PADANG - Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbar secara resmi melaporkan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumbar Cerint Iralloza Tasya ke BK DPD RI. Laporan tersebut didasari atas dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan Cerint sebagai pejabat publik.

Laporan bernomor 65/B/SEK/06/1447 diserahkan langsung oleh perwakilan Badko HMI Sumbar, yaitu Sekretaris Umum Aryanda Putra dan Ketua Bidang Pemberdayaan Aparatur Organisasi Fadhli Hakimi, pada hari Jumat, 5 Desember 2025, sekitar pukul 15:25 WIB, dan diterima oleh Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Kehormatan DPD RI.

Menurut Badko HMI Sumbar, Cerint Iralloza Tasya, yang telah mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai anggota DPD RI, secara bersamaan juga menjalankan pendidikan profesi kedokteran sebagai dokter muda (Co-ass) di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, yang merupakan rumah sakit pendidikan jejaring Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Dalam laporan tersebut disebutkan Pendidikan profesi kedokteran (Co-ass) merupakan pendidikan penuh waktu yang menuntut kehadiran dan keterlibatan intensif dalam pelayanan pasien, jadwal jaga, visite, dan tugas klinis. Di saat yang sama, jabatan Anggota DPD RI merupakan jabatan publik penuh waktu yang mensyaratkan kehadiran dalam sidang, rapat alat kelengkapan, kunjungan kerja dan reses, serta tugas pengawasan di pusat dan daerah," kata Aryanda Putra, Sekretaris Badko HMI Sumbar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/12/2025).

Bukti yang disertakan antara lain adalah unggahan media sosial pada 14 Oktober 2025 yang memuat foto teradu dan keterangan bahwa beliau sedang menyelesaikan stase Obsteri dan Ginekologi. Selain itu, Badko HMI Sumbar juga memperoleh berkas yang memvalidasi Cerint Iralloza Tasya terdaftar mengikuti Koas Siklus 57 dan 58 dengan NPM: 2210070200140.

Dugaan pelanggaran: konflik kepentingan dan komitmen rangkap peran penuh waktu ini dinilai menimbulkan empat masalah utama: Konflik Komitmen, Konflik Tugas (Duty), Ketidakpatutan (Improper Conduct), dan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest).

“Kombinasi dua peran penuh waktu tersebut secara objektif menimbulkan: Conflict of Commitment: Dugaan pengabaian kehadiran dan komitmen penuh waktu dalam menjalankan tugas kedewanan. Conflict of Interest: Potensi konflik kepentingan karena teradu berposisi sebagai pejabat publik, sehingga membuka ruang perlakuan khusus (privilege) dan standar ganda dalam sistempendidikan kedokteran dan pelayanan rumah sakit pendidikan atau Universitas terkait," lanjut Aryanda.

Badko HMI Sumbar menegaskan bahwa praktik rangkap aktivitas ini bukan lagi wilayah opsi pribadi, melainkan persoalan hukum, etik, dan tata kelola lembaga yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Respon Institusi Pendidikan Memperkuat Dugaan

Sebelum melapor ke BK DPD RI, Badko HMI Sumbar telah mengirimkan permohonan klarifikasi tertulis kepada Universitas Baiturrahmah, RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, dan RSUD dr. Mohammad Natsir Solok.

Hingga laporan disampaikan, Universitas Baiturrahmah dan RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, balasan dari RSUD Mohammad Natsir dinilai tidak substantif dan hanya menyebut adanya "fleksibilitas waktu" bagi mahasiswa profesi dokter.

“Konsep 'fleksibilitas waktu' yang disampaikan kepada pejabat negara yang juga memegang jabatan full-time ini bertentangan dengan prinsip pendidikan klinis yang bersifat penuh waktu (full time).

Pemberian fleksibilitas tersebut kepada pejabat negara yang merangkap jabatan full-time menimbulkan pertanyaan etik dan integritas institusi pendidikan.”

