PADANG - Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Faisal Nasir menyarankan agar walikota menerbitkan Perwako terkait masyarakat miskin yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perwako Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai menjadi cikal bakal DTKS.
"Harus ada regulasi (Perwako) yang melindungi hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan sama," kata Faisal Nasir dalam beberapa kesempatan.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, masyarakat yang masuk ketegori MBR, disubsidi pemerintah melalui dana APBD.
Sebab, jika tidak masuk DTKS, maka masyarakat tidak dapat KIS yang dikeluarkan BPJS.
"Persyaratan untuk mendapatkan KIS itu adalah DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial," tegasnya.
Usulan ini disampaikan Faisal, melihat realita bahwa banyak masyarakat yang kurang mampu tidak masuk DTKS.(***)
