mereka menjadi benteng adat sekaligus garda ketertiban bagi masyarakat Padang.(rilis)

PADANG - Massa aksi unjuk rasa di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mulai membubarkan diri setelah aspirasi mereka diterima oleh para anggota dewan. Tidak ada kericuhan, aksi berlangsung damai dan aman.

Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.33 WIB, Senin (1/9/2025). Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Sumbar menemui massa di tengah aksi.

Mereka di antaranya Ketua DPRD Sumbar, Muhidi dan anggota fraksi lainnya. Wakil rakyat ini pun berjanji meneruskan tuntutan massa aksi hingga ke tingkat pusat.

Beberapa tuntutan massa aksi kemudian ditandatangani oleh anggota dewan. Tuntutan massa ini adalah pembenahan anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset, reformasi total Polri dan proses transparansi dalam kasus driver ojol yang meninggal terlindas kendaraan taktis Brimob.

"Kami akan kawal dan sampaikan ke pusat," kata Muhidi di hadapan massa.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerinda DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengucapkan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan aspirasi dan pendapat secara aman dan damai.

"Alhamdulillah kita ucapan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan masyarakat kita yang tetap di dalam jalur mengikuti aturan-aturan yang SOP," ujar Khairuddin yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar.

Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo mengungkapkan, dalam pengamanan aksi tim gabungan dikerahkan mulai dari kepolisian, TNI dan Satpol PP.

"Personel gabungan diturunkan 1.300 personel," kata Apri.

Ia mengapresiasi aksi massa dari berbagai elemen mahasiswa hingga driver ojol ini berlangsung aman dan tertib.

"Menyampaikan aspirasi dengan baik, tertib dan sudah diterima oleh DPRD Sumbar," imbuhnya.(***)