Zalmadi, anggota DPRD dari Partai Berkarya nyaleg di PKB.

PADANG - DPD Partai Berkarya Kota Padang bakal memproses usulan nama calon pergantian antar waktu (PAW) Zalmadi ke DPRD Padang. Pengusulan nama calon PAW tersebut dimaksudkan untuk mengganti Zalmadi yang sudah pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Segera diproses nama calon PAW sesuai arahan DPD Partai Berkarya. Sebagai sekretaris, saya tunggu perintah Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang," kata Sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Padang melalui pesan whatsapp-nya kepada media ini, Sabtu (4/11/2023).

Sedikit menginformasikan, Yunizal menyampaikan untuk nama calon pengganti Zalmadi adalah peraih suara terbanyak kedua.

"Penggantinya peraih suara terbanyak kedua hasil pemilihan legislatif tahun 2019," jelas Yunizal yang enggan menyebutkan nama calon pengganti.

Informasi yang dihimpun media ini, peraih suara terbanyak pada pileg 2019 untuk caleg DPRD Kota Padang dari Partai Berkarya daerah pemilihan Kuranji-Pauh adalah Khairul Karohan.

"Benar, peraih suara terbanyak kedua di dapil Kuranji-Pauh atas nama Khairul Karohan," ungkap Ketua DPD Partai Berkarya Kota Padang Resmita.

Resmita juga menyampaikan, status Khairul Karohan saat ini masih menjadi anggota Partai Berkarya.

Terpisah, Khairul Karohan mengakui bahwa dirinya telah mengetahui Zalmadi pindah ke PKB setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pileg 2024 oleh KPU.

Menyangkut pengusulan namanya sebagai PAW Zalmadi, Khairul Karohan menunggu instruksi partai.

"Saya akan menghadap ke DPD dan menunggu arahan partai. Insha Allah dalam waktu dekat," tegas Khairul yqng dihubungi, Minggu (5/11/2023).(tim)

Zalmadi

PADANG - Anggota DPRD Padang periode 2019-2024, Zalmadi mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pileg 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanpa surat pengunduran dari Pertai Berkarya.

Kebenaran bahwa Zalmadi menjadi caleg PKB untuK daerah pemilihan Kuranji dibenarkan Ketua DPC PKB Kota Padang Yusri Latif. Yusri mengatakan Zalmadi sudah terdaftar di PKB sebagai caleg.

Ketika dikonfirmasi apakah surat pengunduran diri dari partai sebelumnya, Yusri menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Zalmadi dari Berkarya belum melengkapi surat pengunduran diri.

"Kami hanya memfasilitasi untuk masuk ke PKB dan menyerahkan prosesnya di KPU," kata Yusri ketika dihubungi media, Jumat (3/11/2023).

Diketahui, Zalmadi pindah ke PKB untuk melanjutkan perjuangannya di DPRD Kota Padang untuk periode 2024-2029 lantaran Partai Berkarya tidak mengikuti kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lantaran partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu tak lolos verifikasi KPU RI.

Ia merupakan Anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 yang terpilih melalui daerah pemilihan (dapil) 2 Kota Padang yang pada saat itu mencakup Kecamatan Kuranji dan Pauh.

Menyangkut surat pengunduran diri dari Partai Berkarya, ketika dikonfirmasi Zalmadi meminta media ini menanyakan hal ini ke Partai Berkarya.

"Tanyakan saja ke partai, saya sedang di Jakarta," tegas Zalmadi saat dihubungi.

Media ini mencoba mendapat jawaban terkait surat pengunduran diri Zalmadi dari Partai Berkarya. Ketua DPW Partai Berkarya Sumbar, Nilasari menyampaikan bahwa Zalmadi belum menyerahkan surat pengunduran diri.

Persoalan yang sama juga ditanyakan pada Ketua DPC Partai Berkarya Kota Padang, Resmita. "Belum menyerahkan surat pengunduran diri Zalmadi," sebutnya.

KPU Kota Padang, terkait dengan pencalonan bagi caleg yang pindah partai, harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dengan ditandatangani di atas materai.

Dalam berbagai kesempatan Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra menyampaikan

surat pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan kepada pengurus partai politik (parpol) dan dikeluarkan tanda terima.