Badko HMI Sumbar berpendapat, jawaban RSUD tersebut justru memperkuat dugaan adanya perlakuan berbeda atau fleksibilitas non-standar yang melanggar prinsip Keadilan Institusional.

Berdasarkan dasar hukum UU MD3, UU Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN, dan Kode Etik DPD RI, Badko HMI Sumbar menuntut agar BK DPD RI melakukan pemeriksaan etik.

Tuntutan sanksi yang diajukan mencakup sanksi ringan, sedang, hingga berat. Tuntutan maksimal yang diminta adalah Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu (PAW).

“Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu (PAW), bila memenuhi unsur pelanggaran berat sesuai UU MD3 dan Kode Etik yaitu apabila: Terbukti tidak menjalankan tugas kedewanan dalam jangka waktu yang signifikan. terbukti menjadikan jabatan publik sebagai sekunder. Atau terdapat pelanggaran integritas yang mencederai marwah lembaga.”

Badko HMI Sumbar berharap laporan ini dapat menjaga integritas lembaga negara dan memastikan bahwa seluruh pejabat publik bekerja dengan dedikasi penuhwaktu sebagaimana amanat konstitusi.(***)

PEKANBARU – Politeknik Pengadaan Nasional menggelar Seminar Nasional bertema “Kebijakan Publik, Talenta Pengadaan, dan Kewirausahaan Sosial dalam Pengadaan Berkelanjutan” di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (4/12/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Gunawan Agusrianto.

Dalam sambutannya, Gunawan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan akademik yang dinilai penting untuk memperkuat kapasitas SDM pengelola pengadaan di Indonesia.

"Kami mengapresiasi Politeknik Pengadaan Nasional yang mengadakan Seminar Nasional ini. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kita dalam bidang pengadaan, terutama dalam menciptakan tenaga pengadaan berkelanjutan,” kata Gunawan.

Ia menekankan bahwa pengadaan berkelanjutan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM pengadaan menjadi kebutuhan mendesak.

“Pengadaan berkelanjutan adalah aspek penting karena mampu memberikan dampak positif. Kita perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengadaan untuk menghadapi tantangan ke depan. Semoga seminar ini memberikan manfaat dalam upaya penguatan pengadaan di Provinsi Riau,” tambahnya.

Direktur Politeknik Pengadaan Nasional, Komala Sari, menyampaikan bahwa seminar tahun ini merupakan pelaksanaan kedua dan membawa langkah baru, pembentukan Deklarasi Konsorsium Riset Pengadaan.

Berbeda dengan seminar nasional pertama, tahun ini kami menginisiasi pembentukan konsorsium riset pengadaan. Selama ini riset pengadaan belum dibahas secara mendalam. Kita mulai dari Riau, mengangkat isu-isu utama dan membentuk wadahnya untuk dibawa ke tingkat nasional,” jelasnya.

Anggota konsorsium berasal dari berbagai unsur, mulai dari LKPP, Dikti, Komisi X DPR RI, Pemerintah Provinsi Riau, pimpinan perguruan tinggi swasta, organisasi masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa.

Komala menegaskan bahwa konsorsium dan MoU yang dibangun terbuka bagi semua pihak yang berkomitmen mengembangkan riset dan kualitas pengadaan nasional.

“Setelah FGD, kita berharap lahir isu-isu strategis yang akan dibahas di tingkat nasional, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di Riau. Deklarasi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berkomitmen,” tuturnya.

Kepala LLDikti Wilayah XVII, Nopriadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema seminar ini sangat menentukan arah masa depan Indonesia.

“Pengadaan adalah jantung kebijakan. Jika jantung ini kuat, pembangunan negara akan sehat. Jika jantung ini lemah, maka pelayanan publik juga akan ikut lemah,” tegas Nopriadi.

Ia menyebut berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya literasi digital di bidang pengadaan, keterbatasan riset, serta regulasi yang terus berkembang.

