BATUSANGKAR - Bmbingan Teknis (Bimtek) yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menghadirkan pemateri dari Pusat yaitu, Marlina Adusti dari PB-Pusdiklat BNPB Indonesia.

Bimtek bertema Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) angkatan ke-4 2021 diikuti seratusan para relawan siaga bencana berlangsung empat hari mulai tanggal 13 -16 September di Emersia Batusangkar.

Marlina Adusti dalam penjabaranya menjelaskan tentang Pengertian Hitungan Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) kepada peserta relawan.

Jitu Pasna sendiri sudah masuk dalam surat Edaran peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan setiap daerah wajib untuk melaksanakan.

Dijelaskan, ruang lingkup jitu pasna sendiri, jika terjadi bencana masif terdiri dari 5 sektor yaitu Pemukiman, infrastruktur, Sosial, Ekonomi dan Lintas Sektor.

Dalam persentase tersebut, Marlina membagi cara atau mensimulasikan teknik pemghitungan kerugian akibat bencana terjadi terhadap 5 sektor tersebut.

Kepada para relawan marlina Adusti mensimulasikan kerugian aset akibat bencana dengan memberikan game atau soal perkelompok setiap relawan

“Coba kelompok masing-masing hitung kerugian yang ditimbulkan akibat bencana” sebut Marlina Adusti dengan menunjuk layar monitor yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan antusias relawan- pun siap menerima tantangan game quiz hitung cepat kerugian pasca bencana yang diberi Marlina Adusti.

Bimtek tetap melakukan protokol kesehatan ketat dan berlangsung seru, pertanyaan dan quiz diberi pemateri bisa dilahap oleh para relawan rata-rata yang masih tercatat sebagai mahasiswa/ mahasiswi Universitas di Kota Padang. (**)

BASO - Kebakaran terjadi di Pasar Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Akibatnya, 24 petak toko di pasar tersebut ludes dilalap si jago merah.

Komandan Regu E Damkar Agam, Alex Youhendri mengatakan, kebakaran terjadi Selasa (14/9/2021) sekitar pukul 02.30 WIB.

"Yang terbakar di Pasar Baso Blok G, ada 24 petak toko yang terbakar," kata Alex, Selasa (14/9/2021).

Untuk memadamkan api, kata Alex, delapan unit armada pemadam kebakaran diterjunkan.

"Tim damkar dibantu dari Bukittinggi, Payakumbuh, Limapuluh Kota serta Padang Panjang," kata dia.

Lebih lanjut Alex mengatakan, api baru bisa dipadamkan sekira pukul 04.30 WIB.

"Belum diketahui penyebabnya, nanti polisi yang menyelidiki tapi kalau kerugian mungkin ini mencapai Rp2 miliar," katanya.(inews)

BATUSANGKAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) angkatan ke-4 2021 di Hotel Emersia Batusangkar (13/9/) dan secara resmi dibuka oleh Kabid Rehap Rekon Suryadi Efiyondri.

Bimtek selama Empat hari (13-16/9) tersebut, turut dihadiri anggota DPRD Sumbar dari Komisi lV, Desrio Putra, Pusdiklat BNPB Pusat, serta ratusan peserta yang tergabung relawan penanggulangan bencana daerah terdiri dari 93 utusan kelurahan di Kota Padang dan 18 Orang jurnalis Sumbar.

Ketua Pelaksana kegiatan sekaligus Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar Suryadi Efiyondri   dalam sambutan menyampaikan, Sumbar harus menerima dengan keadaan, karena setiap daerah di Sumatera Barat merupakan daerah yang termasuk rawan bencana. Pelatihan digelar untuk meningkatkan kapasitas Relawan dalam rangka mengurangi resiko bencana terjadi.

"Sumbar harus siap dengan ancaman kemungkinan bencana yang akan terjadi. Namun kita tidak boleh pasrah akan hal itu”, ungkap Suryadi.

“Kita harus selalu siap untuk menghadapi bencana, maka dari itu kita akan terus melakukan pelatihan dan mitigasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Bimtek memberikan pembelajaran untuk mengkaji pemulihan Pascabencana dalam kerangka Manajemen Penanggulangan Bencana.

Dikatakan, pelatihan digelar untuk meningkatkan Kapasitas relawan dalam rangka mengurangi resiko bencana terjadi.

“Tujuan adalah memberikan gambaran dalam hitung cepat baik dalam kerusakan, kerugian akibat pasca bencana, dengan samakan persepsi pengkajian pasca bencana”,  lanjut Suryadi.

