Agustus 2025


SEORANG pengemis, yang hanya bermodalkan belas kasihan dari orang lain, bisa mengumpulkan uang hingga memiliki kekayaan yang fantastis.

Salah satu pengemis yang tercatat memiliki harta kekayaan melimpah ialah Bharat Jain asal Mumbai. Bharat Jain memiliki kehidupan yang tak seperti pengemis pada umumnya.

Berdasarkan laporan Economic Times, Bharat Jain adalah pengemis terkaya di dunia yang sering terlihat mengemis di jalanan Mumbai.

Ia lahir dari keluarga yang serba terbatas secara ekonomi, sehingga dia tidak mampu mengejar pendidikan formal.

Karena tidak mengenyam pendidikan, ia sulit mendapat pekerjaan yang berkelanjutan dan stabil, sehingga memilih untuk sekedar mengemis.

Dari hasil meminta-minta uang di jalanan, ia diperkirakan memiliki harta kekayaan lebih dari 75 juta rupee, atau sekitar Rp 13,96 miliar.

Dalam sebulan ia mengemis, Bharat Jain sanggup menghasilkan pendapatan sekitar 60 ribu sampai dengan 70 ribu rupee atau setara Rp 12 juta.

Selama bertahun-tahun bekerja sebagai pengemis, Bharat Jain mampu mengumpulkan banyak uang untuk membeli berbagai barang dan aset.

Dia tercatat memiliki apartemen dua kamar tidur di Mumbai senilai 1,2 crore rupee atau Rp 2,23 miliar. Ia pun menyewakan dua tokonya di Thane dengan sewa 30.000 rupee per bulan.

Meski sudah kaya raya, Bharat Jain diketahui tetap mengemis di kawasan Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus atau Azad Maidan.

saat banyak orang bekerja keras namun hanya memperoleh beberapa ratus rupee, Bharat Jain berhasil menghasilkan 2.000-2.500 rupee per hari (Rp 365.000 hingga Rp 500.000) dalam waktu 10 hingga 12 jam hanya dengan mengemis.

Bharat Jain dan keluarganya tinggal dengan nyaman di apartemen dua kamar. Anak-anaknya pergi sekolah, sedangkan anggota keluarga lainnya memiliki toko alat tulis.

Memang, Bharat Jain terus-menerus disarankan untuk tidak mengemis. Meski begitu, ia tidak mengindahkan nasehat ini dan melanjutkan pekerjaannya dengan mengemis sampai sekarang.(***)


PADANG - Bidang Profesi dan Pengaman (Bidpropam) Polda Sumatera Barat (Sumbar) memproses satu anggotanya lantaran ikut mengomentari insiden kematian Affan Kurniawan, seorang driver ojol yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demo berakhir ricuh di Jakarta.

Anggota yang diproses dan diperiksa Bidpropam ini adalah Bripda Thayadip Ramadhan. Thayadip diketahui menulis komentar melalui akun media sosialnya dengan kalimat menunjukkan rasa yang tidak empati.

"Ngapain tangung jawab pak, dia enggak kelindas kok, dia juga yg salah," tulis Thayadip melalui akun media sosialnya @thayadip_r7.

Setelah menulis komentar ini bikin heboh di media sosial, Thayadip langsung diperiksa Bidpropam. Ia juga telah menyampaikan permohonan maaf melalui video, berikut pernyataannya:

_Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bripda Thayadip Ramadhan pemilik akun Instagram, ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas perbuatan saya yang telah mengomentari salah satu akun TikTok tentang kejadian salah satu seorang driver ojol yang meninggal dunia dikarenakan tertabrak mobil dinas Barakuda. Saya ikut berdukacita sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Semoga keluarga koran diberikan ketabahan dan korban diterima di sisi Allah SWT. Terima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh._

Kapolda Sumbar Turut Minta Maaf

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya tersebut.

"Kami juga, selaku Kapolda Sumbar, ini juga minta maaf atas kejadian anggota saya," kata Gatot dikutip Sabtu (30/8/2025).

Meski anggotanya sudah menyampaikan permohonan maaf, Gatot menegaskan, proses terhadap yang bersangkutan tetap berjalan.

"Yang bersangkutan sudah minta maaf. Dan saat ini sedang dilakukan proses di Bipropam. Ini komitmen saya. Jangan ragukan komitmen kami, silakan yang saya sampaikan dikawal," imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Propam Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Agung Setyono, mengungkapkan Bripda Thayadip akan diberikan sanksi tegas. Namun tidak dijelaskan sanksi seperti apa yang dimaksud.

"Sudah kami berikan tindakan, sedang diproses. Dan sudah meminta maaf. Nanti kita proses, masih berjalan. Kami berikan sanksi setegas-tegasnya," ujar Dwi.(***)


PADANG–Salah seorang calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang, Irwan  Afriadi bakal mengusulkan pembangunan Sport Center jika dirinya terpilih. Menurutnya, usulan itu tentu disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

"Pembangunan sport center tidak hanya impian insan olahraga, tetapi juga impian masyarakat Kota Padang," kata Irwan Afriadi atau dikenal juga dengan Irwan Sangir ketika bersilahturahmi dengan tokoh dan pelaku olahraga Kota Padang, Kamis (28/8/2025).

Selain membangun sport center, jika dirinya terpilih sebagai Ketua KONI Kota Padang, Irwan Sangir berkomit menmenciptakan kepemimpinan yang kolaboratif dan transparansi organisasi. 

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara KONI dengan pengurus cabang olahraga (cabor), serta pihak pihak yang terkait.

Tujuannya, meningkatkan prestasi cabor yang ada di Kota Padang, baik tingkat nasional maupun  Internasional.

Membentuk koordinator di setiap kecamatan merupakan salah satu program  yang akan dilakukan. Irwan optimis program ini akan berjalan maksimal mengingat dukungan dari walikota Padang.

Mantan anggota DPRD Sumbar dua periode ini mengakui untuk mewujudkan program tersebut tidak mudah, terutama pembangunan sport center. Namun, dirinya yakin aspirasi tersebut akan akan didengarkan Pemko Padang.

"Untuk membangun sport center tentu disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Padang," tegasnya.

Diketahui, Irwan Afriadi bukanlah orang baru di dunia olahraga. Pria kelahiran Padang Aro, Solok Selatan ini pernah dipetcaya menjadi Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI)  Sumbar 2012 - 2016. Krmudian, Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumbar 2017 - 2024. Manager PSP Padang 2022 -  2024. Pembina ALTI Sumbar sampai skarang dan Pembina FAJI Sumbar sampai sekarang.

Dalam pertemuan ini moderator juga memberi kesempatan kepada  tokoh  dan pelaku dalam dunia olah raga untuk memberi masukan serta usulan. 

Ketua  KONI yang terpilih nanti, harus bisa mendorong pemerintah untuk mambangun infrastuktur dan sarana olahraga di kota Padang.

"Kota Padang tidak memiliki infrastrutur olahraga sendiri, sepertisSport center,  lintasan berolahraga. Jadi wajar kalau Ketua KONI tetpilih mewujudkan impian tersebut," ungkap petinggi cabor shorinji Kempo Indra Jaya.

"Saya juga berharap jangan lagi ada anak tiri anak kandung dalam dunia perolahragaan Kota Padang. Semua harus sama di mata KONI kota Padang ini," tutur salah satu tokoh peselancar ombak.

Silaturahmi ini juga dihadiri beberapa tokoh politik, diataranya Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, anggota DPRD Sumbar Farel Oriano dan anggota DPRD Padang Iskandar.(ril)


JAKARTA-Toyota Vios varian hybrid akhirnya hadir lagi. Sekilas tampilan eksterior Vios Hybrid dengan pendahulunya memang tidak jauh berbeda, tetapi ada detail khusus yang membuatnya unik.

Di negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Gajah Putih (Thailand), mobil ini dikenal dengan nama Yaris Ativ, ditawarkan dalam dua pilihan: Premium HEV dan GR Sport HEV.

Harga Toyota Vios Hybrid Premium HEV dibanderol 719.000 baht atau sekitar Rp359 jutaan, sementara varian GR Sport HEV dilepas lebih tinggi, yakni 769.000 baht atau sekitar Rp384 jutaan.