LLDikti Wilayah XVII membina 92 perguruan tinggi di Riau dan Kepulauan Riau, dan Politeknik Pengadaan Nasional menjadi satu-satunya perguruan tinggi vokasi yang secara khusus menyiapkan SDM pengadaan.

“Politeknik Pengadaan Nasional hadir sebagai kampus vokasi pertama yang fokus menyiapkan SDM pengadaan. Talenta pengadaan hari ini harus memiliki kompetensi kuat, melek teknologi dan digital, menjunjung integritas, dan mampu memimpin proses pengadaan secara akuntabel,” pungkasnya.(***)

PADANG  - Kabar gembira bagi pencinta rasa dan penikmat seni. Bertema Padang Road To Gastronomy City, Pentas Raso perdana digelar diKota Tua Kota Padang.

Bertempat di Muaro, Minggu (23/11/2025) gelaran Pentas Raso hadirkan Bazar Makanan UMKM Sumatera Barat.

Pentas Raso ini juga dimeriahkan pentas musik dan dibuka pada pukul 07.00 sd 23.00 wib. Hiburan KPJ Komunitas Pemusik Jalanan menambahkan kemeriahan Pentas Raso.

Bazar UMKM menyajika makanan makanan tradisonal asli Sumatera Barat. Bagi peserta sendiri stan disediakan gratis. 

Penyedian stan gratis ini guna memberikan kesempatan berpromosi UMKM di Kota Padang sehingga produknya dikenali masyarakat luas.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani mengatakan, Pentas Raso merupakan rakaian festival kuliner, namun lebih mengarah kepada UMKM multi etnis.

"Dimana, dalam kegiatan Pentas Raso ini ditawarkan berbagai makanan dari multi etnis yang ada di Kota Tua Kota Padang ini, terutama daerah Muaro," ujar Yudi. 

Yudi menerangkan, multi etnis di Muaro Kota Tua ini, berbagai kultur. Yaitu etnis Cinanya, Orang India, Nias dan Masyarakat Minangnya.

"Maka, dengan gelaran Pentas Raso yang digelar di Kota Tua Kota Padang. Berbagai kuliner multi etnis yang ada, itu disajikan di Pentas Raso dan dapat diperkenalkan lagi di masyarakat," pungkasnya.(man)

JAKARTA – Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam (DMN), akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025) malam. Langkah itu diambil setelah ia sempat lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sehari sebelumnya, Senin (3/11/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Dani sudah tiba di Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan.

“Selain sembilan orang yang lebih dulu diamankan dan sudah tiba di Gedung Merah Putih, DMN selaku Tenaga Ahli Gubernur juga telah hadir untuk diperiksa. Sehingga total pihak yang masih menjalani pemeriksaan saat ini menjadi sepuluh orang,” ujar Budi.

Meski demikian, belum diketahui secara pasti alasan Dani memilih menyerahkan diri setelah sempat menghindar dari operasi tangkap tangan.

OTT yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid, ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Dalam operasi tersebut, tim KPK turut menyita uang tunai dalam berbagai mata uang, yakni rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan pound sterling, dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar.

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap kesepuluh orang yang diperiksa, termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Tenaga Ahli-nya, Dani M Nursalam.(***)

SUMBER: GoRiau

MEDAN - RUMAH hakim Khamozaro Waruwu, hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, yang menyidangkan perkara korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, terbakar pada Selasa, 4 November 2025.

Rumah yang terletak di Komplek Taman Harapan Indah, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan itu, terbakar pada saat seluruh penghuni rumah tidak berada di tempat. 

Kepala Polisi Sektor Sunggal Komisaris Bambang Gunanti Hutabarat mengatakan, rumah yang terbakar tersebut dihuni hakim Khamozaro Waruwu." Benar rumah yang terbakar dengan alamat Komplek Taman Harapan Indah, dihuni hakim Khamozaro Waruwu. Bagian rumah yang terbakar adalah ruangan kerja. Terbakar sekitar tengah hari tadi." kata Bambang Hutabarat kepada Tempo, Selasa malam 4 November 2025.

Polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran dan sumber api. Namun hingga malam ini, kata Bambang, polisi belum bisa menarik kesimpulan penyebab kebakaran termasuk kerugian harta benda hakim Waruwu.

Koordinator Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Ahmad Untung Lubis, mengonfirmasi kejadian tersebut. “Benar, telah terjadi kebakaran di kawasan Medan Selayang. Objek yang terbakar satu unit rumah permanen pada satu bagian ruangan dengan persentase terbakar sekitar 40 an persen. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar Ahmad Untung Lubis.

BPBD Medan menerima laporan kebakaran itu dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan untuk segera menurunkan sejumlah personel dan armada pemadam api ke lokasi kejadian. 

"Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.18 WIB oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga sekitar,” ujarnya.

Kebakaran yang menimpa rumah Khamozaro Waruwu terjadi pada saat dia sedang memimpin persidangan korupsi proyek jalan di Padang Lawas Utara yang menyeret eks Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Medan pada 28 Juni 2025 dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT).

Dalam beberapa kali persidangan, Khamozaro Waruwu menyebut Gubernur Sumut bertanggung jawab atas pergeseran anggaran yang menjadi titik awal korupsi pembangunan jalan ruas Sipiongot - Batas Labuhan Batu dan Hutaimbaru - Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Waruwu juga mengulik dasar hukum proyek pembangunan jalan di Sipiongot - Batas Labuhan Batu Rp 96 miliar dan Hutaimbaru - Sipiongot Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp 61,8 miliar itu yang tidak ditampung di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2025.

Khamozaro Waruwu mengatakan, majelis hakim tengah mempelajari mens rea atau niat jahat dari pergeseran anggaran APBD Sumut 2025 terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan Topan Ginting dan terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group dan serta Rayhan Dulasmi Piliang sebagai Direktur PT Rona Namora.

Dalam sidang, Rabu, 15 Oktober 2025, Waruwu mengatakan majelis hakim akan mempelajari adanya mens rea atau niat jahat pergeseran anggaran untuk menjadikannya pintu masuk membongkar korupsi di proyek pembangunan jalan itu.

Sebelumnya, di Pengadilan Negeri Medan, pada Rabu 24 September 2025, majelis hakim yang dipimpin hakim Khamozaro Waruwu meminta saksi Andi Lubis, petugas keamanan Kantor Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, agar mengakui secara jujur kehadiran rombongan Gubernur Sumut Bobby Nasution ke Sipiongot dalam rangka survei jalan.

"Saudara saksi, kedatangan gubernur dan rombongan dalam rangka off road atau survei jalan yang akan ditender. Saudara saksi diperintah oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, menunjukkan jalan rusak yang akan dibangun. Itu bukan off road, melainkan survei jalan yang akan ditender. Saudara saksi jangan bohong," kata hakim Waruwu mencecar Andi Lubis.

Pada sidang ini, terungkap adanya pertemuan antara Muhammad Akhirun Piliang dengan Kapolres Tapanuli Selatan Ajun Komisaris Besar Yasir Ahmadi dan Topan Ginting di Tong's Coffee Medan pada 22 Maret 2025, atau sebulan setelah Topan Ginting dilantik sebagai Kadis PUPR.

Pertemuan tersebut membahas proyek pembangunan jalan Sipiongot-Labuhan Batu dan Hutaimbaru-Sipiongot. Lalu pada 22 April 2025, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Topan Ginting dan rombongan meninjau lokasi jalan yang akan dibangun tersebut. 

Adapun saksi Muhammad Haldun, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, dan Edison Pardamean Togatorop, selaku Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR Sumut, di hadapan hakim mengakui, anggaran pembangunan jalan yang menyeret Topan Ginting, belum dianggarkan di APBD Sumut 2025.