Berdasarkan dua dokumen itu (surat pernyataan pengunduran diri dan tanda terima), cukup menjadi syarat bagi pencalonan yang bersangkutan di parpol lain.(agb)

Hanky Mustav Sabarta (baju putih) menerima mandat dari Presidium Forum Pemuda Sumbar menyampaikan bantahan atas pernyataan Muhammad Jamil

PADANG - Presidium Forum Pemuda Sumbar membantah memberikan dukungan pada calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024. Bantahan tersebut disampaikan Presidium menyusul pernyataan Muhammad Jamil selaku Koordinator Forum Pemuda Sumbar yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar dalam sebuah diskusi kepemudaan, Sabtu (14/10/2023) pekan lalu. 

Menurut salah seorang presidium Hanky Mustav Sabarta, apa yang dilakukan Muhammad Jamil merupakan inisiatif pribadi bukan membawa nama Forum Pemuda Sumbar.

"Seluruh kebijakan Forum Pemuda Sumbar ditetapkan oleh presidium yang anggotanya 10 orang. Sementara Muhammad Jamil, posisinya di Forum Pemuda Sumbar adalah kepala sekretariat bukan anggota presidium," kata Hanky yang didampingi anggota presidium lainnya yakni Naldi Gantika dan Yudha Putra, Senin (16/10/2023) di salah satu tempat.

Dengan tegas Hanky menyatakan, deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo yang dilakukan Muhammad Jamil adalah atas nama pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Forum Pemuda Sumbar.

Hanky menambahkan, saat ini Forum Pemuda Sumbar belum memberikan dukungan terhadap capres manapun.

"Forum Pemuda Sumbar belum menyatakan dukungan untuk ketiga capres," tegas Hanky.

Pada kesempatan ini, Hanky menyambut baik diskusi kepemudaan yang berkelanjutan dengan membawa nama Forum Pemuda Sumbar. Namun, sosok yang berprofesi sebagai advokat ini menyayangkan diskusi tersebut dijadikan ajang menyampaikan dukungan terhadap capres tertentu.

Ditegaskan Hanky, dirinya bertindak mewakili 10 orang presidium yang memberikan mandat untuk menyampaikan bantahan pernyataan Muhammad Jamil yang menyebut sebagai koordinator presidium Forum Pemuda Sumbar.(agb)

PADANG - Program 'Padang Bergoro' yang kali ini dilaksanakan di Kawasan Lapangan Sepak Bola Matador, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur berlangsung meriah. Terlihat ratusan masyarakat antusias membersihkan rumput dan sampah-sampah yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengapresiasi kekompakan dan kebersamaan warga Kecamatan Padang Timur yang begitu peduli menjaga kebersihan lingkungan.

"Mari kita istiqomah melaksanakan program Padang Bergoro ini. Kita jadikan Padang ini menjadi kota yang bersih dan nyaman serta indah dipandang mata," ujar Wako Hendri Septa sewaktu Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan Padang Timur dan Program Padang Bergoro, di Lapangan Sepak Bola Matador, Minggu (11/6/2023). 

Wako Hendri Septa menambahkan, program Padang Bergoro merupakan upaya Pemerintah Kota Padang mengajak masyarakat gotong royong bersama membersihkan lingkungan setiap minggunya. Program ini juga melibatkan ASN Pemko Padang untuk gotong royong bersama dengan masyarakat.

"Alhamdulillah Program Padang Bergoro yang kita laksanakan hampir setahun ini telah membawa perubahan bagi Kota Padang. Seperti di sekitar Kawasan Lapangan Sepak Bola Matador ini yang dulunya sampah berserakan, sekarang sudah bersih, bebas dari sampah," pungkas Wako Hendri Septa didampingi Plh Sekdako Padang Arfian dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis.

Sementara itu, Camat Padang Timur Siska Meilani menyebutkan, untuk peserta yang hadir pada pencanangan BBGRM Tingkat Kecamatan Padang Timur dan Program Padang Bergoro kali ini berjumlah 650 orang, yang terdiri dari unsur LPM Kelurahan, Kelompok Siaga Bencana (KSB), Karang Taruna, 320 RT dan 89 RW, kelompok senam dan warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut, juga digelar Apel Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan Padang Timur Tahun 2023 oleh Wako Hendri Septa serta penyerahan santunan kepada ahli waris korban bencana alam pohon tumbang.(adv)

Budi Syahrial

PADANG - Sekretaris Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial menilai bahwa di Perintahan Kota (Pemko) Padang terkesan ada "kerajaan" STPDN.

Hal itu diungkap Budi Syahrial, beberapa waktu lalu, dikantin kantor DPRD Kota Padang, jalan Sawahan.

Budi menghimbau, mestinya Walikota Padang juga memberikan kesempatan ASN yang bukan STPDN untuk posisi jabatan. Seperti lurah, camat dan jabatan lain lainnya di dilingkungan OPD yang ada. 