Mobil ini masih menggunakan pelek berdiameter 16 inci, namun desainnya berbeda dan kini menggunakan PCD 5×100, bukan lagi 4×100 seperti varian lain.

Apabila Anda masuk ke dalam kabin, Toyota memberikan beberapa pembeda seperti jok lebih empuk dan firm, wireless charger, desain grafis baru pada head unit, dukungan wireless Apple CarPlay/Android Auto, serta tambahan fitur keselamatan berupa Lane Keeping Control.

Untuk varian GR Sport, tampilannya lebih agresif dan sporty. Bagi yang memilih trim GR Sport HEV, ada sejumlah sentuhan sporty baik di eksterior maupun interior.

Di luar, terlihat jelas perbedaan pada desain bumper depan-belakang, side skirt, pelek 17 inci, duck tail, spion hitam, atap two-tone berwarna hitam, serta emblem GR di beberapa bagian.

Untuk interiornya tampil lebih eksklusif dengan plafon hitam, jok kulit kombinasi alcantara berkelir full black, speaker Pioneer, dan tambahan badge GR. Tak hanya kosmetik, sektor suspensi serta setir juga mendapat tuning ulang agar lebih presisi dan sporty.

Mobil keluaran Toyota ini menggunakan mesin 1.5 liter 2NR-VEX dengan tenaga 91 hp dan torsi 121 Nm. Mesin ini dipadukan dengan motor listrik 79 hp dan torsi 141 Nm, serta baterai lithium-ion berkapasitas 0,7 kWh.

Transmisi menggunakan E-CVT dengan penggerak roda depan. Toyota mengklaim setup hybrid ini mampu memangkas emisi CO2 dari 100 g/km menjadi hanya 77–82 g/km. Tak kalah menarik, konsumsi bahan bakar meningkat signifikan, dari sebelumnya 23,3 km/l kini mencapai 27,8–29,4 km/l.(***)


PADANG - Laporan kasus penyegelan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai masuk tahap penyelidikan. Polda Sumbar diketahui telah meminta keterangan dari beberapa pihak.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum sebelumnya telah meminta keterangan kepada tiga orang dari pihak pelapor. Selanjutnya, penyidik akan meminta keterangan dari pihak terlapor.

"Dimintai keterangan empat sampai lima orang dari pihak terlapor," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Teddy Fanani, Rabu (27/8/2025).

Teddy menyebut permintaan keterangan terhadap pihak terlapor dijadwalkan pada Senin 1 September 2025.

"Besok surat undangan kami layangkan kepada pihak terlapor. Laporan ini sudah masuk tahap penyelidikan," ungkapnya.

Kasus ini masuk ke ranah hukum setelah dilaporkan oleh pengurus KONI Sumbar yang sebelumnya dipimpin oleh Ronny Pahlawan.

Laporan tersebut diterima oleh Pamin Siaga I SPKT Polda Sumbar, AKP Dedi Kurnia pada 30 Juli 2025 pukul 01.04 WIB dengan nomor registrasi STPLB/145.a/VII/2025/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT.

Dalam laporan itu diterangkan, insiden penyegelan terjadi pada 28 Juli 2025 sekitar pukul 10.30 WIB.

Sekelompok orang yang mengaku sebagai perwakilan cabang olahraga (cabor) mendatangi Kantor KONI Sumbar yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kota Padang.

Mereka meminta pegawai keluar dari kantor, lalu menyegel pintu menggunakan rantai dan menempelkan kertas bertuliskan "KONI SUMBAR DISEGEL".

Ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam penyegelan kantor KONI Sumbar tersebut. Mereka berinisial S, AD, ZI, Fh, Ji, AR, AA, Si dan RS.

Meski beberapa di antaranya diketahui sebagai pelaku olahraga dan akademisi, namun diketahui mereka tidak membawa mandat resmi dari cabor masing-masing.

Tindakan penyegelan ini dinilai pengurus KONI Sumbar telah melanggar hukum, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, yang berbunyi: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(***)


JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang mengirim 36 direksi untuk mengikuti kamp kepemimpinan di Swiss menuai kritik. 

“Langkah ini dinilai mencerminkan kurangnya sense of crisis di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia serta bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi pilar utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna dalam pesan elektroniknya kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

Lanjut dia, saat pemerintah memangkas anggaran ratusan triliun untuk mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara justru bikin keputusan kontroversial. 

“Keputusan untuk menggelar acara di luar negeri terkesan elitis dan tidak selaras dengan visi Presiden Prabowo yang mengutamakan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Ia menyoroti gelombang kemarahan publik dengan maraknya protes besar-besaran, seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, seharusnya menjadi alarm bagi Danantara.

“Sementara industri gulung tikar dan PHK merajalela, Danantara malah mengadakan retret di Swiss yang terkesan mewah. Ini jelas memperlebar jurang ketidakpercayaan publik," tegas Sutisna.

Ia pun mempertanyakan urgensi pelatihan di Swiss, mengingat Indonesia memiliki banyak lokasi yang mampu menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan berkualitas. 

"Indonesia kaya akan tempat seperti pesantren, yang tidak hanya hemat biaya tetapi juga sarat dengan nilai-nilai kepemimpinan berbasis kearifan lokal dan spiritualitas. Lalu mengapa harus ke Swiss? Ini bukan hanya soal biaya, tapi juga soal memanfaatkan potensi dalam negeri untuk mendukung perekonomian lokal," pungkasnya.

Danantara sebelumnya memberangkatkan 36 direksinya ke Swiss untuk mengikuti program leadership di IMD Business School sebagai bagian dari Top Talent Program 2025 yang berlangsung pada 20-24 Agustus 2025. (***)


AGAM - Pemekaran nagari di Agam, Sumatera Barat (Sumbar), untuk 13 nagari baru masih menunggu proses verifikasi lapangan dan dokumen dari tim pemerintah pusat.

Proses ini menjadi tahap akhir sebelum nagari-nagari tersebut mendapatkan nomor desa dan status definitif.

"Kami masih menunggu jadwal tim tersebut melakukan verifikasi lapangan dan dokumen ke 13 nagari," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Handria Asmi, Senin (25/8/2025).

Menurut Handria, seluruh persyaratan pemekaran nagari sudah lengkap dan telah diserahkan ke pemerintah pusat.

“Berkas yang dibutuhkan sudah selesai. Mudah-mudahan tahun ini selesai verifikasi lapangan dan verifikasi dokumen,” ujarnya.

Adapun 13 nagari yang menunggu pemekaran tersebut yakni Nagari Sungai Jariang Lubuk Basung, Kandih Lubuk Basung, Parik Panjang Lubuk Basung, Sangkia Lubuk Basung, Surabayo Lubuk Basung, Tigo Koto Silungkang Timur, Aro Pandikia, Gadut Barat, Gadut Timur, Koto Tangah Koto Malintang, Koto Tangah Lamo, Koto Sidang Koto Laweh, dan Koto Tangah Tujuh Nagari.

Proses pemekaran nagari di Sumatera Barat ini tinggal dua tahap, yaitu verifikasi lapangan dan verifikasi dokumen.

Setelah itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan nomor desa, sehingga nagari baru tersebut resmi menjadi nagari definitif.

Handria menjelaskan, 13 nagari tersebut merupakan usulan tahap kedua yang diajukan pada 2018 dan 2019. Sementara pada tahap pertama, 10 nagari sudah disetujui dan memiliki nomor desa resmi.

Namun, proses pemekaran tahap kedua sempat tertunda akibat adanya moratorium dari pemerintah pusat setelah Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada.

Jika proses ini rampung, Kabupaten Agam akan memiliki lebih banyak nagari untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan wilayah. Pemekaran nagari diyakini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan di daerah yang memiliki wilayah luas seperti Agam. (ant)


PADANG - Manajemen Semen Padang FC memastikan pemain anyar mereka, Ronaldo Kwateh, masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cedera sebelum bisa tampil reguler di BRI Super League 2025-2026. Hal ini disampaikan pelatih Eduardo Almeida menjelang laga menghadapi PSM Makassar.

“Ronaldo belum siap main karena dia masih butuh waktu untuk pemulihan cederanya,” ujar Eduardo di Padang, Kamis (21/8/2025).

Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai peluang Ronaldo diturunkan saat Semen Padang FC menjamu PSM Makassar di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (22/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Menurut Eduardo, Ronaldo memang sudah ikut berlatih, tetapi kondisinya belum memungkinkan untuk tampil di pertandingan resmi.

“Dia memang sudah mendapatkan menit latihan tapi belum siap untuk diturunkan melawan PSM Makassar,” kata pelatih asal Portugal yang pernah membesut Arema dan Rans Nusantara tersebut.

Eduardo menegaskan tim tidak ingin tergesa-gesa memainkan Ronaldo Kwateh. Jika dipaksakan, cedera pemain berusia 20 tahun itu bisa bertambah parah dan masa pemulihannya akan lebih lama.

Pelatih yang juga pernah menjadi asisten Benfica U16 itu mengatakan, sejak awal merekrut Ronaldo dari klub Thailand Muangthong United, pihaknya sudah mengetahui kondisi sang pemain. “Jadi, pada saat kita membawa Ronaldo ke sini, kita sudah tahu dan paham tentang prosesnya,” ujarnya.

Semen Padang datang ke laga melawan PSM dengan kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Dewa United 2-0 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/8/2025). Kemenangan itu mengangkat posisi Kabau Sirah ke peringkat 11 klasemen sementara BRI Super League 2025-2026.

Di sisi lain, PSM Makassar masih berjuang memperbaiki performa setelah dua kali bermain imbang, masing-masing melawan Bhayangkara dan Persijap. Tim Juku Eja saat ini berada di posisi 13 klasemen.

Dengan kondisi tersebut, absennya Ronaldo Kwateh dipastikan akan menjadi kehilangan bagi Semen Padang. Namun tim pelatih tetap menaruh harapan besar agar sang winger muda segera pulih sehingga bisa memperkuat Kabau Sirah di laga-laga berikutnya. (ant)


JAKARTA -Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia terancam lumpuh. Ribuan buruh bakal turun ke jalan pada 28 Agustus mendatang untuk menggelar aksi unjuk rasa serentak. Aksi ini digerakkan oleh Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Ketua KSPI Said Iqbal memastikan bahwa aksi ini akan dilakukan di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal dalam konferensi persnya, Rabu (20/8/2025).

10.000 Buruh Jabodetabek Kepung Jakarta

Khusus untuk wilayah Jabodetabek, Said Iqbal memperkirakan 10.000 buruh akan memadati Jakarta. Mereka akan memusatkan aksi di dua lokasi vital, yaitu di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan. Massa aksi ini berasal dari Jabodetabek, Karawang, Jawa Barat, dan Banten.

"Khusus Jabodetabek, akan ada 10.000 massa buruh yang hadir," tegas Said Iqbal.

Aksi ini diberi nama 'HOSTUM' yang merupakan singkatan dari 'Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah'. Menurut Said Iqbal, para buruh tidak hanya menolak upah murah, tetapi juga menuntut penghapusan praktik outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.

Enam Tuntutan Buruh, dari Upah hingga Politik

Dalam aksi 'HOSTUM' ini, buruh menuntut kenaikan upah minimum di tahun depan. "Aksi 'HOSTUM' pada 28 Agustus mendatang juga menuntut kenaikan upah minimum di seluruh Indonesia tahun 2026 sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen," tambah Said Iqbal.

Selain menuntut kenaikan upah minimum di 2026 dan hapus outsourcing serta upah murah, para buruh juga akan melayangkan tuntutan lainnya. Said Iqbal membeberkan enam tuntutan utama yang akan dibawa para buruh dalam aksi 'HOSTUM' ini:

1. Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM)

2. Setop PHK dan Bentuk Satgas PHK

3. Reformasi Pajak Perburuhan, dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

4. Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi

6. Revisi RUU Pemilu dan redesign sistem Pemilu 2029.(***)


SOLOK - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alam Belukar menemukan bonggol atau calon bunga Rafflesia Arnoldi di Hutan Aia Tumbuk Aia Bareh, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar).

Penemuan ini menjadi kabar gembira karena bunga langka tersebut diperkirakan akan mekar dalam beberapa hari ke depan.

Koordinator Pokdarwis Alam Belukar Saniangbaka, Muhammad Rizki, mengatakan pihaknya telah menemukan empat bunga Rafflesia Arnoldi yang mekar sepanjang tahun 2025.

Namun, ia mengakui pemantauan tidak dilakukan secara rutin karena keterbatasan waktu.

"Soalnya kita tidak begitu aktif di tahun ini dikarenakan kesibukan di pekerjaan lain. Jadi sebagian banyak yang mekar tanpa sepengetahuan kami," kata Rizki, Senin (18/8/2025).

Menurut Rizki, jika pemantauan dilakukan lebih intens, kemungkinan jumlah bunga yang berhasil terpantau mekar bisa mencapai tujuh hingga sembilan bunga pada tahun ini. Ia menambahkan ada dua bunga yang gagal mekar akibat kondisi inang yang tidak mendukung.

Dari hasil pemantauan terbaru, tim menemukan delapan titik lokasi bunga bangkai di Hutan Aia Tumbuk. Dari jumlah tersebut, lima bunga Rafflesia Arnoldi berhasil mekar, namun hanya dua yang terpantau.

Selain itu, di Hutan Aia Lasi terdapat tiga titik potensi bunga, di Bukik Tabuh-Tabuh satu titik, di Gaduang Beo tiga titik (satu mati), di Rimbo Munti satu titik, serta di Kapau Aia Bareh dua titik yang saat ini tidak lagi terpantau.

"Kendala kami saat ini lebih ke tidak adanya waktu luang. Jika ada tamu yang menanyakan, baru dilakukan pemantauan. Kalau tidak ada biasanya kita biarkan mekar sendiri tanpa dipantau lagi," ucap Rizki.

Ia menegaskan pemantauan kembali dilakukan menjelang meningkatnya kunjungan wisatawan pada Agustus hingga September, karena banyak turis yang tertarik menyaksikan keindahan Rafflesia Arnoldi secara langsung.

Sementara itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) masih berupaya memberikan dukungan program untuk Pokdarwis Alam Belukar. Rizki berharap kelompoknya terus berkembang dan aktif menjaga kelestarian bunga langka tersebut.

"Untuk Kelompok Belukar, saya berharap agar terus berkembang dan aktif sampai ke generasi berikutnya. Namun kalau untuk pemerintahan, semoga dianggarkan untuk pengembangan bunga Rafflesia Arnoldi," katanya. (ant)


PADANG- Sedikitnya 4.188 narapidana di Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang, Minggu (17/8/2025).

"Pemberian remisi adalah bentuk apresiasi yang diberikan pemerintah kepada narapidana atau anak binaan yang telah menunjukkan perbaikan diri selama menjalani hukuman," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, Kunrat Kasmiri.

Ribuan penerima remisi HUT RI di Sumbar itu tersebar di 22 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang meliputi Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lapas Khusus Perempuan, Lapas Khusus Narkotika, Lapas Khusus Anak, hingga cabang Rutan.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sumbar, Zulfikri, besaran remisi yang diterima bervariasi mulai dari satu bulan hingga maksimal enam bulan.

“Remisi diberikan hanya kepada warga binaan yang sudah menjalani pidana minimal enam bulan dan berkelakuan baik,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, jika seorang warga binaan melakukan pelanggaran dan tercatat dalam register F atau buku catatan pelanggaran, maka ia tidak bisa diusulkan menerima remisi.

Para narapidana penerima remisi berasal dari berbagai kasus, mulai dari tindak pidana pencurian, penyalahgunaan narkoba, penggelapan, penipuan, hingga tindak pidana umum lainnya.

Selain itu, pada momentum yang sama, Kanwil Ditjenpas Sumbar juga memberikan remisi Dasawarsa kepada 4.647 narapidana dan anak binaan. Remisi ini diberikan setiap sepuluh tahun sekali bertepatan dengan peringatan kemerdekaan RI.

Dari total penerima remisi umum, sebanyak 74 orang langsung bebas. Sedangkan dari penerima remisi Dasawarsa, ada 58 orang yang juga langsung menghirup udara segar di luar penjara.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, berharap pemberian remisi narapidana di Sumbar dapat mendorong warga binaan untuk terus berkelakuan baik.