Anggaran pembangunan ruas jalan Sipiongot - Batas Labuhan Batu dan Sipiongot - Hutaimbaru, Kabupaten Padang Lawas Utara, masih dalam pengalokasian anggaran dari pergeseraan anggaran," kata Muhammad Haldun.

Adapun Edison Togatorop mengakui, ia tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan kedua ruas jalan yang akan dibangun itu termasuk menentukan konsultan perencana. "Saya tidak dilibatkan," kata Edison.

Ia menyebut Topan Ginting sebagai kadis menentukan proses pelelangan termasuk perencanaan anggaran yang disusun konsultan perencana.

Hakim Khamozaro Waruwu juga menggali Peraturan Gubernur atau Pergub Sumut soal pergeseran angggaran dari sejumlah dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR Pemprov Sumut yang dijadikan dasar anggaran pembangunan jalan, kepada Sekretaris Dinas PUPR Sumut Muhammad Haldun.

"Soal pergeseran anggaran ini, setelah kita dengar kesaksian saksi Muhammad Haldun, saya minta jaksa menghadirkan Pj Sekda Sumut saat itu Effendy Pohan dan Gubernur Sumut pada sidang berikutnya. Kita mau tanyakan dasar hukum Pergub Sumut mengenai pergeseran anggaran yang dilakukan hingga enam kali. Semua orang sama di depan hukum. Saudara saksi (Muhammad Haldun), jangan takut kehilangan jabatan, takut lah kepada Tuhan," kata Waruwu.

Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko Wahyu, mengatakan, pembangunan jalan yang dikerjakan Dinas PUPR Sumut yang anggarannya dikumpulkan dari pergeseran anggaran sejumlah dinas seperti yang tercantum dalam Pergub Sumut, seharusnya diawali dengan perencanaan.

Namun faktanya, pembangunan jalan yang bermasalah itu tidak melalui perencanaan. Buktinya, kata jaksa, paket pembangunan jalan diumumkan lewat lelang elektronik pada Kamis, 26 Juni 2025 pukul 17.32 WIB, disetujui penyedia lelang yakni Dinas PUPR Sumut pada pukul 23.34 WIB dengan pemenangnya PT Dalihan Na Tolu Grup. Prosesnya sangat cepat.

Kejanggalan lainya, ujar Eko Wahyu, konsultan perencana baru mengajukan perencanaan pada akhir Juli 2025. Untuk paket Sipiongot-Batas Labuhan Batu, dikerjakan konsultan perencana dari CV Balakosa Konsultan. Sedangkan paket Hutaimbaru-Sipiongot konsultan perencana dari CV Wira Jaya Konsultan.

"Kedua konsultan perencana tersebut baru memasukkan detail perencanaan pembangunan kedua ruas jalan dengan nilai total Rp 165 miliar itu pada akhir Juli 2025. Padahal pemenang tender sudah diumumkan 26 Juni 2025," kata Eko.

Adapun proyek yang sifatnya mendesak maupun Proyek Strategis Nasional atau PSN, ujar Eko, dimungkinkan dikerjakan tanpa proses perencanaan. Namun pembangunan jalan Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Hutaimbaru-Sipiongot tidak mendesak. "Dan bukan PSN," kata Eko.(***)

SUMBER: TEMPO

PADANG - Semen Padang menelan kekalahan 1-2 dari Arema FC pada pekan ke-11 Super League di Stadion Haji Agus Salim, Senin (3/11/2025) malam WIB.

Hasil ini membuat Semen Padang belum bisa keluar dari tren negatif. Tim Kabau Sirah kini menelan tujuh kekalahan beruntun di Super League.

Kekalahan ini membuat Semen Padang terpuruk di posisi juru kunci dengan koleksi empat poin dari 10 laga. Sedangkan Arema naik peringkat ke posisi tujuh klasemen dengan 15 poin.