"Malah kesannya justru hampir seluruhnya jabatan yang ada STPD saja. Maka timbul kesan ada kerajaan STPDN di Pemko Padang, karena kita lihat, seluruh jabatan strategis, jabatan kepala dinas di Pemko hampir semuanya STPDN," ujarnya.

Budi memandang, apakah penilaian walikota atau timnya, kepada mereka yang dari universitas, seperti Unand, Bung Hatta, Unes, UIN Imam Bonjol dan yang lain-lain itu tidak mampu mengelola kota ini.

"Janganlah membiarkan beberapa posisi jabatan itu kosong, sementara banyak yang mampu untuk itu, berikanlah kesempatan kepada mereka yang memang mampu. Sehingga kota ini lebih objektif juga menempatkan orang orang yang punya kemapuan untuk itu," tegasnya.

Terakhir dikatakan Budi, bagusnya, kalau ada seleksi, gelarlah seleksi terbuka, umumkan nilainya.

"Kalau memang walikota objektif bersama jajarannya, seharusnya mengangkat orang-orang yang mampu, walaupun bukan STPDN," pungkasnya.(man/obr)

PESSEL - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) akan menggelar aksi damai di halaman kantor bupati setempat Senin (20/3/2023). Saat ini, segala persiapan dan atribut terkait aksi itu telah lengkap.

Hal itu disampaikan oleh Ketua PPDI Pessel, Epi Sofyan. Ia menyebut, pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke bagian Intelkan Polres Pessel.

"Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Epi Sofyan yang mengaku saat itu sedang berada di Jakarta saat dihubungi Sumbarkita, Kamis (16/3/2023).

Adapun sejumlah tuntutan PPDI Pessel, kata Epi, yakni segera terbitkan SK ADD 2023 sesuai amanah UU Desa No 6 Tahun 2014 adalah 10 persen dari DAU sebesar Rp81,6 miliar, bukan Rp51,4 miliar. Selanjutnya, kembalikan siltap dan tunjangan perangkat nagari, wali nagari, dan bamus. Dan segera cairkan ADD setiap bulan untuk pembayaran siltap dan operasional rutin pelayanan di nagari.

"Terkait hitung-hitungan ADD ini, kami sebelumnya sudah konsultasi kepihak kementerian dan kabupaten lainnya. Itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan semoga tuntutan ini dapat dipahami dan dikabulkan oleh Pemkab Pessel," katanya.

Jika tuntutan PPDI Pessel tidak dikabulkan, Epi menyebut, pihaknya bakal menggelar aksi jilid dua yang rencananya bakal digelar dalam bulan puasa sekaitan dengan mosi tidak percaya kepada Pemkab Pessel.

"Selanjutnya bakal kami teruskan ke PTUN dan kementerian terkait. Sebab, hal ini sudah merugikan masyarakat banyak dimana pemerintah tidak lagi menjalankan amanah sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku," ucapnya lagi.

Sebelumnya, kata Epi, bahasa Sekda Pessel Mawardi Roska melalui chat WhatsApp yang diterimanya sudah mengakui kesalahan Pemkab Pessel.

"Bahkan sudah ada sejumlah pejabat Pessel yang menghubungi saya untuk diajak bertemu dengan bupati. Tadi ada sekitar dua orang yang menghubungi saya ketika saya berada di Surabaya. Tentu hal ini saya tolak, saya tidak mau jadi penghianat, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Novianto Taryono mengaku sudah mendapatkan informasi terkait aksi yang bakal digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Selatan pada Senin (20/3/20223) mendatang.

"Ya, sudah ada suratnya di bagian Intelkam. Kepada peserta aksi kami juga meminta agar mematuhi peraturan sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang tatacara menyampaikan pendapat didepan umum. Nantinya kami juga menyiapkan pasukan sebanyak-banyaknya, kemungkinan sekitar 500 personil," ujarnya.(sk/obr)

PADANG - Anggota DPRD Padang, Edmon mengapresiasi wisuda tahfidz Al-Quran angkatan ke-7 siswa SMA 1 Padang. Menurut Edmon, kegiatan keagamaan ini sudah harus menjadi kegiatan extra kurikuler.

Edmon menjaelaskan, Al-Qur’an merupakan bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan. Al Quran berisi petunjuk hidup yang dapat mengarahkan manusia menjadi pribadi berbudi luhur, memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang akan menjadi manfaat bagi sekitarnya.