“Kami berharap remisi ini bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi. Dengan langkah itu, diharapkan angka kriminalitas di Sumbar dapat terus ditekan. (ant)


SUATU insiden tak terduga terjadi saat upacara pengibaran bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80. 

Insiden tersebut terjadi pada hari ini, Minggu (17/8/2025) di Lapangan Kondosapata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. 

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) membuat kesalahan saat mengibarkan bendera. Posisi bendera terpasang terbalik menjadi putih dibagian atas, dan merah di bagian bawah.

Suasana yang tadinya sunyi mendadak berubah tegang. Beberapa hadirin terdengar bersorak.

Begitu menyadari kesalahan tersebut, Paskibraka tersebut tampak panik, mereka terlihat buru-buru membetulkan posisi bendera. 

Dari rekaman video terdengar seseorang berkata “putar, putar,” yang menginstruksikan kepada para petugas Paskibraka agar membetulkan posisi bendera. 

Setelah beberapa menit berlalu, baru lah bendera akhirnya berhasil terpasang dengan posisi sempurna.

Setelah upacara selesai, salah seorang Paskibraka laki-laki yang membuat kesalahan bendera terbalik itu terlihat menangis histeris hingga ditenangkan oleh petugas lainnya.

Sementara itu seorang petugas wanita pembawa baki terlihat menangis dan menyendiri di sudut ruangan.

Momen bendera terbalik saat upacara bendera di Mamasa itu seketika langsung viral di media sosial. 

Suara publik pun terpecah, ada yang mengecam tindakan para Paskibraka, namun ada juga yang memberikan semangat.

“Padahal sudah bolak-balik latihan, panas-panasan, eh masih aja salah,” kata akun @sury*** 

Jadi mendadak HUT Polandia,” komentar akun @andre*** 

Bendera terbalik, bendera nyentuh tanah. Fatal banget sih kesalahannya, pasti kena hukum lah dek,” kata akun @helen***

Dari rekaman video yang dibagikan akun Instagram @surabayaview.id, terlihat anggota Paskibraka menangis setelah upacara selesai. (***)


JAKARTA – TNI kembali terlibat kontak tembak dengan kelompok separatis bersenjata di Papua. Dalam aksi kontak tembak ini, delapan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas tertembak.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan kontak tembak terjadi pada tiga operasi patroli dan penyisiran yang dilakukan Komando Operasi Habema. Kontak tembak pertama terjadi pada tanggal 8 Agustus 2025 di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.

Saat itu satuan tugas melaksanakan penyisiran di Kampung Biak yang diduga menjadi lokasi persembunyian OPM. Saat mendekati sasaran, pasukan mendapat tembakan dari arah posisi lawan sehingga terjadi kontak senjata.

"Tiga anggota OPM tertembak dan salah satunya diduga Tenggamati Enumbi. Kelompok tersebut kemudian melarikan diri ke arah timur sambil membawa korban tertembak," ungkap Agung, Sabtu (16/8/2025).

Dari lokasi, aparat mengamankan barang bukti berupa dua pucuk pistol, dua unit radio komunikasi HT (Baofeng dan WLAN), puluhan butir amunisi berbagai kaliber, satu bendera Bintang Kejora, tiga unit telepon genggam, power bank, magasin senjata, dan perlengkapan tempur lainnya.

Operasi kedua terjadi pada 11 Agustus 2025 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Pasukan kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok OPM Kodap VIII Kemabu. Dalam kejadian tersebut, satu anggota OPM bernama Dece Mujijau, yang merupakan tokoh di bawah pimpinan Sabinus Waker, tewas. Dua anggota OPM lainnya, yakni Daume Maeseni dan Sabinus Joani, mengalami luka tembak.

"Anggota TNI mengamankan barang bukti berupa empat butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu tas selempang, satu HP Android, dan satu kalung OPM," tutur Agung.

Selanjutnya, pada 12 Agustus 2025 di sekitar Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan, namun berhasil digagalkan. Kontak senjata tersebut mengakibatkan dua anggota OPM tewas, yakni Teleginus Maiseni, tokoh gerombolan OPM Kemabu, beserta ajudannya Seprianus Maiseni.

"Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa Kelompok Separatis Bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak yang mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat," ungkap Agung.(***)


PADANG - Semen Padang meraih kemenangan pertamanya di Super League 2025/2026. Semen Padang mengalahkan runner-up musim lalu Dewa United dengan skor akhir 2-0. Kabau Sirah balaskan dendam kekalahan 8-1 musim lalu.

Laga Semen Padang vs Dewa United digelar di Stadion GOR Haji Agus Salim pada Jumat (15/8/2025) sore WIB. Pemain pengganti Filipe Chaby dan Bruno Gomes mencetak gol di injury time yang memenangkan skuad Kabau Sirah.

Dengan hasil ini Semen Padang bertengger di peringkat delapan klasemen Super League sementara. Semen Padang mengoleksi tiga angka, sedangkan Dewa United berada di zona degradasi dengan menduduki posisi 17 tanpa poin.

Dewa United melewatkan sebuah peluang emas di menit ke-36. Alex menusuk dari sayap kanan lalu dalam posisi one on one dengan kiper Semen Padang, Arthur. Sayang sekali, sepakan Alex dari dalam kotak penalti bisa ditangkis.

Semen Padang juga membuang peluang bagus, hanya dua menit berikutnya. Crossing dari sayap kiri menemui Bruno Gomes di depan gawang. Berdiri bebas, tandukan Gomes ditepis Sonny Stevens sehingga berujung sepak pojok.

Bruno Gomes membobol gawang Dewa United di menit ke-40. Namun, setelah ditinjau dengan VAR, wasit menganulir gol itu karena Gomes offside. Skor tetap 0-0.

Jelang turun minum, sepak pojok Semen Padang dari sayap kanan diakhiri dengan crossing ke tengah kotak penalti. Bruno Gomes menyambut dengan sundulan, yang diblok.

Serangan balik Dewa United yang dimotori Alexis Messidoro bisa dipatahkan. Setelahnya, sepak pojok Semen Padang diakhiri dengan sundulan dari depan gawang meski bola melambung. Skor tanpa gol menandai half-time.

Dewa United langsung menginisiasi serangan usai restart. Alex lagi-lagi merepotkan lini belakang Semen Padang usai tusukannya di sisi kiri kotak penalti membuat Angelo jatuh bangun melakukan sapuan.

Semen Padang keluar dari tekanan lawan untuk berbalik menyerang. Namun, serbuan dari sayap kiri diteruskan dengan sundulan yang terlalu lemah. Stevens dengan mudah menangkap bola.

 pengganti Dewa United Rafael Struick mencoba memberikan dampak instan. Di menit ke-85, sepakan kaki kanan Struick masih melambung tinggi.

Semen Padang memperoleh tendangan bebas di posisi yang berbahaya di injury time. Chaby mengambilnya, sepakan kaki kirinya meluncur mulus ke sudut atas gawang Dewa United. Semen Padang mengungguli Dewa United 1-0.

Dewa United mencoba mencetak gol penyama di sedikit waktu yang tersisa. Namun, Semen Padang memastikan kemenangannya setelah Bruno Gomes mencetak gol kedua sebelum laga berakhir.

Menerima umpan dari lapangan tengah, Bruno Gomes terbebas di depan dalam posisi satu lawan satu. Gomes melesakkan tembakan mendatar yang memperbesar skor Semen Padang 2-0 atas Dewa United. (***)

Susunan Pemain

SEMEN PADANG: Arthur; Leo Guntara, Zidane Afandi, Alhassan Wakaso, Rui Rampa; Oropa (Firman Juliansyah 53') (Abrizal Umanailo 59'), Angelo; Ripal Wahyudi (Rosad Setiawan 75'), Bruno Gomes, Pedro Matos (Chaby 75'); Cornelius Stewart

DEWA UNITED: Sonny Stevens; Ricky Kambuaya (Struick 84'), Cassio Scheid, Edo Febriansyah, Dani Saputra (Wahyu Prasetyo 46'); Kuipers, Messidoro (Privat Mbarga 71'), Jaja; Egy Maulana Vikri (Stefano Lilipaly 63'), Taisei Marukawa, Alex


JAKARTA - Tanggal 14 Agustus dikenal secara luas di Indonesia sebagai Hari Pramuka. Tahun ini, Hari Pramuka 2025 memperingati perayaan ke-64 pada Kamis (14/8/2025). 