Sementara Anggota DPRD Sumbar dari Komisi IV Desrio Putra  menghimbau kepada peserta pelatihan untuk bersungguh- sungguh dan harus serius mengikuti materi yang diberi kan oleh instruktur. 

“Karena pelatihan materi yang diberikan sangatlah penting untuk para relawan dalam menghadapi ancaman bencana,” ujarnya.

Terakhir Desrio juga menyemangati para relawan muda yang hadir untuk bisa benar-benar mengerti dan bertanggung jawab terhadap pelatihan. (obr)

BATUSANGKAR - Ratusan peserta  Bimbingan Teknis  (Bimtek) Hitungan Cepat  Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana (Jitu Pasna) Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD)  Provinsi Sumbar angkatan ke-4 ikuti Rapid Tes sebagai syarat peserta di Hotel Emersia Batusangkar. Seluruh peserta yang datang langsung mengisi daftar peserta  dan ikuti Rapid tes oleh Tim yang telah ditunjuk. 

Menurut  Kabid Rehab Rekon Suryadi Efiyondri, Rapid tes merupakan syarat untuk kegiatan ini  untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Acara Bimtek ini diikuti sebanyak 115 peserta dimana 18 peserta dari Jurnalis dan 93 orang dari relawan Penanggulangan Bencana di Kota Padang.

" Sebanyak 115 peserta  yang mengikuti Bimtek Jitu Pasna ini harus ikuti Rapid tes, sebagai syarat peserta karena saat ini masih terjadi Pandemi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19",ungkap  Suryadi. 

Bimtek Jitu Pasna tersebut akan berlangsung selama 4 hari mulai hari Senin (13/09/2021) hingga hari Kamis (16/09/2021).(***)

Tim Pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar menggelar rapat kepanitian Musda

PADANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar bakal segera terbentuk. Pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar didasari mandat oleh DPP Alumni KNPI sesuai dengan Surat Keputusan (SK) DPP Korp Alumni KNPI Nomor KPTS.01/DPP-KA-KNPI/VIII/2021 tentang Panitia Pelaksana Musda Alumni KNPI Sumbar Periode 2021-2025.

Menurut Sekretaris Tim Pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar, Maidestal Hari Mahesa, DPP Alumni KNPI memberikan mandat pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar dengan sebutan tim sembilan. Tim sembilan ini, ungkap Maidestal diketuai M Rafik.

"Salah satu isi mandat tersebut adalah menyusun struktur kepengurusan DPD Alumni KNPI Sumbar sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi," kata Mahesa dalam beberapa kesempatan.

Dijelaskan Mahesa, tim pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar telah menetapkan panitia Musda. Stering Comitte (SC) diketuai oleh Rezka Oktoberia, Sekretaris, Firdaus Ilyas, dengan Anggota, Hengky Mustav Sabarta, dan Hendrik Sikumbang. Sedangkan Organizing Comitte (OC) diketuai Nurkhalis, Wakil Ketua, Yudha Putra, Nisfan Jumaidi, Yusak David. Sekretaris diisi Muhamad Jamil, Bendahara, Zaimul Bakhri dan Wakil Bendahara Daddy Fatria.

"Jadwal Musda sendiri sudah ditentukan tanggal 28 Oktober 2022," terang Esa.

Terkait bursa calon ketua, ada beberapa nama tang mengapung. Sebut saja Bupati Pasaman, Benny Utama, Adib Alfikri (Kepala Dinas Pendidikan Sumbar), Kandris dari kalangan pengusaha dan Sengaja Budi Syukur.

Meski sudah ada nama-nama tersebut, Mahesa menjelaskan tidak tertutup kemungkinan nama-nama lain ikut berpartisipasi dalam bursa Ketua DPD Alumni KNPI Sumbar.

Mahesa mengatakan, saat pelaksanaan Musda nanti semua pengurus, termasuk mantan pengurus dan mantan ketua umum KNPI diundang.

Mahesa menggaris bawahi, organisasi ini adalah sebuah kesatuan yang dihimpun dari seluruh potensi lapisan masyarakat. Ia berharap Korps Alumni KNPI menjadi wadah yang mampu menciptakan kolaborasi antara Pemprov Sumbar dengan masyarakat.

"Dalam urusan pembangunan, hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, harus ada kolaborasi dengan masyarakat. Maka fungsi kami inilah untuk ikut menggerakkan pembangunan dengan melibatkan semua pihak," tandasnya.(obr)

PADANG - Ketika terjadi bencana, pemerintah biasanya melakukan masa Tanggap Darurat Bencana. Nah, peran Tim Jitu Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) mulai dilakukan di dalam masa tersebut hingga Rehab-Rekon.