Arema yang berstatus tim tamu berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-30. Gol yang mengubah skor menjadi 1-0 dijaringkan oleh Valdeci.

Gol ini bermula dari umpan Dalberto yang tidak disia-siakan oleh Valdeci untuk membobl gawang Semen Padang.

Sebelas menit berselang, Arema semakin di atas angin. Tim Singo Edan berhasil memperbesar keunggulan melalui gol yang dijaringkan oleh Dalberto.

Gol ini bermula dari penetrasi yang dilakukan oleh Arkhan Fikri. Gelandang Arema itu menusuk ke kotak penalti lalu melepaskan umpan ke Dalberto yang berhasil mengonversi peluang itu menjadi gol dan skor berubah menjadi 2-0.

Semen Padang berupaya merespons ketinggalan dua gol dari Semen Padang. Asa itu muncul setelah hadiah penalti yang diberikan wasit bisa dikonversi dengan sempurna oleh Cornelius Stewart yang mengubah skor menjadi 1-2 pada menit ke-67.

Gol itu memantik semangat para pemain Semen Padang untuk bisa menyamakan kedudukan. Tekanan terus dilakukan tetapi hingga laga usai Semen Padang tidak bisa mencetak gol penyama kedudukan.(***)

PADANG - Semen Padang mengumumkan pelatih anyar mereka setelah memecat Eduardo Almeida yakni Dejan Antonic pada Jumat (10/10/2025).

Dejan Antonic resmi diumumkan sebagai pelatih anyar Semen Padang pada Jumat (10/10/2025).

"Manajemen Semen Padang FC resmi menunjuk Dejan Antonic sebagai pelatih kepala baru untuk menggantikan Eduardo Almeida," bunyi pernyataan resmi Semen Padang.

CEO Semen Padang FC, Win Bernadino, mengatakan manajemen memilih Dejan berdasarkan hasil keputusan rapat dengan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya rekam jejak sang pelatih.

“Kami menyambut Coach Dejan Antonic ke keluarga besar Semen Padang FC," kata Win Bernadino.

"Ia adalah sosok pelatih berpengalaman dengan rekam jejak yang panjang di sepak bola Indonesia maupun Asia."

"Kami percaya, dengan pengalaman dan karakter kepemimpinannya, Dejan mampu membawa tim ini bangkit dan kembali ke jalur positif,” tambahnya.

Pernyataan Bernardino tak salah, Dejan Antonic adalah pelatih berpengalaman di Liga Indonesia maupun Asia.

Sejak 2012 ia melatih Arema Cronus kemudian pelatih berusia 54 tahun itu bertutrut-turut melatih Pro Duta, Pelita Bandung Raya dan Persib hingga 2016.

Kemudian ia berkarier di luar negeri bersama South China dan Hong Kong Rangers FC di Hong Kong.

Pada 2018, Dejan kembali ke Indonesia untuk membesut Borneo FC, berlanjut ke Madura United setahun berselang, lalu PSS Sleman (2020-2021) hingga Barito Putera (2023).

Selama kariernya, Dejan dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan humanis dan gaya permainan menyerang.

Ia juga pernah dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Liga Indonesia 2011–2012 setelah sukses membawa Arema Indonesia melaju hingga perempat final AFC Cup 2012.

Dilansir BolaSport.com, Dejan Antonic menjabat Direktur Teknik di Klub Hong Kong, Hong Kong Rangers.

“Kami memberikan kepercayaan penuh kepada Coach Dejan dan tim pelatih," kata Win.

"Semoga dengan kerja keras semua pihak, Semen Padang FC bisa segera bangkit,” imbuhnya.(***)

PADANG – Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan daya saing para pedagang dan pelaku UMKM di era digital. Salah satunya melalui bimbingan teknis dan pelatihan pemasaran digital (digital marketing) atau disebut “Dari Lapau ka Digital” yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Padang.