Hari Pramuka 2025 memiliki tema “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa” yang ditulis dengan huruf kapital dan tebal berwarna hitam.

Tema ini menegaskan, fokus Gerakan Pramuka pada kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Hal ini mencerminkan peran Pramuka sebagai agen perubahan positif dan pilar kekuatan bangsa yang terus relevan selama 64 tahun perjalanannya.

Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang mengajarkan tentang ilmu kepanduan atau kepramukaan di Indonesia.

Lantas, kenapa tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka?

Sejarah Gerakan Pramuka

Dilansir dari pramuka.or.id, gerakan pendidikan kepanduan di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Hindia-Belanda. 

Pada tahun 1912, kelompok pandu di Batavia (nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda) mulai terbentuk dan berlatih.

Kelompok ini yang kemudian menjadi cabang dari Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO). 

Dua tahun kemudian, cabang ini resmi berdiri sendiri dengan nama Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda.

Awalnya, mayoritas anggota NIPV adalah pandu keturunan Belanda. Namun, pada tahun 1916, organisasi kepanduan yang sepenuhnya terdiri dari pandu-pandu bumiputra juga didirikan. 

Mangkunegara VII, pemimpin Keraton Solo, membentuk Javaansche Padvinders Organisatie.

Setelah itu, muncul organisasi kepanduan berdasarkan agama, etnis, dan lainnya. 

Beberapa di antaranya adalah Padvinder Muhammadiyah (Hizbul Wathan), Nationale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie, Pandu Indonesia.

Ada pula Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia.

Ada pula Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia.

Kepanduan di Hindia-Belanda kemudian mengalami perkembangan yang positif.

Bahkan, Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell bersama istrinya dan anak-anak mereka, mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada Desember 1934.

Pandu-pandu di Hindia-Belanda juga ikut serta dalam Jambore Kepanduan Sedunia.

Setelah mengirim delegasi kecil untuk mengamati Jambore Sedunia 1933 di Hungaria, Pandu Hindia-Belanda kemudian berpartisipasi dalam Jambore Sedunia 1937 di Belanda.

Mereka terdiri dari pandu keturunan Belanda, bumiputra dari Batavia dan Bandung, pandu Mangkunegaran, pandu dari Ambon, serta beberapa pandu keturunan Tionghoa dan Arab.

Di dalam negeri, perkemahan dan jambore kepanduan juga diadakan di berbagai tempat.

Pada Juli 1941, misalnya, diselenggarakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem di Yogyakarta.

Kemudian, pada Desember 1945, Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia diadakan di Surakarta.

Kongres ini menciptakan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. 

Namun, ketika Belanda melancarkan agresi militer pada 1948, Pandu Rakyat dilarang beroperasi di wilayah yang dikuasai Belanda.

Hal ini memicu munculnya organisasi lain, seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Sejarah Hari Pramuka 14 Agustus

Seiring berjalannya waktu, gerakan kepanduan di Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang bergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo). 

Namun, jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia jauh lebih banyak daripada jumlah anggota yang ada dalam perkumpulan tersebut. 

Selain itu, masih terdapat perpecahan yang kuat di antara kelompok-kelompok, yang menyebabkan Perkindo menjadi lemah. 

Untuk mengatasi hal ini, Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang saat itu menjabat sebagai Pandu Agung, mengusulkan untuk menggabungkan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah.

Konsep ini pertama kali diutarakan oleh Presiden Soekarno saat mengunjungi Perkemahan Besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang, pada awal Oktober 1959. 

Presiden kemudian mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Semua organisasi kepanduan yang ada akan digabung menjadi satu dengan nama Pramuka.

Untuk melaksanakan hal ini, Presiden menunjuk sebuah panitia yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prijono, Azis Saleh, Achmadi, dan Muljadi Djojo Martono.

Gerakan Pramuka dimulai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada 9 Maret 1961, nama Pramuka secara resmi diperkenalkan dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. 

Pada 20 Mei 1961, Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dikeluarkan, yang kemudian menjadi Hari Permulaan Tahun Kerja Pramuka. 

Pada 20 Juli 1961, para perwakilan organisasi kepanduan di Indonesia mengumumkan di Istana Olahraga Senayan untuk bergabung ke dalam Gerakan Pramuka, dan tanggal ini dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.

Setelah itu, pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat dalam sebuah upacara di halaman Istana Negara. 

Upacara ini ditandai dengan penyerahan Panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang juga menjadi Ketua pertama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 

Panji tersebut kemudian diteruskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada barisan Pramuka di Jakarta, dan diarak keliling kota.(***)


PADANG - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan langkah Polda Sumatera Barat (Sumbar) yang menghentikan penyelidikan kasus kematian Afif Maulana (13), pelajar SMP asal Kota Padang, yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji pada 9 Juni 2024 lalu.

Anggota KPAI, Diyah Puspitarini menilai bahwa keputusan menutup penyelidikan terlalu terburu-buru.

“KPAI menyesalkan sikap Polda Sumbar yang dengan gegabah menutup kasus dan mengambil kesimpulan bahwa AM menjatuhkan diri dari Jembatan Kuranji,” ujar Diyah, Selasa (12/8/2025).

Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan setahun ekshumasi jenazah AM yang dilakukan pada 8 Agustus 2024. Hingga kini, hasil otopsi yang dilakukan tim medis belum diberikan kepada keluarga korban.

"Tanggal 8 Agustus 2025 genap satu tahun sudah kita memperjuangkan hak AM untuk ekshumasi penyebab kematiannya. Sangat tidak mudah yang dihadapi, namun hingga saat ini keadilan belum didapatkan. Bahkan hasil otopsi juga belum diberikan kepada pihak keluarga,” tegas Diyah.

Kematian Afif Maulana bertepatan dengan patroli polisi yang tengah mengamankan aksi tawuran di Kota Padang. Sejumlah pihak menduga korban meninggal akibat penganiayaan oleh aparat.

Namun, Tim Ekshumasi Perhimpunan Dokter Forensik Medikolegal Indonesia (PDFMI) menyimpulkan penyebab kematian adalah jatuh dari ketinggian 14,7 meter Jembatan Kuranji dan bukan karena penganiayaan.

Berdasarkan temuan itu, Polda Sumbar menghentikan penyelidikan. KPAI menolak kesimpulan tersebut dan meminta agar kasus dibuka kembali.

“Sejak awal KPAI tegas meminta Apsifor dilibatkan, namun tidak ada respons, begitu juga masukan dari LNHAM yang diabaikan, termasuk surat-surat dari KPAI,” kata Diyah.

KPAI menegaskan perjuangan mencari keadilan untuk Afif Maulana akan terus dilanjutkan.

“Perjuangan untuk AM tidak akan padam. Hak anak yang sudah meninggal dunia adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya dan jangan sampai terstigma negatif. Jangan sampai ada AM-AM lain di masa depan,” pungkasnya. (ant)


JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 13 penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (11/8/2025).

Lima di antara penerima sanksi peringatan keras itu adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Abdullah Rumat beserta empat anggotanya, yaitu: Maya Sari, Musbah Ilham, Agustinus Verdi Logo, dan Aji Masyhudi. Secara berurutan nama-nama tersebut berstatus sebagai teradu I hingga V dalam perkara nomor 3-PKE-DKPP/I/2025.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; teradu I, Aswandi, selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Teradu II, Maya Sari, teradu III, Musbah Ilham, teradu IV, Agustinus Verdi Logo, dan teradu V, Aji Masyhudi, masing masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan putusan perkara nomor 3-PKE-DKPP/I/2025.

Para teradu dalam perkara ini dinilai tidak maksimal dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, H. Kasmidi Bulang dan H. Kinsu, pada Pilkada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

Para teradu terbukti tidak memanggil pihak-pihak yang direkomendasikan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur untuk dimintai klarifikasi, termasuk pihak yang melihat dan mengalami langsung peristiwa penyalahgunaan fungsi rumah dinas jabatan oleh pasangan calon tersebut.

“Tindakan Para teradu tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak cermat, tidak professional, tidak akuntabel, dan tidak berkepastian hukum,” tegas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tobroni dan Ivan Sugito, serta Ketua Panwaslu Kecamatan Balongan, Albi Ubaedilah, selaku teradu dalam perkara nomor 37-PKE-DKPP/I/2025.