“Karena masa tanggap darurat waktunya sangat terbatas, maka dibutuhkan perhitungan cepat. Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) ini tidak boleh salah, sebab akan berdampak hukum pada akhirnya. Jadi, membutuhkan pengetahuan terhadap aturan yang berlaku saat itu, dan teknis-teknis pengumpulan data, dokumen yang disyaratkan, perhitungan dampak, serta membuat dokumen pelaporannya,” ungkap R Hutomo dari Pusdiklat PB-BNPB saat memulai materi tentang Pemulihan Pascabencana dalam Kerangka Manajemen Penanggulangan Bencana, di Hotel Imelda Padang, dalam kegiatan Bimtek Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) Angkatan III-2021.

Dikutip Padek.co Jitu Pasna dimulai dengan persiapan tim, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan. Pengumpulan data tersebut menyasar pada 5 Sektor yakni; permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektoral (pemerintahan, perbankan, pendidikan, dll).

Di sektor permukiman, jitu pasna melihat kondisi perumahan, dan prasarana lingkungan permukiman. Pada sektor infrastruktur kondisi transportasi darat, laut, dan udara, kondisi energi, pos dan telekomunikasi, kondisi air dan sanitasi, irigasi, kondisi pantai dan sungai.

Di sektor sosial meliputi kondisi sarana kesehatan, pendidikan, keagamaan, budaya dan bangunan bersejarah, dan lembaga sosial lainnya. Sektor ekonomi produktif yang perlu diperhatikan seperti kondisi pasar, objek wisata, kondisi pertanian dan peternakan. Sedangkan pada Lintas Sektor akan dilihat kondisi pemerintahan, perbankan, dan ketertiban keamanan.

Tim hitung cepat Jitu Pasna membutuhkan asumsi-asumsi terhadap detail-detail dampak. Asumsi nilai kerugian pada setiap kabupaten kota bisa ditanyakan ke Dinas PUPR Provinsi. Contoh perhitungan pada data kejadian bencana yang terjadi, misalnya; bencana banjir selama 10 hari, jumlah pengungsi 900 jiwa, rumah rusak berat 75 unit, rumah rusak sedang 150 unit, harga satuan bangunan gedung Rp2 juta/meter.

Seperti tingkat kerusakan, yang ditentukan dari hasil pengamatan foto dokumentasi dan survei lapangan secara sampling. Kategori rusak berat sebesar 80 persen, dan rusak sedang 50 persen. Dari luas bangunan rumah diasumsikan rata-rata sebesar 45 meter persegi. Isi rumah diasumsikan mengalami rusak berat jika terendam banjir sebesar 10 persen, dari nilai rumah, biaya hidup pengungsian diasumsikan Rp100 ribu per orang per hari. Masyarakat di pengungsian diasumsikan selama 14 hari. Biaya pembersihan rumah diasumsikan dilakukan oleh dua orang selama dua hari dengan biaya Rp100 ribu per orang.

Lima sektor yang dikaji kebutuhannya tersebut, diinput dalam 5 Komponen yaitu; Komponen Kerusakan, Kerugian, Kehilangan Akses, Gangguan Fungsi, dan Peningkatan Risiko.

“Input yang diharapkan dari Jitu Pasna antara lain, pengkajian dan penilaian awal akibat bencana, analisis dampak bencana, perkiraan kebutuhan pascabencana, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan,” ujar R Hutomo.

Ia melanjutkan, pada masa rehabilitasi, aktivitas yang dilakukan Pemerintah antara lain, perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, dan pelayanan kesehatan.

“Nah, input atau dokumen Jitu Pasna inilah salah satu yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pembangunan kembali sektor-sektor yang terdampak bencana,” ujarnya. (***)

BUKITTINGGI - Kebakaran menghanguskan sedikitnya 300 kios pedagang di  Los Maco Pasar Bawah Kota Bukittinggi, Sabtu (11/9/2021) sekitar pukul 02.00 WIB

Petugas pemadam kebakaran dari beberapa kabupaten dan kota harus berjibaku sekitar dua jam untuk menjinakkan api.

Sekretaris Dinas Kebakaran Bukittinggi Susilo saat dikonfirmasi wartawan belum bisa memastikan penyebab musibah tersebut.

“Penyebabnya belum diketahui. Kita saat ini masih melakukan pendataan,” kata dia.

Demikian juga terkait jumlah kerugian, pihaknya juga belum bisa memastikan.

Sementara itu, Pj Sekda Bukittinggi Rismal Hadi mengatakan, sekitar 300 kios pedagang ludes dalam peristiwa tersebut.

“Kebakaran di Los Maco. Data kita ada sekitar 300 kios yang terbakar,” sebut Rismal.

