BUKITTINGGI – Satu tahun setelah peresmian meriah oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, Stasiun Lambuang Bukittinggi yang digadang-gadang sebagai ikon kuliner terbesar di Sumatera Barat kini tutup usia. Proyek yang pernah dijanjikan sebagai magnet wisata kuliner itu justru berujung kerugian dan pemborosan anggaran.
Pemerintah Kota Bukittinggi secara resmi menghentikan kontrak sewa lahan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), pemilik aset eks Stasiun Bukittinggi. Biaya kontrak senilai Rp2,3 miliar per tahun yang diambil dari APBD dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan minimnya pemasukan daerah.
“Sudah setahun berjalan tapi tidak menghasilkan PAD. Bahkan untuk operasional dasar seperti kebersihan dan perawatan, dananya tidak cukup,” ujar Pj Sekretaris Daerah Bukittinggi, Al Amin, Rabu (28/5/2025).
a mengakui bahwa ketertarikan masyarakat untuk berkunjung semakin menurun, pelaku UMKM mulai enggan berjualan, dan Pemkot harus melakukan efisiensi anggaran di tengah tekanan keuangan daerah. Tiga hal inilah yang mendorong keputusan drastis untuk menghentikan operasional Stasiun Lambuang.
Pemkot telah bertemu langsung dengan pihak PT KAI di Jakarta untuk membahas teknis pemutusan kontrak. Sementara itu, kebersihan dan perawatan tetap akan dilakukan oleh Pemkot sambil menunggu kelanjut
“Menjelang ada pihak lain yang mungkin berminat mengelola, kita tetap jaga kebersihan dengan kerja sama PT KAI Sumbar,” tambah Al Amin.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, mencatat bahwa proyek ini sudah menelan anggaran lebih dari Rp24,5 miliar dalam tiga tahun, termasuk biaya pembangunan dan operasional. Namun, pemasukan yang dihasilkan tak sebanding.
“Selama tiga tahun, pendapatan hanya sekitar Rp180 juta. Dari jumlah itu, hanya Rp2,5 juta berasal dari pedagang. Sisanya dari WC umum dan parkir. Ini jelas tidak sehat,” tegasnya.
PT KAI disebut menyambut baik keputusan Pemkot dan saat ini sedang menyusun formula baru pemanfaatan lahan agar tidak kembali merugi.
Stasiun Lambuang diresmikan pada Maret 2024 oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, bersama anggota DPR RI, Andre Rosiade, dan Wali Kota saat itu, Erman Safar. Harapan besar pernah digantungkan pada proyek ini, namun kenyataannya justru menjadi simbol kegagalan perencanaan dan pemborosan anggaran publik. (ant)
Posting Komentar