PADANG - Anggota Komisi IV DPRD Padang menyoroti penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Setda Pemko belum sepenuhnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab, anggaran yang sudah dihabiskan OPD Pemko Padang presentasenya lebih banyak untuk kegiatan rutinas.
"Untuk itu DPRD Padang menginginkan anggaran yang sudah dikeluarkan berdampak bagi masyarakat, baik itu sektor infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan sektor lainnya," kata Faisal Nasir, Senin (5/4/2021).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan keberhasilan kenirja OPD tidak diukur dari besarnya presentase dalam menghabiskan anggaran. Namun, menurutnya keberhasilan kerja UPD Sejauhmana anggaran yang digunakan teraebut berdampak pada masyarakat.
Makanya, lanjutnya, dalam hal ini DPRD Padang selain menetapkan anggaran juga melakukan pengawasan terkait program dan penggunaan anggaran oleh OPD Pemko Padang.
"Pembahasan Pansus LKPj Walikota 2020 yang lalu, DPRD Padang mendorong OPD memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena, salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan," tegasnya.
Pada kesempatan ini, legislator dua periode ini juga mempertanyakan transparansi Pemko Padang terkait dana penanganan Covid-19 sebesar Rp180 miliar melalui recofusing. Pertanyaan ini muncul, sejauh ini Pemko Padang belum menyampaikan laporan penggunaan anggaran tersebut.
"Pemko harus menyampaikan laporan penggunaan dana penanganan Covid-19. Lagipula, ketika recofusing anggaran Pemko tidak juga berkoordinasi dengan DPRD," sindir pria yang akrab disapa 'Angah" ini.
Diakuinya, dana penanganan Covid-19 Pemko Padang jauh dari transparansi. Sebagai anggota DPRD Faisal Nasir menyayangkap sikap Pemko yang terkesan tertutup dengan penggunaan dana tersebut.(***)
Posting Komentar