Diketahui, Los Maco Pasar Bawah merupakan lokasi yang dipadati kios pedagang harian. (sk)

Foto:Firdaus/oborsumbar.com

PESISIRSELATAN - Dua unit truk bertabrakan di Jalan Raya Padang–Bengkulu, tepatnya di Kampung Rimbo Panjang, Kenagarian Tigo Sungai, Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan (Pessel), Jumat (10/9/2021) pagi sekitar pukul 04.00 WIB. Seorang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Kasatlantas Polres Pessel AKP Riwal mengatakan, kendaraan yang terlibat tabrakan tersebut masing-masing truk tangki Pertamina nopol BA 8548 QO yang dikemudikan oleh Joni Hendra (40) asal Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan truk Hino nopol BA 9888 QU yang dikendarai oleh Firdaus (50).

Ia menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian peristiwa (TKP).

“Truk tangki pertamina melaju dari arah Tapan menuju kota Padang sedangkan truk Hino berasal dari arah kota Padang menuju Tapan,” sebut Riwal.

Ia melanjutkan, saat itu truk tangki pertamina dengan kecepatan tinggi mengambil jalan truk Hino

“Karena melihat truk tangki mengarah ke arah mobilnya, sopir truk Hino dengan cepat membanting stir ke arah kiri. Namun kecelakaan tidak bisa dihindarkan.  Truk tangki pertamina kemudian menghantam dinding kanan truk hino,” terang dia.

Akibat peristiwa itu sopir truk tangki pertamina meninggal dunia di TKP. Sementara sopir truk Hino berhasil selamat. (sk)

PADANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) 2021.

Pada tahun ini, ada 8 angkatan dengan masing-masing angkatan melibatkan 120 peserta, di antaranya BPBD provinsi dan kabupaten/kota, aparatur nagari, desa atau kelurahan, jurnalis hingga relawan penanggulangan bencana.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi, Suryadi mengatakan, dalam bimtek ini para peserta dilatih agar mampu membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca kebencanaan, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan dokumen.

Kemudian, peserta dapat melakukan penghitungan kerugian dan kerusakan akibat dampak bencana sebagai persyaratan dokumen bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut.

"Kami harap dengan mengikuti pelatihan ini, semua peserta dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam satu sampai empat hari setelah kejadian bencana terjadi," ujarnya, saat membuka pelatihan angkatan ke-3 selama 4 hari di Imelda Hotel Padang, 8-11 September, Rabu (8/9/2021).

Dikutip dari TribunPadang, dengan hitung cepat ini semakin cepat dokumen tersebut disusun, sehingga semakin cepat pula dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana bisa diserahkan ke BNPB sehingga bantuan pun bisa cepat turun.

"Penghitungan cepat ini sangat penting dalam input data bagi pelaku penanggulangan bencana. Terutama pemerintah dalam penyaluran bantuan," ujarnya.

Dikatakannya, penyiapan dan penyusunan dokumen itu tidak tertumpu pada sektor perumahan dan sektor infrastruktur (PU) saja, namun seluruh SKPD teknis dan non teknis juga ikut menyiapkan dokumen pada sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor termasuk pada kabupaten kota.

Dikatakannya, penyiapan dan penyusunan dokumen itu tidak tertumpu pada sektor perumahan dan sektor infrastruktur (PU) saja, namun seluruh SKPD teknis dan non teknis juga ikut menyiapkan dokumen pada sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor termasuk pada kabupaten kota.

Lebih jauh Suryadi mengatakan, perlu belajar dari pengalaman bencana yang ada di Sumbar, semakin lama dokumen kebutuhan pasca bencana disusun, maka semakin rawan dengan kepentingan tertentu.

"Seperti ada pihak-pihak tertentu yang ingin namanya dimasukkan ke dalam data orang yang terdampak bencana. Tujuannya agar dia bisa mendapatkan bantuan pemerintah, padahal dia tidak berhak menerima bantuan," katanya.

Dengan mengikuti pelatihan ini, potensi terjadinya hal itu dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat membuat dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dengan valid dan lengkap.

Banyak aspek kerusakan yang tidak atau lambat terdata usai bencana seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.

Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung-jawab melakukan pendataan itu.

"Untuk itu peserta yang kebanyakan merupakan aparatur di daerahnya dapat melakukan itu jika sewaktu-waktu jika bencana terjadi," katanya.

Dalam pelatihan kali ini, BPBD Sumbar menghadirkan narasumber Analis kerusakan fisik dan bangunan BNPB Adryman, dan dari BPBD Sumbar. (***)