 |
| Tim Pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar menggelar rapat kepanitian Musda |
PADANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar bakal segera terbentuk. Pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar didasari mandat oleh DPP Alumni KNPI sesuai dengan Surat Keputusan (SK) DPP Korp Alumni KNPI Nomor KPTS.01/DPP-KA-KNPI/VIII/2021 tentang Panitia Pelaksana Musda Alumni KNPI Sumbar Periode 2021-2025.
Menurut Sekretaris Tim Pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar, Maidestal Hari Mahesa, DPP Alumni KNPI memberikan mandat pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar dengan sebutan tim sembilan. Tim sembilan ini, ungkap Maidestal diketuai M Rafik.
"Salah satu isi mandat tersebut adalah menyusun struktur kepengurusan DPD Alumni KNPI Sumbar sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi," kata Mahesa dalam beberapa kesempatan.
Dijelaskan Mahesa, tim pembentukan DPD Alumni KNPI Sumbar telah menetapkan panitia Musda. Stering Comitte (SC) diketuai oleh Rezka Oktoberia, Sekretaris, Firdaus Ilyas, dengan Anggota, Hengky Mustav Sabarta, dan Hendrik Sikumbang. Sedangkan Organizing Comitte (OC) diketuai Nurkhalis, Wakil Ketua, Yudha Putra, Nisfan Jumaidi, Yusak David. Sekretaris diisi Muhamad Jamil, Bendahara, Zaimul Bakhri dan Wakil Bendahara Daddy Fatria.
"Jadwal Musda sendiri sudah ditentukan tanggal 28 Oktober 2022," terang Esa.
Terkait bursa calon ketua, ada beberapa nama tang mengapung. Sebut saja Bupati Pasaman, Benny Utama, Adib Alfikri (Kepala Dinas Pendidikan Sumbar), Kandris dari kalangan pengusaha dan Sengaja Budi Syukur.
Meski sudah ada nama-nama tersebut, Mahesa menjelaskan tidak tertutup kemungkinan nama-nama lain ikut berpartisipasi dalam bursa Ketua DPD Alumni KNPI Sumbar.
Mahesa mengatakan, saat pelaksanaan Musda nanti semua pengurus, termasuk mantan pengurus dan mantan ketua umum KNPI diundang.
Mahesa menggaris bawahi, organisasi ini adalah sebuah kesatuan yang dihimpun dari seluruh potensi lapisan masyarakat. Ia berharap Korps Alumni KNPI menjadi wadah yang mampu menciptakan kolaborasi antara Pemprov Sumbar dengan masyarakat.
"Dalam urusan pembangunan, hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, harus ada kolaborasi dengan masyarakat. Maka fungsi kami inilah untuk ikut menggerakkan pembangunan dengan melibatkan semua pihak," tandasnya.(obr)
Posting Komentar