Lima penyelenggara pemilu lainnya yaitu: Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani; berserta empat anggotanya, Helderia Purba; Posman Naiborhu; Erikson Sitorus; dan Riduan Marpaung, dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP dalam perkara nomor 76-PKE-DKPP/II/2025.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I Sugar Fernando Sibarani selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Toba, teradu II Helderia Purba, teradu III Posman Naiborhu, teradu IV Erikson Sitorus, dan teradu V Riduan Marpaung masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Toba terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy Lugito

Pada sidang kali ini, DKPP membacakan putusan untuk tujuh perkara yang melibatkan 29 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras (13), peringatan (10), dan terdapat enam penyelenggara pemilu yang direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis, didampingi Anggota Majelis antara lain J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah.(gonews.com)


PADANG - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menutup 8.133 hektar lahan sawit ilegal di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. 

Lahan tersebut diduga ditanam oleh PT IMF seluas 4.593 hektar dan PT BRM seluas 3.540 hektar di luar Hak Guna Usaha yang mereka miliki.

"Lahan seluas 8.133 hektar yang sudah ditanami sawit itu kita tutup dengan pemasangan plang dari Satgas PKH," kata Kasi Penkum Kejati Sumbar, M Rasyid, kepada wartawan, Minggu (10/8/2025) di Padang. Rasyid mengatakan, Satgas PKH terdiri dari unsur lintas instansi, yaitu Kejaksaan Agung RI, Kejati Sumbar, Kejari Solok Selatan, TNI, Polri, Kementerian Pertanahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, BKSDA, dan BPKP. Tim mendatangi lokasi pada Sabtu (9/8/2025) untuk melakukan penertiban.

Satgas memasang plang larangan bertuliskan, “Dilarang memasuki Lahan Hutan Tanpa Ijin, Merusak, Menjarah, Mencuri, Menggelapkan, Memungut Hasil Tanaman/Tumbuhan, Memperjualbelikan dan menguasai tanpa Ijin Pihak Berwenang.”

Menurut Rasyid, yang didampingi Kasi Penyidikan Kejati Sumbar Lexy Fathurany, penertiban ini diawali dengan klarifikasi pemilik lahan terdaftar dan tidak terdaftar terhadap dua korporasi tersebut di Kejati Sumbar.

Operasi berlangsung cukup lama karena salah satu korporasi berada di tiga wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok Selatan. "Oleh karena itu, pemulihan ini diharapkan akan mengembalikan ekosistem alam yang ada sehingga dapat mencegah kerusakan alam yang lebih luas," kata Rasyid.(***)


BANDUNG BARAT - Suasana pagi di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025), terasa hangat dan penuh semangat. Presiden Prabowo Subianto tiba untuk menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. 

Namun, yang lebih dulu menyambutnya bukan dentuman drum atau derap langkah pasukan, melainkan senyum lebar dan lambaian tangan kecil anak-anak sekolah dasar. Dengan penuh antusias, mereka memanggil namanya. “Pak Prabowo!” seru para siswa-siswi sambil mengibarkan bendera merah putih mungil yang mereka genggam erat.

Seolah tak mau kalah, warga yang berjejer di tepi lapangan juga ikut memanggil namanya. “Pak, Pak Prabowo!” teriak mereka sambil tersenyum lebar.

Beberapa di antaranya bahkan membawa poster dukungan, bertuliskan “Indonesia Kuat Bersama Presiden Prabowo” dan “Presiden Prabowo Idolaku”. Sorot mata mereka memancarkan kebanggaan, sementara kamera ponsel pun tak berhenti mengabadikan momen tersebut. Diketahui, Prabowo akan memberikan penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan, penyematan jabatan Wakil Panglima TNI, penyerahan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi, serta pengarahan kepada 1.966 komandan satuan setingkat batalyon ke atas dari seluruh matra. Selain itu, Prabowo juga akan meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru. Mulai dari peningkatan kepangkatan Danjen Kopassus menjadi Pangkopassus beserta pembentukan enam grup Kopassus, pembentukan enam Kodam baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di TNI Angkatan Darat.

Untuk Matra Angkatan Laut ada peningkatan kepangkatan Dankormar menjadi Pangkormar serta peresmian 14 Komando Daerah TNI AL dan lima Batalyon Infanteri Marinir.

Terakhir, di Matra Angkatan Udara ada peningkatan kepangkatan Dankopasgat menjadi Pangkopasgat, peresmian Kohanudnas, Koopsau, dan Kodau I hingga III, serta pembentukan dua Batalyon Parako Pasgat, dua Batalyon Arhanud Pasgat, dan Denmatra 3 Pasgat. 

Acara ini akan dimeriahkan dengan atraksi militer, mulai dari aksi paratrike dan paramotor dengan Flying Inflatable Boat, flypass pesawat tempur, bela diri taktis, operasi serbuan gedung, operasi lintas udara dan gabungan, hingga victory jump dan high speed pass. 

Kegiatan ini sebagai perwujudan visi Asta Cita Presiden untuk memperkuat postur pertahanan negara dan komitmen untuk membangun kekuatan pertahanan dengan kemandirian, keunggulan operasional, dan teknologi pertahanan.(***)


PADANG - Pelatih Semen Padang FC, Eduardo Almeida mengaku puas dengan penampilan pemainnya meski mengalami kekalahan 2-0 dari Perseib Bandung pada laga awal di Liga Super Indonesia musim 2025/2026.

"Saya cukup puas dengan penampilan pemain saya. Karena menghadapi tim yang kuat dan bermain di stadion yang berat juga," katanya saat konferensi pers usai pertandingan.

Menurutnya, penampilan dari pemainnya sudah cukup maksimal sepanjang berlangsungnya pertandingan tersebut dan sudah menunjukkan yang terbaik juga.

"Tapi saat kita menguasai bola, kita tidak mendapatkan koneksi untuk bisa sampai di sepertiga lapangan dan bola kembali dikuasai oleh lawan," katanya.

Ia mengatakan, anak asuhnya telah melakukan permainan terbaik sepanjang babak pertama untuk bisa menciptakan peluang agar terciptanya sebuah gol.

Sayangnya, gawang Semen Padang FC yang dibobol oleh Persib Bandung dan keunggulan bagi tuan rumah pada babak pertama pertandingan tersebut.

Pada babak kedua, Eduardo mengatakan, ia mencoba mengubah strategi dengan menarik keluar beberapa pemain dan memasukkan pemain baru.

"Pada babak kedua kita mencoba menyesuaikan dan melakukan pergantian. Kita juga lebih positif dengan bisa menguasai bola," katanya.

Menurutnya, pemain Semen Padang FC berhasil menciptakan beberapa peluang yang bisa untuk menciptakan gol, tetapi peluang itu masih belum terlalu maksimal.

Eduardo mengatakan, beberapa menit terakhir ia mencoba untuk all out dengan seluruh kekuatan tim agar bisa memperoleh hasil imbang dalam laga tersebut.

"Kita sudah mencoba mengambil risiko yang besar, tetapi Persib mampu mengembalikan itu dan akhirnya menciptakan gol keduanya," katanya.

Menurut Eduardo, hal itu terjadi karena Persib Bandung yang memiliki kualitas pemain yang sangat baik dan tentunya berada di atas Semen Padang FC.(***)


JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan punya enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang tersebar di sejumlah wilayah. 

Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer sekaligus peresmian enam Kodam baru itu akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2025, di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

"Iya (benar)," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi seperti dikutip dari kompas.com, Jumat (8/8/2025). 

Enam Kodam baru akan tersebar di sejumlah daerah, meliputi: 

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai - meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau. 

2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol - meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi. 

3. Kodam XXI/Radin Inten - meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu. 

4. Kodam XXII/Tambun Bungai - meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 

5. Kodam XXIII/Palaka Wira - meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. 

6. Kodam XXIV/Mandala Trikora - berpusat di Merauke, Papua Selatan.

Berkaitan dengan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap 44 perwira tinggi (pati) TNI tertanggal 6 Agustus 2025. 

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025. 