"Apresiasi kepada siswa yang sudah wisuda tahfidz. Kepada ustad maupun ustadzah yang sudah mengajar dengan penuh kesabaran," kaa Edmon saat memberi kata sambutan dalam kegiatan yang dilakukan di Gedung SMA 1, Sabtu (4/3/2023).

Lebih lanjut, Edmon mengatakan kepada orang tua wisudawan dan wisudawati, memiliki anak penghafal Al-Qur’an, soleh dan solehah adalah berkah dan karunia dunia hingga akhirat bagi orang tua.

“Semoga dengan meningkatnya kualitas keagamaan anak-anak kita, kita sebagai orang tua tidak lalai untuk terus menambah dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT,”ungkap politisi PKS itu.

Sedikitnya, 271 siswa SMA 1 Padang diwisuda tahfidz Al-Quran. Wisuda dibuka oleh staf ahli gubernur Rinaldi yang mewakili Gubernur Sumbar Mahyeldi. Wisuda bertempat di Gedung SMA 1 Sudirman.

Edmon berharap, anak-anak menjaga kualitas hafalannya. Bahkan, kalau perlu meningkatkan hafalannya menjadi 30 juz.(obr)

Sekda Kota Padang Andre Algamar menyerahkan surat pengusulan nama wawako ke DPRD Padang yang diterima Sekwan Hendrizal Azhar

PADANG -  Walikota Padang Hendri Septa akhirnya menyerahkan nama calon wakil walikota ke DPRD Padang. Penyerahan nama wakil walikota tersebut diserahkan Sekda Kota Padang Andre Algamar dan diterima Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar.

"Ada dua nama calon wakil walikota yang telah kita serahkan ke DPRD Kota Padang," kata Andre Algamar kepada oborsumbar.com, Kamis (23/2/2023. 

Namun Andre tidak menjelaskan lebih lanjut terkait siapa dua nama dipilih walikota. Andre menambahkan untuk nama tanya ke partai atau pimpinan dewan.

Menurut Andre untuk mekanisme selanjutnya kita serahkan ke DPRD Padang. "Kita tunggu informasi dari DPRD Padang untuk proses selanjutnya," tegas Andre.

Sementara, Sekwan DPRD Padang menyatakan setelah menerima surat nama calon wakil walikota akan menyerahkan kepada Ketua DPRD Padang untuk segera ditindaklanjuti.

"Tentunya akan diagendakan dalam Badan Musyawarah sebelum dilakukan pemilihan oleh anggota DPRD Padang," ungkap Hendrizal Azhar.

Pada kesempatan ini Hendrizal Azhar juga menyampaikan nantinya akan dibentuk panitia pemilihan.(agb)

Foto bersama pengurus DPC PKS Lubuk Kilangan dan DPRa usai rapat konsolidasi

PADANG - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lubuk Kilangan, Kota Padang mulai melakukan koordinasi dan konsolidasi internal untuk memperkuat komitmen pemenangan pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024. Konsolidasi internal dilaksanakan di Kantor DPC Lubuk Kilangan, Sabtu (11/2/2023).

Rapat koordinasi dan konsolidasi internal ini dihadiri lengkap pengurus PKS tingkat kelurahan atau ranting di Kecamatan Lubuk Kilangan.

Ketua DPC PKS Lubuk Kilangan, Edmon mengatakan konsolidasi tersebut membahas program dengan orientasi pemenangan pada.pileg 2024. Program pemenangan itu disepakati oleh pengurus DPC dan pengurus DPRa (Ranting).

"Dengan program yang disepakati DPC PKS Lubuk Kilangan optimisme menang pada pileg 2024," kata Edmon melalui pesan tertulisnya kepada oborsumbar.com, Sabtu (11/2/2023).

Edmon menambahkan, rapat koordinasi dan konsolidasi internal yang dihadiri lengkap pengurus DPC Lubuk Kilangan dan DPRa merupakan bentuk soliditas untuk memenangkan pileg.

Kesempatan yang sama, Sekretaris DPC PKS Lubuk Kilangan Ustad Bustami menyatakan kegiatan koordinasi dan konsolidasi ini juga menjadi ajang sesama pengurus.

Diketahui, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang sudah punya target di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Ketua DPD PKS Padang Muharlion mengatakan, setidaknya PKS mampu menambah kader di DPRD Padang melebihi raihan 2019 lalu.

Sebagaimana diketahui, PKS mampu menduduki kursi DPRD Padang periode 2019-2024 sebesar 20 persen.

Dari 45 kursi DPRD, PKS menyumbang sembilan orang kadernya.

PKS menargetkan, DPRD Padang periode 2024-2029 bakal diisi oleh 14 orang yang berasal dari PKS. (obr)