“Bimbingan teknis digital marketing terhadap pedagang dan pelaku UMKM merupakan upaya meningkatkan daya saing dan kemampuan dalam menghadapi perkembangan pasar dan tuntutan era digital saat ini,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Padang Didi Aryadi dalam sambutannya pada pembukaan Bimtek Go Digital Market di Gedung Youth Center, Rabu (8/10/2025).

Didi mengatakan, pedagang dan pelaku UMKM saat ini tidak bisa lagi bertahan dalam pola konvensional seiring dengan berubahnya pola konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk itu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi sebagai media promosi dan transaksi merupakan sebuah keniscayaan dewasa ini. Dari pola transaksi lapau (warung tradisional) menuju digital yang lebih memudahkan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Syahendri Barkah mengatakan, pelaksanaan bimbingan teknis kali ini menyasar para pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Raya Fase VII. Terdiri dari 50 pedagang dan 20 pelaku UMKM.

“Peserta bimtek kali ini pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Raya Fase VII sebanyak 70 orang,” katanya.

Bimbingan teknis Go Digital Market dilaksanakan selama dua hari dengan menghadirkan narasumber yang merupakan praktisi dan pemengaruh (influencer). Kegiatan didanai APBD dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang.(ril)

PADANG - Kementerian Pariwisata kembali mempromosikan wisata gastronomi dan destinasi ramah muslim melalui kegiatan Familiarization Trip (famtrip) ke Sumbar.

Aktivitas ini diinisiasi agar Sumatera Barat (Sumbar) makin dikenal sebagai destinasi wisata gastronomi unggulan yang juga ramah bagi wisatawan Muslim.

“Melalui aktivitas wisata alam dan budaya di Sumbar, peserta dapat memahami lebih dalam terkait kekayaan kuliner dan kebudayaan yang ada di balik pembuatan kuliner khas di masing-masing daerah,” ujar Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini, Senin (6/10/2025).

Pernyataan tersebut menjadi landasan kuat bahwa wisata gastronomi dijadikan pintu gerbang branding destinasi Sumbar.

Famtrip berlangsung selama lima hari, dari 30 September hingga 4 Oktober 2025, menjangkau segmen Kabupaten Padang Pariaman, Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Danau Singkarak, Dataran Tinggi Alahan Panjang (Kabupaten Solok), hingga Kota Padang.

Ni Made menjelaskan bahwa dalam kunjungan ini, peserta yang terdiri dari pelaku industri pariwisata, media, dan kreator konten. diajak menyusuri perjalanan kuliner lokal dan ragam tradisi di setiap zona.

“Kami ingin agar mereka bisa menjadi duta promosi yang membantu memperkenalkan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata gastronomi dan ramah Muslim kepada masyarakat luas,” tambahnya.

Kemenpar menyasar momentum libur Natal dan Tahun Baru 2025 agar wisatawan nusantara memilih Sumatera Barat sebagai alternatif liburan #DiIndonesiaAja.

Upaya ini sejalan dengan capaian positif sektor pariwisata nasional, di mana pada semester I 2025 pertumbuhan pariwisata menunjukkan tren pemulihan yang menggembirakan.

Tak hanya itu, langkah ini saling terkait dengan ambisi Kota Padang untuk menjadi kota gastronomi dunia. Pemerintah Kota Padang mulai menyiapkan branding “Taste of Padang Experience” sebagai upaya agar kekayaan kuliner dan budaya kuliner Minangkabau semakin dikenal ke mancanegara.

Festival kuliner pesisir juga marak digelar, seperti Beach Gastronomy Festival di Padang pada 27–28 September 2025.

Ni Made optimis kegiatan ini akan memacu sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata Sumatera Barat. Dengan hadirnya media dan kreator sebagai agen penyebar konten, diharapkan destinasi Sumbar merangkak ke garis depan pencarian wisata kuliner di Indonesia. (ant)