"Iya benar," kata Mayjen Kristomei Sianturi dikonfirmasi Kompas.com terkait surat tersebut, Jumat (8/8/2025).

Mayjen Kristomei Sianturi sendiri masuk dalam mutasi tersebut. Ia mendapatkan promosi sebagai Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin Inten. 

Sementara, lima Pangdam yang akan menduduki jabatan di Kodam baru. 

Masing-masing adalah Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi Riau-Kepulauan Riau: Mayjen TNI Agus Hadi. 

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi Sumatera Barat-Jambi: Mayjen TNI Arif Gajah Mada. 

Kodam XXII/Tambun Bungai meliputi Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan: Mayjen TNI Zainul Arifin. 

Kodam XXIV/Mandala Trikora meliputi Merauke Papua Selatan: Mayjen TNI Lucky Avianto. 

Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat: Mayjen TNI P. Binsar Sianipar.(sumber:kompas.com)


PADANG - Polda Sumbar bersama jajaran Polres dan Polsek melakukan operasi serentak memberantas praktik tambang emas ilegal di tiga wilayah berbeda di Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (6/8/2025).

Penertiban dilakukan sebagai respons atas maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

"Kemarin kami telah melakukan penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) dengan menyasar tiga daerah di Sumbar," kata Direktur Intelkam Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Mulyanto, Kamis (8/8/2025).

Tiga daerah yang menjadi fokus operasi adalah wilayah hukum Polres Sijunjung, Pasaman, dan Pasaman Barat.

Dalam penertiban tersebut, tim gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek setempat melakukan patroli menyeluruh, pemasangan spanduk larangan, serta penindakan di lapangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meski tidak ditemukan aktivitas penambangan emas ilegal yang sedang berlangsung, petugas menemukan bekas galian, pondok-pondok tambang, serta peralatan berat yang ditinggalkan begitu saja.

"Tim langsung melakukan pembongkaran terhadap fasilitas yang tersisa di lokasi untuk mencegah aktivitas yang sama terulang kembali," kata Dwi Mulyanto.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya menambahkan, selain operasi, pihak kepolisian juga menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

"Kami lakukan pemasangan spanduk berisi larangan dan ancaman pidana lima tahun penjara serta denda maksimal Rp100 miliar bagi pelaku penambangan ilegal," jelasnya.

Menurut Susmelawati, laporan masyarakat dari wilayah Pasaman dan Pasaman Barat menunjukkan aktivitas tambang ilegal telah berhenti sejak pertengahan Juni hingga Juli 2025. Banyak pelaku menghentikan kegiatan karena hasil tambang dianggap tidak lagi menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan biaya operasional.

Adapun lokasi penertiban meliputi aliran Sungai Batang Ombilin dan Batang Kuantan di Sijunjung, Nagari Padang Mantinggi dan Cubadak Barat (Pasaman), serta Jorong Paraman Sawah dan Tombang Mudiak (Pasaman Barat). Seluruh titik menunjukkan jejak kerusakan lingkungan, meskipun aktivitas penambangan sudah tidak aktif.

Polda Sumbar berkomitmen melakukan pemantauan berkala dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat sebagai upaya berkelanjutan untuk mencegah kembalinya praktik tambang emas ilegal. Langkah ini sejalan dengan visi menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (ant)


PEKANBARU-Setelah diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia pada 1945 lalu dan disimpan di Museum Nasional, Mahkota Kesultanan Siak Sri Indrapura akhirnya dapat disaksikan langsung oleh masyarakat dalam pameran peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau.

Pameran ini akan berlangsung pada 7–10 Agustus 2025 di Jalan Sultan Syarif Kasim, tepatnya di depan Masjid Raya Annur, Pekanbaru. Mahkota akan dipamerkan bersama dua artefak lainnya, yakni pin dan pedang peninggalan Sultan Siak.

Ketua Panitia Pameran Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau yang juga Kepala Dinas Pariwisata Riau Roni Rakhmat menyampaikan, bahwa kehadiran mahkota asli Kesultanan Siak menjadi daya tarik utama pameran tahun ini.

"Pameran tahun ini sangat luar biasa karena untuk pertama kalinya mahkota, pin, dan pedang Sultan Siak kembali ke Riau setelah sekian lama," ujarnya.

Menurut Roni, sepanjang pengetahuannya, ini merupakan kali pertama masyarakat Riau dapat melihat langsung ketiga benda pusaka tersebut. Ia menyebutkan, pameran akan dibuka setiap hari mulai pukul 14.00 hingga 20.00 WIB.

Pihak Museum Nasional Indonesia telah memberikan izin peminjaman benda-benda pusaka ini dengan prosedur keamanan yang ketat. Mahkota Siak dibawa ke Jakarta pada tahun 1945, saat Sultan Syarif Kasim II menyerahkan simbol-simbol kebesaran kerajaan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan. Selain mahkota, sang sultan juga menyumbangkan dana sebesar satu juta gulden untuk perjuangan negara yang baru merdeka.

Mahkota Kesultanan Siak merupakan salah satu artefak kerajaan Melayu yang paling megah di Indonesia. Dibuat pada abad ke-19. Mahkota ini terbuat dari emas, berlian, rubi, zamrud, dan mutiara. Mahkota tersebut memiliki berat 1.803,3 gram, diameter 33 sentimeter, dan tinggi 27 sentimeter.

Kehadiran mahkota ini dalam pameran pembangunan dipandang sebagai momen penting dalam memperkuat kembali jati diri dan kebanggaan masyarakat Melayu Riau terhadap warisan sejarah dan budayanya. (rpg)


PADANG - Kota Padang mencatatkan hasil membanggakan dengan memuncaki perolehan nilai tertinggi sementara dalam penilaian Adipura Tahun 2025. Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat ini meraih 66,25 poin untuk kategori “Kota Besar”.

Kabar ini diumumkan dalam pertemuan seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).

Kunci Sukses di Balik Peringkat Teratas

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang hadir didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menyebut pencapaian ini adalah buah dari kerja sama solid berbagai pihak.

“Pencapaian peringkat teratas ini adalah hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kota, sektor swasta, hingga partisipasi aktif masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dan Bank Sampah di seluruh kelurahan,” ujar Maigus.

Tantangan yang Masih Harus Dibenahi

Meski meraih skor tertinggi, Maigus menegaskan bahwa perjuangan belum usai. Pencapaian ini merupakan langkah awal, dan Kota Padang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk bisa meraih penghargaan Adipura secara penuh.

“Saat ini Kota Padang masih memiliki tantangan yang harus dibenahi, seperti pengelolaan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai belum optimal. Selain itu, masih ada 9 indikator penilaian lagi yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

Arahan Pengelolaan Sampah Nasional

Dalam acara yang mengusung tema “Program Adipura Menuju 100 Persen Pengelolaan Sampah 2029” tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan arahannya. Ia menekankan bahwa komitmen, inovasi daerah, dan keterlibatan masyarakat adalah faktor utama keberhasilan program ini.

“Adipura merupakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Capaian sementara bagi kabupaten/kota kali ini menjadi sinyal positif sekaligus motivasi untuk terus berbenah mewujudkan daerah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Hanif.

Menurutnya, capaian sementara ini kini menjadi motivasi kuat bagi Kota Padang untuk terus berbenah demi meraih penghargaan Adipura secara penuh pada tahun 2025.(rpg)


PASAMAN - Aksi seorang bidan bernama Dona menyeberangi sungai dengan cara berenang viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukannya untuk membantu warga yang sedang sakit, sedangkan jembatan utama ke daerah tersebut terputus.

Dalam video yang beredar, Dona tanpa pikir panjang melompat ke sungai sembari memikul tas yang berisikan obat-obatan dan peralatan medis. Bidan berusia 46 tahun ini lalu berenang, menyeberangi sungai yang cukup deras.

Sungai itu bernama Batang Pasoman di Kenagarian (Desa) Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar). Momen detik-detik Dona berenang menantang nyawa ini lalu viral.

Dona menceritakan, ketika itu jembatan yang menjadi akses penghubung warga untuk melintasi sungai, putus total tidak bisa dilalui.

Sementara pada Jumat (1/8/2025) sekitar pukul 10.00 WIB itu, Dona mau tidak mau harus menjalankan tugas pengabdiannya sebagai tenaga kesehatan. Seorang warga memintanya untuk memeriksa kesehatan akibat penyakit yang diderita.

Untuk menuju ke rumah warga tersebut, jarak yang harus ditempuh Dona sejuah 26 kilometer dari kediamannya di Jorong Setia, Nagari Simpang Tonang Selatan, Kecamatan Duo Koto. Butuh waktu sekitar satu jam.

Dona menjelaskan beberapa hari sebelumnya, pasiennya ini telah menghubunginya untuk meminta pemeriksaan kesehatan. Namun ketika itu, ia sedang melaksanakan pelatihan di Pekanbaru, Riau.

"Setelah pulang dari Pekanbaru ini saya langsung berangkat menuju rumah pasien. Saya mengunakan ojek, saat itu kondisi cuaca hujan, sehingga terpaksa memakai mantel hujan," kata Dona, Senin (4/8/2025).

Saat di pertengahan jalan, Dona mendapat kabar bahwa jembatan untuk melintasi sungai putus pada malam harinya. Awalnya, ia berpikir jembatan itu masih bisa dilalui dengan berjalan kaki.

Namun, prediksi Dona salah. Jembatan tersebut benar-benar putus total, hanya tinggal pondasi yang melintang berkurang kecil. Tidak mungkin dilalui, berlumpur dan licin.

"Saya memutuskan untuk turun ke sungai. Mantel hujan yang saya pakai, saya lepas, pasangkan ke tas saya biar tidak basah. Lalu saya masuk ke sungai dan berenang," ungkapnya.

Dengan kondisi air yang tak tenang dan berwarna coklat, Dona perlahan berenang melewati rintangan. Di seberang sungai, keluarga pasien menanti dengan penuh harapan.

"Ini bicara hati nurani. Ada warga yang membutuhkan tenaga saya. Satu-satunya upaya, ya harus berenang. Awalnya dilarang, mau tidak mau berenang harus saya lakukan," ujar Dona.

Pakaian Kering di Badan

Setelah berhasil menyeberangi sungai dengan cara berenang, Dona disambut oleh keluarga pasien. Kondisi basah kuyup. Pakaian yang ada hanya yang terpakai di badan.

Dingin yang menyertai tidak menghambat langkah Dona. Ia dan keluarga pasien, melanjutkan perjalanan untuk menemui warga yang membutuhkan pertolongannya tersebut.

"Basah-basahan saya sampai di rumah pasien. Karena sebelumnya tidak menyangka seperti ini, sehingga tidak membawa pakaian ganti. Namun ada pertolongan dari Allah sehingga tidak merasa kedinginan," imbuhnya.

Dona baru bisa mengganti pakaiannya yang basah setelah kembali ke rumah. Usai memberikan pemeriksaan kesehatan kepada pasiennya, ia kembali dan sampai ke rumah pada pukul kurang lebih 18.30 WIB.

"Jadi pulang pergi itu mengunakan ojek, ongkos ojeknya saja Rp 400 ribu. Karena waktu yang ditempuh itu memang jauh," kata dia.

Dipercayai Masyarakat

Dona merupakan bidan yang telah bertugas sejak tahun 1999. Lalu, pada 2007, ia berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kini berdinas di Puskesmas Simpang Tonang.

Warga memang sejak dari dulu sangat mempercayai Dona dalam berbagai pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya khusus warga di wilayah kerjanya, tapi juga di luar itu.

Sala satunya warga yang mengalami TBC tersebut, sebenarnya bukan masuk di wilayah kerjanya. Namun warga mempercayainya, pengabdian Dona sebagai tenaga kesehatan pun tetap dilaksanakan.

"Saya memang sering dipanggil-panggil oleh warga yang membutuhkan. Bahkan jam 12 malam ada warga yang menelpon, saya datangi," katanya.

Kini, aksi heroik Dona berenang di sungai demi pengabdian untuk warga banyak mendapat pujian. Dan ia awalnya tidak menyangka hal tesebut di-videokan hingga viral.

"Terharu dan pengen nangis, bercampur semuanya. Saya tidak menyangka seperti ini. Semoga ke depan jembatan dan jalan-jalan yang ada dapat diperbaiki. Sehingga jangan ada yang seperti apa yang saya lakukan lagi," pungkasnya.(suarasumbar)


PADANG - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) segera menindaklanjuti laporan penyegelan terhadap Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumbar. Kasus ini masuk ke ranah hukum setelah dilaporkan oleh pengurus KONI Sumbar yang dipimpin oleh Ronny Pahlawan.

Laporan tersebut diterima oleh Pamin Siaga I SPKT Polda Sumbar, AKP Dedi Kurnia, pada Rabu (30/7/2025) dini hari pukul 01.04 WIB dengan nomor registrasi STPLB/145.a/VII/2025/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT.

Dalam laporan itu diterangkan, insiden penyegelan terjadi pada Senin (28/7/2025) sekitar pukul 10.30 WIB. Sekelompok orang yang mengaku sebagai perwakilan cabang olahraga (cabor) mendatangi Kantor KONI Sumbar yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kota Padang.

Mereka meminta pegawai keluar dari kantor, lalu menyegel pintu menggunakan rantai dan menempelkan kertas bertuliskan “KONI SUMBAR DISEGEL”.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, membenarkan laporan masuk persoalan penyegelan Kantor KONI Sumbar tersebut.

"Benar, laporan ini baru masuk. Pada prinsipnya, kami sudah menerimanya. Mungkin Selasa baru ada perkembangan terkait laporan untuk lalu dilakukan penyelidikan," kata Susmelawati Minggu 3 Agustus 2025.

Susmelawati menegaskan apapun laporan dari masyarakat Polri akan menindaklanjuti.

"Polri pada prinsipnya siap melakukan mediasi ataupun penegak hukum. Dalam perkara ini. Laporan pasti ditindaklanjuti," tegasnya.

"Kami juga mengimbau, bila ada permasalahan di tengah masyarakat, dapat diselesaikan secara dialog dan dengan kepala dingin. Terkait keributan yang terjadi, silakan kedua belah pihak menahan diri berkepala dingin. Bicarakan dengan melalui musyawarah. Semua harus menahan diri demi mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman di Provinsi Sumbar," ujarnya.

Ketua Umum KONI Sumbar, Ronny Pahlawan mengatakan, penyegelan kantor dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak disertai dengan surat tugas ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Kami memutuskan membuat laporan polisi setelah menggelar rapat bersama tim hukum. Tindakan ini mengganggu pelayanan publik dan mencoreng tata kelola organisasi keolahragaan di Sumbar," ujar Ronny dalam keterangannya kepada wartawan.

Ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam penyegelan. Mereka berinisial S, AD, ZI, Fh, Ji, AR, AA, Si dan RS. Meski beberapa di antaranya diketahui sebagai pelaku olahraga dan akademisi, namun menurut Ronny, mereka tidak membawa mandat resmi dari cabor masing-masing.

"Sebagian dari mereka diketahui juga berprofesi sebagai dosen, namun aksi ini tidak dilakukan dalam kapasitas resmi sebagai pengurus cabor," jelas Ronny.

Ia menilai tindakan penyegelan tersebut melanggar hukum, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, yang berbunyi: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

"Penyegelan itu tidak hanya ilegal, tapi juga mengandung unsur pidana. Ini bukan sekadar protes biasa, tapi tindakan yang telah mengganggu aktivitas organisasi dan bisa berdampak luas terhadap layanan publik di bidang olahraga," tegas Ronny.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah ada dokumen atau barang milik organisasi yang rusak atau hilang akibat penyegelan tersebut. Namun, pelayanan organisasi telah terhenti sementara dan berdampak pada kegiatan keolahragaan yang rutin dijalankan oleh KONI Sumbar.

"Penyegelan sepihak ini nyata-nyata menghambat kerja organisasi, termasuk koordinasi dengan anggota KONI dan cabor lainnya," tambah Ronny.

Ronny berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan adil demi menjaga wibawa KONI sebagai institusi serta menjamin keberlangsungan aktivitas olahraga di Sumatera Barat.

"Kami mendorong agar tidak ada lagi tindakan sepihak yang merugikan organisasi. Semua pihak seharusnya mengedepankan prosedur dan mekanisme hukum, bukan aksi main hakim sendiri," ucapnya.(***)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.